Penyiapan dokumen jamaah dan rekam bio visa, juga telah dilaksanakan. ”Data jamaah ini sudah diserahkan kepada Ditjen PHU,” kata Fitriyanto, saat melakukan proses sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas, yang digelar di Auditorium Majeng, Kanwil Kemenag Jateng, Selasa (5/11/2024).

Kegiatan sosialisasi sekaligus rekruitmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1446 H/2025 M ini, diikuti 35 Kepala Kantor Kemenag dan 35 Kepala Seksi PHU se-Jateng.

BACA JUGA: Rekruitmen Petugas Haji 2025 Harus Transparan, Akuntabel dan Terhindar dari ‘Conflict of Interest’

Terkait dengan kuota petugas haji tahun 2025, Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan kuota sebesar 1% (satu persen) dari total kuota haji Nasional Indonesia, yang berjumlah 221.000 jamaah, atau setara dengan 2.210 orang petugas. Namun jumlah petugas tahun ini berkurang, bila dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 4.700 petugas.

”Untuk Jateng, kuota jamaah haji yang diberikan sebanyak 30.029 jamaah. Maka, jumlah PPIH Ketua Kloter adalah 85 orang, dan Pembimbing Ibadah 85 orang, dengan asumsi setiap kloter terdiri dari 355 jamaah. Sebarannya akan disesuaikan dengan proporsi jumlah jamaah di masing-masing kabupaten/kota,” imbuhnya.

Sementara untuk PPIH Arab Saudi, Provinsi Jateng hanya memperoleh kuota tujuh orang petugas. Mereka terdiri dari 1 orang untuk layanan akomodasi, 2 orang petugas layanan konsumsi, 1 orang untuk transportasi, 2 orang layanan Siskohat, dan 1 orang untuk bimbingan ibadah. Jumlah ini menurun, jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan kuota 18 orang petugas.

BACA JUGA: Siswi SMP di Ngaringan Grobogan Tewas Tersengat Jebakan Listrik di Lahan Cabai

”Kerajaan Arab Saudi pada musim haji 1446 H/2025 M memberlakukan kebijakan baru untuk mewajibkan petugas haji kloter maupun non-kloter, dikenakan paket layanan di Masyair atau biaya prosesi ibadah haji di Arafah dan Mina, selama empat hari,” ungkapnya.

Dia pun berharap, seluruh petugas haji mampu memberikan pelayanan yang profesional, aman, dan nyaman bagi semua jamaah haji. Untuk teknis pendaftaran seleksi PPIH tahun 1446 H/2025 M, dapat diakses melalui tautan pendaftaran seleksi petugas haji https://haji.kemenag.go.id/petugas.

Riyan

The post 177 Kuota Petugas Haji bagi Jawa Tengah Disiapkan appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam gelaran itu, ada sebanyak 30 stand bazaar usaha mandiri dari berbagai Pondok Pesantren (Ponpes), yang berpartisipasi. Expo yang diadakan Kanwil Kemenag Jateng dan UIN Walisongo, Selasa-Rabu (29-30/10/2024) itu, merupakan bagian dari fasilitasi dan pembinaan kepada ponpes penerima bantuan Inkubasi Pesantren dari 2021 hingga 2024.

”Berbicara pesantren, tidak bisa dilepaskan dengan dunia bisnis. Seorang kiai selain berdakwah, mendidik santri, banyak dari mereka adalah entrepreneur. Sejarah mencatat, para kiai tergabung dalam organisasi yang bernama Nahdlatut Tujjar, atau kebangkitan para entrepreneur. Nahdlatut Tujjar adalah salah satu embrio dari Nahdlatul Ulama,” tuturnya.

BACA JUGA: Desa Tanjungkarang di Kudus Jadi Percontohan Kampung Moderasi Beragama

Pada upacara penutupan, juga diumumkan juara terfavorit stand Expo Kemandirian Pesantren 2024. Dan juaranya yakni Ponpes Darunnajah Multimedia Wonosobo. Sedangkan Juara II Ponpes Annur (Sukorejo/Kendal), dan Juara III diraih Ponpes Miftahul Huda (Limbangan/Kendal).

