Oleh R. Widiyartono

PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo pekan lalu menerima gelar yang diberikan dalam prsesi adat Lampung dalam prosesi adat di Lampung yang berlangsung di Kedatun Keagungan, Jalan Sultan Haji, Kota Bandar Lampung.
Joko Widodo menerima gelar “Baginda Pemuka Bangsa”, kemudian dalam rangkaian acara tersebut ada prosesi Joko Widodo dengan pakaian adat khas setempat, duduk di kursi sambil menginjak kepala kerbau.

Tokoh adat Lampung, Mawardi Rahma Harirama yang bergelar Sultan Seghayo Dipuncak Nur, menyampaikan bahwa, pemberian gelar adat atau muakhi ini sudah menjadi tradisi budaya yang dijalankan Masyarakat Lampung sejak ribuan tahun lalu.

Disebutkan, pemberian muakhi atau gelar adat ini merupakan bagian dari penerapan piil pesenggiri, falsafah budaya Lampung yang mengedepankan nemui nyimah atau silaturahmi.

Pemberikan gelar adat pada Joko Widodo ini dilakukan pada saat melakukan safari politik perdananya bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Lampung. Prosesi budaya yang menunjukkan adanya saat Joko Widodo menginjak kepala kerbau, sontak menjadi viral dan perbincangan masyarakat.

Tradisi injak kepala kerbau, memang benar ada dalam budaya Masyarakat Lampung, yang merupakan bagian dari tradisi Begawi Cakak Pepadun. Upacara inimerupakan ritus adat tertinggi masyarakat Lampung Pepadun yang dalam pelantikan seseorang menjadi pemimpin adat (punyimbang) atau menganugerahkan gelar kehormatan (seperti Suttan, Rajo, atau Ratu).

Jadi Riuh Rendah

Video dan foto Jokowi menginjak kepala kerbau menjadi viral tersebar di seluruh plafform media sosial dan media mainstream. Ya wajarlah, karena yang menjadi berita adalah mantan Presiden RI dua periode, yang sampai saat ini masih banyak diperbincangkan, bahkan masih banyak yang mempersoalkan dirinya.

Bermula dari tradisi budaya, kemudian merembet ke mana-mana, terutama berkaitan dengan masalah politik. Ya jelas berkaitan dengan politik, karena Jokowi sedang melakukan safari politik, yang perdana pula bersama partainya.

Tetapi sundulan politik yang lain pun nimbrung. Joko Widodo yang menginjak kepala kerbau, kemudian ditafsirkan macam-macam. Ada yang menyebut itu sindiran pada PDI Perjuangan, Jokowi ditafsirkan sedang menginjak kepala banteng. Ada yang menulis “gajah menginjak banteng”. Ya, kita kan tahu PSI berlogo gajah yang sedang berjingkrak dan PDI Perjuangan berlogo kepala banteng.

Makin ramai peristiwa ini, makin riuh-rendah di media sosial maupaun media mainstream. Para kreator konten pun memanfaatkannya, karena ini mengundang viewers. Politisi dan para pengamat pun berkomentar, dan makin ramailah suasana.

Cakak Pepadun

Terlepas dari tafsir dan tanggapan masyarakat yang beraneka ragam, tradisi injak kepala kerbau ini memang ada, yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun.

Lampung Pepadun merupakan kelompok masyarakat adat di pedalaman Lampung yang meliputi daerah Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Timur. Masyaraiat ini dikenal dengan sistem sosialnya yang egaliter dan demokratis.

Pemberian gelar adat atau juluk adok diperoleh melalui musyawarah dan prosesi cacak pepadun (duduk di singgasana kayu adat), menjunjung tinggi falsafah gotong royong dan keterbukaan.

Jadi pemberian gelar adat kepada Joko Widodo sudah barang tentu melalui proses musyawarah masyarakat adat di sini. Jokowi yang duduk di Singgasana kayu (pepadun) menjadi lambang kehormatan dan status sosial.  Adapun gelar yang diberikan kepada Joko Widodo adalah “Baginda Pemuka Bangsa.

Mengenai kepala kerbau yang menjadikan pemberian gelar adat itu menjadi viral dan jadi perbincangan di mana-mana, memang itu bagian dari prosesi. Prosesi menyentuhkan atau menginjak kepala kerbau yang disebut mesol kibau, mengandung makna tanggung jawab, keberanian, dan pengorbanan dalam memimpin.

