Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Dapil Jateng IX (Kita Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) Dr H Abdul Fikri Faqih MM saat acara berbagi cerita budaya lokal mencerdaskan kehidupan bangsa.

Acara bekerjasama Komisi X DPR RI bersama Balai Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI yang dilaksanakan di Hotel Karlita Kota Tegal, Senin (28/10/2024).

Fikri menyampaikan, ada budaya tertentu oleh masyarakat kadang dipandang sebelah mata. Seperti, wayang golek atau wayang kulit oleh sang dalang menampilkan adegan minum alkohol atau judi. “Hal seperti itulah yang perlu dihilangkan. Jangan kemudian yang dihilangkan wayangnya,” ujar Fikri.

Kemudian wayang saat ini tidak relevan durasi penampilan sampai semalam suntuk. Hal itu harus ada inovasi-inivasi. “Bagaimana wayang disajikan dengan durasi 15-30 menit bisa menarik itu bagaimana caranya. Itu kerjanya para budayawan untuk tidak berhenti terus dan selalu  berinovasi, jangan sampai pementasan ditinggal karena durasinya terlalu lama,” terang Fikri.

Lebih lanjut Fikri menyampaikan, wayang yang dulu hanya begitu saja. Saat ini bisa dengan pencahayaan, tata lampu yang baik dan menarik. Selanjutnya bisa direkam yang bagus hingga di upload ke media sosial dengan sentuhan inovasi yang menarik dan bisa dinikmati.

Menyinggung anak sekolah, menurut Fikri jangan sampai anak sekolah dibiarkan terlena dengan sajian seperti Drama Korea (Drakor). Mereka lebih suka dengan lagu dan budaya Korea dibanding dengan lagu atau budaya kita sendiri. “Bahkan mereka tidak kenal wayang sebagai seni budaya kita sendiri. Tidak bisa begitu,” ucap Fikri.

Sementara Kasubag Umum Balai Media Kebudayaan, Neneng K menyampaikan, acara gelar wicara mencerdaskan kehidupan bangsa melalui cerita-cerita lokal bertujuan sebagai sarana publikasi dan menjadi salahsatu bagian dari kegiatan Komisi X DPR RI bersama Balai Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI.

“Kegiatan ini dihadiri para seniman, budayawan, guru menjadi point’ penting bagi kami di Balai Kebudayaan bahwa kita sebagai UPT yang menjadikan, mempublikasikan konten-konten budaya, seni tradisi yang ada di Indonesia,” kata Neneng.

Neneng berharap, para guru yang menjadi audien bisa menyampaikan kembali di sekolah. “Bahwa kita juga punya budaya lokal yang tidak kalah bagus,” ujarnya.

Sutrisno

The post Fikri: Seni Budaya Harus Berinovasi appeared first on SuaraBaru.id.

The post IPM Kota Tegal Masuk 5-10 Besar di Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

“Jatijaya kunci kemenangan PKS bagi Indonesia, siap berkolaborasi dan berkontribusi maksimal dengan semua elemen bangsa dari semua unsur lintas suku, agama, ras, etnis dan latar budaya untuk membangun Indonesia,” kata Abdul Fikri melalui keterangan tertulis Jumat, (3/2/2023) usai kembali dari mengikuti Internasional Leadership Training di Turki selama dua pekan.

Fikri menegaskan, pada Pemilu 2024 mendatang, PKS Jatijaya siap berfastabiqul khoirot (berlomba dalam kebaikan) dengan partai lain untuk mendapatkan kemenangan yang bermartabat tanpa harus saling merendahkan pihak lain.

“Sesuai falsafah Jawa, menang tanpo ngasorake, artinya andai menang nanti tak kan sombong dan merendahkan yang lain. Sebaliknya, bila kalah tak akan bersedih dan minder, selalu akan terus berdedikasi membangun negeri tercinta ini,” ujar Fikri yang menjabat pimpinan di Komisi X DPR RI.

Menurut Fikri, sesungguhnya bila PKS menang niscaya adalah kemenangan bagi bangsa Indonesia. “Kami bersiap untuk menang dan kemenangan tersebut pada dasarnya adalah milik rakyat semua, yang akan kami pikul bersama seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan cita-cita besar negara ini,” ucapnya.

