Hal itu seperti yang dia sampaikan, pada perkara kredit macet PT Sritex yang menyeret mantan Direktur Kredit UMKM Bank DKI, Babay Farid Wajdi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Semarang, Jumat (10/4/2026).

”Tidak ada bisnis yang tanpa risiko. Tidak ada bank dengan non-performing loan nol persen,” kata Zulkarnain di hadapan majelis hakim.

BACA JUGA: PKL Kudus Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Dugaan Pemerasan Oknum Ormas Rp30 Juta

Menurut dia, pemberian kredit oleh bank telah melalui serangkaian prosedur ketat yang berlandaskan prinsip kehati-hatian. Namun standar kehati-hatian itu tidak bersifat seragam. Setiap bank memiliki risk appetite berbeda, yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Zulkarnain juga menyebut, selama SOP dijalankan dengan benar, maka secara hukum perbankan, bank telah memenuhi prinsip kehati-hatian. Ukurannya dapat dilihat dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

”Jika NPL berada di kisaran rendah, umumnya di bawah tiga persen, maka sistim kredit dinilai berjalan sehat. Kalau SOP sudah diikuti, itu berarti bank sudah berhati-hati,” ujarnya.

BACA JUGA: Sungai Ngareng Meluap Sejumlah Wilayah di Cepu Tergenang

Kredit Sritex yang kemudian bermasalah, menurut dia, harus dilihat dalam kerangka risiko bisnis. Dalam praktik perbankan, setiap kredit selalu disertai mekanisme mitigasi, termasuk pencadangan kerugian dan penghitungan nilai likuidasi. Artinya, kerugian tidak serta-merta muncul pada saat kredit macet, melainkan setelah proses evaluasi menyeluruh.

Zulkarnain juga menyoroti dasar pengambilan keputusan kredit, yang menggunakan laporan keuangan perusahaan. Dalam kasus Sritex, laporan itu telah diaudit dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, sebuah predikat tertinggi dalam standar akuntansi.

”Bank tidak punya kewajiban untuk mengaudit ulang laporan keuangan, yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik,” imbuhnya.

BACA JUGA: Pohon Tumbang Berhasil Disingkirkan, Jalur Kalikajar- Wonosobo Kembali Normal

Jika kemudian ditemukan masalah dalam laporan itu, Zulkarnain menyebut, aparat penegak hukum seharusnya juga menelusuri pihak auditor.

Dia juga mengingatkan risiko yang lebih luas, jika setiap kredit macet langsung dipidanakan. Menurut dia, pendekatan seperti itu berpotensi menciptakan ketakutan di kalangan perbankan.

”Kalau semua dianggap kejahatan, tidak akan ada yang berani jadi bankir. Biaya kredit akan naik, bunga meningkat, dan dunia usaha akan terhambat,” ujarnya.

BACA JUGA: Healing, Layanan Kesehatan Hewan Gratis Pemprov Jateng Sasar Peternak Desa

Dalam persidangan, jaksa juga menyinggung sistim informasi debitur melalui SLIK OJK. Zulkarnain menjelaskan, sistim itu hanya mencerminkan kualitas kredit berdasarkan laporan bank, dengan klasifikasi mulai dari lancar hingga macet. Namun penilaian itu tetap bersifat dinamis, dan tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum.

Disinggung juga posisi Babay, usai tidak lagi menjabat di Bank DKI. Dia menyebut, Babay sempat lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menduduki jabatan Direktur Utama Bank Sumut. Dalam proses itu, rekam jejak integritas menjadi salah satu aspek utama penilaian.

”Kalau ada masalah serius seperti suap atau gratifikasi, tentu tidak akan lolos. Artinya, integritasnya dinilai baik,” ujarnya.

Riyan

The post Tak Ada Bisnis yang Tanpa Risiko appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan diikuti 30 peserta, yang terdiri dari pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Palebon. Dalam keterangannya, Maulana mengatakan, melalui kegiatan ini, diharapkan para pemuda dapat memahami perbedaan antara perilaku kenakalan yang masih dapat dibina, dan tindakan kejahatan yang berimplikasi hukum pidana.

Kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan, sebagai bentuk pengabdian mahasiswa KKN PPM XXVI USM, untuk memberikan pemahaman praktis mengenai batasan hukum.

BACA JUGA: Duta Kampus USM 2025 Bawa Citra Positif Universitas

”Seringkali para pemuda tidak menyadari, tindakan yang mereka anggap sepele itu dapat tergolong pelanggaran hukum. Misalnya, tindakan merusak fasilitas umum, tawuran, atau penyalahgunaan media sosial, dapat berpotensi menjerat pelaku pada masalah hukum,” katanya.

Sesi pembukaan kegiatan diawali dengan sambutan dari perwakilan Kelurahan Palebon, dan pengurus Karang Taruna. Mereka menyambut baik inisiatif mahasiswa KKN dari USM itu, untuk memberikan edukasi hukum yang relevan dengan kondisi sosial pemuda.

Mereka berharap, kegiatan itu dapat menjadi bekal penting bagi anggota Karang Taruna dalam membina anggotanya, agar menjauhi perilaku menyimpang.

BACA JUGA: Muhammad Abrian Surya Putra dan Siti Rahma Nurfadilah Jadi Duta Kampus USM 2025

Dalam paparannya, Maulana Zaki Arafi juga menguraikan konsep dasar kenakalan remaja, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap masa depan individu.

Menurutnya, kenakalan merupakan bentuk penyimpangan sosial yang masih dapat diperbaiki melalui bimbingan. Hal itu berbeda, dengan kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum lebih berat. Pemahaman ini penting, agar pemuda dapat lebih bertanggungjawab dalam bertindak.

Kegiatan ini juga diselingi dengan sesi tanya jawab, yang berlangsung interaktif. Para peserta aktif bertanya mengenai contoh-contoh perbuatan yang masuk kategori kejahatan ringan, seperti pencurian kecil, dan bagaimana proses hukum berjalan terhadap pelaku kejahatan.

Materi sosialisasi sendiri dikemas dengan bahasa sederhana, agar mudah dipahami peserta. Banyak di antara mereka mengaku baru memahami perbedaan antara kenakalan dan kejahatan, serta pentingnya mengenal dasar hukum yang berlaku.

Riyan

The post Mahasiswa KKN USM Sosialisasi Pengenalan Batasan Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

GLOBALISASI memberikan banyak “warna” dalam kehidupan manusia saat ini. Baik itu sisi positif atau negatif. Sisi positifnya, berbagai macam kemudahan kehidupan manusia dengan segala informasi dan perangkat yang serba cepat dan mudah didapat. Sementara efek negatifnya, begitu deras arus informasi sehingga terkadang informasi itu tidak dibutuhkan atau bahkan memberikan efek yang kurang baik bagi kehidupan manusia.

Globalisasi dengan berbagai macam kemudahan yang didapat, ditambah dengan perangkat handphone (HP), televisi, laptop dan media elektronik lainnya, jika kurang arif dalam penggunaannya tentu saja akan membuat manusia terlena. Orang dewasa sekalipun mampu terjerembab dalam perilaku membuang-buang waktu, hanya untuk berlama-lama dengan hanphone (gadget) mereka.

Hal ini tidak menutup kemungkinan, terjebak dalam perilaku yang dinilai kurang baik. Seperti menonton konten pornografi, kekerasan, kekejaman atau mem-bully seseorang, baik yang dikenalnya atau tidak. Sehingga kita dapati adanya “perang mulut” di dunia maya. Sungguh ironis, kemudian didapati saling ejek ini menjadi awal terjadinya tindak pidana (kejahatan) yang lebih serius, seperti penganiayaan hingga pembunuhan.

Belum lama beredar video remaja putri yang terlibat perkelahian, karena diawali saling ejek di dunia maya. Video ini sontak membuat geger dan gelisah. Termasuk para orang tua dan guru. Perilaku demikian tidak bisa dibiarkan. Apalagi juga didapat senjata tajam yang turut dijadikan barang bukti bersama handphone (HP) yang digunakan, untuk merekam aksi mereka dan memviralkannya.

