“Pemberian santunan JKM merupakan bagian dari bentuk pertanggung jawaban Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan kepada para peserta yang mengalami kecelakaan ataupun bahkan meninggal dunia saat bekerja. Salah satunya kepada nelayan kecil,” katanya usai menyerahkan santunan di Kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batang, Kabupaten Batang, Jumat (13/6/2025).

Haryo Wicaksono juga mengimbau, agar nelayan yang belum tercover mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga memberikan pelayanan yang optimal bagi nelayan di Batang. cuma memang untuk saat ini, sebagian besar belum terlindungi dan ini tentu saja masih menjadi PR kami.

“Harapannya dengan kegiatan ini, setidaknya akan menyadarkan kesadaran masyarakat nelayan di Kabupaten Batang. Karena manfaat yang didapatkan dibanding dengan iuarannya itu sangat besar,” jelasnya.

Memang sedih, tapi inilah yang negara bisa berikan untuk nelayan yang mengalami kecelakaan atau bahkan sampai meninggal dunia, dan mereka tercatat sebagai peserta aktif BPJS.

Ia juga menyebutkan bahwa, cukup iuran Rp 16.800,00 mendapatkan layanan JKM dan Jaminan Kecelakaan (JKK). Dengan perlindungan JKM dan JKK, apabila korban meninggal ahli waris memperoleh santuna sebesar Rp 42 juta, serta anak bisa mendapatkan beasiswa.

Sementara itu, Ketua HNSI Batang Teguh Tarmujo menambahkan, fakta di lapangan tentang jumlah nelayan di Kabupaten Batang yang tercover atau yang ikut kepesertaan di BPJS tenaga kerja itu memang belum signifikan, karena memang itu menjadi tantangan besar bagi BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Batang untuk bisa meningkatkan jumlah kepesertaan itu.

“Sebagai organisasi, profesi kita punya kewajiban untuk bisa memberikan perlindungan dalam bentuk kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Ini memang realitanya, kita masih belum maksimal, karena memang di beberapa kesempatan itu terhalang oleh kesadaran dari nelayan itu sendiri untuk bisa mengikutkan ABK-nya itu di BPJS Ketenagakerjaan.

Harapannya, pada hari ini ketika ada dari pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Batang memberikan santunan kematian dan beasiswa untuk ahli waris nelayan yang kemarin mengalami kecelakaan kerja, bisa menjadi contoh bagi nelayan lain di Kabupaten Batang betapa berharganya ketika mereka bisa diikutkan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.

“Prinsipnya kita ingin perlindungan, jadi seperti peribahasa ‘sedia payung sebelum hujan’. Yang namanya kecelakaan kerja atau meninggal itu tentu tidak kita harapkan, tetapi balik lagi profesi nelayan itu adalah profesi dengan tingkat risiko yang tertinggi, harapannya ketika mereka beraktivitas ada perlindungan dalam bentuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Teguh juga menyebutkan, ada sekitar 5.000 nelayan sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan jumlah real nelayan di Kabupaten Batang hampir 10.000 jadi masih kisaran 50%.

“Itu menjadi tantangan besar bagi kita dan mayoritas yang belum tercover BPJS itu adalah nelayan-nelayan kecil, dimana ketika mereka itu berangkat kerja itu kapalnya tidak memerlukan surat izin berlayar dan mereka memang tidak wajib untuk lapor ke Sabandar Perikanan,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan JKM kepada ahli warisYuli Setyo Ningrum (Rp224 juta) dan Dayonah (Rp70 juta), termasuk beasiswa bagi anak-anak mereka. Langkah ini diharapkan mempercepat pengurangan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan berkelanjutan di Batang.

Nur Muktiadi

The post HNSI Batang Ajak Nelayan Daftar BPJS Ketenagakerjaan appeared first on SuaraBaru.id.

Permintaan pendampingan disampaikan oleh Ketua HNSI Kota Tegal, H Eko Susanto bersama sejumlah pengurus yang mewakili ribuan nelayan Kota Tegal diterima oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro ST bersama Pj Wali Kota Tegal Dadang Somantri di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Jumat (28/6/2024).

Dalam audensi Ketua HNSI Kota Tegal, H Eko Susanto menyampaikan ada tujuh permintaan HNSI yang akan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI. “Nelayan minta aturan terkait pemberian Wilayah Pengelolaan Ikan (WPP) berdampingan 711-712 dibatasi untuk kapal yang berukuran dibawah Gross Yon (GT) 200,” kata Eko.

Selanjutnya nelayan minta pemutihan denda kapal yang melakukan pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI) atau Tracking VMS (Seperti Tax Amnesty). Meminta Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 05 Tahun 2021 terkait sanksi denda pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI) dari 1.000 persen menjadi 100 persen.

