Menurut dia, revisi kedua atas UU itu juga tidak memberikan perubahan yang signifikan, terhadap pasal-pasal yang selama ini menjadi ancaman kemerdekaan pers.

Antara lain Pasal 27A, mengenai distribusi atau transmisi informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan tuduhan/fitnah dan/atau pencemaran nama baik.

BACA JUGA: Pemprov Jateng Gelontor 1 Ton Cabai harga Miring di Pasar-Pasar Kota Semarang

”Ancaman lainnya datang dari Pasal 28 ayat (1) dan (2), yang mengancam pelaku penyebaran pemberitahuan bohong dan SARA, untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Setiap orang yang melanggar pasal-pasal itu, bisa dihukum penjara enam tahun dan atau denda Rp 1 miliar,” kata Dr Ninik dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/12/2023).

Ditambahkan dia, pasal-pasal yang mengatur soal penyebaran kebencian dan penghinaan itu, mengingatkan pada haatzaai artikelen dalam KUHP. Pasal-pasal “karet” produk kolonial itu, bahkan dikuatkan dengan KUHP baru sebagai produk hukum Nasional, yang sebenarnya sudah tidak boleh diberlakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diterangkannya, Pasal 27A, Pasal 27B dan Pasal 28 ayat (1) pada revisi kedua atas UU ITE, berpotensi mengebiri pers, karena karya jurnalistik yang didistribusikan menggunakan sarana teknologi dan informasi elektronik (di internet), terkait dengan kasus-kasus korupsi, manipulasi, dan sengketa, dapat dinilai pihak tertentu sebagai penyebaran pencemaran atau kebencian.

BACA JUGA: Raih Penghargaan Bergengsi ICA dan ISDA Awards 2023, ini Inovasi PLN UIK Tanjung Jati B

”Dengan ancaman hukuman penjara lebih dari enam tahun, aparat kepolisian dapat menahan setiap orang selama 120 hari, termasuk wartawan, atas dasar tuduhan melakukan penyebaran berita bohong, seperti diatur dalam revisi kedua atas UU ITE ini,” papar Ninik.

Dilanjukan dia, pasal-pasal itu secara tidak langsung dapat disalahgunakan pihak-pihak tertentu, untuk membungkam pers, yang pada akhirnya akan mencederai upaya mewujudkan negara demokratis.

”Dewan Pers menilai, pasal-pasal UU ITE tidak dapat digunakan terhadap produk pers sebagai karya jurnalistik, yang sudah tegas dan jelas diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sedangkan implementasi UU ITE sudah diatur dalam Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE Nomor 229 Tahun 2021, berdasarkan Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri,” tegasnya.

BACA JUGA: MU, Kemelut nan Tak Kunjung Padam

Dijelaskan Ninik, pedoman itu menegaskan, “untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, sebagai lex spesialis bukan UU ITE. Untuk kasus terkait pers, perlu melibatkan Dewan Pers”.

Sementara itu, dalam proses legislasi revisi kedua UU ITE, Dewan Pers menilai, tidak ada transparansi dan keterbukaan untuk melibatkan partisipasi publik secara luas. Terutama untuk mendengarkan berbagai masukan dari stakeholder yang berpotensi terdampak.

Hal ini menunjukkan ketidakseriusan lembaga eksekutif dan legislatif, untuk menjalankan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022. Bahkan naskah revisi kedua atas UU ITE yang baru disahkan oleh DPR dan Pemerintah, juga sulit diperoleh.

BACA JUGA: Sekda Ajak Partisipasi Masyarakat Bangun Jawa Tengah

Atas hal itu, Dewan Pers mengajak masyarakat dan seluruh komunitas pers, untuk bergerak mengkritisi revisi kedua atas UU ITE itu.

”Dewan Pers juga menyerukan pada segenap komunitas pers pada khususnya, dan berbagai pihak yang potensial terdampak pada umumnya, untuk mengambil langkah konkret secara bersama-sama mencegah terjadinya kriminalisasi pers yang disebabkan oleh UU ITE atau UU lainnya, yang masih mengancam kemerdekaan pers,” tanas Ninik.

Riyan

The post Revisi Kedua UU ITE Ancam Kemerdekaan Pers appeared first on SuaraBaru.id.

Naskah draf diserahkan langsung Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dan diterima Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong, di Jakarta, Jumat (17/2/2023).

Penyusunan Rancangan Perpres ini, terkait Rapat Koordinasi Media Berkelanjutan atau Publisher Right Platform Digital, di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023), yang berlangsung ricuh.

BACA JUGA: Perlu Solusi, Agar Banjir Lepasan Air Waduk Gajahmugkur Wonogiri Tidak Terulang

Kericuhan berlangsung, ketika Rakor yang difasilitasi Kemenkominfo bersama Dewan Pers dan konstituennya, terjadi silang pendapat secara tajam. Akibat dari itu, rapat dihentikan sebelum membahas mekanisme penting lainnya, tentang draf Perpres Publisher Right Media Digital/Media Berkelanjutan.