Sebegitu dahsyatnyakah aksi tindak pidana perundungan (bullying) yang dimulai dari saling ejek di dunia maya ini, kemudian berakhir dengan kekerasan? Bahkan di beberapa kasus hingga berakhir dengan penganiayaan dan pembunuhan? Dimanakah peran negara, orang tua dan guru dalam mengantisipasi hal tersebut?

Garda Terdepan
Pola pendidikan dan pola asuh di keluarga, sekolah dan masyarakat, menjadi potret keberhasilan akhlak anak bangsa. Apa jadinya jika pembangunan secara fisik sebuah bangsa dengan gedung tinggi mentereng, jalan tol membentang, mall perbelanjaan dan berbagai sarana prasarana bonafid, tapi tidak diiringi dengan kualitas akhlak dan budi pekerti yang baik.

Merajalelanya kekerasan, pemerkosaan, intimidasi, penyuapan, korupsi, penculikan, pembunuhan dan tindak kriminal lainnya, membuat bulu kuduk merinding.

Hal ini tentu saja tidak bisa dianggap sepele. Negara dengan segala perangkat yang dimiliki, semestinya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, bahagia dan makmur, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Negara memastikan warga negaranya menjadi sosok yang religius, sebagaiman mandat Sila Pertama Pancasila. Negara merasa perlu untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusian yang adil dan beradab bagi rakyatnya. Selain juga menjaga nilai-nilai nasionalisme, mengedepankan kebijakan yang pro-rakyat, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Negara memiliki andil besar dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan tujuan pendidikan Nasional. Regulasi pun mensyaratkan demikian. Anggaran yang cukup guna memasilitasi pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.

Tujuan pendidikan Nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Secara singkat, tujuan ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) Alinea Keempat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan Nasional dengan target mewujudkan manusia Indonesia yang paripurna, selain kesiapan anggaran dengan ditopang lembaga pendidikan yang amanah, juga konsistensi kurikulum yang mumpuni dalam mempersiapkan generasi terbaik di dunia dan akherat.

Tidak hanya berdasarkan memenuhi tuntutan pasar (market) dunia kerja, dengan kehilangan “roh” sejatinya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan.

Kesadaran ini perlu dimiliki semua elemen bangsa. Termasuk tak kalah pentingnya, peran dan andil orang tua dan para pendidik (guru), dalam turut serta melaksanakan tujuan pendidikan nasional. Tugas mulia ini, tak lain dalam rangka memberikan yang terbaik untuk nusa dan bangsa.

Membangun generasi terbaik (khaira ummah), sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Alquran surat Al Imran Ayat 110, dengan menyuruh kepada yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah SWT.

Konsep umat terbaik tentu saja berorientasi dunia dan akherat. Tugas mulia yang diamanahkan kepada para orang tua dan guru. Oleh karena itu, segala upaya untuk menghilangkan jati diri menjadi umat terbaik dengan berbagai tindakan yang menjerumuskan pada tindak kriminal (kejahatan), patut diantisipasi dan dihindari.

Termasuk tindak pidana perundungan (bullying), yang dinilai sebagian kalangan semakin meresahkan. Bagaimana langkah antisipatif yang dapat dilakukan?
1. Membangun komunikasi konstruktif antara guru, orang tua dan murid. Kepercayaan menjadi elemen utama dalam membangun komunikasi ini. Tidak jarang anak didik merasa nyaman berbicara dengan temannya, dibanding dengan guru dan orang tua. Hal ini perlu ditelusuri apa penyebabnya. Sehingga terbangun saling kepercayaan antara anak didik dengan orang tua dan guru. Mencoba memahami kebutuhan anak, dan menjadi bagian dari solusi atas problem mereka. Sehingga anak didik tidak menuangkan keluh kesah, amarah, yang kemudian berujung kepada kebencian di dunia maya.

