Perwakilan KAPI, Eti Oktaviani SH mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas isu revisi RUU KUHAP. Selain itu, mendorong keterlibatan masyarakat luas dalam revisi RUU KUHAP.

”Kami juga ingin mengetahui cara pandang aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, terhadap perlindungan advokat, pendamping dan perempuan yang berhadapan dengan hukum,” kata dia, seperti dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA: Diresmikan Bupati Batang, Pabrik Chengdae Buka 1.200 Lapangan Kerja Baru

Dalam diskusi yang dipandu Karman Sastro SH MH itu, hadir narasumber dari berbagai lintas sektor. Seperti Nihayatul Mukarrahmah SH MH (Advokat dan Pendamping Perempuan/Lrc KJHAM), Dr Safik Faozi SH MHum (Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank).

Lalu ada pula, Nasrul Saftiar Dongoran SH MH CCL CTA (Advokat dan Managing Partner Net Attorney Lawfirm), Dr H Ahmad Syafiq SAg SH MH (Ketua PN Semarang), Ashari Kurniawan SH MH Li (Koordinator Penugasan Kejaksaan Tinggi), Kompol Dr Akhwan Nadzirin SH MH (Advokat Muda 1-Bidkum Polda Jateng).

Pada kesempatan itu, Dr Safik Faozi menyampaikan, diskusi publik ini sangat penting dan strategis. Kaitannya dengan menempatkan advokat, terutama pendamping perempuan secara yuridis formal, kurang terwadahi dalam berbagai Undang-Undang.

BACA JUGA: Pemkot Semarang Usulkan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan unruk Pendidikan Inklusif dan Adaptif

”Oleh karena itu, memperbarui RUU KUHAP diperlukan, guna mengakomodasi peran advokat dan pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), untuk menguatkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi PBH,” terangnya.

Selanjutnya narasumber lain, Kompol Dr Akhwan Nadzirin memaparkan tentang perbedaan peran advokat dan PBH dalam KUHAP lama dan RUU KUHAP. Dia juga menyatakan, RUU KUHAP mengandung norma yang memperluas peran dan perlindungan advokat.

”Terkait advokat berhadapan dengan hukum, seringkali dipandang sebagai subjek yang sama dengan masyarakat. Sehingga ketika ada proses penyelidikan atau penyidikan, kepolisian akan melakukan pemanggilan dan lain-lain,” jelasnya.

BACA JUGA: Pemkot dan BPS Kota Pekalongan Perkuat Sinergi Manfaatkan Big Data

Namun demikian, jika organisasi advokat sudah memiliki MoU dengan pihak Kepolisian terkait pedoman memeriksa advokat berhadapan dengan hukum, maka pihaknya akan mematuhi isi MoU.

”Polda Jateng saat ini akan memiliki Direktorat PPA-PPO, yang khusus menangani kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang merupakan bentuk upaya Polri serius dalam isu perlindungan perempuan,” ucapnya.

Sementara itu, Nasrul Saftiar Dongoran menyebutkan, advokat dalam prakteknya seringkali juga menghadapi laporan pidana dan kriminalisasi. Sehingga, fakta empiris ini membuktikan perlindungan advokat dalam UU Advokat belum memadai.

BACA JUGA: Jateng Targetkan Juara Umum pada MQK Nasional di Sulawesi Selatan

Menurut dia, penting dalam RUU KUHAP untuk mengatur secara tegas, advokat tidak dapat dituntut pidana dan tidak dapat diperiksa secara hukum, tanpa adanya rekomendasi dan/atau putusan dari Dewan Kehormatan Peradi.

”Hukum perlu terus didiskusikan secara berkelanjutan, antara lain dengan Hakim, Jaksa, Advokat, Kepolisian, atau Dosen Fakultas Hukum. Karena Hukum terus berkembang, sehingga diskusi lintas sektor seperti ini sangat diperlukan, untuk mendekatkan keadilan bagi masyarakat yang sejalan dengan pemikiran teori hukum progresif,” tukas Nasrul.

Riyan

The post Gelaran Diskusi Hukum Progresif Hasilkan Komitmen Bersama appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo Subianto yang secara de jure memiliki masa jabatan lima Tahun, namun secara de facto Presiden RI ini bisa tak dapat pengakuan masyarakat, jika tidak menegakkan keadilan dan mematuhi hukum. Jadi Presiden harus mendengar aspirasi masyarakat, dan melaksanakan tuntutan rakyat 17+8.

