Hal itu seperti yang diungkapkan Direktur Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Semarang (Language and Culture Center-USM LCC), Dr Adi Ekopriyono, dalam Program USM Update, di Radio USM Jaya 101.6 FM, Rabu (22/4/2026). Talkshow yang dipandu Elsa Safira ini bertajuk ‘USM LCC: Stairway to Success’.

”Tagline Stairway to Success, senafas dengan slogan USM ‘Jembatan Masa Depan Anda’. Karena LCC dibentuk untuk mendukung USM, yang sudah terakreditasi Unggul, agar semakin jaya,” katanya.

BACA JUGA: Mahasiswa Magister Hukum USM Kunjungi Komisi Antikorupsi Malaysia

Adi Eko yang berlatar belakang jurnalis menyatakan, kurangnya penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, merupakan salah satu kelemahan kita di berbagai forum internasional. Contohnya, pada umumnya kita kalah dalam berbahasa Inggris dibandingkan dengan orang-orang Malaysia dan Singapura.

Oleh sebab itu, USM LCC memberi layanan kepada mahasiswa, baik dari USM maupun perguruan tinggi lain dan masyarakat umum, untuk peningkatan keterampilan berbahasa asing. Bahkan, lembaga ini sekarang sudah menjadi penyelenggara resmi test TOEFL ITP, yang berstandar internasional.

Menurut dia, LCC menerapkan pendekatan customizing, yaitu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misalnya, menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja asing yang menginginkan dapat berbahasa Indonesia yang disesuaikan dengan karakteristik produk dan relasi mereka.

BACA JUGA: Mahasiswa USM Didorong untuk Lebih Kreatif dan Produktif

Begitu pula, menyesuaikan kebutuhan karyawan perhotelan untuk bisa berbahasa Mandarin secara praktis, guna berkomunikasi dengan tamu dari Cina.

Saat ini, imbuh dia, permintaan peningkatan keterampilan berbahasa Mandarin terus meningkat. Hal itu seiring dengan makin banyaknya investor dari Cina, yang berbisnis di Jawa Tengah.

Faktor pendorongnya antara lain, berdirinya Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Industri Batang Terpadu (KIBT), serta kawasan industri di daerah Sayung, Kabupaten Demak.

”Selain untuk mahasiswa, USM LCC terbuka bagi perusahaan yang ingin meningkatkan keterampilan bahasa asing bagi karyawan lokal, maupun keterampilan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing,” ungkapnya.

Riyan

The post Kurangnya Penguasaan Bahasa Asing Jadikan Indonesia Tertinggal dari Negara Lain appeared first on SuaraBaru.id.

BELAKANGAN ini jagat media sosial Indonesia dihebohkan oleh viralnya video seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengenakan seragam militer Amerika Serikat (AS), lengkap dengan bendera dan atribut “US Army” pada lengannya, sembari berpamitan dengan keluarganya di bandara sebelum bertugas.

Perempuan bernama Kezia Syifa, asal Tangerang, Banten, yang kini bertugas di Maryland Army National Guard (Garda Nasional Angkatan Darat AS), menjadi perbincangan publik karena ia mengenakan hijab bersama seragam militer tersebut.

Kisah ini memicu diskusi luas terutama mengenai status kewarganegaraan, loyalitas kebangsaan, dan implikasi hukum domestik Indonesia jika WNI terlibat dalam dinas militer asing. Publik bertanya: apakah tindakan ini sah menurut hukum AS? Bagaimana dengan hukum Indonesia? Apa dampaknya terhadap status kewarganegaraan Kezia bila memang benar ia menjadi anggota militer AS?

Secara administratif, Amerika Serikat memperbolehkan warga negara asing bergabung dengan militer AS, tetapi bukan tanpa syarat. Salah satu syarat utama adalah memiliki status Lawful Permanent Resident (LPR) atau Green Card, izin tinggal tetap di AS yang memberi hak bekerja dan menetap secara permanen.

Green Card juga membuka kemungkinan bagi pemegangnya untuk mendaftar sebagai Enlisted personnel (bintara/tamtama) di US Army atau Garda Nasional, tetapi tidak langsung memberikan akses pada peran yang memerlukan security clearance tinggi atau jabatan perwira sebelum menjadi warga negara AS penuh.

Dengan demikian, secara hukum AS, seseorang seperti Kezia Syifa yang telah bermukim di AS serta memegang Green Card dapat memenuhi syarat administrasi untuk bergabung dengan Garda Nasional sebuah komponen resmi militer AS yang dapat dipanggil baik oleh pemerintah negara bagian maupun federal.

Green Card merupakan passport imigrasi AS pertama yang paling penting bagi WNA yang ingin menjadi militer di AS. Pemegang Green Card dapat menerima pelatihan militer dan bertugas sebagai prajurit aktif setelah lolos seleksi kesehatan, tes kebugaran, dan pemeriksaan background.

Selain itu, militer AS memiliki ketentuan percepatan naturalisasi bagi anggota militer asing di bawah beberapa program tertentu. Hal ini berarti mereka berpeluang mendapatkan kewarganegaraan AS lebih cepat dibanding pelamar biasa, bahkan beberapa di antaranya bisa langsung mengajukan naturalisasi setelah menyelesaikan pelatihan dasar dan masa dinas tertentu.