2. Menanamkan nilai-nilai agama untuk berkata yang baik atau diam. Ajaran ini disertai dengan nilai-nilai dalam kitab suci. Sehingga dimanapun anak didik berada dengan siapapun mereka berbicara, berupaya untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan bijak. Hal ini tentu saja perlu latihan dan proses dalam fase pembelajaran di rumah dan di sekolah.

3. Edukasi terhadap regulasi yang mengatur tentang tindak pidana perundungan (bullying), yakni UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lingkaran kejahatan (criminal link) di dunia maya, seperti UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Narkotika dan Psikotropika dan lainnya.

4. Melibatkan anak sebagai bagian dari solusi. Proses kedewasaan terbangun ketika dalam tahapan fase kehidupan anak, tidak hanya mengetahui tentang problem, akan tetapi menjadi bagian dalam solusi. Hal ini akan berefek positif dalam proses meningkatnya tanggung jawab dan rasa percaya diri. Pembentukan karakter terbentuk. Contoh: sekolah memasilitasi sebuah mading atau selembar kain panjang yang ditandatangani seluruh murid, sebagai bentuk aksi penolakan terhadap perundungan (bullying). Tanda tangan mereka dalam mading itu menjadi wujud kesiapan dan tanggung jawab untuk menolak segala macam perundungan. Tidak menjadi pelaku, maupun menolak menjadi korban perundungan (bullying).

5. Memberikan edukasi kepada anak didik untuk mengoptimalkan perangkat elektronik hanya untuk menuntut ilmu, komunikasi konstruktif dan hal-hal positif lainnya. Komunikasi konstruktif tentu saja dimaksudkan untuk berkomunikasi digital, guna memperoleh kemudahan akses keilmuan. Penyampaian yang sesuai dengan psikologis anak, tentu sangat berperan dalam tersampaikannya ide dengan baik. Tentu saja gaya penyampaian terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Nah, ini menjadi keahlian guru terutama di tingkat Sekolah Dasar (SD), dalam penyampaiannya.

6. Membatasi penggunaan telepon genggam/handphone (HP) untuk anak-anak di tingkat pendidikan dasar (elementary school) di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kebijakan ini bukan tanpa alasan, karena beberapa penelitian menunjukkan, penggunaan telepon genggam oleh anak akan berpengaruh pada kesehatan mental, kesehatan motorik dan psikomotorik, kesehatan mata dan organ tubuh lainnya. Anak perlu dilatih untuk bergerak, sehingga penggunaan telepon genggam perlu untuk dibatasi, sehingga tidak menghambat perkembangan jasmani dan rohani.

Nilai-nilai Pancasila
Terhadap kebijakan melarang atau membatasi penggunaan HP pada anak ini, telah dilakukan di beberapa negara, seperti Prancis, Amerika Serikat, Belanda, Italia, Singapura, Jerman, Inggris, Norwegia dan beberapa negara lainnya.

Telepon genggam disinyalir menjadi salah satu prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana perundungan (bullying). Termasuk dapat menjadi bagian dari beberapa lingkaran kejahatan lainnya, seperti eksploitasi anak terhadap tindakkan cabul, pornografi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pedhofilia, narkoba dan lainnya.

Alasan pembatasan penggunaan telepon genggam pada anak, karena bisa berdampak negatif pada kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur pada anak, kesehatan fisik, gangguan perilaku dan mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi, kesulitan untuk fokus dan konsentrasi dalam belajar, kecanduan dalam penggunaan gadget, dan faktor keamanan terhadap berbagai kejahatan di dunia maya.

Kecanggihan teknologi dengan berbagai kemudahan ini, dibutuhkan karakter manusia yang mampu memilter (menyaring) berbagai informasi tersebut. Lembaga pendidikan sebagai salah satu harapan dalam membentuk karakter tersebut, perlu dikuatkan dalam membentengi gempuran derasnya efek domino globalisasi.

Guru sebagai garda terdepan (frontliner) dalam sistim pendidikan Nasional, diharapkan menjadi bagian krusial dalam membentuk karakter anak didiknya, agar mampu membentengi diri dengan hal-hal yang positif. Tentu saja, termasuk peran penting orang tua dalam membangun sistim pendidikan Nasional, sehingga terwujud generasi terbaik (khaira ummah).

