Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Trimulyo itu, hadir Ketua Tim PKM USM Helen Intania Surayda SH MH, anggota Efi Yulisyowati SH MHum dan Dr Ahmad Dwi Nuryanto SH MM MH. Ada juga, Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Sri Muryani SM, yang mewakili Kepala Kelurahan Trimulyo.

Helen berharap pada 14 anggota penggerak masyarakat itu, setelah mengikuti kegiatan PkM ini, para kader semakin menguat pemahamannya tentang perlindungan hukum terhadap perempuan.

BACA JUGA: Diduga Buang Limbah Medis Serampangan, Warga Minta Pelaku Ditindak Tegas

Selain itu, para kader penggerak dapat menularkan ilmu yang sudah didapatkannya itu pada masyarakat. ”Kami menyampaikan materi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan,” kata Helen dalam keterangannya.

Menurutnya, kekerasan bisa terjadi pada siapa saja. Kasus kekerasan tidak hanya menimpa perempuan dewasa, namun tanpa disadari juga dapat menimpa remaja.

Berdasarkan data dari Kemenppa.go.id, sejak 1 Januari hingga 26 September 2024, ada sebanyak 18.527 kasus kekerasan di Indonesia. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah ada sebanyak 1.445 kasus kekerasan, dengan ranking tertinggi dimiliki Kota Semarang, sebanyak 209 kasus.

BACA JUGA: 98 Keluarga Terdampak Rob di Pekalongan Dapat Bantuan Rumah Gratis

”Berdasarkan lokasi kejadian, lingkup rumah tangga masih menempati urutan teratas dengan jumlah angka tertinggi yakni jenis kekerasan seksual. Disusul kemudian kekerasan fisik dan psikis,” ujarnya.

Berdasarkan kelompok usia, imbuhnya, perempuan yang mengalami kekerasan direntang usia 25-44 tahun, dengan pilihan layanan konseling dan pendampingan. Para kader penggerak pun, diperkenalkan dengan terobosan terbaru yakni peraturan yang melindungi perempuan dari kekerasan, selain UU PKDRT.

Disampaikan juga, terobosan itu adalah UU TPKS, yang memuat adanya hak restitusi atau ganti kerugian, pengakuan keterangan sebagai saksi bagi penyandang disalibitas, dan bagaimana penyelenggaraan perlindungan hukum bagi perempuan.

”Oleh karena itu, terobosan kebijakan perlindungan hukum bagi perempuan perlu disampaikan kepada masyarakat lain,” tandasnya.

Riyan

The post Tim PKM USM Beri Penyuluhan Hukum ke Kader Penggerak di Kelurahan Trimulyo appeared first on SuaraBaru.id.

Penyuluhan dilakukan di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Semarang. Sejumlah warga mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Tim PkM sendiri terdiri dari Ketua Dr Tri Mulyani SPd SH MH, anggota B Rini Heryanti SH MH, dan Muhammad Iftar Aryaputra SH MH.

Dalam keterangannya, Tri Mulyani mengatakan, kegiatan ini diikuti 20 warga. Sasarannya memang sengaja ditujukan bagi mereka, mengingat Kelurahan Trimulyo merupakan wilayah pesisir Kota Semarang, dan biasanya menjadi tempat keluar masuk peredaran narkotika, utamanya melalui wilayah pesisir ini.

BACA JUGA: Yakisnu Mayong Susun Rencana Strategis RSI NU Cakra Medika Jepara

Pemaparan materi diawali dengan definisi narkotika dan beragam jenisnya. Disampaikan juga bahayanya, peredaran yang sah melalui perizinan peredaran, dan peredaran tanpa izin atau ilegal, yang dilakukan para mafia narkotika.

”Hingga peredaran yang menggunakan kurir narkotika, beserta ancaman sanksi pidananya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” katanya.

Dia menjelaskan, berdasarkan Pasal 114 ayat (2), 119 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (2), mengatur, barang siapa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, “menjadi perantara” dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram, untuk golongan I (Heroin, Kokain dan Ganja), diancam dengan pidana mati, seumur hidup, 6-20 tahun, dan denda Rp 10.000.000.000 + 1/3.

BACA JUGA: Empat Mahasiswa UMK Sukses Raih Medali Emas di Ajang WSEEC

Untuk golongan II (Morfin, Petidin) diancam pidana mati, seumur hidup, 5-20 tahun dan denda Rp 8.000.000.000,00 + 1/3. Golongan III (Codein) diancam pidana 5-15 tahun dan denda Rp 5.000.000.000,00 + 1/3.

