GROBOGAN (SUARABARU.ID)– Tim Penggerak PKK bersama kadernya, diminta ikut menyosialisasikan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga dapat mengurangi tunggakan pajak, dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Atikoh Ganjar Pranowo, saat melakukan Sosialisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, yang diselenggarakan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jateng secara virtual, Selasa (26/10/2021).
Kegiatan ini berlangsung di Pendapa Kabupaten Grobogan, diikuti Tim Penggerak PKK dan kader se-Grobogan secara offline maupun online.
BACA JUGA: Jaz Siap Sapa Penggemar Lewat Single Baru “Lucky Ones”
Atikoh mengatakan, pajak merupakan komponen terbesar dari PAD. Sekitar 85 persen dari total pendapatan daerah berasal dari sektor ini.
”Kontribusinya sangat signifikan untuk pembiayaan pembangunan. Pajak yang diterima provinsi akan dibagi hasil kepada pemerintah kabupaten atau kota, sebesar 30 persen,” kata Atikoh, melalui video virtual.
Dia juga menyebut, sosialisasi pajak melibatkan PKK telah dilakukan sejak 2019, dengan melakukan kerja sama di 18 Kabupaten/Kota. Dari sekitar 2.000 surat keterlambatan pajak yang disampaikan kader PKK, sebanyak 4.333 objek telah membayarkan kewajiban mereka.
BACA JUGA: Gerakan Daya Gas Sianida Kota Tegal Dikukuhkan
Oleh karenanya Atikoh berharap, partisipasi PKK di Grobogan dapat meningkatkan pemasukan dari pajak kendaraan bermotor.
Sedangkan Ketua TP PKK Kabupaten Grobogan, Rinjani, mengaku siap melakukan sosialisasi. Dia menyebut, kadernya memiliki pola komunikasi yang disesuaikan dengan wilayah mereka tinggal. Ada pula Bumdes di Bandungharjo, Kecamatan Toroh, yang melayani pembayaran pajak kendaraan secara bertahap.
”Kami sangat siap dan ingin segera program ini dilaksanakan. Ini sudah di ujung tahun, dan kami sangat siap,” ungkapnya.
BACA JUGA: H Abdul Kadir Karding Salurkan Bantuan Alat Produksi Pakan Ikan
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Peni Rahayu menyebut, sosialisasi melalui PKK sangat efektif. Karena organisasi itu sudah tersebar dari tingkat kabupaten hingga Dasawisma.
”Kami sangat berharap, ibu-ibu TP PKK bisa melakukan sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Bisa membayar secara langsung ke Samsat atau dengan sistem New Sakpole,” sebutnya.
Hal itu diamini Sekretaris Bapenda Jateng, Nadi Santoso. Menurutnya, dengan kekuatan yang dimilki PKK, bisa menggenjot kepatuhan bayar pajak dan mengurangi tunggakan pajak.
”Dari target itu, kita saat ini telah mencapai 73,3 persen. Di era pandemi sulit untuk mencapai target yang diberikan, tanpa bantuan dari berbagai pihak lain. Kalau secara nominal, kekurangannya sekitar Rp 1 Triliun lebih,” urainya.
Riyan
