Keduanya, selaku Gubernur dan Ketua Tim Penggerak PKK, dinilai kompak bekerja sama menurunkan angka stunting. Kolaborasi yang baik antara keduanya, telah membuahkan hasil yang signifikan.

Di akhir masa jabatannya, angka stunting di Jateng turun drastis hingga 51 persen. Pada 2018, angka stunting di Jateng tercatat sebesar 24,4 persen. Pada 2022, angka stunting di Jateng tinggal 11,9 persen. Capaian inilah yang membuat keduanya mendapatkan penghargaan.

BACA JUGA: 51 Peserta Audisi PB Djarum Melaju ke Tahap Karantina, Berikut Daftar Namanya

Dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-30, yang digelar di Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (6/7/2023), Ganjar dan Atikoh menerima penghargaan dari BKKBN.

Gubernur berambut putih itu, mendapat penghargaan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia, yakni Satya Lencana Wira Karya, yang diberikan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.

Sehari sebelumnya, Siti Atikoh juga mendapat penghargaan dari BKKBN. Ibu satu anak ini, dinilai berhasil memimpin TP PKK Jateng, dan aktif membina keluarga dan mendampingi para ibu, serta menurunkan stunting hingga tinggal 11,9 persen pada 2022, berdasarkan perhitungan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM).

BACA JUGA: Bos KSP Giri Muria Group Dijatuhi Vonis 13 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 M

”Saya menyampaikan terima kasih, karena kerja dari kawan-kawan yang bagus, kompak, terstruktur dan sistematis, sehingga kita bisa menurunkan angka stunting yang bagus,” kata Ganjar.

Politisi yang khas dengan rambut putihnya itu menerangkan, ada banyak program yang dilakukan, untuk menangani stunting di Jateng. Di antaranya, program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng).

”Itu program perhatian pada ibu hamil, memeriksakan sejak awal kehamilan, memberikan asupan gizi, kontrol terus menerus, sampai melahirkan. Setelah lahir, anak diberi ASI ekslusif, termasuk gizinya terus diperhatikan,” jelasnya.

BACA JUGA: Sinergitas TNI-Polri Wonogiri Membantu Korban Gempa Bumi

Ditambahkan dia, penanganan stunting tidak bisa dilakukan pemerintah semata. Oleh karenanya, Gubernur Jateng dua periode itu menyampaikan apresiasinya pada semua pihak, yang telah membantu.

”Saya ucapkan terima kasih, karena adanya keterlibatan swasta, BUMN dan BUMD. Jadi semuanya terlibat. Ini sebuah gotong royong yang cukup bagus, dan akan terus kita genjot, agar target penurunan tercapai. Menurut saya, itu tidak akan sulit,” pungkasnya.

Selain Ganjar, sejumlah kepala daerah lain juga mendapatkan penghargaan dalam acara itu. Untuk Provinsi Jateng, sejumlah bupati/wali kota juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah.

Di antaranya Bupati Banyumas, Bupati Klaten dan Bupati Grobogan. Selain itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas, juga mendapat penghargaan dalam acara ini.

Riyan

The post Angka Stunting di Jateng Masih 11,9%, Ganjar dan Atikoh Diberi Penghargaan BKKBN appeared first on SuaraBaru.id.

Lebih uniknya lagi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang dijabat pertama kali oleh seorang pria yang merupakan suami dari Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita tersebut.

Ini merupakan sejarah baru bagi Kota Semarang, Tim Penggerak PKK-nya seorang laki-laki. Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang biasa disapa Mbak Ita diangkat menjadi perempuan pertama yang menjadi Wali Kota Semarang dalam pelantikan yang digelar Senin (30/1/2023) siang.

Pada waktu bersamaan, anggota DPRD Jateng Alwin Basri (Mas Alwin) yang merupakan suami Mbak Ita diangkat menjadi Ketua TP PKK Kota Semarang.

Mbak Ita sendiri menggantikan posisi Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang pada beberapa waktu lalu ditarik Presiden RI untuk menjadi Kepala LKPP, sementara Alwin menggantikan posisi Ketua TP PKK yang sebelumnya dijabat Krisseptiana Hendrar Prihadi.

The post Ita Jadi Wali Kota Semarang, Sejarah Baru Alwin Sang Suami Jadi Ketua Tim Penggerak PKK appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Atikoh Ganjar Pranowo, saat melakukan Sosialisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, yang diselenggarakan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jateng secara virtual, Selasa (26/10/2021).

Kegiatan ini berlangsung di Pendapa Kabupaten Grobogan, diikuti Tim Penggerak PKK dan kader se-Grobogan secara offline maupun online.

BACA JUGA: Jaz Siap Sapa Penggemar Lewat Single Baru “Lucky Ones”

Atikoh mengatakan, pajak merupakan komponen terbesar dari PAD. Sekitar 85 persen dari total pendapatan daerah berasal dari sektor ini.

”Kontribusinya sangat signifikan untuk pembiayaan pembangunan. Pajak yang diterima provinsi akan dibagi hasil kepada pemerintah kabupaten atau kota, sebesar 30 persen,” kata Atikoh, melalui video virtual.

Dia juga menyebut, sosialisasi pajak melibatkan PKK telah dilakukan sejak 2019, dengan melakukan kerja sama di 18 Kabupaten/Kota. Dari sekitar 2.000 surat keterlambatan pajak yang disampaikan kader PKK, sebanyak 4.333 objek telah membayarkan kewajiban mereka.

BACA JUGA: Gerakan Daya Gas Sianida Kota Tegal Dikukuhkan

Oleh karenanya Atikoh berharap, partisipasi PKK di Grobogan dapat meningkatkan pemasukan dari pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan Ketua TP PKK Kabupaten Grobogan, Rinjani, mengaku siap melakukan sosialisasi. Dia menyebut, kadernya memiliki pola komunikasi yang disesuaikan dengan wilayah mereka tinggal. Ada pula Bumdes di Bandungharjo, Kecamatan Toroh, yang melayani pembayaran pajak kendaraan secara bertahap.

”Kami sangat siap dan ingin segera program ini dilaksanakan. Ini sudah di ujung tahun, dan kami sangat siap,” ungkapnya.

BACA JUGA: H Abdul Kadir Karding Salurkan Bantuan Alat Produksi Pakan Ikan

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Peni Rahayu menyebut, sosialisasi melalui PKK sangat efektif. Karena organisasi itu sudah tersebar dari tingkat kabupaten hingga Dasawisma.

”Kami sangat berharap, ibu-ibu TP PKK bisa melakukan sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Bisa membayar secara langsung ke Samsat atau dengan sistem New Sakpole,” sebutnya.

Hal itu diamini Sekretaris Bapenda Jateng, Nadi Santoso. Menurutnya, dengan kekuatan yang dimilki PKK, bisa menggenjot kepatuhan bayar pajak dan mengurangi tunggakan pajak.

”Dari target itu, kita saat ini telah mencapai 73,3 persen. Di era pandemi sulit untuk mencapai target yang diberikan, tanpa bantuan dari berbagai pihak lain. Kalau secara nominal, kekurangannya sekitar Rp 1 Triliun lebih,” urainya.

Riyan

The post 85 Persen Total Pendapatan Daerah Berasal dari Pajak appeared first on SuaraBaru.id.