Kegiatan yang dihadiri unsur Forkopimda, para masyayikh, pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Kudus, serta berbagai pemangku kepentingan itu menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pesantren dalam menciptakan lingkungan pendidikan keagamaan yang sehat, ramah, dan melindungi hak-hak santri.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, berilmu, dan mampu bersaing di masa depan. Karena itu, setiap santri harus mendapatkan jaminan rasa aman selama menempuh pendidikan di lingkungan pesantren.

“Pondok pesantren harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para santri. Pesantren memiliki peran besar dalam mencetak generasi penerus bangsa, sehingga seluruh elemen harus bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan seksual, bullying, maupun bentuk kekerasan lainnya,” tegas Sam’ani.

Menurutnya, komitmen Pemkab Kudus dalam mendukung pengembangan pesantren tidak hanya sebatas program pembinaan, tetapi juga telah diperkuat melalui regulasi. Salah satunya dengan diterbitkannya “Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren”

Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong terciptanya sistem pengasuhan yang lebih baik, sekaligus memastikan lingkungan pesantren tetap kondusif bagi proses pendidikan dan pembentukan karakter santri.

Sam’ani juga mengajak seluruh pengasuh dan pengelola pesantren untuk mengedepankan pola pengasuhan yang humanis, memperkuat komunikasi dengan orang tua santri, serta meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap para santri.

“Kami ingin menunjukkan bahwa pondok pesantren di Kabupaten Kudus memiliki iklim pengasuhan yang baik. Pemerintah Kabupaten Kudus bersama Kementerian Agama akan terus memberikan pendampingan agar kondisi pesantren tetap aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang santri secara optimal,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Himpunan Pesantren dan Madrasah Diniyyah (HIPMA) Kudus, Muhammad Nahid, mengingatkan bahwa para santri merupakan amanah dari orang tua yang harus dijaga dan dibimbing dengan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, seluruh pondok pesantren di Kudus perlu terus membangun budaya pendidikan yang sehat, aman, dan sarat keteladanan guna mencegah munculnya berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan.

“Kami mengajak seluruh pondok pesantren untuk bersama-sama menciptakan iklim pendidikan yang aman dan nyaman bagi para santri. Anak-anak yang belajar di pesantren adalah amanah dari orang tua yang harus kami jaga dan bimbing dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Gus Nahid juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kudus atas perhatian dan dukungan yang selama ini diberikan kepada pesantren, termasuk dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, kekerasan verbal, maupun bullying.

“Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kudus yang terus memberikan perhatian kepada pesantren. Semoga sinergi ini mampu mewujudkan Kabupaten Kudus sebagai daerah yang bebas dari kekerasan seksual, kekerasan verbal, dan bullying di lingkungan pesantren,” katanya.

Melalui Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual dan Bullying ini, pemerintah daerah bersama kalangan pesantren berharap terbangun kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, sehingga lahir generasi santri yang berakhlakul karimah, berwawasan luas, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta bangsa.

Ali Bustomi

The post Kudus Deklarasikan Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual dan Perundungan appeared first on SuaraBaru.id.

Terdakwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berinisial S di Kabupaten Semarang itu, seharusnya divonis oleh majelis hakim, pada Senin, 19 Mei 2026.

“Karena ada salah satu majelis hakim itu sakit sehingga akan dimusyawarahkan dan akan diputus nanti hari Rabu tanggal 21 Mei 2026. Saya berharap putusan-nya itu maksimal,” kata kuasa hukum korban, Zainal Petir, di Pengadilan Negeri Ungaran, Senin, 18 Mei 2026.

Zainal Petir bilang, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 10 tahun pidana penjara. Dia menilai tuntutan itu tidak maksimal.

“Tuntutannya itu 10 tahun, dari ancaman pidananya 15 tahun. Semoga saja hakim memberi putusan maksimal atas pertimbangan di fakta persidangan,” katanya.

Alasan Hangga harus dihukum maksimal, kata dia, karena telah merusak masa depan korban dengan tindakan keji kekerasan seksual.

Kondisi Korban

Zainal mengatakan, kondisi korban terpuruk, cenderung menyendiri, dan murung. Oleh karena tindakan pelaku yang melakukan pengancaman selain persetubuhan.