Proses naturalisasi ini juga terkait dengan sumpah setia kepada Konstitusi Amerika Serikat, yang menjadi titik sentral perdebatan hukum dan identitas bagi WNI yang memilih jalur ini.

* * * * *

Proses seseorang pindah ke Amerika Serikat umumnya melalui student Visa — dengan bukti kemampuan finansial tinggi, employment visa — melalui sponsor perusahaan/pekerjaan, family visa — melalui hubungan keluarga, dan Diversity Visa Lottery — program undian nasional.

Untuk student visa, calon mahasiswa internasional harus menunjukkan kemampuan finansial yang signifikan tabungan mencakup biaya hidup dan kuliah, yang dalam praktek dapat mencapai kisaran ratusan juta rupiah setiap tahunnya untuk belajar di AS.

Namun penting dicatat bahwa visa pelajar tidak memberi hak otomatis untuk bekerja penuh waktu apalagi bergabung ke militer AS, sehingga WNA yang ingin bergabung tetap membutuhkan status Green Card.

Walaupun hukum AS membuka peluang bagi pemegang Green Card untuk mendaftar, jalan menuju anggota militer Amerika Serikat tetap kompleks. Selain persyaratan imigrasi, calon harus melewati seleksi fisik dan mental, menunjukkan kompetensi, menjalani pelatihan dasar, dan menandatangani Sumpah Kesetiaan AS.

Sumpah ini bukan sekadar ritual dalam hukum militer AS, sumpah setia kepada Konstitusi AS adalah syarat keanggotaan resmi. Hal ini yang kemudian menimbulkan debat tentang loyalitas ganda di antara beberapa pihak di Indonesia.

Istilah dual loyalty merujuk pada situasi di mana seseorang memiliki keterikatan hukum, emosional, atau moral kepada dua negara sekaligus. Dalam konteks WNI yang menjadi militer di negara lain, hal ini menjadi pusat perdebatan.

Bergabung dengan militer dianggap tidak sekadar pekerjaan profesional; itu adalah bentuk kesetiaan konstitusional kepada sebuah negara. Ketika WNI mengucapkan sumpah setia kepada negara asing, muncul pertanyaan: apakah ia masih memiliki kewajiban hukum yang sama kepada Indonesia?

Pertanyaan ini bukan hanya soal identitas, tetapi menyentuh inti status kewarganegaraan, loyalitas nasional, dan perlindungan negara terhadap warganya.

Isu ini harus dilihat melalui lensa hukum domestik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

* * * * *

Menyatakan bahwa seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.

Mengatur bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganggap keikutsertaan dalam militer negara lain sebagai tindakan yang dapat menggugurkan status kewarganegaraan, apalagi jika dilakukan tanpa izin resmi Presiden RI.

Namun, otoritas hukum Indonesia merespons fenomena ini secara hati-hati dan prosedural. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan tidak otomatis terjadi begitu seseorang bergabung dengan militer asing; hal itu harus melalui mekanisme administratif formal, termasuk keputusan Menteri Hukum dan HAM, serta pengumuman dalam Berita Negara.

Implikasi hukum dari bergabungnya WNI dalam militer AS meliputi, potensi kehilangan status kewarganegaraan Indonesia, bila terbukti tanpa izin Presiden, pencabutan paspor Indonesia, sehingga individu tersebut diperlakukan sebagai orang asing di Indonesia, hilangnya hak sipil dan politik di Indonesia, termasuk hak memilih dan dipilih, dan risiko status “stateless” sementara, jika kewarganegaraan Indonesia dicabut sebelum naturalisasi AS diproses.

Pakar hukum menegaskan bahwa status WNI yang menjalani dinas militer asing harus dibedakan dari aktivitas lain seperti bekerja di bagian administratif sekali pun, karena hukum militer internasional memandang semua personel berseragam sebagai kombatan resmi.

Indonesia adalah negara berdaulat dengan sistem hukum yang tegas mengenai kewarganegaraan dan loyalitas nasional. Meskipun globalisasi membuka berbagai peluang karier internasional, termasuk di bidang militer asing, kebanggaan menjadi WNI harus terus dipupuk.

Keanggotaan dalam militer asing bukan sekadar perubahan status pekerjaan, tetapi keputusan besar yang berimplikasi terhadap status hukum personal dan hubungan konstitusional dengan negara Indonesia.

Kasus Kezia Syifa menjadi cermin bagi bangsa bahwa diaspora Indonesia memiliki peluang dan pilihan, namun setiap langkah harus dibingkai oleh pemahaman hukum yang matang. Pemerintah berkewajiban memberikan edukasi hukum kepada diaspora agar hak dan kewajibannya jelas, terukur, dan sesuai dengan konstitusi.

Fenomena WNI yang menjadi militer Amerika Serikat merupakan dinamika hukum dan sosial yang kompleks. Secara hukum AS, hal itu mungkin terjadi jika seseorang memenuhi persyaratan imigrasi dan militer tetapi secara hukum Indonesia, keputusan tersebut membawa konsekuensi serius bagi status kewarganegaraan.