”Penyesalan pasti di akhir. Bagi siapa saja, meskipun sebagai perantara atau kurir, tetap akan mendapatkan sanksi yang berat, sebagaimana diatur berdasarkan UU Narkotika,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Trimulyo, Sugito SE, memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Menurut dia, penyuluhan ini sangat penting, karena dapat menanamkan kesadaran hukum bagi warganya untuk berhati-hati, jangan sampai terjerumus sebagai perantara atau kurir narkotika.

”Kami berharap, ke depan kegiatan serupa digelar di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dengan jumlah peserta yang lebih banyak,” ujarnya.

Riyan

The post Tim PkM USM Beri Edukasi Sanksi Pidana bagi Kurir Narkotika appeared first on SuaraBaru.id.

MANUSIA diciptakan oleh Allah SWT dengan sungguh-sungguh, sebagaimana tercantum di dalam Alquran surat Al Mukminun ayat 115. Kesungguhan Allah menciptakan manusia ditunjukkan dengan penciptaan manusia yang sebaik-baik penciptaan, sebagaimana dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Meskipun manusia diciptakan sebaik-baik bentuk, tetapi manusia bisa tergelincir dalam posisi hina.

Alquran memberi petunjuk, agar tidak tergelincir dalam posisi hina tersebut, adalah dengan memiliki iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh menempatkan manusia pada posisi yang benar-benar manusia. Pada ayat lain, kesungguhan Allah SWT menciptakan manusia, ditunjukkan dengan memberikan statusnya sebagai khalifah fil art. Posisi ini membawa konsekuensi, bahwa manusia adalah makhluk yang diberi amanah untuk memakmurkan bumi, dengan segala upaya dan daya tentu saja.

Dalam menjalankan amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, diniatkan semata-mata Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, “tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku”.

Konsekuensi atas statusnya sebagai khalifah dan Abdullah, tentu manusia memiliki banyak kebutuhan yang akan memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. Di antara kebutuhan yang diperlukan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya adalah, dimilikinya pekerjaan. Melalui pekerjaan ini, diharapkan manusia dapat memenuhi kebutuhan fisiknya yang paling dasar, yakni kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik tercatat bahwa, jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,901 juta orang, naik 1,73 dibanding Februari 2019. Sementara itu dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah menjadi 60.000 orang.

Jika melihat data tersebut, jumlah pengangguran masih cukup tinggi tingginya angka pengangguran, ini tentu harus segera mendapat perhatian. Karena bagaimanapun pengangguran dapat berpengaruh terhadap tindak kriminalitas.

Isma 2015 dalam penelitiannya yang berjudul ‘Pengaruh Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Kabupaten Solok’ menyatakan, bahwa pengangguran dan kurangnya pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat membuat seseorang malas bekerja, sehingga lebih memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang.

Keadaan menganggur dan pendapatan yang kurang, seseorang bisa melakukan tindak kriminal. Demikian halnya, banyaknya pengangguran akan berpengaruh terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan masalah sosial seperti kriminalitas.

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, nampaknya juga menghadapi masalah yang tidak berbeda. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang tercatat, tingkat pengangguran di Kota Semarang pada tahun 2020 adalah 9,57 persen. Angka ini menurun menjadi 9,504 persen pada 2021, kemudian terjadi penurunan kembali pada Tahun 2022 menjadi 7,6 persen.

Pondok Boro
Untuk mengantisipasi timbulnya pelanggaran hukum, Pemerintah Kota Semarang menyediakan hunian bagi warga, yang selama ini tidak memiliki tempat tinggal yang memadai. Kebijakan ini tentu saja dimaksudkan, agar mereka dapat menempati hunian yang layak, dan menekan semaksimal mungkin angka pelanggaran hukum, yang bisa saja diakibatkan dari keterbatasan eknomi, karena tidak menentunya pekerjaan.

Maka, sebanyak 37 keluarga terlantar yang menempati bedeng-bedeng di wilayah Kanjengan, Kawasan Johar, dipindahkan ke Pondok Boro, yang ada di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Semarang, pada Jumat (19/3/2021). Mereka yang ditempatkan di pondok boro itu, merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota Semarang kepada orang terlantar.

Di kawasan pondok boro ini, memiliki berbagai fasilitas di antaranya, air dan listrik sudah terpenuhi. Melalui upaya penyediaan fasiltas ini, diharapkan warga yang kurang beruntung itu, bisa hidup lebih layak dibanding tinggal di bedeng-bedeng.

Selanjutnya, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, akan saling berkoordinasi untuk mengatasi persoalan yang dialami 37 keluarga itu. Semisal mengenai pendidikan dan perekonomian. Beberapa dinas terkait, seperti Dinas Sosial, akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, tentang masalah sekolahnya.

Demikian pula beberapa instansi terkait, diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan lain, untuk memberikan pelatihan bagi warga, guna memberikan bekal keterampilan sebagai modal untuk mencari pekerjaan yang layak.

