Penolakan tersebut terungkap saat pertemuan warga yang diinisiasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Debong Tengah di kediaman H Imam Nurochman Jalan Bukit Tinggi Tegal Selatan, Kota Tegal, Senin (11/12/2023) malam.

Alasan warga menolak adanya pembangunan fly over Tirus karena ada SDN 1-2 Debong di Tengah Jalan Teuku Umar yang lokasinya berdekatan, dan banyaknya pelaku usaha. Sedangkan warga terdampak di Jalan KS Tubun, ada Asrama Polisi R Soeprapto dan Pasar Randugunting beserta pelaku usaha yang akan mempengaruhi jalannya usaha mereka.

Salah satu warga, M Masruri mempertanyakan tujuan dibangun fly over Tirus. “Yang kita tanyakan pembangunan fly over itu atas azas kepentingan atau atas azas kebutuhan. Intinya kita menolak pembangunan fly over Tirus,” tegas Masruri yang diiyakan warga.

Menanggapi penolakan warga, Camat Tegal Selatan, H Muhammad Basuki Budi Santosa SH MH yang hadir atas undangan LPMK Debong Tengah mengatakan, pertemuan malam ini merupakan tindaklanjut hasil konsultasi publik yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Tegal Selatan pada Selasa (5/12/2023) lalu.

Intinya, kata Basuki Budi, permasalahan yang ada di Debong Tengah dirembug dengan baik. Pihaknya sudah sampaikan ini salah satu bagian dari agenda pemerintah terkait dengan pembangunan apapun harus diawali dengan penyusunan dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). “Saya juga mempersilakan warga terkait dengan saran dan masukan rencana pembangunan fly over Tirus,” kata Basuki Budi.

Atas penolakan warga kata Basuki Budi, itu merupakan hak warga karena mereka tentunya berfikir penolakan sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. “Harapan kami dari pemerintah juga harus mengkaji ulang lagi,” tutup Budi.

Ketua LPMK Debong Tengah, Joko Triatmojo SH menyampaikan, pihaknya bertugas mengumpulkan warga untuk menjembatani kaitannya dengan adanya pengumuman dari pihak DPUPR Kota Tegal rencana pembangunan fly over Tirus. Dan menindaklanjuti acara konsultasi publik di Kecamatan soal penyusunan Amdal.

Pengumuman dari DPUPR jelas untuk rencana pembangunan fly over Tirus. Di sisi lain baru akan menyusun Amdal. “Lah ini kan membingungkan warga,” kata Joko.

Joko sangat menyayangkan tidak hadirnya pihak dari DPUPR dalam pertemuan warga. Karena leading sektornya adalah DPUPR. “Kesimpulannya warga masyarakat terdampak rencana pembangunan fly over Tiru menolak,” tegas Joko.

Joko menyebutkan, dampak psikologis negatif yang sudah timbul khususnya di dunia pendidikan sudah mulai resah karena ada bangunan SDN di area tersebut. “Dari yang diundang 100 orang hadir 80 orang. Hasil pertemuan malam ini akan kami laporkan ke Pemerintah Kota Tegal, DPRD Kota Tegal,” ujar Joko.

Kabid Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup Kota Tegal Gunawan SpI menambahkan,

aspirasi apa pun baik aspirasi negatif maupun positif dari masyarakat tetap dihargai.

Rencana pembangunan fly over ini adalah wewenang dari Provinsi Jawa Tengah. Karena pembangunan ini ada di dua wilayah Kota dan Kabupaten. Dari DLH baik Kota maupun Kabupaten Tegal nanti hanya teknisnya saja. “Kecemasan warga sangat beralasan karena menyangkut ekonomi,” tutur Gunawan.

Hadir pada acara tersebut Camat Tegal Selatan, H Muhammad Basuki Budi Santosa SH MH, Lurah Debong Tengah, Rodin, Ketua LMK Kelurahan Debong Tengah Joko Triatmojo SH, Kabid Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup Kota Tegal Gunawan Sp.I, Anggota DPRD Kota Tegal Muhammad Masruri, Ketua RW 01, 04, 06 berikut Ketua RT masing-masing, Babinkamtibmas, Babinsa, warga Jalan KS Tubun dan Jalan Teuku Umar Kelurahan Debong Tengah.