Kemampuan guru dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki, membuat anak didik percaya diri untuk bersikap asertif, jika menerima godaan dari pihak eksternal yang patut diduga berefek negatif. Kekuatan karakter anak didik ini, tentu saja dibalut dengan tata nilai.

Nilai-nilai agama menjadi kata kunci untuk berperilaku baik, sopan, humanis. Hampir dipastikan tata nilai agama mengajarkan hal tersebut. Apalagi jika dibalut pesan moral, bahwa kehidupan di dunia ini hanya fana semata. Apapun yang dilakukan di muka bumi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Tata nilai ini bersinergi dengan Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa. Menjadikan nilai-nilai religius percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai fondasi hidup dan berbangsa, bersikap humanis, adil dan beradab, memiliki rasa nasionalisme yang kuat, cinta musyawarah dan kebijakan yang pro rakyat, dan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila ini bukan hanya dibaca ketika upacara bendera di hari Senin. Akan tetapi, menjadi pembiasaan sehari-hari sehingga memberikan kesan dan pesan mendalam bagi para siswa. Mereka tidak akan mem-bully hingga bertindak jahat, karena perbuatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya, jika berbuat baik akan berdampak positif pada kehidupannya di dunia dan akherat.

Ilmu dan keyakinan disertai dengan pembiasaan di sekolah ini perlu dilakukan. Dengan implementasi terhadap ide dan keilmuan tersebut, maka pengabdian masyarakat sebagai salah satu wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dilaksanakan dengan mengusung tema ‘Pelatihan Duta Hukum (Law Ambassoder Traininng) Terhadap Tindak Pidana Perundungan (Bullying)’, di SD Islam Sultan Agung 1, yang terletak di Jalan Pemuda Gang Suromenggalan 62, Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

— Dr Hj Ira Alia Maerani SH MH (Dosen Fakultas Hukum Unissula), Dr H Nuridin SAg MPd (Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unissula) —

The post Pelatihan Duta Hukum Anti Perundungan (Bullying) appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM), Dr Tri Mulyani SPd SH MH, dalam Talkshow BKBH Menyapa, di Studio Radio USM Jaya, di Gedung N kapus setempat, belum lama ini.

Dalam talkshow yang dipandu Penyiar Radio USM Jaya, Ira Septiani itu, mengangkat tema ‘Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan’. Dalam dialog yang berlangsung hangat itu, terungkap banyak contoh kejadian.

BACA JUGA: Mahasiswa Magister Hukum USM KKL ke Singapura dan Malaysia

Tri mengungkapkan, kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan SD, SMP, maupun SMA, lebih merujuk kepada kekerasan fisik, seksual, bullying, dan lain sebagainya. Dalam menyelesaikan perkara itu, ada UU Perlindungan Anak, yang bisa menjadi dasar hukumnya.

”Berbeda dengan tingkat perguruan tinggi, dimana kasus yang paling banyak adalah kekerasan seksual. Dalam hal ini, pemerintah memokuskan pada penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sesuai yang tertuang dalam Permendikbudristek No 30 Tahun 2021,” katanya.

Menurutnya, USM telah memiliki beberapa wadah untuk menangani kekerasan seksual, seperti Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), Satgas Anti Perundungan, hingga BKBH USM, yang selalu berkolaborasi untuk menyelesaikan perkara secara bersama-sama, ketika ditemukan laporan.

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Pendampingan Pelaku UKM di Kelurahan Bulusan

”Itu sudah kami lakukan di USM, dan sambung menyambung ketika ada unsur pidananya. Kalau mau dilanjutkan, kami siap membantu memberikan bantuan hukum. Kami juga harus siap sebagai institusi, untuk memberikan perlindungan, kenyamanan di lingkungan pendidikan, untuk memastikan semuanya nyaman kuliah disini, dan tidak ada kekerasan,” jelasnya.