Pada akhirnya, pilihan karier boleh global, tetapi loyalitas kepada NKRI dan pemahaman atas hak-hak kewarganegaraan harus tetap menjadi prioritas utama bagi setiap WNI, di mana pun mereka berada.

— Dr Drs Adv H Kukuh Sudarmanto Alugoro BA SSos SH MH MM, (Dosen S1 dan S2 Hukum Universitas Semarang) —

The post Implikasi Hukum dan Dual Loyalty WNI Jadi Militer di Amerika Serikat appeared first on SuaraBaru.id.

Diselenggarakan secara daring pada Selasa-Rabu (16-17/12/2025), konferensi internasional ini mengangkat tema ‘Resilience and Sustainability in Coastal Cities: Addressing Environmental Disasters and Social Challenges’.

Konferensi ini menjadi ruang strategis bagi akademisi, peneliti, praktisi, serta pembuat kebijakan, dalam membahas isu lingkungan dan sosial di kawasan pesisir.

BACA JUGA: Ketua DPRD Kendal Lulus Ujian Proposal Tesis di Magister Hukum USM

Ketua Konferensi Icosend 2025 sekaligus Dekan Fakultas Hukum USM, Dr Amri Panahatan Sihotang SS SH MHum menyampaikan, tema itu dipilih, sebagai refleksi atas kompleksitas persoalan yang dihadapi kota-kota pesisir di berbagai belahan dunia.

Menurutnya, perubahan iklim, peningkatan risiko bencana, serta dinamika sosial, menuntut pendekatan yang tidak parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.

”Icosend 2025 dirancang sebagai ruang dialog ilmiah, yang menekankan pentingnya solusi multidisiplin dan berkelanjutan, dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial, khususnya di wilayah pesisir,” ujar Dr Amri.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Gelar Sosialisasi Membangun ‘Self-Confidence’

Dia menjelaskan, konferensi ini berhasil menghimpun akademisi, peneliti, praktisi, serta pembuat kebijakan dari berbagai negara.

Sebanyak 90 makalah ilmiah dipresentasikan dalam forum ini, dengan makalah terpilih akan diterbitkan melalui Atlantis Press dan Terindeks Scopus, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan visibilitas global, hasil riset para peserta.

Icosend 2025 menghadirkan para pembicara utama terkemuka dari berbagai negara. Di antaranya Prof Dr rer nat Habil Marcus Stueck (University of Leipzig, Jerman), Prof Dr Kessi Widjayanti (Universitas Semarang, Indonesia), Sayaka Takano PhD Faculty of Policy Studies (Chuo University, Jepang), serta Dr Marwa I Saad El-Din PhD (Suez Canal University, Mesir).

BACA JUGA: PS USM Juara II Turnamen Piala PSSI Kota Semarang

Dalam kesempatan yang sama Rektor USM, Dr Supari ST MT menegaskan, peran universitas sebagai agen perubahan. Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga sebagai penyedia solusi, atas berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

”Melalui Icosend 2025, Universitas Semarang berupaya menjembatani pengetahuan ilmiah dengan kebijakan, praktik, dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan pesisir, perencanaan kota berkelanjutan, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi sosial,” jelasnya.

Dukungan kelembagaan terhadap penyelenggaraan Icosend 2025, juga disampaikan Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Prof Dr Ir Hj Kesi Widjajanti SE MM.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Sosialisasi Cegah Kekerasan pada Anak

Dia menyebut, konferensi ini mencerminkan konsistensi USM dalam mengembangkan kepedulian terhadap isu lingkungan, serta memperluas kolaborasi internasional.

Prof Kesi juga menyampaikan, salah satu fokus penelitian yang tengah dikembangkan adalah, penguatan UMKM industri batik berkelanjutan, melalui penerapan inovasi yang berwawasan lingkungan.

Dalam upaya itu, Prof Kesi memperkenalkan model strategi bisnis ramah lingkungan, yang memadukan disiplin ilmu utama dengan pendekatan lintas disiplin berbasis perspektif RAToC. Hal itu diharapkan mampu menghadirkan kebaruan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan industri saat ini.

BACA JUGA: Petenis Meja USM Berjaya di Airlangga Open Series VII/2025

”Penerapan inovasi hijau menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri, termasuk sektor batik. Pengembangan produk batik yang ramah lingkungan, seperti pemanfaatan pewarna alami dari tanaman kelor, merupakan langkah konkret yang dapat menjawab persoalan lingkungan, sekaligus memberikan nilai tambah secara ekonomi,” ungkap dia lagi.

Lebih lanjut dia menekankan, perlunya penguatan kemampuan inovasi hijau atau Green Innovation Capability (GIC), yang didukung keunggulan posisi (Positional Advantage) serta penerapan Strategic Green Marketing Orientation (SGMO), sebagai pendekatan strategis dalam menjaga keberlanjutan dan pengembangan bisnis inti industri batik Nasional.

Sementara itu, Wakil Rektor I USM, Prof Dr Ir Haslina MSi menyatakan, Icosend tidak hanya berperan dalam memperkuat riset dan kolaborasi internasional, tetapi juga memberikan pengalaman pembelajaran yang berharga, bagi akademisi dan mahasiswa.