Sutrisno

The post Warga Debong Tengah Tegal Tolak Pembangunan Fly Over Tirus appeared first on SuaraBaru.id.

Kemacetan itu terjadi oleh salah satu faktor tambahan yakni banjir di tikungan dari arah Jl Arteri Yos Sudarso menuju ke Jalan Raya Kaligawe arah Timur atau Demak.

Hujan yang terjadi pada malam sebelumnya melimpahkan air yang belum bisa ditangani dengan cepat.  Akibatnya arus lalu lintas cukup tersendat dari berbagai arah.

Padahal, rekayasa lalu lintas yang dilakukan untuk pembangunan fly over Kaligawe saja sudah cukup membuat arus lalu-lintas berjalan hati-hati.

Dari arah Terboyo menuju ke dalam Kota Semarang ataupun Jl Raya Arteri Yos Sudarso tersedat.

Pun dari arah sebaliknya melalui Arteri Yos Sudarso menunu Jalan Raya Kaligawe hingga mengekor beberapa kilometer.

Baca juga Kaligawe-Genuk Tergenang Banjir, Dua Rumah Pompa Air Tidak Bekerja Maksimal

Bahkan kendaraan yang keluar dari Tol Muktiharjo menuju Kaligawe juga tersendat.

Kemacetan parah juga berlanjut hari ini, di mana air hujan pada Selasa 14 November 2023 malam tak cepat ditanggulangi dengan pompa sedot dari BBWS Pemali Juana.

Beberapa titik jalan mulai kawasan eks Terminal Terboyo hingga sekitar fly over Kaligawe tergenang dan menimbulkan kemacetan di Jakur Pantura itu.

Diaz

The post Akibat Banjir, Dua Hari Kemacetan Fly Over Kaligawe Makin Parah appeared first on SuaraBaru.id.

Rencananya, FO Ganefo akan beroperasi pada Oktober 2022. Ganjar dalam unggahan video di akun Instagramnya @ganjar_pranowo, menuliskan rasa syukurnya atas tuntasnya pengerjaan FO Ganefo.

‘‘Alhamdulillah, setelah proses yang luar biasa, Fly Over Ganefo di Mranggen Kabupaten Demak, tuntas kita kerjakan. Ini untuk panjenengan semua, agar memperlancar arus lalu lintas di perlintasan kereta. Uji coba kita buka mulai hari ini. Semoga memberi manfaat semakin banyak,” tulis Ganjar dalam unggahannya.

BACA JUGA: Bawaslu Ajak Partisipasi Aktif Kelompok Masyarakat untuk Jadi Pemantau Pemilu 2024

Pada masa kepemimpinannya, total sudah ada sembilan fly over dan underpass yang dibangun. Terdapat satu yang masih dalam tahap pembangunan, yakni underpass dan Penataan Simpang Joglo Surakarta-Jalan Sumpah Pemuda Surakarta, yang dibangun tahun ini.

Berikut sembilan sembilan fly over dan underpass yang sudah diinisiasi Ganjar:

1. Fly Over Ganefo Mranggen-Demak
Pemerintah Provinsi Jateng melakukan pembangunan FO Ganefo, yang kini pengerjaanya sudah mencapai 100 persen. Mulai 28-30 September 2022, ruas itu diuji coba, dan akan beroperasional penuh pada awal Oktober 2022.

BACA JUGA: Tiga Bulan Kinerja Pj. Bupati Jepara Diapresiasi Kemendagri, Ini Catatannya

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jateng, Hanung Triyono menjelaskan, pada Oktober nanti, FO baru bisa dinikmati semua kendaraan.

”Kita uji coba layak fungsi dalam tiga hari. Bila tidak ada kendala, lampu menyala, dan marka berfungsi, maka akan dipermanenkan. Oktober nanti bisa dinikmati semua kendaraan,” kata Hanung, di sela-sela uji coba, Rabu (28/9/2022).

Dia menerangkan, proses pengerjaan FO Ganefo dimulai pada 8 Oktober 2020, dan rampung pada 22 September 2022. Selama uji coba, jembatan hanya boleh dilewati kendaraan kecil, dengan tinggi maksimal 2,1 meter. Sedangkan kendaraan besar seperti truk dan bus, masih memakai jalan eksisting di bawah jembatan.