Selain itu juga HNSI minta penuruan indeks tarif Pajak Negara Bukan Penghasilan (PNBP) dengan nilai prosentase maksimal 3 persen, bukan 10 persen. HNSI meminta revisi variabel Harga Patokan Ikan (HPI) yang digunakan dalam perhitungan denda untuk disesuaikan Harga Acuan Ikan (HAI).

“Nelayan juga minta revisi variabel perhitungan denda yang dipakai adalah ikan dominan, bukan cumi, dan minta naikan dan stabilkan harga ikan,” ujar Eko.

Mendengar penjelasan dengan data dari HNSI Pj Wali Kota Tegal Dadang Somantri memahami persoalan yang telah dihadapi. “Prinsipnya saya memahami. Dan saya apresiasi aspirasi yang disampaikan melalui DPRD sudah tepat,” terang Dadang.

Dadang berharap HNSI seluruh Jateng membuat surat yang sama untuk diteruskan ke DPR RI dan pemerintah pusat. Hal itu agar ada kesamaan persepsi.

Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro akan berusaha memfasilitasi aspirasi dari HNSI Kota Tegal. “Kita akan komunikasikan terkait keluhan dari teman-teman dari HNSI Kota Tegal,” tutupnya.

Sutrisno

The post HNSI Minta Pendampingan DPRD dan Pemkot Tegal Salurkan Aspirasi ke DPR RI appeared first on SuaraBaru.id.

Muscab DPC HNSI Kota Tegal dibuka oleh Wali Kota Tegal, H Dedy Yon Supriono. Setelah terpilih, Eko Susanto dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua DPD HNSI Provinsi Jawa Tengah, Riswanto.

Usai dilantik Eko Susanto yang juga Anggota DPRD Kota Tegal mengatakan, bahwa selama ini pemerintah baik daerah maupun pusat belum hadir ditengah-tengah nelayan.

Kami berharap ada kehadiran dari pemerintah kepada nelayan. Istilahnya ada intervensi harga ikan atau apalah. Kalau dipetani kan ada intervensi gabah dengan Bulognya. “Kalau kita di nelayan sama sekali tidak ada intervensi apa pun, diserahkan langsung ke pasar. Padahal biaya operasional yang saat ini harga BBM melambung tinggi. Masih was-was bisa dapat ikan apa tidak,” kata Eko.

Eko berharap pemerintah baik daerah maupun pusat hadir memberi semacam kehangatan kepada nelayan. Selama ini pemerintah belum hadir. “Artinya pemerintah belum ada intervensi terhadap harga ikan. Kita murni harga pasar,” pungkas Eko.

Ketua DPD HNSI Provinsi Jawa Tengah, Riswanto mendorong pemerintah melalui Wali Kota Tegal, terkait janji yang akan melakukan pengadaan mobil kebakaran dan Tagbud pemadam kebakaran untuk di kawasan Pelabuhan. “Kami berharap Wali Kota Tegal segera merealisasikannya,” pungkasnya.

Sutrisno

The post HNSI Kota Tegal Berharap Pemerintah Intervensi Harga Ikan appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami prihatin dengan penilaian Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari sebagai pelabuhan terjorok,” kata Ketua HNSI Kota Tegal, Riswanto.

Riswanto mengatakan, sistim pengelolaan limbah dari industri pengolahan ikan di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) agar tidak mencemari dan juga menyebabkan pendangkalan sungai karena limbah sisik ikan yang dibuang melalui saluran langsung ke kolam dan sungai mengendap menimbulkan bau tidak enak serta terkesan kumuh.

Potensi perikanan tangkap di Kota Tegal sangat besar, butuh Pelabuhan Perikanan besar dengan konsep wisata dan modern.
“Untuk itu kami HNSI butuh perhatian dari pemerintah Kota Tegal, Provinsi maupun Pusat untuk mewujudkan,” pinta Riswanto.

Lebih lanjut Riswanto mengungkapkan, ada beberapa persoalan yang butuh perhatian serius seperti, daya tampung Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari terus bertambah.

Perkembangan ukuran Gros Ton (GT) kapal perikanan yang terus naik kelas atau meningkat, sedangkan konsep serta kapasitas pembangunan Tahun 2000-2004 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari untuk kapal perikanan dengan ukuran dibawah (GT) 30.

Pendangkalan yang terjadi di alur dan kolam Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, membuat kapal tidak bisa menepi. Catatan terkahir untuk pengerukan dilakukan pada Tahun 2017 silam.

Yang tak kalah penting kerusakan sarana dan prasarana jalan utama dan dermaga Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, tidak normalnya saluran pembuangan (limbah) industri di kawasan pelabuhan yang menimbulkan bau tidak enak dan terkesan kumuh.

Dibutuhkan tempat khusus dan tersendiri dilengkapi sarana dan prasarana untuk tempat perbaikan kapal lama maupun baru di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari.