BACA JUGA: Komunitas Ameraaa USM ‘Hunting’ Momen Human Interest di TPA Jatibarang

Dia berharap, pengetahuan serta jejaring yang terbangun selama konferensi, dapat berkembang menjadi kerja sama lanjutan, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan.

Dari sisi kepanitiaan, Co–General Chair Icosend 2025, yang juga sekaligus Wakil Dekan Fakultas Psikologi USM, Dr Erwin Erlangga SPd MPd berharap, agar konferensi ini dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, hasil penelitian yang dipublikasikan melalui prosiding Icosend, diharapkan mampu menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan, baik bagi pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya.

BACA JUGA: Kejuaraan Rektor USM Open Berjalan Sukses, Ini Para Juaranya

”Harapan kami, riset-riset yang dihasilkan dari Icosend, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sehingga tema keberlanjutan dan ketahanan yang diangkat, benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” pungkas Erwin.

Dari perspektif peserta, Dr Andyan Pradipta Utama, dosen Universitas Mercu Buana menilai, Icosend 2025 sebagai forum akademik internasional yang sangat bermanfaat.

Pihaknya mengapresiasi pelaksanaan konferensi secara daring, yang memungkinkan partisipasi luas dari berbagai daerah dan negara.

”Selain bertaraf internasional, Icosend memberikan peluang publikasi prosiding Terindeks Scopus, yang sangat penting bagi dosen dan peneliti,” ungkap dia.

Riyan

The post Icosend 2025, Komitmen USM Hadirkan Forum Akademik Internasional Berkualitas appeared first on SuaraBaru.id.

ISU kebersihan lingkungan sudah menjadi trending topic sejak lama. Isu ini mulai mendapat perhatian global pada 1972, melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia. Titik awal perhatian dunia terhadap perkembangan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, mengangkat isu-isu lingkungan ke tingkat internasional, meliputi polusi, pengelolaan sumber daya alam, dan dampak pembangunan terhadap lingkungan.

Isu lingkungan ini menjadi perhatian serius, terutama ketika penanganan sampah di kota-kota besar semakin sulit untuk dikelola dengan baik. Menyempitnya lahan dengan pembukaan pemukiman baru, semakin memerparah kondisi pengelolaan sampah. Pada satu sisi, jumlah penduduk dan perumahan semakin banyak, di sisi yang lain lahan untuk pembuangan sampah semakin berkurang.

Persoalan ini tentu menjadi perhatian yang serius, terutama untuk memberikan pendidikan kepada warga, agar memiliki kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, dengan kebiasaan melakukan pembuangan sampah sesuai tempatnya.

Apakah perlu pendidikan untuk mencintai kebersihan lingkungan ini diterapkan? Kenapa demikian? Adakah cara yang dinilai cukup efektif?

Mendidik dengan Perda
Pendidikan untuk mencintai kebersihan lingkungan ini, nampaknya perlu dilakukan. Karena fakta membuktikan, tidak jarang dijumpai banyak tempat kosong justru kemudian dijadikan tempat pembuangan sampah. Imbauan yang persuasif berupa kata-kata yang bertuliskan, ‘Dilarang Membuang Sampah’, nampaknya kurang memberikan hasil.

Metode penyampaian peringatan dengan kata-kata yang sarkartis, masih kurang ampuh. Timbunan sampah selalu menggunung di lokasi kosong. Hingga pihak pemangku setempat (kelurahan), sempat terlihat aktif membersihkan wilayah sekitar. Tentu saja truk sampah membersamai di lokasi sampah. Akan tetapi, faktanya timbunan sampah kembali menggunung. Esok pagi kembali lalat berkeliaran di sekitar lokasi pembuangan sampah.

Sebagai contoh, di salah satu perumahan di Kota Semarang, terdapat satu lahan kosong yang hampir tiap hari penulis lewati. Di lahan tersebut nyaris tidak pernah bersih, karena sampah yang menumpuk.

Bahkan di tembok yang menempel dengan lokasi tersebut, ditulisi dengan kalimat yang tidak pantas. Larangan untuk membuang sampah dengan tulisan yang sarkastis ini, tidak memiliki pengaruh sedikitpun, karena sampah masih terus menumpuk hampir tiap hari. Keadaan ini berlangsung terus menerus, tanpa ada satu solusi yang bisa menghentikan perilaku warga yang tidak peduli terhadap kebersihan.

Hingga pada satu waktu, kelurahan setempat mengarahkan aparatnya untuk membersihkan lokasi tersebut dengan kerja bakti. Lokasi menjadi bersih tanpa ada sampah yang menumpuk sebagaimana pemandangan sehari-hari. Namun selang beberapa hari kemudian, perilaku membuang sampah di lokasi itu terulang, dan sampah kembali menumpuk di tempat yang sama.

Rupanya tulisan larangan membuang sampah dan kerja bakti secara massif dari kelurahan, tidak berpengaruh sama sekali terhadap perilaku warga yang tidak tertib di dalam menjaga lingkungannya.