Sementara Juara Harapan I, Ponpes Apid Hidroponik (Kendal), Juara Harapan II Ponpes Laku Luhur Al Mahabbah (Semarang), dan Juara Harapan III Ponpes Assyarif (Demak).

Menurut panitia, penilaian didasarkan pada beberapa aspek. Di antaranya kreativitas desain interior stand, display produk, layanan pada pengunjung, kreativitas menarik pengunjung, dan kebersihan serta kerapian.

Riyan

The post Stand Bazaar Ponpes Darunnajah Wonosobo Terfavorit di Expo Kemandirian Pesantren 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan bersih-bersih lingkungan dipimpin Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Anton E. Wardhana.

Hadir dalam kegiatan diantaranya Kepala Bagian Umum, Anton Tri Oktabiono, Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan, Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto, Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti serta Kepala Rutan Kelas I Semarang, Eddy Junaedi.

Kadivmin mengungkapkan, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-79 tahun 2024 di Jawa Tengah. Tidak hanya di Semarang, seluruh UPT di Jawa Tengah juga melakukan hal serupa di daerahnya masing-masing.

“Hari ini melakukan bersih-bersih lingkungan kerja baik di dalam lingkungan kantor maupun diluar. Kita bersama-sama menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman,” ungkapnya.

Anton berharap kegiatan ini rutin dilakukan sehingga lingkungan kerja menjadi nyaman dan terhindar dari penyakit.

Ning S

The post Peringati Hari Pengayoman Ke-79, Kemenkumham Jateng Gelar Bersih-Bersih Lingkungan appeared first on SuaraBaru.id.

Pemimpin PT Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) XI Semarang Edy Purwanto melalui Kepala Bagian (Kabag) Pemasaran dan Penjualan Niken Pratiwi menjelaskan, bila perusahaan punya program Pembiayaan Porsi Haji dan Pembiayaan Porsi Haji Plus.

Pertama untuk produk Pembiayaan Porsi Haji mengakomodir nasabah yang ingin berangkat melalui haji reguler.

“Untuk daftar haji reguler, nasabah perlu mempersiapkan dana sebesar Rp 25 juta ke Kementerian Agama (Kemenag) untuk dapat porsi haji. Nah Pegadaian memfasilitasi pinjaman senilai Rp 25 juta itu hanya dengan jaminan emas seberat 3,5 gram,” kata dia, Jumat 20 Juni 2024.

Dengan gadai emas 3,5 gram itu, nasabah bisa melakukan akad dengan pinjaman Rp 25 juta untuk biaya mendaftar porsi haji ke Kemenag setempat.

“Di Jawa Tengah (Jateng) waktu tunggu keberangkatan ibadah haji reguler sekitar 30 tahun setelah mendaftar. Nasabah pengguna program Pembiayaan Porsi Haji di PT Pegadaian begitu mendapatkan dana Rp 25 juta langsung didaftarkan dan masuk dalam antrian” kata Niken.

Adapun dana tersebut dapat diangsur mulai 12 bulan hingga maksimal 60 bulan.

Pembiayaan Porsi Haji ini juga bisa digunakan untuk mendaftarkan anak yang berusia minimal 12 tahun, namun untuk akad menggunakan namanya orang tuanya.

Lebih lanjut, untuk syarat administrasi yang diperlukan selain membawa logam mulia atau perhiasan emas yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan syarat administrasi yang diperlukan untuk mendaftar di Kemenag.

Namun demikian perlu diketahui, PT Pegadaian hanya memfasilitasi untuk mendapatkan porsi haji.

“Setelah mendekati waktu keberangkatan ada biaya ONH yang ditetapkan. Nasabah perlu melakukan persiapan dana sendiri untuk pelunasan biaya nya” kata dia.

Pembiayaan Porsi Haji Plus

Kedua, Pegadaian punya program Pembiayaan Porsi Haji Plus di mana masa tunggu keberangkatan ke tanah suci lebih singkat yakni 5-7 tahun.