BACA JUGA: Bupati Kebumen Rotasi 8 Pejabat Tinggi Pratama, 4 Pos Masih Kosong

FO Ganefo dibiayai APBD Provinsi Jateng, dengan sistem multi years di tahun 2020, 2021 dan 2022. Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 109,03 miliar.

2. Fly Over Palur yang didirikan di jalur utama Solo-Sragen
Fly over ini diresmikan Ganjar pada tahun 2016. FO Palur merupakan jalan layang di kawasan Solo Raya, dengan total panjang jembatan 624 meter (147 meter jalan pendekat arah Surakarta, 330 meter bentang utama struktur FO, dan 147 meter jalan pendekat arah Karanganyar).

BACA JUGA: Hendi Kembang Biakan Nyamuk Wolbachia di Semarang, Apa Itu…

Pembangunan FO ini menelan biaya sebesar Rp 91.429.976.000. Pada 2012, pelaksanaan pembangunan bawah pekerjaan pondasi bore pile, menghabiskan dana Rp 8.799.999.000. Lalu dilanjutkan pekerjaan bangunan atas, multi years di tahun 2013-2015, dengan anggaran sebesar Rp 82.629.977.000.

3. Fly Over Dermoleng di Brebes
Ganjar meresmikan proyek infrastruktur FO Dermoleng pada Rabu 25 Oktober 2017. Paket pembangunan FO Dermoleng, untuk penyedia konstruksi PT Adhi-CDI KSO, masa pelaksanaan 180 hari, dengan nilai kontrak Rp 64.299.093.100.

BACA JUGA: Pemkot Semarang Gencarkan Sosialisasi Aturan Cukai

4. Fly Over Klonengan, Kabupaten Tegal
Paket pembangunan FO Klonengan diketahui untuk penyedia konstruksi PT Hutama-Maratama KSO, masa pelaksanaan 180 hari, sejak 29 Desember 2016. Dengan nilai kontrak Rp 112.417.000.000. FO ini juga diresmikan pada 2017.

5. Fly Over Kesambi, Kabupaten Tegal
Ganjar juga meresmikan FO Kesambi pada Rabu 25 Oktober 2017. Paket pembangunan FO Kesambi, dengan penyedia konstruksi PT Abipraya-Eskapindo KSO, masa pelaksanaan 180 hari sejak 23 Desember 2016, dengan nilai kontrak Rp 58.716.900.000.

BACA JUGA: Cabor Anggar Kota Semarang Berpeluang Raih Emas di Nomor Perorangan

6. Fly Over Kretek, Kabupaten Brebes
Paket Pembangunan Fly Over Kretek diketahui penyedia konstruksi PT Adhi-CDI KSO. Dengan masa pelaksanaan 180 hari, sejak 23 Desember 2016, dengan nilai kontrak Rp 82.987.679.500. Diresmikan Ganjar pada 2017.

7. Underpass Jatingaleh Kota Semarang
Pelebaran Jalan Teuku Umar-Jalan Setiabudhi (Pembangunan Underpass Jatingaleh), dilakukan sepanjang 1,300 kilometer. Pembangunan dilakukan melalui dana yang bersumber dari APBN TA 2015-2017, sebesar Rp 62.910.922.000. Diresmikan awal tahun 2018.

BACA JUGA: Pelayanan KB HUT TNI Dongkrak Capaian Kesertaan KB di Magelang

Ganjar mengatakan, latar belakang dibangunnya underpass ini adalah, adanya kemacetan arus lalu lintas yang jadi tradisi tiap tahun, ketika arus mudik dan balik Lebaran. Adanya pembangunan ini, diharapkan bisa mengatasi kemacetan yang sering terjadi di wilayah itu.

8. Fly Over Purwosari Surakarta
FO ini beroperasi usai dilakukan peresmian oleh Ganjar Pranowo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Moeljono, dan Wali Kota Surakarta ketika itu, FX Hadi Rudyatmo, pada Sabtu 13 Febaruari 2021.