Hingga pada akhirnya, kelurahan memasang spanduk bertuliskan kutipan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Sampah dengan ancaman sanksi (pidana) bagi setiap orang atau badan hukum, yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Larangan perbuatan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 52 adalah: a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kota Semarang; b. mengimpor sampah; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka; dan g. membakar sampah yang tidak tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Spanduk yang dibentangkan dengan kalimat yang sama mengutip dari perda dan diiringi dengan ancaman pidana kurungan 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta, dinilai cukup efektif. Warga tidak berani lagi untuk membuang sampah di tempat tersebut. Kesadaran ini tentu karena adanya rasa khawatir, akan dikenakan sanksi jika melanggar larangan yang ada di dalam perda tersebut.

Mendidik kesadaran warga untuk cinta kebersihan dan peduli lingkungan, rupanya tidak cukup hanya dengan latihan/ceramah/sosialisasi, akan tetapi perlu ditunjukkan dengan memberikan peraturan yang terkait dengan lingkungan, dalam hal ini Perda No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Proses ini diiringi dengan ancaman sanksi (pidana) sebagai wujud edukasi pada warga, sekaligus implementasi terhadap penerapan perda sehingga memberikan efek jera, sebagai salah satu wujud berhasilnya tujuan pemidanaan.

Langkah ini sebagai upaya mendidik kesadaran lingkungan warga, untuk mencintai kebersihan dengan mencantumkan ancaman sanksi (pidana), yang terdapat dalam perda dan dinilai efektif, sehingga tidak lagi ditemui sampah yang menumpuk di lokasi tersebut.

Penerapan perda dengan memanfaatkan teknologi, akan lebih efektif jika penggunaan CCTV dioptimalkan, dan penjatuhan sanksi pada pelanggar perda. CCTV (Closed-Circuit Television) yang dalam bahasa Indonesia berarti Televisi Sirkuit Tertutup.

Sistem ini menggunakan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke sejumlah monitor terbatas, bukan untuk disiarkan secara publik seperti televisi biasa. Dan umumnya digunakan untuk tujuan pengawasan dan keamanan. Dengan penggunaan CCTV, diharapkan perda ini memberikan perlindungan pada masyarakat dari polusi, sampah dan lingkungan yang tidak sehat.

Perda akan diakui efektif, ketika lembaga penegak hukum (Pasal 70 Perda No 6 Tahun 2012) seperti kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), melakukan perannya dalam proses penyidikan. Sehingga perda ini luput dari kesan “macan ompong”, alias peraturannya tersedia tetapi lemah dalam tataran penegakan hukum.

Masyarakat pun juga diminta terlibat aktif, melakukan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kerja sama yang baik, tentu saja akan menghasilkan suatu lingkungan hidup yang diidamkan seluruh lapisan masyarakat. Lingkungan yang sehat, bebas polusi, manajemen sampah yang baik, dan jaminan lingkungan hidup yang berkualitas.

— Dr H. Nuridin SAg MPd (Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unissula) & Dr Hj Ira Alia Maerani SH MH (Dosen Fakultas Hukum Unissula) —

The post Mendidik Cinta Kebersihan dengan Perda appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini diselenggarakan Program Studi Destinasi Pariwisata, Fakultas Interdisiplin (FId), Rabu (28/5/2025). Dalam event ini, pengunjung seolah diajak untuk merasakan pengalaman berkeliling dunia.

Jajaran booth dari enam negara, Korea, Cina, Kosta Rika, Inggris, Jepang, hingga Prancis, dilengkapi dengan dekorasi tematik dan hiasan khas unik, berhasil menyulap area Student Center UKSW, menjadi tempat penuh atmosfer akan kekayaan budaya global.

BACA JUGA: Tiang Listrik dan Pohon Tumbang Melintang Jalan, Wonogiri-Pacitan Macet

Keenam booth negara itu, menampilkan kekhasan budayanya masing-masing, mulai dari makanan khas, pakaian dan permainan tradisional, pertunjukan seni, hingga berbagai aktivitas interaktif lainnya. Acara semakin istimewa, dengan menghadirkan volunteer asli dari keenam negara itu, untuk memperkenalkan budaya mereka.

Berlangsung sejak pagi hingga sore, para pengunjung baik dari sivitas akademika UKSW, sejumlah siswa SMA dan SMK di Salatiga dan sekitarnya, antusias memadati area.

Ketua Prodi Despar, Rini Kartika Hudiono SPd MA dalam keterangannya menjelaskan, kegiatan ini merupakan perwujudan untuk mengekspresikan kreativitas mahasiswa, melalui pertunjukan seni dan booth budaya.

BACA JUGA: Kecelakaan Truk vs Sepeda Motor di Grobogan Sabtu Dinihari, Pengendara Meninggal Dunia

”Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan warna internasionalisasi, yang selaras dengan tagline Despar, ‘Goes to Global’. Sedangkan tujuan dari acara ini, untuk memberikan eksposur tentang dunia global dan internasional, kepada mahasiswa,” katanya.

Menurut dia, tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Karena kali ini melibatkan enam negara, yang menghadirkan momen inspiratif, sekaligus menyatukan berbagai ekspresi budaya dari berbagai belahan dunia, dalam suasana inklusif, meriah, dan edukatif.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Dekan FId, Priyo Hari Adi PhD menambahkan, pihaknya merasa bangga dengan kegiatan internasional ini.