“Akan menyebarkan video kekerasan seksual itu kalau sampai memutus hubungan mereka. Sudah diakui oleh Hangga, bahwa dia betul memang minta Rp200 juta kalau mau mutus,” katanya.

Oleh karena itu, dia ingin hukuman maksimal kepada terdakwa. Dia berharap hakim memiliki hati nurani yang mengedepankan keadilan untuk korban.

Lebih lanjut, dia mengatakan, saat ini korban diberikan pendampingan oleh dinas terkait,  kemudian ada dari psikiater dari rumah sakit swasta di Kabupaten Semarang. (*)

Diaz A Abidin

The post Vonis Hangga Ditunda, Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual di Kabupaten Semarang Diminta Maksimal appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua PPK USM, Andi Nurcahyo SPd MPd, saat menjadi narasumber dalam Talkshow Kudengar (Kuliah Keadilan dan Kesetaraan Gender), di Studio Radio USM Jaya, Gedung N Kampus USM, Rabu (19/3/2025).

”PPKPT itu sudah lama dibentuk pada 2019. Lalu di tahun 2024, PPKPT dan PPKS disatukan menjadi PPK USM, yang berkantor di lantai 5 Gedung Menara USM. PPK USM sendiri dibentuk pada Januari 2025, kemudian SK-nya baru turun Maret 2025. Jadi PPK USM ini cakupannya lebih luas,” ucapnya.

BACA JUGA: Pascasarjana USM Gelar Pengenalan Akademik Mahasiswa

Andi menambahkan, di PPK USM mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan dengan beberapa jenis kekerasan. Di antaranya, tindakan-tindakan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung tentang kekerasan. PPK USM sendiri berada di bawah Wakil Rektor III USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH.

”Baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga pendidik, bisa melaporkan tindakan-tindakan yang melenceng ke PPK USM, baik lewat WhatsApp, email, maupun datang langsung. Ketika sudah melapor, kita selidiki laporannya, buktinya apa saja. Kalau buktinya kuat, maka kita akan buat semacam musyawarah antara anggota PPK USM, kemudian kita akan berikan solusi,” jelas dia.

Berbagai macam program juga dilakukan PPK USM, di antaranya workshop, seminar, pelatihan, hingga goes to school, untuk mengenalkan USM kepada sekolah-sekolah.

BACA JUGA: Fakultas Teknologi Pertanian USM Gelar International Guest Lecture via Daring

”PPK USM juga mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dari LLDikti Provinsi Jawa Tengah, karena keberadaan kita dipandang bagus dibandingkan kampus lain. Kemarin juga ada PTS dari luar Kota Semarang, dan mereka memandang USM ternyata bagus,” ungkapnya.

Dalam menjalankan tugas, Andi dibantu anggota PPK USM, yang juga sekaligus dosen Fakultas Psikologi USM, yaitu Hermeina Vereswati SPsi MPsi, atau yang akrab disapa Vesti.

Sementara itu, Vesti menyampaikan, PPK USM memiliki ranah yang lebih luas, termasuk apabila terdapat tindakan bullying di media sosial dan membuat korban merasa terganggu, maka korban dapat melapor ke PPK USM.

BACA JUGA: Bendahara IKA USM: Gen-Z Cenderung Self Diagnosis

Dia mengaku tantangan terbesar dalam menangani kasus kekerasan yakni, korban yang sulit untuk speak up, ketika sudah melapor. Untuk itu, pihaknya menggunakan email yang dapat digunakan korban, untuk menceritakan kronologi kejadian.

”Setelah email masuk, paling gak kita tahu gambarannya seperti apa. Kemudian kita lakukan asesmen tentang apa yang terjadi dan sebagainya. Kemudian kita akan mintakan rekomendasi, bagaimana tindakan selanjutnya. Begitu pula untuk sanksinya,” ujarnya.

Dalam proses itu, kalau ada indikasi membutuhkan penanganan psikologi, akan rekomendasikan ke unit konseling USM. Dan kalau tidak cukup, bila memang perlu akan dilakukan kerja sama dengan pihak rumah sakit atau psikiater. Nanti pihak konseling yang akan merekomendasikannya,” tambah Vesti.