Jadi ketika Jokowi mendapatkan gelar dan menginjak kepala kerbau ini, tentu saja masyarakat ada Lampung Pepadun menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memikul tanggung jawab dan berkorban sebagai pemimpin. Tanda penghormatan gelar ini, menjadi simbol penghargaan atas pengabdian Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI.

Kenapa Riuh Rendah

Ini peristiwa budaya, yang harus diakui bersenggolan dengan peristiwa politik. Joko Widodo presiden dua periode, dan namanya masih selalu diperbincangkan  meski sudah tidak menjabat. Jokowi sudah bukan lagi anggota PDI Perjuangan yang membawanya menjadi presiden. Dan, antara Jokowi dengan PDI Perjuangan, harus diakui, ada suasana yang kurang baik, relasi antara keduanya sudah sangat berbeda, dan cenderung saling bertentangan.

Terlebih lagi ketika Jokowi menginjak kepala kerbau, kemudian banyak yang menafsirkan bahwa itu memang kepala kerbau tetapi kerbau kan punya tanduk. Kemudian ditafsirkanlah bahwa sebenarnya yang dimaksud adalah banteng.

Padahal banteng dan kerbau itu jelas berbeda, banteng lebih erat kekerabatannya dengan sapi. Tanduk banteng lebih pendek dan mengarah cenderung ke depan, tanduk kerbau lebih panjang melengkung ke dalam.

Tetapi yang namanya politik, hal semacam ini jadi asyik untuk dijadikan isu. Tafsir bahkan yang liar pun menjadi sah. Misalnya, kenapa safari perdana itu ke Lampung, bukan yang lain. Karena di Lampung ada tradisi cakak pepadun, ada injak kepala kerbau. Biar asyik, partai yang logonya pakai hewan bertanduk biar kepanasan.

Dan, pasti tafsir semacam itu tidak bisa disalahkan apalagi dibawa ke masalah hukum sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Lha yang diinjak kepala kerbau, apa logonya kepala kerbau? Kenapa marah? Nah!

Orang Indonesia memang banyak terikat pada simbol, apalagi orang Jawa. Dan, simbol itu menimbulkan banyak tafsir, meskipun sudah ada tafsir pastinya. Tetapi biar ramai, ya dibuatlah tafsir-tafsir baru, dilebarluaskan.

Dalam prosesi cakak pepadun di Lampung, mantan Presiden Joko Widodo dengan pakaian kebesaran adat setempat menginjak kepala kerbau ada lah peristiwa budaya. Proses semacam itu sudah berlangsung ribuan tahun.

Tetapi apakah ini melulu peristiwa budaya? Tentu bisa muncul banyak tafsir, bahwa pelakunya adalah orang politik, yang sedang bersafari politik, pasti peristiwa ini sangat politis.

Namun yang harus dilihat, yang diinjak memang kepala kerbau bukan kepala banteng, sapi, rusa, atau kambing yang sama-sama bertanduk. Bahwa ada tafsir politis, ya sah saja. Kalau nggak gini, nanti nggak ramai. Nah!

R. Widiyartono, wartawan SuaraBaru.Id, pemerhati masalah Bahasa dan budaya

The post Jokowi Injak Kepala Kerbau, Ini Peristiwa Politik atau Budaya appeared first on SuaraBaru.id.

The post Aksi Mahasiswa di Semarang: Hancurkan Raja Jawa appeared first on SuaraBaru.id.

Pantauan di lapangan sekira pukul 11.45 WIB, aksi mahasiswa dan lintas kalangan itu mulai melakukan orasi.

Dari almamater yang dikenakan, mahasiswa datang dari banyak kampus di Kota Semarang.

Ada dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Islam Negeri (Walisongo) dan lain-lain.

Mahasiswa dan lintas aliansi sebelumnya berkumpul di Jalan Imam Bardjo, di sisi Jalan Pahlawan.

Dalam aksi itu, dibentangkan spanduk bertulis ‘Aliansi Semarang Menggugat’.

Kemudian spanduk lain bertuliskan ‘Turut Berduka Cita Atas Matinya Demokrasi’.

Sebuah keranda jenazah juga tampak diletakkan di depan dua spanduk tersebut, dengan taburan bunga.