Sutrisno

The post PKS Optimis Menang di Jatim, Jateng dan DIY appeared first on SuaraBaru.id.

“Misalnya terkait peta jalan pendidikan yang belum jelas, derasnya kritik publik karena minimnya keterlibatan publik, hingga dugaan liar adanya pasal-pasal yang menghapus substansi penting,” kata Fikri melalui keterangan tertulis kepada suarabaru.id, Rabu (31/08/2022).

Menurut politisi PKS ini, awalnya revisi UU Sisdiknas diusulkan oleh DPR, namun kemudian tiba-tiba pemerintah menjadi pengusulnya. “DPR awalnya menilai UU 20/2003 tentang Sisdiknas mesti ada beberapa penyesuaian karena perkembangan teknologi dan seterusnya, tapi kemudian menjadi inisiatif pemerintah, sehingga kami sifatnya menunggu draft,” imbuh Fikri.

Namun, setelah ada draft pemerintah yang dikirimkan kepada Baleg DPR, Komisi X mengevaluasi beberapa hal yang sebelumnya dibahas oleh panitia kerja (panja) di Komisi X dan menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Kemendikbud. “Misalnya rekomendasi soal peta jalan pendidikan yang dibuat oleh Kemendikbud, faktanya tidak diteruskan, padahal menjadi dasar kita untuk melangkah ke pembahasan revisi UU sisdiknas,” kata Fikri.

Menurut Fikri, bila peta jalan yang menjadi acuan tidak ada, UU sisdiknas yang dihasillkan nantinya tidak punya arah dan tujuan yang jelas. “Apalagi UU sisdiknas yang baru ini rencananya menggabungkan tiga UU lainnya sehingga menjadi omnibus (uu paying) pendidikan, yakni UU 20/2003, UU 14/2005 tentang guru dan dosen, serta UU 12/2012 tentang pendidikan tinggi,” sambungnya.

Selain itu, pembuatan draft RUU Sisdiknas versi pemerintah dinilai minim partisipasi publik, selain juga belum banyak melibatkan pakar dan ahli pendidikan dalam prosesnya. “Beberapa pihak mengritik substansi RUU sisdiknas versi pemerintah ini Tidak jelas, tidak konkret, menimbulkan berbagai kebingungan dan tanda tanya, bahkan disinyalir seperti dibuat di ruang gelap yang tanpa keterlibatan pakar, cenderung tidak transparan dan terburu-buru,” urai Fikri.

Maka tidak heran, lanjut Fikri, beredar banyak sekali isu-isu liar karena hilangnya beberapa pasal yang memuat substansi penting dalam RUU Sisdiknas versi pemerintah. “Sebut saja kemarin ramai soal hilangnya kata madrasah, kemudian sekarang soal tunjangan profesi guru yang juga menghilang,” ucapnya.

Hal itu menunjukkan, tidak hanya DPR, tetapi publik secara umum dan masyarakat pendidikan khususnya merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan UU omnibus ini, sehingga timbul rasa kecurigaan dan resistensi yang tinggi.

“Secara substansi kita harus lebih transparan dan komunikatif lagi, meski saya kira Pendidikan ini memang harus banyak terima kritik, kita anggap bagian dari terapi, yang bila kita akomodasi dan itu positif, kita dapat perbaiki sesuai keinginan bersama, karena Pendidikan ini amanat konstitusi, bukan visi partai, tetapi visi negara sesuai UUD,” tutupnya.

Sutrisno

The post Fikri Faqih: Tunda Pembahasan RUU Sisdiknas appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua Komisi X-DPR-RI, Dr H Abdul Fikri Faqih MM menyampaikan, secara kelembagaan pariwisata di daerah cukup karena dibawah ada pada dinas yang judulnya pariwisata tapi kalau ekonomi kreatif di daerah tidak mesti. Seperti di Kabupaten Tegal namanya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Sedangkan ditempat lain ada Kebudayaan dan Pariwisata. Sementara ekonomi kreatifnya tidak ikut serta. Hal tersebut secara kelembagaan perlu ada penataan dan pembenahan dari pusat.

Mudah-mudahan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak seperti sekarang dengan lokasi anggarannya hanya 3,7 Triliun. Anggaran tersebut untuk menyentuh kebawah sampai kapan juga susah. Mestinya ada peningkatan anggaran sehingga manfaatnya bisa menyentuh ke daerah.

