Tim PKM USM terdiri dari Ketua Fitria Maya Lestari ST MT, anggota Dr Ir Purwanto ST MT IPU ASEAN Eng, Ir Lindawati ST MT, Ir Etika Herdiarti ST MT, dan Yonikha Rivani ST MT.

Menurut Fitria, kegiatan fokus pada mitigasi genangan air hujan melalui pemasangan sistim drainase berkelanjutan. Langkah nyata ini diwujudkan lewat instalasi teknologi PRH, yang ditempatkan di halaman Kantor Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

​BACA JUGA: Mbah Munif Ajak Jamaah Maknai Iman sebagai Ketenangan Hidup

”Pemilihan Kecamatan Patebon sebagai lokasi sasaran, didasarkan pada karakteristik wilayah yang kerap menghadapi persoalan genangan pasca-hujan deras, akibat keterbatasan saluran pembuangan dan minimnya area resapan alami,” katanya.

Untuk mengatasi masalah itu, pihaknya menggandeng Dr Ir Edy Susilo MT, selaku pakar sekaligus inventor dari teknologi PRH.

Dia berharap, kehadiran teknologi PRH mampu mengubah paradigma pengelolaan air di area perkantoran kecamatan, dari yang semula sekadar mengalirkan air permukaan menuju saluran pembuangan kota, menjadi upaya aktif konservasi, dan mengembalikan air hujan langsung ke dalam tanah di hulu saluran.

BACA JUGA: Fakultas Teknik USM Gelar Kuliah Umum Geoteknik

”​Secara teknis, teknologi PRH ini memiliki keunggulan komparatif yang signifikan, bila dibandingkan dengan sumur resapan konvensional. Melalui struktur pipa perforasi yang ditanam secara horizontal, dan dilapisi material geotekstil serta agregat kasar, sistim ini mampu memperluas bidang kontak penyerapan air secara optimal, bahkan di area dengan karakteristik tanah berpori padat,” ujarnya.

Dia menambahkan, selain melakukan instalasi fisik, pihaknya juga membekali para aparatur kecamatan dan perwakilan tokoh masyarakat setempat, dengan pengetahuan praktis mengenai mekanisme kerja alat, prosedur pemeliharaan, hingga urgensi menjaga kelestarian cadangan air tanah di wilayah Kendal.

Pada kesempatan yang sama, ​Camat Patebon Abdul Mufid SH MM, menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas program kontribusi nyata dari sivitas akademika USM ini.

BACA JUGA: Atdikbud KBRI Kuala Lumpur Sambut Mahasiswa KKN Internasional USM

Menurutnya, keberadaan sistim resapan horisontal ini dinilai tidak hanya menyelesaikan kendala estetika dan kenyamanan pelayanan publik akibat genangan air di halaman kantor, melainkan juga menjadi pilot project percontohan drainase ramah lingkungan, yang dapat direplikasi di tingkat desa.

”Kami berharap, melalui publikasi ini, sinergi antara inovasi akademisi dan pemangku kebijakan daerah dapat terus ditingkatkan, demi mewujudkan infrastruktur wilayah yang tangguh terhadap perubahan iklim dan berbasis wawasan lingkungan,” ungkapnya.

Riyan

The post Tim PKM USM Beri Pelatihan Pemasangan Pipa Resapan Horisontal appeared first on SuaraBaru.id.

Kepastian ini ditandai dengan kegiatan sosialisasi Posbankum yang dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Posbankum oleh seluruh kepala desa se-Kecamatan Patebon, di Kantor Kecamatan Patebon, Kamis (2/10/2025).

Kegiatan ini merupakan upaya Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dalam upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa, sekaligus wujud implementasi Asta Cita Presiden poin ke-7, yakni memperkuat reformasi hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Patebon, Abdul Mufid, dan seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Patebon. Sementara itu dari Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jateng, hadir Lilin Nurchalimah dan Hardityo Mulyawan.

Abdul Mufid menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Posbankum yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat di tingkat akar rumput. “Posbankum ini merupakan program pemerintah yang sangat diperlukan. Dengan adanya Posbankum, masyarakat di tingkat desa dapat memperoleh informasi dan layanan hukum secara merata,” ujarnya.

Abdul Mufid berharap, kehadiran Posbankum dapat menjadi wadah penyelesaian masalah hukum secara damai dan musyawarah.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Lilin yang menekankan keberadaan Posbankum tidak hanya sebagai sarana mediasi, namun juga menjadi pusat layanan informasi hukum.

“Posbankum ini sejalan dengan tugas-tugas pemerintah desa, dimana mediasi bagi warga yang bersengketa menjadi bagian penting. Dengan adanya mediasi di tingkat desa, diharapkan sengketa antar warga dapat diselesaikan secara musyawarah,” jelas Lilin.

“Posbankum juga menyediakan layanan informasi hukum yang dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara,” imbuhnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo mengatakan, Posbankum merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerataan layanan hukum hingga ke pelosok desa. “Melalui Posbankum, masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi hukum, informasi hukum, hingga pendampingan awal oleh paralegal,” kata Kakanwil.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan SK Posbankum oleh seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Patebon.

Ning S

The post Desa di Kecamatan Patebon Kini Memiliki Pos Bantuan Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

”Terima kasih, perbaikannya sudah dilakukan. Tadi kita tanya kepada masyarakat, sebelumnya seperti apa jalannya. Iya pak, jalannya dulu rusak dan diperbaiki. Mudah-mudahan ini terus dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata gubernur berambut putih ini.