Rapat kemudian dilanjutkan keesokan harinya oleh Dewan Pers dan konstituennya, di Hotel Horison, Bekasi, pada Kamis-Jumat (16-17/2/2023). Namun hasil rancangan draf hanya ditandatangani lima konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Sedangkan empat Konstituen Dewan Pers lainnya, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), menolak menandatangani draf Rancangan Perpres itu.

BACA JUGA: Sandiaga Uno Buka Rakernas PB PRSI 2023

Sementara konstituen Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) tidak ikut hadir, dalam rapat penyusunan R-Perpres Media Berkelanjutan oleh Dewan Pers.

SMSI yang diwakili Wakil Ketua Umum, Yono Hartono, dalam penyusunan draf itu menolak Pasal 8 Bab V Ayat (1) dan (2), Terkait Verifikasi oleh Dewan Pers.

Pasal itu berbunyi, ‘Perusahaan Pers yang bisa mengajukan permohonan berunding atau negosiasi dengan Perusahaan Platform Digital, hanya perusahaan yang sudah terverifiksi Dewan Pers’.

BACA JUGA: Erick Janji Babat Habis Mafia Bola

Penolakan itu kemudian dicatat dalam draf yang ditandatangani lima konstituen Dewan Pers, termasuk SMSI.

Dalam keterangan pers dari Dewan Pers yang diterima kantor pusat SMSI di Jakarta, Sabtu (18/2/2023), Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu mengatakan, draf R-Perpres itu diberi judul Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Media Berkualitas.

Dalam proses finalisasi R-Perpres itu, Dewan Pers mengundang seluruh 11 konstituennya, untuk membahas materi draf itu.

BACA JUGA: MQK Ajang Kompetisi Darul Falah Amsilati, M.Fatih Amran dari Jepara Juara I

The post Dewan Pers Serahkan Draf Perpres Media Berkelanjutan ke Kemenkominfo appeared first on SuaraBaru.id.

Penetapan ini untuk mengisi posisi Ketua Dewan Pers yang kosong sejak Prof Azyumardi Azra meninggal dunia pada 18 September 2022 lalu.

“Kemerdekaan pers harus terus menerus kita perkuat, demikian juga dengan kualitas jurnalisme dan profesionalisme perusahaan pers. Untuk itu dibutuhkan dukungan kerja multistakeholders,” kata Ninik usai ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022-2025.

Sebelumnya, Ninik dilantik sebagai anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dari unsur masyarakat pada 18 Mei 2022.

Di Dewan Pers, Ninik bertugas sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers. Sehari-hari, Ninik aktif sebagai pengajar fakultas hukum di perguruan tinggi dan diklat pendidikan hukum kantor dan lembaga sejak 1987 hingga saat ini.

Begitupun kiprahnya di dunia organisasi dan kelembagaan juga mentereng. Ninik pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan pada periode 2006-2009 dan 2010-2014, anggota Ombudsman RI pada periode 2016-2021, dan tenaga Profesional Lemhannas RI sejak 2020.

Selain itu, Ninik juga aktif menjadi Direktur JalaStoria, sebuah perkumpulan yang memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif dan aktif dalam upaya penghapusan diskriminasi.

Selain aktif di dunia akademis dan organisasi, Ninik pernah menulis buku Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.

Dalam rapat pleno, anggota Dewan Pers juga menghasilkan dua keputusan lain, pertama menyetujui Asep Setiawan sebagai anggota Dewan Pers baru sisa masa periode 2022 – 2025, dan kedua, menyetujui perubahan Statuta 2016 menjadi Statuta 2023.

Ning Suparningsih

The post Dr. Ninik Rahayu Terpilih sebagai Ketua Dewan Pers 2022-2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Seperti dilansir suara.com, Azyumardi Azra sebelumnya mengalami sesak napas saat berada di dalam pesawat untuk menuju Malaysia. Kabar duka itu salah satunya disampaikan oleh

“Inalillahi wa innailaihi rojiun. ikut berduka mendalam guru, sahabat, senior kami ka @Prof_Azyumard. Beliau wafat di Kuala Lumpur pada pukul 12:30. Mohon dimaafkan segala kesalahannya. Saya bersaksi beliau adalah orang yang sangat baik dalam hidupnya,” ujar Pendiri Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani di Twitter.

Sebelumnya diketahui, Prof Azyumardi menjalani perawatan secara intensif oleh tim dokter di Rumah Sakit Selangor, Malaysia, pada Sabtu (17/9/2022) pagi.

Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan, tim dokter menyampaikan Prof Azyumardi Azra belum bisa dipindahkan ke rumah sakit lain sampai kondisinya menjadi lebih stabil.

Sebelumnya, ia mengatakan, ada rencana memindahkan Prof Azra ke rumah sakit di Kuala Lumpur, namun masih menunggu persetujuan dari pihak rumah sakit yang akan menerima pasien.

Muhaimin

The post Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Meninggal Dunia appeared first on SuaraBaru.id.