BACA JUGA: Prodi Magister Hukum USM Siapkan Lulusan Berintegritas

Ditambahkan dia, hal itu menunjukkan, antarunit di USM saling bersinergi, yang harapannya dapat membuat lingkungan USM menjadi aman dan nyaman bagi seluruh warga USM.

”Kita tidak ingin ada kasus-kasus kekerasan dalam USM. Namun semisal adapun, kita berharap teman-teman berani speak up. Kita akan melindungi semua privasi, pasti dijamin aman. PPK USM itu ada, kita ada untuk kalian, jangan takut untuk mendekat dan berbicara dengan kita,” tegas Vesti.

Riyan

The post Cakupan Tugas PPK Universitas Semarang Makin Luas appeared first on SuaraBaru.id.

Penandatangan MoU disaksikan Wakil Rektor III USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH dan Ketua Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) USM Helen Intania Surayda SH MH. Dari DP3A-P2KB Jateng diwakili Budi Dayanti selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dan Asteria Dewi sebagai Subkoordinator Perlindungan Perempuan.

Dalam keterangannya Helen Intania menjelaskan, kerja sama ini merupakan tindaklanjut dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, antara USM dan DP3A-P2KB.

BACA JUGA: Dosen USM Lakukan Pengabdian Internasional di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur

”Melalui kerja sama ini, kita dapat saling memberikan dukungan sumber daya. Seperti penelitian dan pengabdian masyarakat, yang akan melibatkan mahasiswa dalam program magang di DP3A-P2KB. Untuk mahasiswa USM, dapat lebih siap menghadapi dunia kerja setelah mengikuti magang,” ungkapnya.

Dijelaskan juga, kerja sama itu juga bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

”Kegiatan seperti seminar, workshop, pelatihan, serta penyusunan kebijakan bersama, akan menjadi bagian dari program kerja sama ini,” ujarnya.

BACA JUGA: UKM Fokmi USM Gelar Malam Bina Iman dan Taqwa

Sementara itu, Budi Dayanti menyatakan, selain agenda kerja sama itu, pihaknya juga melakukan seminar yang berfokus pada upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang menjadi salah satu prioritas utama dalam kegiatan 16 Hari Antikekerasan Terhadap Perempuan.

”Kami berharap, kerja sama antara Universitas Semarang dan DP3A-P2KB ini dapat terus berlanjut, dan memberikan dampak positif. Baik bagi mahasiswa yang terlibat dalam program magang, maupun bagi masyarakat yang mendapat manfaat dari kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO, serta perlindungan anak. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, dan mendukung kesetaraan gender di Jateng,” ungkapnya.

Riyan

The post USM dan DP3A-P2KB Jateng Jalin Kerja Sama appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Prof. Dr. M. Arskal Salim GP., M.Ag., menyampaikan, kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi harus diatasi, untuk mewujudkan kampus yang nyaman dan bebas dari kekerasan seksual.

“Survey terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi dilakukan di beberapa perguruan tinggi, namun hasilnya akan disampaikan oleh narasumber,” kata Arskal.

Menurut Arskal, kegiatan tidak hanya dilaksanakan di UIN Malang saja, tetapi akan meluas ke kampus lainnya. “Hal ini bertujuan agar warga kampus memperoleh pemahaman tentang kekerasan seksual di kampus baik secara formal maupun informal,” ungkapnya.

Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., menyatakan, melalui LP2M pihaknya telah melakukan upaya-upaya terkait kekerasan seksual. Kondisi kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat cukup memprihatinkan, bahkan dari tahun ke tahun angkanya semakin meningkat.

“Kekerasan seksual tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga laki-laki dapat menjadi korban,” ujar Zainuddin.

Zainuddin menegaskan bahwa persoalan sosial yang timbul di masyarakat akan menjadi fokus perhatian UIN Malang. Dalam upayanya untuk berkontribusi akan memberikan pendidikan mengenai pencegahan kekerasan seksual baik di masyarakat maupun di lingkungan kampus.

The post BLA Semarang dan UIN Malang Gelar Diseminasi Mitigasi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi appeared first on SuaraBaru.id.