Dalam aksinya, mahasiswa menolak adanya politik dinasti yang dituliskan lewat spanduk dan orasinya.

Di sisi lain, petugas dari kepolisian disiagakan di depan Kantor Gubernur, dan DPRD Jawa Tengah.

Lalu lintas di Jalan Pahlawan ditutup satu arah. Jalan menggunakan satu sisi yakni di Timur.

Diaz Abidin

The post Mahasiswa di Semarang Geruduk Gedung DPRD dan Pemprov Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Jokowi mengingatkan pemberian Golden Visa hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif. Dalam acara yang digelar di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Presiden menyerahkan Golden Visa secara simbolis kepada pelatih tim nasional sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong. “Saya berharap Golden Visa dapat segera disosialisasikan, sehingga dapat terjangkau top investor dan top global talent,” kata Jokowi.

“Tapi benar-benar dilihat kontribusinya, jangan sampai justru meloloskan orang-orang membahayakan keamanan negara, orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional,” ujarnya.

Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna H. Laoly mengatakan, Golden Visa yang resmi diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo semakin mempertegas posisi strategis Indonesia di mata internasional.

“Melalui kebijakan Golden Visa semakin mempertegas posisi strategis Indonesia di mata internasional. Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tokoh dunia, investor internasional, talenta-talenta dunia, serta diaspora Indonesia untuk datang berkontribusi dan turut serta membangun Indonesia,” kata Yasonna dalam sambutannya pada peluncuran Golden Visa.

Golden Visa adalah bentuk baru dari visa rumah kedua (Second Home Visa) yang menargetkan investor dan pebisnis internasional, talenta global, dan wisatawan mancanegara yang memenuhi kriteria. Investor asing pemegang Golden Visa dapat memiliki izin tinggal di Indonesia selama lima hingga 10 tahun, dengan persyaratan jumlah investasi tertentu.

Landasan pemberlakuan kebijakan Golden Visa mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2023 mengenai visa dan izin tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak atas pelayanan Golden Visa yang berlaku pada Kemenkumham.

The post Jokowi Luncurkan Golden Visa, Mudahkan WNA Berinvestasi dan Berkarya di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Jokowi mengambil sumpah ketiganya untuk dilantik menjadi wakil Menteri.

Hadir dalam pelantikan tiga wakil Menteri tersebut, Wapres Ma’ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir.

Juga hadir Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Anggota DPR Budi Djiwandono.

Thomas Djiwandono adalah keponakan Prabowo, anak Soedradjad Djiwandono yang pernah menjabat sebagai Gubernur BI. Thomas Djiwandono yang akrab disapa Tommy merupakan anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tommy juga menjabat Bendahara Umum (Bendum) Partai Gerindra.

Kemudian, yang cukup mengagetkan adalah nama Sudaryono. Lelaki anak petani asal Grobogan ini, balihonya terpasang di berbagai wilayah di Jateng, sebagai bakal calon Gubernur Jateng.

Sudaryono yang dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah (Jateng). Dia berkarier di sejumlah perusahaan swasta di bidang energi hingga media sejak 2024.

Baca juga Jaringan Relawan Kudus Kecewa Sudaryono Batal Nyagub 

Sedangkan Yuliot yang dilantik menjadi Wakil Menteri Investasi merupakan ASN Kementerian Investasi/BKPM. Jabatan saat ini adalah Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama.

Sebelumnya, dia menjadi pelaksana tugas Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Yuliot juga pernah menjadi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

wied

The post 3 Wakil Menteri Dilantik 3 Bulan Menjelang Lengsernya Presiden Jokowi, Sudaryono Wamen Pertanian appeared first on SuaraBaru.id.

Untuk diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang ormas keagamaan untuk mengelola tambang melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

IUPK tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Secara rinci PP tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan sudah diteken Presiden pada 30 Mei 2024.

Ketua DPD Walubi Jawa Tengah, Tanto Harsono menanggapi adanya peraturan baru soal izin tambang untuk ormas keagamaan yang diorbitkan oleh Jokowi itu.

“Kita harus pelajari dulu, sampai mana? baru kita akan ambil langkah,” kata dia dihubungi awak media, Senin 10 Juni 2024.

Walubi Jawa Tengah, kata Tanto Harsono, belum ambil sikap apakah akan menerimanya atau sebaliknya menolak.