Sebagaimana diketahui, kronologi pemindahan ini bermula dari kunjungan Ketua TP PKK Kota Semarang, menuju wilayah Kanjengan. Dalam kunjungan tersebut, dijumpai sejumlah rumah kardus, yang dinilai tidak memenuhi kriteria rumah sehat.

Melihat keadaan ini, maka diputuskan untuk kerja bakti bersama aparat kelurahan dan kecamatan, guna membersihkan rumah-rumah kardus tersebut. Hingga pada akhirnya diputuskan, untuk memindahkan warga ke Pondok Boro.

Dalam catatan Dinas Sosial Kota Semarang, terdapat 40 keluarga yang tinggal di wilayah Kanjengan. Sebanyak 37 keluarga dipindahkan ke Pondok Boro, sedangkan tiga keluarga kembali ke rumahnya, karena telah memiliki tempat tinggal. Setelah dipindahkan ke Pondok Boro, Pemerintah Kota Semarang pun tidak lepas tangan. Dinas Pendidikan akan mengatasi persoalan pendidikannya. Disperkim menyediakan tempat di Pondok Boro.

Dinsos juga berkoordinasi dengan Dispendikcapil, untuk pendataan kependudukan. Sedangkan, Dinas Kesehatan berupaya memberikan pelayanan kesehatan bagi mereka. Setelah menempati hunian baru di Pondok Boro, diharapkan terjalin kerukunan yang harmonis, ketertiban yang terjaga dengan baik. Warga Pondok Boro juga dapat menggunakan fasilitas, seperti air dan listrik, yang tentu saja bisa digunakan secara efisien.

Pioneer Taat Hukum
Keberadaan warga Pondok Boro menjadi penting, sebagai upaya untuk melakukan tindakan preventif, terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum, dengan memberikan hunian yang relatif lebih baik dari sebelumnya. Maka warga Pondok boro, setidaknya sudah merasa lebih nyaman, dibanding kehidupan sebelumnya.

Keadaan ini juga memudahkan upaya para pihak, untuk melakukan advokasi pendampingan dengan memberikan motivasi, termasuk melakukan penyuluhan hukum. Upaya untuk memberikan edukasi terhadap keluarga Pondok Boro ini, agar mereka dapat menjadi pioner masyarakat taat hukum, yang dilakukan oleh LPPM Unissula, bekerja sama dengan lazis Sultan Agung.

Pada acara tersebut, penulis menyampaikan materi pentingnya menjadi manusia yang taat terhadap hukum. Ketaatan terhadap hukum dimulai dengan ketataan terhadap Allah SWT, dengan mengamalkan ajaran-ajaran-Nya.

Jika manusia terbiasa memiliki ketaatan terhadap hukum-hukum Allah yang ada dalam agama, maka akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dalam ketaatan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat.

Ketaatan terhadap hukum-hukum Allah dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Melalui keluarga, ketaatan hukum masyarakat dapat dimulai dengan upaya memberikan contoh dalam ketaatan beragama. Demikian halnya ketaatan terhadap hukum yang dimulai dari keluarga, juga dapat dilakukan dengan menanamkan rasa kasih sayang yang tulus, satu sama lain.

Rasa kasih sayang ini, akan menimbulkan semangat untuk saling mengingatkan satu sama lain, agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan menanamkan kasih sayang dilakukan sejak usia dini, dengan memberikan nutrisi terbaik yang halal thoyib, sehingga menimbulkan pribadi yang taat. Dan nutrisi terbaik yang diberikan sejak usia dini adalah Air Susu Ibu (ASI).

Oleh karena itu, pendidikan kasih sayang menjadi penting untuk terus ditanamkan pada anak-anak, agar mereka memiliki keterikatan emosional, sehingga satu sama lain dapat saling menjaga dalam ketaatan.

Melalui pemberian ASI ini, seorang anak akan memiliki keterikatan batin yang kuat dengan orang tuanya. Keterikatan batin ini menjadi modal penting di dalam keluarga, sehingga satu sama lain menunjukkan kepedulian untuk bersama-sama menaati hukum- hukum Allah, dan tentu saja juga hukum-hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Hal inilah yang menjadi aspek penting untuk mewujudkan pioner masyarakat taat hukum melalui pendidikan kasih sayang, yang satu sama lain akan saling membantu, saling mengingatkan, saling memberikan kasih sayang, sehingga saling menyelamatkan.

— Dr Ira Alia Maerani SH MH (Dosen Fakultas Hukum) dan Dr Nuridin MPd (Dosen FKIP Unissula) —

The post Menjadi Pioner Taat Hukum di Pondok Boro appeared first on SuaraBaru.id.