Dia menambahkan, penanganan dalam kasus kekerasan seksual, dengan melihat keterangan dari korban, termasuk kategori ringan, sedang, atau berat. Kemudian dapat menentukan langkah selanjutnya.

”Apabila kasus itu akan diproses secara hukum, maka harus sepersetujuan dari korban. Itu ada dasar hukumnya. Jadi kami menangani perkara itu tidak asal saja. Kami menangani perkara harus hati-hati betul, karena itu ada kaitannya dengan perasaan, masa depan, dan lain sebagainya,” ujarnya.

BACA JUGA: Dosen USM Sosialisasi Early Warning System Longsor di Kelurahan Ngemplak Simongan

Dalam talkshow itu juga mengundang Guru SMKN 2 Semarang, Rusgiharto SPd SH MPd. Dari pandangannya, setiap peserta didik baik di tingkat menengah maupun perguruan tinggi, memiliki hak konstitusional untuk dilindungi. Ada beberapa macam tindak kekerasan, di antaranya fisik, psikologi, verbal, cyber, hingga seksual.

”Dampaknya terhadap korban juga luar biasa. Antara lain kesehatan fisik, yaitu ada luka-luka dan perlu penanganan medis, atau membawa pengaruh kepada kondisi kejiwaan. Lalu dampak pada pemenuhan hak asasi perempuan, dan relasi sosial. Kemudian juga berdampak pada psikologisnya,” ungkapnya.

Riyan

The post Ketua BKBH USM: Kejahatan Terjadi karena Ada Kesempatan appeared first on SuaraBaru.id.

Video, foto, citra satelit, “dokumen tersiar”, pernyataan saksi dan sampel forensik membentuk “situasi terdokumentasi terbaik sejak akhir Perang Dunia Kedua”, kata Catherine Marchi-Uhel dari Mekanisme Imparsial dan Independen Internasional yang menyelidiki kejahatan paling serius di Suriah.

“Itu tidak membuat jalan keadilan menjadi mudah, tetapi memungkinkan,” kata Marchi-Uhel, mantan hakim Prancis, pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh Inggris.

Baca Juga: WHO Desak Petugas Kesehatan Untuk Izinkan Kontak Ibu dan Bayi

Tim kecilnya di Jenewa sedang membangun arsip dari sejumlah besar bukti dan informasi dan mengabsahkannya sesuai dengan standar hukum pidana internasional, katanya.

“Kami bekerja sama dan membantu penyelidikan dan penuntutan di 12 peradilan berbeda. Kami telah menerima 100 permintaan bantuan sehubungan dengan 84 penyelidikan dan penuntutan yang berbeda,” kata Marchi-Uhel. Tim itu telah berbagi informasi dan bukti untuk 39 dari 100 investigasi.

Marchi-Uhel, mengacu pada 12 (lembaga) peradilan, kemudian mengatakan kepada Reuters: “Sebagian besar berada di Eropa”.

Baca Juga: Sinopec Temukan Ladang Gas Alam dan Minyak Mentah Baru di Xinjiang

Pengadilan di kota Koblenz, Jerman bulan lalu menghukum mantan anggota layanan keamanan Presiden Suriah Assad 4-1/2 tahun penjara karena bersekongkol dalam penyiksaan warga sipil, vonis pertama untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang saudara Suriah.

Paulo Pinheiro, yang mengepalai panel terpisah dari penyelidik kejahatan perang PBB yang menyimpan daftar tersangka rahasia, mengatakan pada acara Senin: “Sampai saat ini, Komisi Penyelidikan telah mengumpulkan informasi awal tentang lebih dari 3.200 tersangka pelaku individu.

“Itu termasuk individu-individu dari semua pihak yang berkonflik, termasuk pasukan pemerintah dan pro pemerintah, kelompok bersenjata anti pemerintah, dan organisasi teroris yang terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hayat Tahrir al-Sham dan ISIL,” katanya.

Ant-Claudia

The post PBB Bantu 12 Peradilan Siapkan Kasus Kejahatan Perang Suriah appeared first on SuaraBaru.id.