“Saya masih banyak kegiatan (usai Waisak), jadi memang belum mempelajarinya (IUPK) itu,” kata dia.

Mengenai akan melirik sektor tambang apa di Jawa Tengah, Tanto Harsono mengatakan belum ada keputusan apapun.

“Kita sih belum detail (membaca IUPK). Saya masih di Candi Borobudur belum pulang. Nanti kalau sampai kantor lihat surat-surat masuk baru kita akan pelajari,” ucap dia.

Tanto Harsono menjelaskan soal adanya informasi-informasi yang masuk ke Walubi maka akan diputuskan oleh pimpinan pusat.

“Biasanya kalau info seperti itu kita akan lempar ke (Walubi) pusat, nanti pusat yang akan mengambil keputusan,” katanya.

Sejauh ini, kata Tanto Harsono, Walubi Jawa Tengah dan pusat belum dalam tahap obrolan mengenai izin pengelolaan tambang dari pemerintah tersebut.

“Karena kita baru menyelesaikan Waisak semua saat ini. Jadi belum tahu akan mempertimbangkannya seperti apa. Kita harus pelajari dahulu,” tutur Tanto Harsono.

Diaz Aza

The post Respons Walubi Jawa Tengah Soal Pemerintah Bagi-bagi Tambang ke Ormas Keagamaan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Prof Gunarto dalam konferensi pers yang berlangsung di kampus Unissula, Senin (12/2/2024).

Gunarto memerinci kronologi permintaan pembuatan video dari Polsek setempat dan Polrestabes Semarang yang kemudian ditolaknya.

Usai ditolaknya permintaan itu, seorang mantan rektor perguruan tinggi di Solo melakukan pendekatan pada dirinya untuk hal yang sama.

“Kronologinya dimulai dari Wakil Rektor 1 dan Dekan Fakultas Hukum Unissula didatangi oleh salah satu aparat di Polrestabes Semarang, dan yang satu didatangi oleh Kapolsek,” kata dia.

Kedatangan anggota kepolisian itu selang beberapa hari. Saat itu Wakil Rektor 1 Unissula dan Dekan Fakultas Hukum Unissula didatangi pada Jumat 2 Februari 2024. Kemudian Rektor Unissula Prof. Gunarto didatangi tiga hari berikutnya.

“Tapi semuanya menjawab untuk hal itu (membuat video) harus menemui rektor. Kemudian mereka menemui saya, dan saya sampaikan terima kasih saya menolak operasi senyap ini. Ini menjadikan saya tidak enak dan saya merasa tertekan,” katanya dalam konferensi pers di Kampus Unissula di Semarang, Senin 12 Februari 2024.

Gunarto punya alasan yang kuat menolak permintaan yang disebutnya ‘operasi senyap’ itu. Menurutnya kampus Unissula sudah berjuang untuk meningkatkan kualitas demokrasi khususnya melawan bau busuk nepotisme pada saat pemilihan presiden.

“Kemudian saya punya video dari sebuah program Sapa Indonesia Kompas TV, di situ saya diwawancarai. Video itulah kemudian akhirnya yang dikirim ke Polrestabes Semarang. Rekaman wawancara itu adalah hal sebaliknya daripada memuji Jokowi. Isinya saya menggarisbawahi seluruh Guru Besar termasuk para rektor yang berjuang melawan bau busuk nepotisme yang ini menjadi keprihatinan seluruh rakyat Indonesia,” kata dia tegas.

Didekati Mantan Rektor PT di Solo

Tak cukup anggota kepolisian yang membujuknya, namun sosok mantan rektor salah satu perguruan tinggi di Solo juga mendatanginya untuk tidak ikut-ikutan mengkritik Presiden Jokowi seperti yang dilakukan para guru besar yang dimulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Pada tanggal 7 Februari 2024 saya didatangi mantan rektor salah satu perguruan tinggi di Solo. Saya ditemui karena kepolisian tidak berhasil meminta saya membuat video pujian itu. Tapi saya sudah membuat video isinya beda. Isinya saya diwawancara acara TV saya menjelaskan ikut melawan bau busuk nepotisme di pemilihan presiden,” katanya.

Dia lantas membandingkan apa yang terjadi di kampus Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang. Rektor Unika Soegijapranata Dr. Ferdinandus Hindiarto juga mengaku didatangi anggota dari kepolisian untuk membuat video memberi pujian ke Jokowi.

