Sejumlah pasien harus menjalani perawatan intensif setelah diduga mengalami keracunan menu MBG yang dikonsumsi ratusan siswa di wilayah tersebut.

Seiring bertambahnya korban, rumah sakit rujukan mulai dipadati pasien. Puluhan siswa terpaksa dirujuk ke RSUD Getas Pendowo Gubug, sementara belasan lainnya menjalani perawatan lanjutan di RSUD dr Soedjati Purwodadi.

BACA JUGA : Satuan Pengawas Internal RAA Tjokronegoro Purworejo Kaji Banding ke RSUD dr. Tjitrowardojo

Direktur RSUD dr Soedjati Purwodadi, dr Agus Budi Sarjono, memastikan pihaknya menerima rujukan pasien keracunan dari sejumlah fasilitas kesehatan di sekitar Gubug. Rumah sakit, kata dia, telah menyiapkan langkah penanganan sesuai prosedur medis.

“Kami menerima pasien yang dirujuk karena keracunan. Total 37 pasien dan kapasitas di rumah sakit ini sudah penuh,” jelas dr Agus Budi Sarjono, saat dikonfirmasi.

Akibat keterbatasan tersebut, pihak puskesmas yang sebelumnya menangani pasien keracunan mulai mengalihkan rujukan ke rumah sakit lain. Beberapa pasien dari wilayah Kedungjati disiapkan untuk dirujuk ke RSUD dr Soedjati Purwodadi.

Langkah rujukan itu dilakukan guna memastikan pasien mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Empat pasien dari Puskesmas Kedungjati 1 direncanakan menjalani perawatan lanjutan di RSUD dr Soedjati Purwodadi.

Di sisi lain, RSUD dr Soedjati Purwodadi saat ini telah menangani 11 pasien keracunan. Mayoritas pasien tersebut merupakan santri yang menimba ilmu di sebuah Ponpes di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug.

Tenaga medis di rumah sakit terus memantau kondisi pasien secara berkala. Mereka menjalankan prosedur observasi dan penanganan sesuai standar untuk mencegah dampak lanjutan akibat keracunan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Grobogan, dr Djatmiko, menyatakan pihaknya masih menghimpun data terbaru terkait perkembangan kasus tersebut. Tim kesehatan terus bergerak untuk memastikan jumlah korban terdata dengan akurat.

“Ini masih sanding data,” ujar dr Djatmiko.

Selain dirawat di rumah sakit, sejumlah korban lainnya masih menjalani perawatan di beberapa puskesmas. Di antaranya Puskesmas Gubug 1, Puskesmas Gubug 2, serta beberapa fasilitas kesehatan lain di wilayah sekitar.

Puskesmas Kedungjati juga menjadi salah satu titik layanan kesehatan yang menangani pasien keracunan. Petugas medis di puskesmas tersebut melakukan penanganan awal sebelum merujuk pasien dengan kondisi tertentu.

BACA JUGA : BPBD Jepara Fokus Membuka Isolasi Desa Tempur dan Waspadai Wilayah Rawan Bencana Lainnya

Sebagai langkah lanjutan, Dinkes Grobogan telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) untuk menelusuri sumber kejadian. Penyelidikan tersebut menyasar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kuwaron.

Petugas kesehatan mengambil sampel menu MBG yang diduga menjadi pemicu keracunan. Menu tersebut terdiri atas nasi kuning, telur dadar, keripik tempe, tempe orek, abon, selada timun, susu ultra, jeruk, dan roti abon.

Menu MBG tersebut sebelumnya dibagikan kepada siswa pada Jumat (9/1/2026). Seluruh sampel makanan telah diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Dinkes Grobogan menjadwalkan pengiriman sampel tersebut ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada Senin (12/1/2026) mendatang guna memastikan penyebab pasti keracunan.

“Untuk mengetahui hasilnya, sampel akan kami kirim ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Meski demikian, laporan awal atau B1 sudah kami sampaikan lebih dulu,” pungkas dr Djatmiko.

BACA JUGA : Pemkab Puji Kinerja PT BPR BKK Kebumen, Sumbang PAD Rp 3,1 M

Sebelumnya, ratusan siswa di Gubug Grobogan dilaporkan absen sekolah akibat sakit yang muncul hampir bersamaan. Laporan Camat Gubug Bambang Supriyadi menyebutkan dugaan sementara keracunan berasal dari menu MBG yang disediakan salah satu SPPG.

Hingga kini, data sementara yang diterima yakni 37 pasien dirawat di RSUD Getas Pendowo dan 11 pasien lainnya di RSUD dr Soedjati Purwodadi akibat dugaan keracunan MBG.