PT Pegadaian melalui program ini memfasilitasi pinjaman untuk uang daftar haji plus sekitar 5.000 USD.

“Jadi PT Pegadaian memfasilitasi itu bila dirupiahkan sekira Rp 79-81 juta. barang jaminan yang diperlukan seberat 7,5 gram,” kata Niken melanjutkan.

Kemudahan lain, nasabah tidak perlu ke Kemenag untuk pengurusan administrasi.

Pihaknya telah bekerja sama dengan travel Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mengantoni izin dari Kementrian Agama.

“Yang follow up urusan administrasi ke Kemenag adalah pihak travel PIHK. Sama halnya haji reguler,biaya pelunasan keberangkatan Haji Plus di Kemenag menjadi tanggung jawab nasabah,” tutur Niken.

Promo

PT Pegadaian Kanwil XI Semarang punya program promo untuk dua program tersebut.

Di mana hingga 31 Juli 2024 ada gratis biaya administrasi Rp 500 ribu, dan cashback 2 persen dari total pinjaman untuk Pembiayaan Porsi Haji Plus.

Adapun untuk Pembiayaan Porsi Haji reguler, PT Pegadaian punya promo bebas administrasi Rp 270 ribu.

Diaz Aza

The post Melalui Program Pembiayaan Porsi Haji PT Pegadaian, Gadai Emas 3,5 Gram bisa Langsung Daftar Haji appeared first on SuaraBaru.id.

Di hari pertama penyelenggaraan, Kadiv Yankumham yang didampingi Analis KI Pertama, Mahdya Isyah Putra Sihite menerima materi dari beberapa narasumber.

Pertama, Muhammad Rizqa Aulia, Analis Konten Media Sosial dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dia menjelaskan mengenai mekanisme pemblokiran situs dan media sosial.

Menurutnya, tindakan ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM atau instansi lainnya. Setelah mendapatkan rekomendasi, akan dilakukan verifikasi oleh tim. Jika terbukti, maka akan dilakukan penindakan. Situs tersebut kemudian akan diblokir domain-name nya.

Narasumber kedua, Sahat Sagala yang merupakan Penyidik Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya dari BPOM, menyampaikan materi mengenai perkembangan pelanggaran Kekayaan Intelektual di bidang obat dan makanan.

Dia mengungkapkan, banyak terjadi pelanggaran merek berupa obat yang beredar ternyata tidak diproduksi oleh pemilik merek yang sah. Menurutnya, BPOM juga melakukan pemantauan dengan metode sampling di seluruh Indonesia.

“Banyak pemilik merek yang tidak melakukan pengaduan atas pemalsuan produk karena perlu waktu yang lama untuk membangun reputasi merek, karena dikhawatirkan akan mengakibatkan keraguan di masyarakat dalam membeli produk dengan merek tersebut, karena masyarakat akan sulit membedakan produk yang asli dengan yang palsu,” ungkapnya, belum lama ini.

Fakta menyebutkan, total kasus obat palsu yang ditangani sepanjang 2023 sejumlah 68 kasus, dan 64 kasus sepanjang tahun 2022.

Sementara narasumber terakhir, AKBP Muhammad Taat Resdi, Kanit 1 Subdit Industri dan Perdagangan Bareskrim Polri. Ia menjelaskan, penyidikan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan oleh Polsek tertentu, Polres, Polda, hingga Bareskrim dengan klasifikasi perkara sesuai dengan besaran nilai kerugian.

Dikatakan, Bareskrim sepanjang tahun 2019-2024 telah menangani 636 kasus Kekayaan Intelektual. Paling banyak berupa pelanggaran merek (417), hak cipta (175), paten (10), desain industri (26) dan rahasia dagang (8).

Strategi Polri dalam menangani kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual online melalui beberapa tahapan, yaitu  pembuatan tim khusus, pemantauan online, kerja sama dengan pihak berwenang lainnya, penyelidikan mendalam, kampanye kesadaran publik, dan kerja sama internasional.