Juru Bicara KAPI, Nasrul Saftiar Dongoran mengingatkan Presiden Prabowo, untuk menegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh, sebagaimana kalimat fiat justitia ruat caelum.

BACA JUGA: Januari hingga Agustus 2025, Satu Juta Pelanggan KA di Daop 4 Manfaatkan Fasilitas Face Recognition

”Presiden Prabowo Subianto harus menegakkan keadilan, bukan memerintahkan tindakan tegas yang ditafsirkan Kapolri, dengan perintah tembak di tempat kepada peserta unjuk rasa, dan penangkapan sewenang-wenang hingga kriminalisasi,” kata dia dalam keterangan tertulisnya Selasa (9/9/2025).

Disampaikan juga, KAPI menuntut Presiden dan DPR RI, guna melakukan rekonsiliasi Nasional dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Presiden dan DPR harus membebaskan seluruh demonstran dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi baik secara langsung maupun online, yang ditangkap sewenang-wenang bahkan ditetapkan tersangka sejak 25-31 Agustus 2025.

2. Presiden dan DPR untuk secara langsung meminta maaf kepada rakyat yang menjadi korban kekerasan dari tindakan represif anggota Polri, serta menanggung biaya pengobatan, ganti kerugian dan pemulihan kepada keluarga yang menjadi korban luka-luka, hingga meninggal dunia.

3. KAPI mengutuk keras Presiden atas tindakan Polri, yang menolak Advokat untuk melakukan pendampingan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban salah tangkap, represif dan tindakan sewenang-wenang.

4. Polri tidak berhak berbicara atas nama hukum dalam penangkapan 3.195 massa aksi, yang terdiri dari dewasa dan anak-anak dibawah umur, karena sejak awal Polri telah melanggar prosedur penangkapan dalam KUHAP, pelanggaran Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak, dan dugaan keras penyiksaan dalam proses pemeriksaan di kepolisian yang melanggar UU nomor 5 Tahun 1998, tentang Konvensi Menentang Penyiksaan.

5. Presiden segera memberhentikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebagai bentuk tanggung jawab, akibat gagal melindungi rakyat dan menjamin perlindungan hukum yang adil. Selain itu juga, memastikan tidak ada lagi penghalangan Advokat untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang ditangkap sewenang-wenang di kepolisian.

Riyan

The post Presiden Harus Bebaskan Massa Aksi Demonstrasi yang Ditahan appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/8/2025), KAPI juga mengecam keras dan mengutuk brutalitas anggota Polri kepada rakyat, saat menjalankan hak berdemonstrasi. Dia juga menuntut Kapolri untuk menghentikan represi, dan meninggalkan praktik kekerasan.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan, dengan mulai dihilangkannya militeristik dalam institusinya. Seperti membubarkan Korps Brigade Mobil (Brimob), menjadi polisi pelayanan masyarakat yang humanis.

BACA JUGA: Rusuh di Halaman Kantor Gubernur, Massa Bakar 4 Mobil dan Merusak Kendaraan Parkir

”Oleh karena itu, KAPI menuntut kepada Presiden RI, untuk membebaskan semua mahasiswa dan masyarakat yang ditangkap dan ditahan, saat melakukan demonstrasi di seluruh Indonesia,” kata Nasrul dalam rilisnya.

KAPI juga meminta Presiden RI mengeluarkan hak Abolisi kepada mahasiswa-mahasiswa di Kota Semarang, yang saat ini didakwa di Pengadilan Negeri Semarang.

Selain itu, menuntut DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasinya, untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat, serta berempati terhadap situasi sulit yang dihadapi saat ini.

”Kami juga menuntut Kapolri, untuk menghapuskan imunitas anggota Polri yang menganiaya dan bahkan membunuh warga negara, dengan menghukum berat secara pidana dan pemecatan melalui kode etik profesi,” tegas dia, dalam sejumlah tuntutannya itu.

Riyan

The post KAPI Tuntut Presiden RI, DPR dan Polri untuk Lindungi Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan dalam keterangan tertulisnya, kepada sejumlah awak media di Semarang. Menurutnya, KAPI menilai sampai saat ini perlindungan terhadap profesi advokat masih sangat lemah.