TYA WIDYA

The post Perkembangan Kasus Keracunan di Gubug: RSUD Getas Pendowo Penuh, Belasan Pasien Dirujuk ke RSUD dr Soedjati Purwodadi appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI, Sasongko Tedjo menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi dan konsolidasi Dewan Kehormatan dan Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI via aplikasi zoom, Senin (12/8/2024).

Rapat juga dihadiri Sekretaris DK Nurcholis MA Basyari, anggota DK Akhmad Munir, Diapari Sibatangkayu Harahap, dan Helmi Burman, duet Ketua-Sekretaris Dewan Penasihat Ilham Bintang-Wina Armada Sukardi serta para ketua dan sekretaris DKP.

Sasongko memaparkan, PWI memiliki empat pilar peraturan dan kode etik jurnalistik sebagai konstitusi organisasi profesi tertua di Tanah Air ini. Keempat pilar acuan dan panduan berorganisasi itu ialah Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW).

Dia menjelaskan, pelaksanaan KLB itu sebagai konsekuensi dari kevakuman posisi ketua umum PWI yang telah diberhentikan keanggotaannya akibat sanksi Dewan Kehormatan PWI. Hal itu sesuai dengan ketentuan PRT Pasal 10 ayat (7) yang pada intinya menyatakan apabila ketua umum berhalangan tetap, ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) guna menyiapkan KLB untuk memilih ketua umum dan ketua DK selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan.

Per 16 Juli 2024 seiring dengan dikeluarkannya Surat Keputusan DK Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024, Hendry Ch Bangun (HCB) tidak lagi berstatus sebagai anggota PWI. Menindaklanjuti SK DK tentang pemberhentian penuh HCB itu, PWI DKI Jakarta mengukukuhkannya dalam Berita Acara Nomor: 01/BA. RPH/PWI-J/VII2O24 tentang Pemberhentian Penuh dari Keanggotaan PWI. Konsekuensinya, HCB bukan lagi ketua umum PWI karena syarat pengurus PWI adalah harus sebagai anggota PWI.

DK menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh HCB sebagai anggota PWI setelah sebelumnya memberikan sanksi peringatan keras lantaran melanggar konstitusi Organisasi berkaitan dengan pengelolaan dana sponsorship Forum Humas BUMN untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan oleh PWI. DK menjatuhkan sanksi lebih berat itu lantaran HCB tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan sanksi dan rekomendasi DK, bahkan melakukan perlawanan dan pelanggaran berat kontitusi Organisasi, yakni memanipulasi rapat pleno yang diperluas untuk merombak susunan pengurus yang mencakup juga pengurus DK.

“Dengan demikian urgensi dan posisi KLB ini sudah jelas diatur dalam PD PRT,” kata Sasongko.

The post KLB Jalan Konstitusional untuk Menyelesaikan Kemelut PWI appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat Pleno PWI Pusat secara hybrid itu antara lain dihadiri Ketua Dewan Penasehat H Ilham Bintang dan Sekretaris H Wina Armada, Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo dan Sekretaris Nurcholis MA Basyari serta Ketua Bidang Organisasi Zulmansyah Sekedang dan banyak pengurus lainnya.

Rapat Pleno PWI Pusat digelar Ketua Bidang Organisasi berdasarkan surat DK PWI Nomor: 53/DK/PWI-P/VII/2024 dengan tujuan menunjuk Plt Ketua Umum PWI menggantikan Hendry Ch Bangun yang sudah diberhentikan penuh oleh DK PWI pada 16 Juli 2024 lalu.

BACA JUGA: Kemendikbudristek Usulkan ke Unesco, Kebaya Sebagai Warisan Budaya Dunia Takbenda

“Rapat Pleno Pengurus PWI akhirnya menunjuk Kabid Organisasi sebagai Plt Ketum. Tugas utamanya adalah segera menggelar KLB dalam waktu secepat-cepatnya,” kata Zulmansyah, mantan Ketua PWI Riau dua periode.

Saat konferensi pers, wartawan mempertanyakan status Zulmansyah Sekedang yang sudah diberhentikan pada 23 Juli dari jabatannya sebagai Kabid Organisasi PWI Pusat.

Zulmansyah menjelaskan, dalam Rapat Pleno juga sempat disinggung. Tapi semuanya sepakat bulat menyatakan pemberhentian terhadap Zulmansyah sebagai Kabid Organisasi tidak sah. Karena yang mengundang rapat dan memberhentikan sudah diberhentikan sebagai anggota PWI.

Riyan

The post Rapat Pleno PWI Pusat Tunjuk Zulmansyah Sekedang Plt Ketum PWI appeared first on SuaraBaru.id.

”Kewaspadaan dan kesigapan pemerintah daerah sangat diperlukan, dalam mengantisipasi potensi penularan penyakit yang menyebabkan kematian ini,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/2/2023).

Pada Selasa (21/2/2023) lalu, sebanyak tujuh warga Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, meninggal dunia, diduga terpapar virus difteri dalam rentang 6-19 Februari 2023.