BACA JUGA: Pembukaan FORKAB KORMI Kabupaten Jepara 2025, Ali Hidayat: Jepara Berada Diperingkat 3 Jawa Tengah

”Event ini bisa menjadi jembatan untuk menjalin hubungan dengan berbagai negara,” jelas Priyo Hari Adi, yang juga merupakan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur, dan Perencanaan (WR KIP) UKSW.

Disampaikan juga, kegiatan ini mewadahi mahasiswa bahkan masyarakat umum, untuk mengenal lebih dekat dengan budaya luar negeri, sekaligus membangun jalinan kerja sama lintas negara.

Sementara itu, salah seorang volunteer, Yuyun dari Korea Selatan, mengaku senang dan bahagia, karena diberikan kesempatan untuk memperkenalkan budayanya kepada para pengunjung.

BACA JUGA: Dari “Liga Petani” Menyeruak ke Elite Eropa

”Saya semangat sekali, bisa memperkenalkan budaya Korea kepada mahasiswa dan para siswa yang mengunjungi acara ini. Terima kasih kepada Indonesia, khususnya UKSW, karena sangat menghargai dan membuka diri terhadap budaya lain,” ungkapnya.

Rasa senang juga disampaikan salah satu pengunjung, Adelia Sofi Dasina, siswa dari SMK Saraswati Salatiga. ”Melalui acara ini, saya diperkenalkan dengan berbagai budaya hingga makanan khas dari beberapa negara. Seperti diajak keliling dunia,” bebernya.

International Day ini menandaskan komitmen UKSW, untuk berkontribusi pada Sustainable Development Goals (SDGs) ke-4, yakni pendidikan berkualitas, dan ke-17 kemitraan untuk mencapai tujuan.

Riyan

The post UKSW International Day 2025, Mengenal Lebih Dekat Budaya Negara Manca appeared first on SuaraBaru.id.

Kondisi itu semakin diperparah, dengan keputusan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran APBN maupun APBD. Efesiensi anggaran itu, membuat aparat pemerintah tidak melakukan perjalanan dinas ke daerah.

Padahal, belanja pemerintah yang bisa menstabilkan daya beli masyarakat, ketika ekonomi global dan Nasional tengah mengalami kelesuan. Ekonomi yang lesu dan kebijakan efisiensi anggaran ini, semakin membuat pelaku UMKM kian terpuruk.

BACA JUGA: Kajati Jateng Berharap Gedung Kejari Wonosobo Bisa Jadi Rumah Keadilan

Salah satu produsen minuman Carica Cahaya Dieng, Wonosobo, H Maun mengaku, produksi dan pasar minuman manis segar khas daerah pegunungan ini, mengalami penurunan secara drastis, sejak kondisi ekonomi dunia dan Nasional melemah.

”Momentum hari liburan sekolah maupun libur Idul Fitri, yang biasanya menjadi masa panen, ternyata tidak berpengaruh terhadap kenaikan omzet usaha. Ini sungguh merupakan suatu kondisi yang tidak cukup menguntungkan bagi pelaku UMKM di bawah,” keluhnya, saat ditemui di tempat usahanya, Rabu (23/4/2025).

Ironisnya, lanjut dia, di saat produksi dan pasar turun, harga bahan baku pembuatan minuman carica mengalami kenaikan yang sangat tinggi, karena buah carica yang langka di kalangan petani.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkum Jateng Santuni Anak Yatim Piatu Melalui Bakti Sosial

”Pelaku UMKM, khususnya yang memproduksi minuman carica benar-benar sedang dalam kondisi sulit. Mau terus memproduksi rugi, tidak memproduksi tidak ada keuntungan,” ujarnya.

Menurut pria yang juga pemilik gerai Bakso Gemoy itu, pepaya bahan baku carica sempat berada di kisaran harga Rp 15-16 ribu per kilo. Kini memang sudah turun, menjadi Rp 9 ribu. Padahal harga normal sebelumnya hanya Rp 4 ribu.

”Saya pada bulan Ramadan kemarin sempat berhenti produksi secara total. Karena bahan baku langka, dan daya serap pasar turun. Dulu omzet satu toko per hari bisa mencapai Rp 1 juta lebih. Tetapi sekarang ngejar omzet seribu saja berat,” ungkapnya.

Karena itu dia berharap, pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan efesiensi anggaran. Karena kebijakan itu justru meniadakan aparat pemerintah melakukan kunjungan kerja ke daerah. Pusat oleh-oleh minuman khas carica pun sepi, karena tidak ada pengunjung yang datang.

Muharno Zarka

The post Ekonomi Lesu, Produsen Minuman Carica Alami Penurunan Omzet appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini seperti yang disampaikannya, saat bertemu Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, di Kantor Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

”Komunitas Sant’Egidio sangat peduli dengan perdamaian. Kami ingin menjadi sahabat dalam kerja sama dan pembangunan perdamaian antaragama,” ujar Valeria Martano dalam pernyataannya.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Ikuti Rapat Persiapan Seleksi PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024

Dalam pertemuan itu, Valeria menyampaikan sejumlah agenda kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan Sant’Egidio. Baik di tingkat internasional maupun Nasional, termasuk keterlibatan Indonesia.

