Kesepakatan itu tertuang dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Baznas dengan DMI, tentang Kolaborasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Ekonomi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah. Hal itu dilakukan, dalam rangka penguatan ekonomi umat, pada pedesaan dan perkotaan di seluruh Indonesia.

Penandatanganan itu berlangsung pada Penutupan Rakernas ke-3 Dewan Masjid Indonesia, di Cempaka Putih, Jakarta, Minggu (18/5/2025). Hadir di acara itu, Ketua Baznas RI Prof Dr KH Noor Achmad MA, serta Ketua Umum DMI Jusuf Kalla, beserta jajaran.

BACA JUGA: Aturan Baru Seleksi Anggota Baznas Tengah Disusun Kemenag

Dalam laman resmi Baznas, Prof Noor Achmad mengatakan, masjid dan Baznas merupakan dua elemen penting yang tidak bisa dipisahkan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

”DMI dan Baznas harus bersinergi lebih erat lagi. Karena masjid adalah pusat umat, dan Baznas adalah instrumen keadilan sosial,” kata dia.

Dengan adanya kolaborasi ini, Kiai Noor berharap, dakwah zakat di Indonesia makin masif, agar terentaskannya kemiskinan, serta membangun kembali semangat dan kekuatan ekonomi umat.

BACA JUGA: Polres Wonosobo Ajak Berbagai Komunitas Nobar Film Sayap-Sayap Patah 2

Sementara itu, Ketua Umum DMI Jusuf Kalla menambahkan, zakat saat ini bukan hanya instrumen pemerataan, melainkan menjadi instrumen untuk mendorong kemandirian ekonomi umat.

”Masjid harus tetap menjadi sentral kegiatan umat. Dan zakat bukan hanya instrumen pemerataan, tetapi juga insentif bagi umat, agar lebih giat bekerja, lebih semangat menunaikan kewajiban, dan membangun kehidupan,” imbuhnya.

Menurutnya, Rakernas DMI 2025 kali ini, menjadi ruang konsolidasi strategis yang tidak hanya memperkuat organisasi, melainkan untuk memperluas jangkauan pengaruh masjid dalam membentuk peradaban Islam Indonesia yang moderat, inklusif, dan berdaya.

Dengan semangat kebersamaan pihaknya berpesan, agar menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat yang aktif, bersih, berdaya, dan memberi solusi nyata bagi kehidupan masyarakat.

Riyan

The post Baznas RI dan DMI Sepakat Perkuat Ekonomi Umat appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan itu diikuti beberapa anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Semarang. Tim PKM USM sendiri terdiri dari Ketua Irwan Desyantoro SPsi MPsi, anggota Dewi Puspita Sari SPsi MPsi, dan Agung Santoso Pribadi SPsi MPsi.

Dalam keterangannya Irwan mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk membantu peserta memahami dan mengelola beban kerja, secara efektif. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis, di tengah tekanan akademik dan organisasi.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilmu Komunikasi USM Beri Edukasi tentang Pelecehan Seksual

Dia juga memaparkan, pentingnya manajemen waktu dan teknik praktis. Selain itu, keseimbangan antara tugas organisasi, akademik, dan kehidupan pribadi adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental.

Irwan menambahkan, dampak negatif adanya beban kerja, akan membuat stres. Untuk itu, agar tidak stres harus mengelola beban kerja, antara lain dengan pendekatan mindfulness dan melatih kesadaran penuh.

”Dengan melatih kesadaran penuh, kita dapat lebih fokus pada tugas dan mengurangi tekanan berlebihan,” jelasnya.

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Edukasi Akuntansi ke Pelaku UMKM Paguyuban Pasar Johar

Menurutnya, selama kegiatan peserta diberikan simulasi kelompok, tentang cara membangun komunikasi yang sehat dalam organisasi. Mereka diberikan latihan kerja sama tim, untuk mencegah terjadinya burnout.

”Kerja sama dan empati antaranggota organisasi sangat penting, untuk mencegah burnout,” tambahnya.

Kegiatan ini ternyata mendapat respons positiif dari peserta. Salah satunya, Ahmad Susanto, yang menyatakan pelatihan ini sangat bermanfaat, karena memberikan wawasan baru baginya.

”Saya sekarang lebih paham cara mengelola tugas organisasi, tanpa mengorbankan kesehatan mental,” ujarnya.

Riyan

The post Tim PKM Universitas Semarang Beri Pelatihan Manajemen Beban Kerja appeared first on SuaraBaru.id.

Kerja sama tersebut untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program-program peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keharmonisan hubungan industrial.

Kerja sama sendiri ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara GBB dengan Paguyuban HRD eks Karesidenan Pekalongan (PHRD) yang berlangsung di Hotel Horison Pekalongan, Jumat (23/12/2022).

Ketua Umum GBB, Lukman Hakim menjelaskan, MoU ini merupakan salah satu kontribusi dari para pendukung Ganjar Pranowo dalam hal pemikiran dan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan meningkatkan hubungan industrial agar lebih harmonis.

“Ganjaran Buruh Berjuang hadir untuk menjalin kerjasama dengan para stakeholder hubungan industrial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para buruh,” kata Lukman.

Lukman menyatakan, kerja sama ini penting untuk mengawal program kesejahteraan buruh, terutama bagi buruh yang tidak berserikat atau tidak berafiliasi ke federasi buruh.

“Sebenarnya ajakan kerja sama ini kami lakukan untuk membangun strategi alternatif untuk mensejahterakan buruh di luar dari hal-hal yang normatif, serta kemajuan ekonomi melalui penguatan industry nasional,” ujarnya.