BACA JUGA: Wonosobo Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Pra Porprov Dayung Jateng

”Fly Overnya bagus. Mudah-mudahan tidak macet lagi. Silakan dipakai. Menarik, itu di tengah-tengah fly over ada menara masjid persis di tengahnya. Cuantik. Selamat ya,” puji Ganjar.

9. Rencana Underpass dan Penataan Simpang Joglo Surakarta-Jalan Sumpah Pemuda Surakarta

Data teknis DED tahun 2022, untuk panjang penanganan 410 meter, panjang jembatan 90,9 meter (underpass tertutup), jumlah lajur empat, jenis struktur dinding diafragma, dan penutup balok beton bertulang, dan jenis pondasi dinding diafragma dan bore pile.

”Penataan Simpang Joglo Surakarta ini, sebagai upaya mengurangi atau menghilangkan pertemuan sebidang, dari persimpangan tujuh ruas jalan dan jalur kereta api. Sehinggga arus barang yang melintas di Utara-Timur Kota Surakarta, tidak lagi menyebabkan kesemrawutan lalu lintas Kota Solo bagian Utara,” terang Hanung, Kamis (29/9/2022).

Riyan

The post Kemegahan Sembilan Fly Over di Jateng yang Diinisiasi Ganjar Pranowo appeared first on SuaraBaru.id.

Tahapan-tahapan antara lain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Andalalin, apraisal lahan FO Tirus, LARAP Pembebasan tanah, dan pembebasan lahan untuk FO Tirus yang semuanya diusulkan dengan anggaran senilai Rp 30 miliar.

Rencana tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Wali Kota Tegal H Dedy Yon Supriyono di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Setda Kota Tegal, Kamis (17/02/2022).

Hadir segenap anggota Forkopimda Kota Tegal, para Asisten, Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemkot Tegal, Kepala BPN Kota Tegal dan diikuti secara daring oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah, BPBJN Jawa Tengah, perwakilan PT KAI DAOP III Cirebon dan perwakilan PT KAI DAOP IV Semarang.

Berbagai pandangan dan pendapat disampaikan agar pembangunan FO Tirus dapat terealisasi di tahun 2023 dengan terlebih dahulu melaksanakan berbagai langkah penyelesaian yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Tegal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal, Sugiyanto mengatakan untuk mempersiapkan pembangunan FO Tirus, Pemkot Tegal telah melaksanakan berbagai langkah. Antara lain Tahun 2016 melaksanakan review DED FO Tirus dan pada Tahun 2020 FS Pembangunan FO Tirus.

Adapun wilayah terdampak antara lain tanah pribadi seluas 3.081,912 meter persegi, tanah milik PT KAI 1.348,582 meter persegi, dan tanah negara seluas 7.532,571 meter persegi. FO menghubungkan Utara (Jalan Kapten Sudibyo) ke Selatan (Jalan Teuku Umar), Utara ke Timur (Jalan KS Tubun).

Sugiyanto memaparkan berbagai keuntungan jika pembangunan FO Tirus dapat terealisasi, mulai dari jarak tempuh semakin dekat, waktu tempuh yang dapat dihemat, pengurangan polusi dan tundaan akibat adanya pintu perlintasan kereta api.

“Jarak tempuh utara-selatan sepanjang 710 meter, utara-timur sejauh 725 meter sebelum adanya FO. Sementara setelah nanti ada FO, jarak tempuh utara-selatan sejauh 664 meter atau lebih pendek 74 meter dan utara-timur sejauh 732 meter atau lebih panjang 7 meter,” papar Sugiyanto.

Sekretaris Daerah Kota Tegal Johardi mengatakan Wali Kota Tegal serius mendukung pembangunan FO Tirus. Setelah mendapat angin segar dari Kementerian dan diharapkan FO Tirus dapat menjadi super prioritas dalam RPJMN karena FO Tirus nantinya memberikan akses perekonomian dan jaminan keselamatan berlalu lintas.

Selama ini, menurut Johardi, sering terjadi kecelakaan kendaraan yang melintasi rel kereta Tirus karena licin, apalagi saat hujan. Oleh karena itu, pembangunan FO Tirus dengan estimasi anggaran Rp 155 miliar perlu dikoordinasikan kepada berbagai pihak yang terkait.