“Hal itu kalau kita sepakat apabila Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana yang disampaikan Presiden akan menjadi backbond atau tulang punggung ekonomi Indonesia,” kata Abdul Fikri Faqih Rabu (27/4/2022).

Komitmen dari pemerintah pusat untuk mealokasikan anggaran agar akses jalan-jalan yang menuju destiwisata akan dibangun tetapi, realisasinya kata Fikri perlu dikawal bersama. Baik jalan yang mau ke obyek wisata Guci, Bendungan Cacaban maupun jalan mau ke destinasi wisata lainnya yang ada di Kabupaten Tegal.

Untuk beberapa tempat yang nantinya akan menjadi destinasi wisata harus disiapkan. Baik persiapan infrastruktur fisik maupun SDM.

Fikri berharap untuk persiapan bukan hanya menggelar pelatihan atau Bimbingan Teknis (Bimtek) saja tapi, harus terus ada tindaklanjutnya. “Sehingga pada 2022 menuju 2023 pemulihan dan 20024 kita akan melesat,” pungkasnya.

Nino Moebi

The post Sektor Pariwisata Butuh Peningkatan Anggaran appeared first on SuaraBaru.id.

“Mendesak untuk penyelesaian mengacu pada komitmen yang lalu bahwa semua honorer menjadi ASN baik PNS maupun PPPK,” kata Fikri saat interupsi pada rapat paripurna DPR RI yang digelar Selasa (15/3/2022).

Anggota DPR asal Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah IX itu memaparkan alasan kenapa permasalahan tenaga honorer harus segera dicarikan titik temunya. Jumlah honorer pada periode lalu, 2014-2019 mencapai 438 ribu orang, 157 ribu di antaranya guru. “Namun, baru 37 ribu guru yang diterima menjadi PPPK pada tahap pertama, itu pun sebagian diketahui sudah wafat atau masuk usia pensiun ketika menerima SK pengangkatan,” ujarnya.

Kemudian dalam rekrutmen 1 juta PPPK dalam 2 tahun terakhir, diketahui ada 925.637 pelamar dan yang lulus serta mendapat formasi ada 293.860 orang. “Hingga Tahun 2022 ada 193.954 guru yang lulus, namun belum mendapatkan formasinya,” kata dia.

Fikri menyayangkan bahwa diketahui beberapa daerah menerbitkan edaran untuk tidak membuka lagi formasi PPPK. “Terakhir ada beberapa daerah yang mengumumkan penghentian formasi PPPK, karena tidak yakin pembiayaan atas PPPK dijamin oleh APBN,” ucapnya.

Dia menambahkan, kendati kementerian terkait sudah menjamin bahwa sepenuhnya anggaran PPPK akan ditanggung APBN, namun tidak semua daerah percaya. “Karena itu, melalui forum paripurna ini, kami mendesak perlunya ada rapat gabungan lagi untuk mengumpulkan beberapa kementerian untuk menuntaskan komitmen awal, yakni semua honorer menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK,” tegasnya.

Atas interupsi itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin jalannya sidang paripurna menanggapi, akan melanjutkan proses tersebut melalui rapat gabungan. “Jadi, prosesnya akan kita perpanjang dengan membuat rapat gabungan,” kata Sufmi.

Sebelumnya, rapat gabungan antara lintas kementerian dan komisi-komisi di DPR RI membahas solusi bagi tenaga honorer digelar pada 2018 silam dan menghasilkan keputusan penting. Opsi yang diberikan bagi tenaga honorer adalah mengikuti seleksi CPNS, mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan berhak atas upah setara UMP atau UMK.

Nino Moebi

The post Fikri Desak Rapat Gabungan Akhiri Masalah Tenaga Honorer appeared first on SuaraBaru.id.

“Hari ini dilaksanakan work shop pendidikan dan sosialisasi kurikulum pemulihan pembelajaran dimasa pandemi Covid-19. Kurikulum merdeka memang ini semua dalam proses penyempurnaan, tetapi kita tidak boleh berhenti karena pandemi sudah jalan begini,” kata Abdul Fikri kepada wartawan.

Ada beberapa opsi bagi yang masih suka kurikulum 13 maka tetap. Kemudian ada kurikulum darurat karena penyederhanaan dan sekarang kurikulum merdeka.