Sementara itu Kadiv Yankumham berharap melalui kegiatan ini, peranan Kantor Wilayah dalam melindungi Kekayaan Intelektual, khususnya melalui penegakan hukum dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagai landasan bagi penegakan hukum Kekayaan Intelektual.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual sedunia, yang tujuannya memberikan kepastian hukum kepada para content creator mengenai pelanggaran kekayaan intelektual di bidang teknologi. Selain itu, dalam rangka meningkatkan koordinasi antara DJKI dan Kantor Wilayah mengenai penegakan hukum Kekayaan Intelektual.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Ikuti Intellectual Property Crime Forum appeared first on SuaraBaru.id.

Agar pelayanan kewarganegaraan dapat berjalan optimal, setiap instansi terkait perlu saling memahami tugas dan fungsi serta output layanan antara yang satu dengan yang lain.

Hal ini menjadi dasar penyelenggaraan Sosialisasi Pelayanan Publik Bidang Kewarganegaraan yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah di Ballroom Hotel Wujil Ungaran, Selasa (7/5/2024).

Kegiatan kali ini mengusung tema “Persamaan Persepsi Antar Instansi Terhadap Regulasi Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Keimigrasian dan Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing”.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto melalui Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan mengatakan, sosialisasi ini penting dilaksanakan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Agar masyarakat pengguna layanan dapat memperoleh petunjuk yang tepat untuk memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, dan terwujud kepastian dan supremasi hukum” ujar Yosi.

Yosi mengungkapkan, berdasarkan data bulan Januari 2024 hingga April 2024, Kemenkumham Jateng sudah melakukan pengambilan sumpah/pernyataan janji setia terhadap tiga WNI yang baru.

The post Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi Pelayanan Publik Bidang Kewarganegaraan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan diikuti 50 orang yang berasal dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Tengah, Sentra Kekayaan Intelektual Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah, MPP/DPMPTSP kabupaten/kota dan beberapa universitas di Jawa Tengah.

Kepala Kanwil melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan menyebut, penguatan teknis ini untuk memberikan pemahaman kepada operator KI yang akan melaksanakan tugasnya di Mall Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu.

“Materi yang diberikan tentu terkait pelayanan pendaftaran permohonan Kekayaan Intelektual dan Pendaftaran Perseroan Perorangan. Kami berupaya untuk mendukung dan memfasilitasi peningkatan kuantitas dan kualitas sentra HKI, terutama layanan pengelolaan KI, dan layanan di MPP,” terangnya.

Menurut Anggiat, peran serta Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai KI sehingga akan meningkatkan permohonan Kekayaan intelektual di daerah.

“Kesemua jenis Perlindungan HKI harus dikelola dan dimanfaatkan agar tujuan perlindungannya tercapai baik secara moral maupun ekonomi,” kata Anggiat.

Anggiat berharap, kedepan Sentra KI di Provinsi Jawa Tengah semakin maju, sehingga dapat memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha untuk pendaftaran KI nya.

“Kami sangat berharap para creator dan innovator untuk terus bersemangat melakukan riset dan selanjutnya mengelola pemanfaatannya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setiawan menyampaikan kemudahan pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui sistem online.

“Tahapan-tahapan dalam melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual saat ini telah dilakukan secara daring atau online,” ujar Yosi.

Ia mengungkapkan apabila Operator KI terdapat kesulitan dan membutuhkan bantuan, agar dapat menghubungi dan berkonsultasi kepada Sub Bidang Kekayaan Intelektual pada Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli bidang Kekayaan Intelektual yakni Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Devita Ayu dan Analis Kekayaan Intelektual Kanwil Putra Sihite serta dua Analis Kekayaan Intelektual Ditjen KI.

Ning S

The post Kanwil Kumham Jateng Beri Penguatan Operator Kekayaan Intelektual di Wilayah Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan donor darah diikuti sekitar 69 orang pegawai Kantor Wilayah dan UPT se-Kota Semarang.

Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono mengatakan, donor darah yang merupakan rangkaian kegiatan HBP ke-60 ini menjadi bentuk kepedulian Kemenkumham Jateng kepada sesama.

“Kita semua menyelenggarakan bakti sosial dalam rangka merayakan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60. Dengan kita mendonorkan darah, diharapkan dapat menyelematkan nyawa manusia lainnya,” ujar Kadiyono di Kanwil setempat, Rabu (17/4/2024).

“Kami harap kegiatan ini diteruskan dan dilanjutkan secara kontinyu baik di lingkungan Kantor Wilayah maupun UPT. Kegiatan ini juga merupakan aksi nyata tolong menolong antar manusia,” sambungnya.

Melalui donor darah yang dilaksanakan jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng ini diharapkan dapat membantu kebutuhan terhadap ketersediaan darah pada PMI.

Ning S

The post Sambut HBP Ke-60, Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Donor Darah appeared first on SuaraBaru.id.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menerima empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Ruang Rapat Kadivmin, Senin (25/3/2024).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor didamping Kepala Bagian Umum, Anton Tri Oktabiono dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga, Meivita Dewi Widyastuti.

Hajrianor mengimbau agar setiap P3K mematuhi sistem yang ada. Ia mengucapkan selamat untuk penugasan di Lapas/Rutan yang masih sangat kekurangan tenaga.

“Kami minta untuk mematuhi ketentuan sistem kerja pada masing-masing satuan kerja, ” ujarnya.

“Kami harap semua P3K cepat menyesuaikan dengan cara kerja, cara berkomunikasi dan cara berkoordinasi dengan lingkungan masing-masing satuan kerja,” tandasnya.

Hajrianor berupaya menambahkan wawasan kepada para P3K terkait Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah sebagai Pembina UPT.

Divisi Adminitrasi berperan sebagai supporting unit yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi seluruh Divisi. Pada Divisi Adminitrasi ada 2 Bagian yaitu Bagian Umum yang mengampu 2 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Pengelolaan Keuangan & BMN dan Sub Bagian Kepegawaian, TU & Rumah Tanggan.

Dan ada Bagian Program & Humas yang mengampu Sub Bagian Humas, RB & TI serta Sub Bagian Program & Pelaporan.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Menerima Empat P3K appeared first on SuaraBaru.id.

Semakin baik reformasi birokrasi, akan berdampak pada terwujudnya program prioritas nasional meliputi peningkatan investasi dan pengentasan kemiskinan.

Demikian disampaikan Kakanwil saat memberikan arahan dalam Rapat Pembangunan Zona Integritas di Aula Kresna Basudewa, Jumat (22/3/2024).

“Kita harus membuat inovasi yang berdampak kepada masyarakat luas. Peran kita harus mampu membantu masyarakat mengentaskan kemiskinan dan membangun kelompok investasi baru di Jawa Tengah,” ungkapnya.

Untuk mendorong birokrasi yang berdampak, lanjut Tejo, perlu dibangun terlebih dahulu soliditas dari seluruh kelompok kerja pembangunan zona integritas.

Menurutnya, soliditas dan komunikasi yang baik akan menghasilkan ide dan konsep berkualitas bagi peningkatan layanan bagi masyarakat.

“Tim work harus solid, kita harus membuat Tim Kerja ZI kompak dahulu, kita berbeda tapi memiliki tujuan yang sama,” katanya.

“Komunikasi juga harus ditingkatkan untuk seluruh satuan kerja di Jawa Tengah, agar tercipta wadah untuk bertanya maupun mengingatkan,” tambah Tejo.

Melalui rapat ini, dihasilkan formula, rumusan dan rencana kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM serta strategi dalam pendampingan dan penguatan bagi satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Hadir Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, dan Kepala Divisi Keimigrasian Is Eddy Ekoputranto, pejabat administrator, pengawas, serta anggota Tim Kerja Pembangunan ZI Kanwil.

Ning S

The post Kakanwil Kumham Jateng Tegaskan, Reformasi Birokrasi Harus Berdampak appeared first on SuaraBaru.id.