”Sant’Egidio memiliki pengalaman panjang dalam membangun dialog, terutama di tempat-tempat yang mengalami konflik. Kami tidak menggantikan peran diplomasi, tapi kami bekerja dengan cara persahabatan, mendekati orang-orang yang tidak diajak bicara,” jelas dia lagi.

Sementara itu, Nasaruddin Umar menyambut baik tawaran kerja sama ini, dan mengapresiasi pendekatan Sant’Egidio dalam membangun perdamaian. Termasuk dengan kelompok yang kerap dianggap sulit diajak dialog.

BACA JUGA: Kanwil Kemenag dan PW Muslimat NU Sepakati Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

”Pendekatan Sant’Egidio luar biasa. Kita perlu organisasi seperti Sant’Egidio, yang bisa menjangkau kelompok-kelompok yang tidak tersentuh,” tuturnya.

Menag menambahkan, Pemerintah Indonesia, melalui Kemenag, sedang gencar mengarusutamakan moderasi beragama, sebagai jalan tengah yang damai dan inklusif.

”Saya terbuka untuk semua inisiatif. Kita bisa mulai dengan menyelenggarakan pertemuan yang lebih teknis. Nanti bisa kita undang juga dari Pusat Kerukunan Umat Beragama dan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), untuk menjajaki bentuk kerja sama yang konkret,” Nasaruddin, yang juga sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal ini.

Dia juga menyebut, UIII sebagai institusi akademik yang bisa menjadi platform kerja sama lintas iman. ”Kami ingin menjadikan UIII sebagai ruang terbuka untuk pertemuan antarbudaya dan antaragama, di tingkat global,” imbuh Menag.

Riyan

The post Kemenag dan Komunitas Katolik Sant’Egidio Bahas Moderasi Beragama appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pertemuan sehari, yang digelar Program Olahraga Global Kantor Penanggulangan Terorisme PBB, atau United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) Global Sports Programme berkolaborasi Misi Tetap Prancis untuk PBB ini, Menpora Dito didaulat untuk memberikan sambutannya pada sesi pembuka.

”Merupakan suatu kehormatan besar, bisa berdiri di hadapan para tamu kehormatan dunia hari ini di Markas Besar PBB. Saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada UNOCT dan Prancis, sebagai tuan rumah bersama, dan semua mitra yang terhormat atas dukungan mereka,” ucap Menpora, seperti dikutip dari laman resmi Kemenpora.

BACA JUGA: PLN UIK Tanjung Jati B Gelar Management Review TJB Raya Q-1 2025, Perkuat Sinergi Sambut Bulan Suci Ramadhan

Pada sambutannya, Menpora Dito menyatakan komitmen Indonesia dalam memastikan olahraga tetap sebagai platform untuk ketahanan dan inklusi menuju perdamaian. Indonesia, terang Menpora, mengakui kekuatan olahraga sebagai kekuatan persatuan, diplomasi, dan keamanan.

”Dalam semangat ini, kita berkumpul hari ini untuk menegaskan kembali komitmen bersama kita, dalam memastikan olahraga tetap menjadi platform bagi ketahanan dan inklusi menuju perdamaian,” tutur Menpora Dito, di hadapan para delegasi negara-negara dunia yang hadir.

Disampaikan dia, Indonesia telah lama menjadi bangsa yang sangat mencintai olahraga. Hal ini dibuktikan, dengan peran Indonesia yang sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan berbagai event olahraga besar di dunia.

BACA JUGA: Bahas Harmonisasi Raperda, Kemenkum Jateng dan DPRD Purworejo Gelar Rapat Bersama

Ajang-ajang olahraga dunia itu seperti Asian Games 2018 yang melibatkan 16 ribu peserta, 1,3 juta penonton, dan 100 ribu personel keamanan. Kemudian Piala Dunia Basket FIBA ​​2023 di Jakarta, yang diramaikan 111 ribu penonton dan lebih dari 1.500 personel keamanan.

”Indonesia secara konsisten telah memenuhi standar global dalam menggelar event olahraga kelas internasional,” ujar Menpora.

Ajang internasional berikutnya yakni, Piala Dunia U-17 FIFA 2023, yang disaksikan sekitar 430 ribu penonton, dan lebih dari 13 ribu personel keamanan. Penyelenggaraan Piala Dunia ini, seperti yang disampaikannya, makin membuktikan kemampuan Indonesia dalam mengamankan turnamen sepak bola besar.

BACA JUGA: Sejumlah Petani di Grobogan Kena Tipu Pengadaan Beras Berdalih untuk MBG

Ajang lainnya yaitu MotoGP Mandalika 2023, yang sukses menarik lebih dari 100 ribu penggemar, dengan didukung lebih dari tiga ribu personel keamanan. Kesuksesan penyelenggaraan MotoGP ini menunjukkan, keunggulan dalam manajemen acara olahraga bermotor oleh Indonesia.