BACA JUGA: Madrasah Terpadu Segera Dibangun di Ibu Kota Negara

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun membenarkan, Kabupaten Garut menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri. Status KLB itu ditetapkan, setelah adanya kematian warga, yang diduga akibat terpapar difteri.

Menkes mengungkapkan, kasus difteri di Garut itu, disebabkan cakupan vaksinasi difteri tidak maksimal, akibat pandemi covid-19 pada tiga tahun terakhir.

Menurut Lestari, kasus kematian warga Garut yang diduga terpapar virus difteri itu, harus diikuti dengan upaya deteksi dini di sejumlah daerah.

BACA JUGA: Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang Gelar Bimtek Pertolongan Pertama Medis

Rerie sapaan akrab Lestari sangat berharap, segera dibangun kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan di pusat dan daerah, agar mampu menekan jumlah korban penularan sejumlah penyakit.

Selain itu, menurut Rerie yang juga anggota DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini, keterlibatan lapisan masyarakat dalam pencegahan penularan penyakit juga sangat penting, lewat sosialisasi masif.

”Hal ini terkait indikasi atau gejala orang yang terjangkit penyakit menular, dan langkah pencegahannya,” imbuh dia.

BACA JUGA: Aplikasi MO-CA Antarkan Mahasiswa Unissula Raih Juara Dunia

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, perhatian penuh terhadap peningkatan kemampuan fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah juga sangat dibutuhkan, untuk memastikan sejumlah langkah pencegahan penularan penyakit dapat direalisasikan sesuai rencana.

Rerie mendorong, agar kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan daerah, bersama-sama mewujudkan langkah-langkah pencegahan yang terpadu. Situasi ini harus segera diwujudkan, agar mampu menekan potensi penularan sejumlah penyakit di Tanah Air.

Riyan

The post Perlunya Upaya Deteksi Dini Cegah Virus Difteri appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tegal, Hendria Priatmana, menegaskan, kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum hasil Kongres V Partai Demokrat 2020 di Jakarta periode 2020-2025 telah terlegitimasi Menkumham RI, karena itu jajaran DPC Partai Demokrat Kota Tegal menolak dengan Tegas KLB ilegal dan inkonstitusional di Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Kami Jajaran Pengurus Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tegal beserta empat Pimpinan Anak Cabang (PAC), 27 Pimpinan Ranting dan Organisasi Sayap serta Fraksi yang ada dI DPRD Kota Tegal tetap tegak lurus patuh dan solid kepada Ketum AHY yang sah secara legitimasi dan juga Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Majelis Tinggi Partai,” kata Hendria Priatmana, Rabu (10/3/2021).

Dasar penolakan terhadap KLB ilegal adalah cacat hukum apabila dilihat dari UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 27, pengambilan keputusan Partai politik disetiap tingkatan dilakukan secara demokratis. Pasal 28, pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

Hendria yang didampingi dua anggota fraksi yang ada di DPRD Kota Tegal, Teguh Imam Santoso dan A Satori menegaskan, AD/ART Partai Demokrat yang telah dilegalkan Menkumham pada 2020 menyatakan, mekanisme penyelenggaraan KLB diatur dalam pasal 81 ayat 4, yaitu KLB dapat diadakan dengan syarat di antaranya, atas permintaan Majelis Tinggi Partai, sekurang-kurangnya 2/3 dari Jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan min 1/2 dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta disetujui oleh ketua Majelis Tinggi Partai,

Hendria mengungkapkan, ini bukan perpecahan atau internal conflict partai, tapi upaya rampok atau begal karena cacat hukum dan tidak memenuhi syarat baik administratif ataupun personal sesuai AD dan ART Partai Demokrat yang telah dilegitimasikan oleh Menkum HAM RI tahun 2020.

“Dari syarat di atas, tidak satupun terpenuhi, apalagi dengan syarat-syarat etika internal seperti KTA, pernah berjuang atau aktif dalam kepengurusan,” pungkas Hendria.

Nino Moebi

The post Demokrat Kota Tegal: KLB Upaya Merampok Partai appeared first on SuaraBaru.id.

Hendria klarifikasi, pernah didatangi dan diminta bertemu oleh mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal, Ayu Palaretin diajak untuk bergabung dengan kelompok KLB.

“Saya secara pribadi karena sudah bulatkan tekad pada seluruh jajaran dari Ranting, PAC, Fraksi yang ada di DPRD Kota Tegal bahwa kita ada di kepengurusan yang sah yakni Kongres ke V Partai Demokrat,” kata  Hendria didampingi anggota Fraksi DPRD Kota Tegal, Teguh Imam Santoso dan A Satori Rabu (10/3/2021).