Ketua Dewan Pembina GBB, Feri Indrianto menambahkan, kerja sama dengan HRD ini diharapkan dapat menggali memberikan solusi terbaik bagi buruh dalam hal kesejahteraan dan lainnnya.

Sementara Ketua Paguyuban HRD Eks Karisidenan Pekalongan, Rizky Nuansa Hadyan menyambut baik ajakan kerja sama dari GBB. Rizky menilai tawaran tersebut merupakan hal yang baik dan dapat menjadi laternatif disaat perusahaan belum mampu berbuat untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

Rizky menyatakan, penandatanganan kerja sama ini dilakukan dengan sadar dan tidak ada paksaan. Ia berharap kerja sama ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang menguntungkan pihak buruh, namun tidak membebani pihak perusahaan.

“Dengan hadirnya suasana yang kondusif, niscaya semakin meningkatkan dan hadirnya kepastian dunia usaha,” ujar Rizky.

Salah satu perwakilan HRD, Fifi mengakui acara ini sangat bagus dan berharap kerja sama ini terjalin dengan baik.

MoU dilakukan oleh Pengurus GBB Kesejahteraan Jawa Tengah dan disaksikan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Dewan Pembina dengan perwakilan 13 perusahaan yang hadir.

Sementara 13 piagam kerja sama tersebut ditandatangani oleh Paguyubann HRD se Eks Karesidenan Pekalongan, PT. Ara Nuansa Katumbiri, PT. Daiwabo Garment Indonesia, PT. Kabana Textile Industries, PT. Panamtext, PT. Dwi Manunggal Aura, PT. Bama Prima textile, PT. Dae Young Textile, PT. Urip Sugiharto, PT. Bintang Tri Putratext, CV. Biuntang Prakasa, PT. Retota Sakti pekalongan, dan PT. Primatextco Indonesia.

Ning Suparningsih

The post Relawan Ganjar Bersama Belasan Perusahaan di Pekalongan Teken MoU Kesejahteraan Buruh appeared first on SuaraBaru.id.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut kesejahteraan driver ojol se- Indonesia.

Dalam tuntutannya massa meminta agar pemerintah menghilangkan biaya pemesanan oleh aplikator, potong biaya aplikasi jadi 10% bukan 20%, naikkan tarif ongkir ojol minimal Rp 2.000 dari awal, serta perbaikan sistem yang menurutnya selama ini hanya mencari driver dan jualan merchant.

Bahkan mereka menyuarakan “Dewe seng kerjo, aplikator seng nguntal, saiki wes ora zaman penjajahan”.

Ada juga sejumlah poster yang bertuliskan diantaranya “Harga BBM Naik Lagi, Susu tak Terbeli”.

Menurut Korlap ADO Jateng, Satriya Bayu, jumlah massa yang turun dalam aksi unjuk rasa ini ada sekitar 250 orang. Mereka adalah para driver ojol dari Demak, Blora, Salatiga, Semarang, dan Kabupaten Semarang.

“Kenaikan tarif Roda 2 dan Roda 4, serta potongan aplikasi segera direalisasikan di semua layanan dan aplikator, sesuai aturan Pemerintah (KP 667), karena efek dari kenaikan bahan bakar,” ungkap Satriya.

Para pengunjuk rasa juga meminta penghapusan biaya aplikasi atau biaya pesanan. “Atau, biaya tersebut dibagi dua 50:50 antara driver online dan aplikator. Segera realisasikan payung hukum untuk driver ojol,” tandasnya.

Dalam aksi tersebut mereka menyerukan orasi-orasinya, antara lain “Kami ingin memastikan agar semua aplikator menaikkan harga sesuai keputusan menteri”.

“Anda mengutamakan kepentingan anda sendiri daripada rakyat. Kami rakyat kecil, anda butuh kami hanya waktu Pemilu, setelah itu kebijakan anda tidak berpihak pada rakyat,” tukasnya.

“Banyaknya aplikator nakal yang merugikan tetapi anda diam saja. Mari kita satukan tekad untuk aplikator nakal, jangan kau injak-injak harga diri Jawa Tengah. Kamu jangan mengadu domba kami, dengan kebijakan kamu yang tidak pro dengan rakyat,” lanjut Satriya.

Menurut Satriya, adanya keputusan tentang 20% untuk aplikator sangat menyengsarakan pihak ojol. “DPR gajinya sangat besar dan mendapatkan pensiun, tetapi tidak mau mendengar aspirasi para ojol. Kami ingin anda memperhatikan nasib kami. Tolong perhatikan tentang pemotongan aplikasi 20%, padahal sesuai keputusan menteri hanya 15%,” sambungnya.

Menanggapi aksi tersebut, dihadapan
perwakilan dari ADOJateng, Wakil Gubernur Jateng, H. Taj Yasin Maimoen, di ruang rapat Lantai 2 Gedung A mengatakan, pihaknya telah membahas laporan yang sebelumnya sudah diterima.

“Gojek dan Maxi sudah menyesuaikan tarif, Grab sudah menyesuaikan tapi ada beberapa yang belum disosialisasikan. Tolong dari pihak aplikator Grab dan lainnya carikan asuransi BPJS. Selain itu meminta kepastian payung hukum yang harus dijalankan kedua belah pihak,” kata Wagub.

“Kami pemerintah akan mengawal dan kita tampung supaya ada kesepakatan agar bisa sejalan. Kita akan menjembatani antara mitra dengan aplikator Maxim, dan juga Grab,” pungkas Taj Yasin.

Ning Suparningsih

The post Ratusan Massa ADO Jateng Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Kesejahteran Driver Ojol appeared first on SuaraBaru.id.