Upaya kampanye tersebut dilakukan dengan cara paparan materi, tanya jawab, permainan dan bagi-bagi hadiah. Dalam kegiatan diikuti 373 pelajar dari sekolah tersebut. Sebelumnya, kedua lembaga tersebut telah mengadakan kegiatan serupa di SMA Negeri 1 Moga, Pemalang.

“Sebagai lembaga dan firma hukum yang ada di Jawa Tengah, kami merasa terpanggil untuk kampanyekan bahaya bulying, bahaya revenge porn dan kekerasan seksual khususnya dilingkungan sekolah, karena kita harus bersama-sama ciptakan sekolah aman. Sebab, hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak di masyarakat nantinya,”kata Direktur DPN LBH Rupadi, Dr (Hc) Joko Susanto, yang hadir memberikan materi di Aula SMP Maria Goretti, Semarang, Senin (11/12/2023).

Menurutnya, menciptakan sekolah aman bukan hanya tanggungjawab sekolah dan kementerian pendidikan saja. Melainkan juga membutuhkan perhatian dari keluarga, lingkungan dan masyarakat.

Dikatakan, lingkungan sekolah yang nyaman dan sehat memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Karena ketika anak berada di sekolah, faktor-faktor seperti suasana yang kondusif, kebersihan, dan kenyamanan fisik dapat berdampak pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

“Untuk itulah kampanye ini kami lakukan sebagai bentuk upaya penghapusan intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual khususnya dilingkungan sekolah. Kami juga sekaligus memberikan penguatan pendidikan karakter dan ancaman dari sisi hukumnya,” ujar Joko, yang juga pendiri Jafli.

Dengan mengadakan kampanye anti-bullying, bahaya revenge porn dan kekerasan seksual secara teratur mampu meningkatkan kesadaran dan mengedukasi pelajar tentang pentingnya menghormati satu sama lain, dan menjaga diri agar tidak sampai terjerumus sehingga dapat terhindar dengan status anak berhadapan dengan hukum.

The post LBH Rupadi Kampanyekan Stop Bulying dan Cegah Bahaya Revenege Porn di Lingkungan Sekolah appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PDIP, Ayuning Sekar  Suci pada seminar “Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak” yang digelar Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Magelang Tengah di Gedung Wanita Kota Magelang.

“Selama tahun 2022 lalu yakni  Januari hingga November  tercatat 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal,” kata Ayu.

Menurutnya, angka aduan dari masyarakat tersebut sangatlah banyak sekali. Namun, data tersebut merupakan  data yang mengadu sedangkan di lingkungan banyak orang yang tidak melaporkannya.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat Kota Magelang  untuk lebih peduli terhadap sesama, terutama perempuan dan anak yang rentang mengalami kekerasan.

Menurutnyam  seorang perempuan memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama. Karena kalau seorang perempuan pasti masih ada rasa malu dan lainnya.

“Kita harus meneruskan perjuangan para pejuang perempuan yang sejak zaman dahulu sudah memperjuangkan hak-hak perempuan,” ujarnya.

Ayu menambahkan, salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan tersebut salah satunya melalui kegiatan seminar yang seperti digelar oleh PAC PDIP Magelang Tengah itu.

“Tujuan diadakannya kegiatan ini, untuk merealisasikan komitmen dalam pencegahan dan edukasi kepada masyarakat serta menggerakan dan mensosialisasikan mengenai kesetaraan gender,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kaum perempuan dan anak merupakan dua kelompok yang paling banyak menjadi korban dari tindak kekerasan, terutama kekerasan di ranah domestik. Tindakan tersebut dinilai dapat berdampak buruk terhadap kondisi fisik dan psikologis korban.

“Kurangnya pengawasan terhadap jaminan perlindungan dan keadilan menimbulkan praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.’

Narasumber lain pada kegiatan tersebut yakni, dokter Bayu SP dari Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Dr Soerojo Magelang dan Triyantono ( Universitas Negeri Tidar Magelang). W. Cahyono

The post Pandemi Covid-19 Tidak Menurunkan Angka Kekerasan Seksual appeared first on SuaraBaru.id.