”Acara-acara ini merupakan pernyataan kesiapan Indonesia, untuk menjadi pemimpin global dalam keamanan, tata kelola, dan diplomasi olahraga,” terang Menpora, dalam pertemuan yang dibuka Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBB untuk Bidang Penanggulangan Terorisme, Vladimir Voronkov ini.

Pertemuan ini merupakan ajang berbagi pelajaran serta praktik terbaik dari penyelenggaraan Olimpiade dan Paralimpiade Paris 2024. Kegiatan ini berfokus pada peran teknologi-teknologi inovatif, perlindungan hak asasi manusia, dan inklusi gender dalam pengamanan acara olahraga besar.

Kegiatan ini juga mempertemukan negara-negara anggota Komite Olimpiade Internasional, federasi olahraga internasional, kontinental, dan nasional, masyarakat sipil, asosiasi olahraga, dan sektor swasta. Ajang ini juga mengupayakan peningkatan keamanan untuk Olimpiade dan ajang-ajang olahraga dunia di masa depan.

Riyan

The post Menpora Dito Paparkan Kesuksesan Indonesia Gelar Event Internasional pada Anggota PBB appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kelurahan Miroto, Sigit Riyanto SSi MPWK mengatakan, perpustakaan yang ada di kantor setempat, berupaya untuk ikut membangun masyarakat berpengetahuan dan mengembangkan literasi, dalam menghadapi perubahan global.

”Di era reformasi seperti sekarang ini, perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat akan kebutuhan pada informasi dan pengetahuan,” kata dia, dalam keterangannya di Semarang, belum lama ini.

BACA JUGA: KA Kertajaya Tertemper Sepeda Motor di Perlintasan Sebidang Tidak Terjaga

Menurut Sigit, Program TPBIS mendorong perpustakaan di Kelurahan Miroto menjadi sarana reproduksi pengetahuan, dalam aksi nyata untuk menyejahterakan masyarakat. Karena sejak 2012, sudah jutaan orang merasakan manfaat dari adanya perpustakaan kelurahan, baik yang ada di kabupaten, kota maupun provinsi.

Sementara itu, Kasi Reksos Kelurahan Miroto, Harto SH menambahkan, TPBIS telah menjadi Program Prioritas Nasional, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJN), menuju Indonesia Emas 2045 mendatang.

Dijelaskannya, implementasi program dilakukan dengan menjalankan tiga strategi utama, yakni peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat, dan advokasi. ”Hal ini juga mendorong keberlanjutan, dan kemandirian perpustakaan melalui replikasi mandiri,” tukas dia.

Riyan

The post Kelurahan Miroto Terus Kembangkan Inovasi Perpustakaan untuk Warga appeared first on SuaraBaru.id.

Tema ini diangkat, untuk membahas bagaimana menjadikan sarjana ini lebih berdaya, dan bisa memberikan kontribusi positif bagi negeri. Selain itu, ada satu impian besar, bagaimana sarjana melalui disiplin keilmuan, bisa mengabdi dan memiliki kepekaan dalam merespon fenomena global.

”ISNU sebagai badan otonom, bisa hadir dan memberikan solusi dari problematika kontemporer yang ada saat ini,” kata Dr Fakhrudin, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/11/2024).

BACA JUGA: KPU Jepara Siapkan Skema Debat Terakhir Antar Paslon, Angkat Tema Penyelarasan Pembangunan Daerah dengan Nasional

Disampaikan juga, tujuan digelarnya Muskerwil ini yakni, dalam rangka memperkuat sinergi antara ISNU dan perguruan tinggi yang ada di Jateng. Pada Muskerwil III ini, juga dilaksanakan penandatanganan MoU dengan 22 perguruan tinggi swasta dan negeri di Jateng.

”Harapan kami, nantinya ISNU dapat bersinergi membuat program bersama sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten/Kota di Jateng,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen ISNU Dr Muhammad Kholid Syeirazi MSi menyatakan, dengan adanya Mukerwil yang digabung dengan Focus Group Discussion (FGD), terkait dengan sinergi perguruan tinggi di Jateng, bisa menjadi pilot project untuk mengolaborasi, mensinergikan kekuatan dan potensi yang ada di NU dan perguruan tinggi.

BACA JUGA: Marak Judi Online, Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Penyuluhan Hukum di Kabupaten Wonosobo

”Banyak sekali anggota ISNU yang bergerak di bidang akademik, baik menjadi rektor, wakil rektor, dekan, serta dosen. Ini adalah potensi dan kekuatan besar untuk dikolaborasikan dalam mewujudkan agenda mencerdaskan bangsa, khususnya Masyarakat Jateng,” tutur dia.

Salah satu pimpinan perguruan tinggi yang hadir, Dr Abdul Karim MSi, selaku Sekretaris Universitas Semarang (USM), memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini. Disebutkan dia, adanya MoU antara ISNU dan perguruan tinggi ini, bisa diimplementasikan dengan baik.

”Ini juga akan menjadi jalan dan peluang terciptanya kolaborasi dalam tri dharma perguruan tinggi, baik pendidikan, riset, maupun pengabdian kepada masyarakat,” tukasnya.

Riyan

The post Muskerwil ISNU Jateng untuk Perkuat Sinergi dengan Perguruan Tinggi appeared first on SuaraBaru.id.