Wali Kota Tegal dalam arahannya meminta semua pihak yang terlibat dalam pembangunan FO Tirus untuk menyamakan satu persepsi dan mempersiapkan diri mulai dari administrasi maupun jadwal pelaksanaan.

Wali Kota juga menunjuk Sekda Kota Tegal menjadi Panglima untuk memantau pembangunan FO Tirus. Wali Kota meminta pelaksanaan langkah-langkah pembangunan sudah terjadwal sejak bulan Februari dan mekanisme tahapan per bulan progresnya jelas. Mulai dari AMDAL, Amdalalin dan sebagainya dengan menugaskan instansi sesuai tupoksi untuk menyelesaikan. Kemudian bulan Maret dilaksanakan pembentukkan Tim Apraisal dan bulan April sudah dilaksanakan pembebasan lahan.

“Perlu dilaksanakan rapat gabungan koordinasi perihal mekanisme dan teknis. Perlu juga sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan FO Tirus, jangan sampai masyarakat terdampak kurang memahami dan kurang informasi yang nantinya menimbulkan kesalahpahaman,” pinta Wali Kota.

Pemerintah Pusat telah memberikan lampu hijau pembangunan FO Tirus dengan memasukkannya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal, Semarang, Salatiga, Demak, Grobogan, Kawasan Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Dan Kawasan Brebes, Tegal, Pemalang.

Nino Moebi

The post Pembangunan Fly Over Tirus Tegal Direncanakan 2023, Anggaran Rp 155 Miliar appeared first on SuaraBaru.id.

Perpres tersebut juga telah diperkuat dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

“Pemerintah Kota Tegal telah melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya merealisasikan program tersebut,” jelas Wali Kota saat menyampaikan jawaban terhadap pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, terkait rencana pembangunan FO di Persimpangan Tirus. Hal itu disampaikan saat Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Walikota Tegal Terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kota Tegal Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Senin (22/11) siang.

Wali Kota juga menyampaikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

“Dapat saya jelaskan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi adalah tanggung jawab pemerintah baik pusat dan daerah,” tandasnya.

Menurutnya, pemerintah Kota Tegal telah mengkoordinaksikan kluster-kluster OPD terkait dalam upaya antisipasi, pencegahan sampai pada rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai akibat suatu kejadian yang disebabkan oleh alam.

“Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2020 telah menyusun kajian risiko bencana dan peta rawan bencana Kota Tegal dan di tahun 2021 telah menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana dan akan segera menjadi Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tegal,” papar Dedy Yon.

Sementara mengenai pandangan Fraksi Partai Golongan Karya terkait dengan konsistensi antara RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS yang telah disepakati, Wali Kota menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan mempedomani dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan anggaran. Untuk itu dalam penyusunan APBD perlu adanya komitmen bersama untuk menjaga konsistensi mulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan ditetapkannya dalam APBD.

Sedangkan mengenai skala prioritas pembangunan Kota Tegal tahun 2022 yang disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Wali Kota menyampaikan bahwa skala prioritas sebagaimana tertuang dalam nota keuangan yaitu Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Pembangunan dan penataan infrastruktur kota guna memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Selain itu juga Penguatan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah, Peningkatan daya saing perekonomian daerah, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, Peningkatan inovasi dan pemantapan teknologi informasi.

Dedy Yon juga menyampaikan jawaban dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp 373.578.393.000, Walikota menjelaskan bahwa target tersebut merupakan estimasi pendapatan yang dapat dicapai sesuai dengan potensi.

Selain itu direncanakan adanya penambahan obyek pendapatan baru yang diakomodir dalam rancangan perubahan peraturan daerah tentang retribusi jasa umum dan jasa usaha.

Selanjutnya pandangan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengenai perhitungan perkiraan silpa untuk menutup defisit anggaran pada rancangan APBD tahun anggaran 2022 didasarkan pada perkiraan pencapaian pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021.

Wali Kota mengatakan Pemerintah Kota Tegal telah memperhitungkan besaran perkiraan silpa sehingga defisit yang direncanakan pada APBD tahun anggaran 2022 dapat ditutup dari perkiraan silpa.

Nino Moebi

The post Rencana Pembangunan Fly Over Tegal Masuk Perpres appeared first on SuaraBaru.id.