“Di Unika itu hanya kepolisian, di Unissula mantan rektor juga meminta saya (membuat video) karena sesama teman, kuliah bareng di Undip. Saya diminta kembali membuat pernyataan supaya tidak mengkritik Jokowi tapi sama-sama saya tolak,” kata dia.

Lebih jauh Unissula Semarang juga membuat sikap pernyataan menjelang Pilpres 2024 yang berisi Sembilan poin. Di mana pada intinya melawan bau busuk nepotisme, mengecam intimidasi, hingga berharap terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil dengan profesionalisme pihak penyelenggara, dan aparat negara.

Diaz Aza

The post Cerita Rektor Unissula, Tolak Permintaan Polisi hingga Mantan Rektor di Solo Ikut Bujuk untuk Puji Jokowi appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kegiatannya,  Jokowi sempat berdialog di hadapan keluarga penerima manfaat (KPM) dari daerah tersebut.

Dalam berbagai kesempatan, Nana Sudjana mengatakan, bahan pangan yang digelontorkan pemerintah pusat kepada keluarga penerima manfaat di Jawa Tengah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Dengan begitu, bisa menekan pengeluaran penerima manfaat hingga menstabilkan harga beras di tingkat pasaran.

“Ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat. Manfaatkan beras ini, karena kualitasnya cukup baik. Kami harap tidak untuk dijual, tetapi dimanfaatkan untuk keluarga,” kata Nana.

Bahan pangan yang diserahkan oleh Presiden Jokowi tersebut adalah merupakan program Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sasaran penerima manfaat bantuan tersebut di Jawa Tengah sekitar 3,5 juta keluarga di 35 kabupaten/kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari mengatakan  Pj Gubernur Jateng juga memiliki program bantuan pangan kepada masyarakat.

Bantuan pangan tersebut bersumber dari cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Provinsi Jawa Tengah. Sasarannya adalah keluarga dengan kategori miskin dan miskin ekstrem yang belum tercover bantuan dari Bapanas.

“Memang secara bekala, tidak rutin. Kalau ini (bantuan Bapanas) rutin per bulan 10 kg. Kami juga sama 10 kg, tetapi tidak rutin karena memang cadangan pangan terbatas,” katanya saat ikut Pj Gubernur Jateng mendampingi Presiden di Gudang Bulog Telukan.

Dijelaskan  Dyah, cadangan pangan Pemprov Jateng pada awal Januari 2024 tercatat sekitar 300 ton setara beras. Selama Januari 2024 sudah ada penyaluran bantuan pangan sekitar 62 ton.

Cadangan pangan itu untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang belum ter-cover bantuan pemerintah pusat. Cadangan pangan juga diperuntukkan untuk kondisi darurat dan inflasi.

Terkait bantuan pangan yang diberikan Pemprov Jateng, lanjut Dyah, tidak hanya berupa beras tetapi juga komoditas lain berupa mi mocaf. Mi yang terbuat dari tepung singkong itu masuk dalam paket bantuan sekaligus untuk menggencarkan diversifikasi pangan.

Salain pangan lokal dari singkong, ada juga yang berasal dari jagung dan porang. Dari bahan pangan lokal itu dapat diproduksi menjadi beras jagung, beras porang, beras singkong, mi mocaf, dan lainnya.

“Jadi ada beras, ya ada pangan lokal. Maksudnya supaya masyarakat mengenal bahwa kita juga punya produksi mi yang tidak bergantung dari impor terigu, tapi tepung singkong produksi kita sendiri dan jauh lebih sehat,” katanya.

Diaz Aza

The post Jokowi Gelontorkan Bahan Pangan di Sukoharjo, Pemprov Jateng Dukung Lewat Diversifikasi Pangan appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, program itu juga punya kontribusi memudahkan pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Masyarakat bisa mendapatkan pembiayaan mulai dari Rp2 juta tanpa agunan.

“Kemudian ketikaUMKM ini berkembang,  bisa menambah modal sampai Rp 15 juta. Bhkan sudah ada yang Rp 25 juta,” kata Nana Sudjana saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara silaturahmi dengan peserta dan pendamping Program Mekaar di Stadion Krisak Singodutan, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024.