Di antaranya, sangat mudah dikriminalisasi akibat perkara atau kerja-kerja advokat yang sedang dilakukan. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan tegas menyebut, advokat adalah penegak hukum yang bebas, mandiri, dan memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, seperti hakim, jaksa dan polisi.

BACA JUGA: Gelar Pelatihan Digital, KKN Unisnu Jepara Gandeng Pengrajin Genteng di Desa Mayong

”Tetapi perlindungan yang diberikan kepada advokat jauh berbeda dengan perlindungan yang diberikan kepada aparat penegak hukum lain. Bahkan rumah dan anggota keluarganya mendapatkan perlindungan dari Polri dan TNI, berdasarkan Pepres 66 Tahun 2025,” kata Cornelius.

Anggota KAPI yang lain, Nasrul Saftiar Dongoran menyebut, pihaknya merasa perlu terlibat aktif dalam proses penyusunan R-KUHAP, yaitu dengan pengajuan permohonan RDPU.

Hal itu dilakukan, untuk memastikan adanya substansi yang dapat memperkuat perlindungan kerja-kerja advokat, seperti menyinkronkan R-KUHAP dengan ketentuan dalam UU TPKS, UU SPPA, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

BACA JUGA: Kemenag Jepara dan Bank Permata Syariah Teken MoU: Perkuat Layanan Haji Satu Atap di PLHUT

”Permohonan RDPU ini kami ajukan kepada Komisi III DPR-RI, untuk dilakukan pada Kamis, 7 Agustus 2025,” ujar Nasrul.

Pada kesempatan yang sama, Eti Oktaviani, yang juga anggota KAPI menyatakan, momentum revisi KUHAP ini, harus menjadi upaya untuk mendekatkan akses pada keadilan (acces to justice) kepada korban. Terkhusus perempuan korban yang memiliki kerentanan berlapis saat berhadapan dengan hukum.

Selain itu, imbuh dia, KUHAP harus memberikan ruang yang partisipatif kepada korban dalam mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Salah satunya, KAPI mengusulkan penambahan kewenangan penuntut khusus untuk advokat, yang mewakili korban dalam persidangan.

BACA JUGA: Dua Hari Gelaran Xynergy KAI Expo 2025 Diserbu 14.500 Pengunjung

Salah satu contoh yang diberikan Eti yakni, kasus korban kekerasan seksual dan pencemaran lingkungan. Sebab selama ini, Penuntut Umum tidak melibatkan korban dan perempuan sebagai korban dalam proses penyusunan tuntutan di dalam persidangan.

”Dalam RKUHAP perlu menambahkan pasal yang mengakui hak korban, untuk didampingi pendamping dari lembaga layanan, atau organisasi masyarakat sipil. Selain itu, mengatur larangan kriminalisasi terhadap pendamping, serta jaminan perlindungan keamanan dan akses informasi,” tutur dia.

Paparan lain juga disampaikan anggota muda KAPI, Ricky Kristiatno yang menyebutkan, upaya paksa aparat penegak hukum, harus berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yang dikuatkan dengan alat bukti yang sah, dan dapat diuji di pengadilan.

BACA JUGA: Dukung Program Pemerintah, Iwapi Jateng Akan Dimasukkan dalam Satgas MBG

Menurut dia, saat ini masih ada kasus praktik mafia hukum seperti pemerasan, suap-menyuap, jual beli tuntutan hingga vonis ringan yang menyeret Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, Hakim hingga petugas Lembaga Pemasyarakatan.

”Hal itu terjadi, dikarenakan kewenangan powerfull yang menilai dengan subjektifitas, tanpa adanya mekanisme kontrol dan pengujian yang memadai dari masyarakat dalam KUHAP seperti saat ini,” ungkap dia.

Dan berdasarkan hal itu, Kaukus Advokat Progresif Indonesia memberikan policy brief ini, dan meminta RDPU dengan Komis III DPR RI, untuk meminta revisi KUHAP, guna meningkatkan perlindungan HAM dan perempuan saat berhadapan dengan hukum, serta memberantas praktik mafia hukum yang selama ini terjadi.

Riyan

The post Kaukus Advokat Progresif Indonesia Minta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPR RI Terkait R-KUHAP appeared first on SuaraBaru.id.