“Kami saat itu tetap menolak ajakan KLB meskipun ada iming-iming uang bahkan saya ditunjukan keberadaan uang tersebut, tetapi saya tetap menolak,” ungkap Hendria.

Hendria menyebut, apabila dirinya mau ikut KLB akan diberi uang tunai untuk uang muka (DP) sebesar Rp 30 juta dan sisanya sebesar Rp 70 juta akan diberikan pada saat dirinya hadir di KLB, total Rp 100 juta.

Apabila Hendria setuju apa yang ditawarkan oleh Ayu Palaretin bisa mengikuti KLB, dirinya akan ditemukan dengan Ketua DPC Partai Demokrat Blora, Bambang untuk konfirmasi selanjutnya. Tetapi sebelum ketemu dengan Bambang Hendria menolak.

Hendria membantah pernyataan Ayu Palaretin di media yang menyebut bahwa yang mengikuti KLB perwakilan dari Jawa Tengah ada 16 orang. “Menurut saya mengada-ada. Yang kami tahu hanya dua orang,” tutur Hendria.

Dijelaskan, kebetulan pada saat digelar KLB dia beserta 35 Ketua DPC se-Jawa Tengah ada agenda Rakorda di Semarang. Jadi apa yang disampaikan Ayu Palaretin bahwa ada yang ikut KLB dari perwakilan Jawa Tengah sebanyak 16 orang itu menurutnya tidak benar.

“Ini menunjukkan bahwa yang datang ke sana (KLB) itu bisa kami katakan adalah ghoib,” kata Hendria.

Hendria menegskan, yang mengikuti KLB, bukan sebagai utusan, karena sudah bukan pengurus atau utusan dari DPC Partai Demokrat Jawa Tengah. “Hal itu karena sudah di-PLT,” pungkas Hendria.

Nino Moebi

The post Ketua Partai Demokrat Kota Tegal Diimingi Uang Untuk Ikut KLB appeared first on SuaraBaru.id.

“Sekarang ini memang ada tiga tim yang dibentuk, di antaranya tim di lapangan di The Hill, Sibolagit, Deli Serdang,” terang tim hukum DPD Partai Demokrat Sumut Subanto di Medan, Jumat (5/3/2021).

Lalu, lanjut ketua PAC Partai Demokrat Medan Timur ini menerangkan, sedangkan pihaknya memiliki tugas sebagai tim yang melaporkan pelaksanaan KLB ilegal, karena berada di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Baca Juga: IMI Siap Dukung BNN Perang Bersama Melawan Narkoba

Terakhir tim yang melakukan koordinasi dengan kepala daerah di Sumatera Utara baik gubernur maupun bupati/wali kota di provinsi tersebut.

“The Hill, kan secara hukum di wilayah Polrestabes. Ini, sudah dikoordinasikan tadi malam,” tegas Subanto.

Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Heri Zulkarnain Hutajulu kemarin meminta kepolisian setempat untuk membubarkan, jika Jhoni Allen Marbun dan kelompoknya menggelar KLB yang disebutnya illegal di Deli Serdang hingga Ahad (7/3).

“Kami meminta kepolisian membubarkan, jika ada KLB illegal Partai Demokrat di Sumut. DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum,” tegasnya.

Ant-Claudia

The post Partai Demokrat Bentuk Tiga Tim Untuk Bubarkan KLB appeared first on SuaraBaru.id.

“Dan sisanya akan diberikan jika KLB selesai dilaksanakan dan saudara Moeldoko menjadi pemimpin (Ketua Umum Demokrat) baru,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Teuku Riefky Harysa di Jakarta, Jumat, 5 Januari 2021.

Riefky Harsya tidak membeberkan angka yang dijanjikan Moeldoko kepada kader Demokrat.

Baca Juga : Wali Kota Surakarta Bagikan Gawai di Kegiatan Mider Projo Terakhir

Dia hanya menyebut Moeldoko telah mempersiapkan dana besar untuk merayu kader menyelenggarakan KLB.

“Tidak mungkin segelintir kader berani dan yakin gerakan ini akan sukses tanpa ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana besar untuk melakukan gerakan itu,” kata dia.

Riefky mengatakan Moeldoko sering melakukan pertemuan dengan sejumlah kader Demokrat. Pertemuan membahas rencana penyelenggaraan KLB untuk menggeser jabatan Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca Juga : Gempa Magnitudo 5,2 Getarkan Sulut

“Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan dan berbicara langsung dengan sejumlah kader Demokrat, baik pusat maupun daerah yang diajak bertemu dengannya,” ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron disebut menyiapkan dana fantastis menggoyang posisi AHY. Setiap DPC dijanjikan Rp100 juta jika mendukung pergantian kepemimpinan Ketum Demokrat.

Msn

The post Moeldoko Siapkan Dana Fantastis untuk Kongres Luar Biasa appeared first on SuaraBaru.id.