Pemprov Jateng juga berkomitmen mendukung pengembangan UMKM, selain dengan kemudahan akses modal, juga pendampingan – pendampingan.

“Tadi penekanan Pak Presiden bagaimana supaya UMKM tumbuh dan berkembang, memang perlu adanya disiplin dan kerja keras dari para pengusaha mikro ini,” tuturnya.

Khusus di Kabupaten Wonogiri, ada sebanyak 44.649 pelaku usaha skala ultra mikro yang merasakan manfaat program Mekaar PNM ini.

Presiden Jokowi  mengatakan, sejak awal lahir sekitar tahun 2015 – 2016, PNM sudah melakukan lompatan besar. Lompatan itu antara lain tercermin dari jumlah nasabah dan pembiayaan yang digulirkan.

“Saya ingat tahun 2015 – 2016, PNM Mekaar baru menyalurkan kurang lebih Rp800 miliar untuk seluruh tanah air. Sekarang yang sudah tersalurkan dan berputar itu Rp 237 triliun.  Nasabahnya dulu 400 ribu. Sekarang sudah 15,2 juta nasabah. Lompatannya sangat signifikan. Artinya program ini sangat diperlukan, dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Jokowi.

Dari besarnya pembiayaan yang digulirkan, Presiden Jokowi mengapresiasi karena presentasi kredit macetnya sangat kecil, yakni 0.05%. Artinya, nasabah PNM memiliki karakter yang baik, yakni disiplin dalam melakukan pembayaran.

Salah seorang penerima manfaat dari program Sekaar PNM dari Desa Belimbing Kidul Kecamatan Purwantoro, Fitrriyana mengaku, terbantu dengan program ini. Sebab, ketika memulai usaha, ia harus meminjam modal dari tetangganya.

“Saat meminjam tetangga hanya Rp 100 ribu-Rp 200 ribu, kalau ke Mekaar bisa  Rp 2 juta,” kata dia.

Bahkan, pinjam modal pada program tersebut tidak harus menggunakan agunan. Ketika mengalami kesulitan pembayaran, pendamping dari PNM pun tetap mendampingi mencarikan solusi.

Diaz Aza

The post UMKM Di Jateng Turut Tumbuh dan Berkembang, Salah Satunya Lewat Program Mekaar PNM appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan Jokowi dan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana itu dilakukan guna memantau harga bahan pokok dan persediaan barang di pasar tradisional.

Nana Sudjana menjelaskan, dalam pantauan yang dilakukan bersama Presiden Jokowi harga bahan pokok di Pasar Kota Wonogiri tergolong stabil.

Dalam kunjungan ke Pasar tradisional di Wonogiri itu, disebutkan beberapa komoditas sudah mulai menurun seperti cabai dan gula.

“Saat ini sudah mulai musim hujan, bahkan sudah mulai masuk musim tanam, harga-harga barang di pasar sudah mulai menurun. Insyaallah nanti pada musim panen semua akan menurun,” kata dia,

Nana Sudjana menilai,  kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Wonogiri akan membawa dampak bagi masyarakat. Presiden juga berpesan untuk terus semangat dalam menghadapi tantangan ke depan.

“Tadi disampaikan bahwa ke depan harus semangat untuk mengikuti perkembangan yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, stok barang di Pasar Kota Wonogiri tidak ada masalah. Harga-harga barang juga baik. Harga bawang merah dan cabai yang tadinya sempat melambung sekarang sudah turun dan stabil.

“Stok tidak ada masalah. Harga-harga baik, yang agak naik memang harga beras. Tapi sudah saya sampaikan ke Bulog untuk (beras) SPHP-nya dikeluarkan,” katanya.

Salah seorang pedagang,  Sugini mengaku, harga bahan pokok seperti cabai dan bawang sudah stabil. Namun masih ada harga bahan pokok yang dinilai masih cukup tinggi yaitu harga beras premium.

“Harga sudah stabil. Harga beras yang agak mahal, harganya sampai Rp15 ribu per kilogram untuk beras premium. Mudah-mudahan harga segera stabil biar pembelinya banyak lagi,” ujarnya.

Diaz Aza

The post Jokowi ‘Dolan’ ke Pasar Wonogiri, Sejumlah Harga Bahan Pokok Diklaim Turun, Apa Saja? appeared first on SuaraBaru.id.