Tumbuhnya industri pengolahan ikan baik sekala kecil, menengah dan besar di wekitar Pelabuhan Kota Tegal, banyak menyerap tenaga kerja dan mendatangkan investor dari luar daerah maupun luar negeri sampai ekspor.

“Pemerintah Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk mempertimbangkan permohonan pengembangan pelabuhan perikanan terbesar dengan konsep wisata dan modern karena sektor perikanan di Kota Tegal memiliki potensi yang sangat besar sebagai penggerak perekonomian masyarakat,” tutup Riswanto.
Nino Moebi

The post HNSI Kota Tegal: Pelabuhan Butuh Perhatian Serius appeared first on SuaraBaru.id.

“Hari ini HNSI Kota Tegal hadir dalam rangka bakti sosial kepedulian dengan mberikan air bersih gratis kepada warga yang terdampak dari rusaknya jaringan air bersih akibat pergesaran tanah di wilayah Kalibakung, Kabupaten Tegal,” kata Ketua HNSI Kota Tegal, Riswanto disela kegiatan penyaluran air bersih.

Baca juga:
– KA Tegal Ekpres Pemberangkatan Pasar Senen Dibatalkan
– Peringati HPSN, Dewi Aryani Bersih-Bersih Sungai dan Tabur Benih Ikan Nila
– Walkot Tegal Resmikan Perluasan Gedung Pendidikan Islam Terpadu
– DPRD Jateng Dukung Program PPKM Mikro

Riswanto mengatakan, bantuan 1.000 liter air bersih diberikan kepada warga nelayan dua tangki. Deoping sebanyak 500 liter pertama didistribusikan di Mushola Baitul Salam Jalan Brawijaya RT 1/RW 1 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Droping sebanyak 5.000 liter kedua diberikan kepada 250 Kepala Keluarga kampung nelayan RT 004 RW 03 Dukuh Muaraanyar, Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Riswanto berharap bantuan air bersih bisa bermanfaat bagi warga yang terdampak kesulitan mendapat air bersih dan semoga kerusakan jaringan air bersih yang sedang dalam proses perbaikan bisa segera diperbaiki agar suplai air bersih bisa normal kembali.

“Kegiatan ini merupakan sinergitas antara HNSI bersama TNI-Polri. Atas pendampingan dari TNI-Polri kegiatan penyaluran air bersih kepada warga berjalan baik dan pancar dengan tetap menjalankan protokol kesehatan,” pungkas Riswanto.

Rusaknya pipa PDAB (Perusahaan Daerah Air Bersih) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, akibat pergeseran tanah di Dukuh Clirit, Desa Kalibakung, Kabupaten Tegal, hingga suplai air bersih terhenti sejak Sabtu (13/2/2021) lalu. Dampak dari kerusakan tersebut membuat warga Kota Tegal kesulitan memperoleh air bersih.

Nino Moebi

The post HNSI Kota Tegal Suplai 10 Ribu Liter Air Bersih untuk Nelayan appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua HNSI Kota Tegal, Riswanto bersama sejumlah pengurus DPC HNSI diterima Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Ansori Faqih dan sejumlah anggota Komisi II DPRD Kota Tegal lainnya.

Kedatangan sejumlah pengurus DPC HNSI di gedung dewan minta dukungan sikap kepada Pemerintah Kota Tegal dan DPRD Kota Tegal terkait pro dan kontra Permen KP 59 Tahun 2020 tentang jalur penangkapan ikan.

Riswanto mengatakan, penolakan atas Permen KP 59 2020, terjadi di daerah Natuna, Anambas dan Kepulauan Riau (Kepri). Daerah tersebut oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan dijadikan sebagai daerah operasi penangkapan ikan atau WPP 711untuk nelayan tangkap ikan denga jenis cantrang ukuran diatas 30 gross ton.

“Penolakan didukung dan diakomodir oleh pemerintah daerah melalui DPRD serta gubernur daerah tersebut,” kata Riwanto.

Menanggapi penolakan tersebut KKP akan mempertimbangkan, mengkaji ulang pemberlakuan Permen KP Nomor 59 Tahun 2020.

Atas persoalan tersebut DPC HNSI Kota Tegal minta dukungan sikap dari Pemerintah Kota Tegal dan DPRD Kota Tegal dengan memfasilitasi pendampingan nelayan Kota Tegal untuk menyampaikan permohonan audensi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan kepada Komisi IV DPR RI di Jakarta.

Menyikapi permintaan DPC HNSI, Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro berjanji akan membicarakan lebih lanjut termasuk dengan Pemerintah Kota Tegal.

Nino Moebi

The post HNSI Minta Dukungan DPRD Kota Tegal Atas Pembatasan Alat Cantrang appeared first on SuaraBaru.id.