Dalam peninjauan itu, dia didampingi Bupati Kendal, Dico Ganinduto. Keduanya juga sempat membahas terkait rencana pembangunan akses jalan baru, untuk mendukung kawasan industri yang sedang disiapkan di wilayah Kendal.

BACA JUGA: Berikut Jadwal Keberangkatan Calon Jamaah Haji Kudus

”Tadi ada desain usulan dari Bupati bagus, karena ada kawasan industri di sini. Tampaknya kalau yang lewat kampung-kampung nanti akan crowded. Maka, tadi diusulkan jalan baru,” jelas Ganjar.

Dari usulan jalan baru itu, beberapa ruas rencananya akan melewati tanah aset Pemprov Jateng. Untuk itu, komunikasi lanjutan akan segera dilakukan guna menggodok rencana pembuatan jalan baru itu.

”Beberapa tanah milik provinsi, maka saya kira model komunikasi seperti ini bagus, sehingga nanti kita buatkan. Itu kira-kira tadi cuma 3 Km, tidak terlalu jauh. Kalau itu bisa dilakukan, maka bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dukungan di beberapa kawasan industri di Kendal,” paparnya.

BACA JUGA: Negara Harus Penuhi Hak Perempuan di Lingkar HIV

Setidaknya ada tiga tempat yang sudah disiapkan sebagai kawasan industri, di Kabupaten Kendal. Ganjar yang rambutnya serba putih itu, mendukung rencana ini karena berpotensi meningkatkan perekonomian, khususnya di wilayah Kendal dan sekitarnya.

”Ini yang sedang kami coba dorong. Sehingga nanti jalan ini bukan tujuan utama, tetapi ini adalah fasilitas, agar bisa masuk kepada tempat-tempat pertumbuhan ekonomi.” terangnya.

Dia juga menyebutkan, nilai tambah akan muncul, transportasi akan makin lancar, ekonomi akan tumbuh. Beberapa kawasan industri baru ini, akan menjadi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, setidaknya di wilayah Kendal.

Riyan

The post Bupati Inginkan Jalan Baru ke Kawasan Industri Kendal appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu bisa dirasakan, setelah desanya mendapat bantuan pembangunan jaringan irigasi dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Bantuan itu terdiri dari Jaringan Irigasi Desa (Jides) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jitut). Total anggaran bantuan senilai Rp 400 juta.

BACA JUGA: Guru PGRI Kecamatan Pakis Produksi Film “Pustaka Aksara Borobudur’’

Ketua Kelompok Tani Sido Rukun, Desa Donosari, Mugiyo, mengatakan, bantuan jaringan irigasi dari gubernur sangat bermanfaat bagi petani di desanya. Jaringan irigasi sepanjang 270 meter itu, mampu mengairi lahan pertanian seluas 55 hektar.

Kemudahan mendapatkan air irigasi, mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen di desanya.

”Setelah dapat bantuan dari Pak Ganjar, air irigasi menjadi lancar. Khususnya untuk 55 hektar sawah dengan sekitar 400 penggarap,” kata Mugiyo, dalam keterangannya, Jumat (10/2/2023).

BACA JUGA: Kadiv Yankumham Minta MPD Kabupaten Tingkatkan Koordinasi dengan Kanwil

Diceritakan dia, dulu saat kondisi jaringan irigasi masih belum ada talud, air tidak bisa mengalir dengan lancar. Selain berpotensi gagal panen, juga mengakibatkan konflik di antara petani, karena berebut air.

Agar bisa mendapat air irigasi, petani di desanya terpaksa menggunakan mesin pompa air. Satu hektar sawah, membutuhkan biaya sekitar Rp 1,2 juta, untuk membeli solar selama masa tanam.

”Sebelumnya, petani rebutan air karena irigasinya masih tanah dan airnya lambat. Tapi sekarang kalau bahasa Jawanya, airnya turah-turah (melimpah-ruah). Kalau dulu iuran satu hektar Rp 1,2 juta, kalau sekarang hanya Rp 600 ribu, jadi mengurangi 50 persen biaya,” paparnya.

BACA JUGA: Pabrik Tahu dan Musala di Tanjung Kedungtuban Ludes Dilalap Api

Hal senada disampaikan Mintarjo, petani Desa Donosari. Dia menyebutkan, berkat bantuan jaringan irigasi itu, hasil panennya meningkat. Yang semula hanya 5,1 ton per hektar, kini naik menjadi 7,2 ton padi per hektar.

”Alhamdulillah, kami sangat bersyukur sekali dengan adanya bantuan irigasi dari Pak Ganjar. Hasil panennya lebih meningkat dan lebih memuaskan. Hasil padi kami lebih berkualitas. Saya menggarap satu hektar dan hasilnya sekarang 7,2 ton. Kualitasnya pun sangat bagus,” tuturnya.

Menurut dia, lahan pertanian di desanya saat ini, mampu digunakan untuk tiga kali masa tanam. Yakni, dua kali masa tanam padi, dan satu kali panen palawija.

BACA JUGA: BUMN dan SP BUMN Berperan Bantu Capai Visi Indonesia Emas

”Debit airnya juga bisa diatur. Kalau waktu akan panen, airnya dikurangi supaya tidak merusak tanaman padi dan mengurangi kualitas,” imbuhnya.

Diungkapkan Mintarjo, Gubernur Jateng dua periode itu telah memberikan perhatian kepada para petani. ”Pak Ganjar sudah memberikan perhatian kepada petani, dan wong cilik,” pungkasnya.

Riyan

The post Petani di Kabupaten Kendal Kini Bisa Panen Tiga Kali appeared first on SuaraBaru.id.