Jadi kata Fikri, kurikulum darurat atau kemudian ada perkembangan sedikit yakni kurikulum prototipe dan sekarang kurikulum merdeka. Semua bisa dilakukan artinya, ga bisa rigit harus dipaksakan tapi ada tawaran terkahir dari Kemendikbud yakni kurikulum merdeka.

Judulnya Merdeka. Memang ada beberapa aspirasi karena ini pemulihan. Intinya memang memberikan kemerdekaan kepada pemangku kepentingan pendidikan untuk menjalankan pendidikan sesuai dengan kondisi masing-masing karena sebelumnya sudah ada kurikulum.

Pendekatan kurikulum holistik dan sesuai kondisi lokal masing-masing. Fikri mencontohkan, Kota Tegal karena khas ya harus disesuaikan dengan kondisi kota. Juga menyesuaikan ketika di pandemi level 1, 2, 3 atau 4 maka pemangku kepentingan pendidikan harus bisa menyesuaikan.

Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes juga seperti itu. Sekarang ini mestinya berekspresi. “Kemarin ada kekisruhan seolah-olah kedaerahan tidak konten konten lokal tindak mendapatkan porsi. Makanya kita membawa dari Badan Bahasa dengan semangat utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing,” ungkap Fikri.

Hal itu agar ke depan tidak asal lagi mengecilkan bahasa daerah dalam pendidikan. Karena sudah ada 11 bahasa daerah tidak ada penuturnya. Jangan sampai Tegal dan sekitarnya anak-anak sudah tidak kenal lagi dengan bahas Tegal.

Kebersamaan itu penting. Pemerintah Daerah itu harus juga memperhatikan prioritas. Pendidikan ini kan urusan wajib yang disentralisasikan secara konkuren, harusnya konsentrasi. Jadi Perguruan tinggi urusan pusat. SMA, SMK, pendidikan dan layanan khusus di provinsi. SMP, SD, TK Paud di urusan Kabupaten/Kota.

“Jadi kalau ada problematika apa itu Covid-19 untuk segera melakukan koordinasi yang kemudian apakah berhenti atau terus belajar atau kemudian dikasih fasilitas supaya jalan,” ujarnya.

Karena Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menurut Fikri kelemahannya pendidikan karakter susah dilakukan. Kemudian praktek seperti SMK, ga bisa kemudian semua menunggu dari Jakarta. Apa lagi kalau kemudian sudah konkuren Jakarta akan kosentrasi di perguruan tinggi karena Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyerahkannya itu ke pusat. SMA/SMK Provinsi dan Paud sampai SMP Kabupaten/Kota. Makanya jangan saling lempar.

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Riset dan Teknologi, Hafidz Muksin S.Sos M.Si menambahkan, kebijakan kurikulum merdeka yang diluncurkan oleh Mendikbud episode 15 dilanjutkan dengan kebijakan episode 17 yakni revitalisasi bahasa daerah. “Ini menjadi penting karena dari 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia ada beberapa yang terancam punah,” kata Hafidz.

Ditegaskan, kalau dalam proses pembelajaran dicoba agar di kelas-kelas awal itu masih menggunakan pengantar bahasa ibu (daerah). Ini sudah dikuatkan dari hasil kajian di NTT. Bahwa pembelajaran di kelas awal (kelas 1 dan 2 SD) dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu, itu meningkatkan nilai dan meningkatkan kemudahan siswa untuk bisa menangkap baik itu literasi maupun numerasi.

“Kemampuan literasi anak-anak kita jauh dibawah negara-negara tetangga kita. Dengan kurikulum merdeka kita harapkan kebijakan, pemanfaatan buku-buku untuk mendorong anak bisa membaca itu bisa kita tingkatkan,” ujar Hafidz.

Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BKSAP) Kemendikbudristek Drs Zulfikri Anas M.Ed menyampaikan, untuk teknis tergantung kesiapan dari kesatuan pendidikan. Jadi bertahap, memahami terlebihdahulu dan mungkin sebagian dulu dengan memakai kurikulum yang lama selanjutnya belajar lagi dan menggunakan perangkat-perangkat yang sudah disiapkan.

Tahap terkahir yakni menyiapkan dan menyusun sendiri serta memberikan kewenangan kepada sekolah/satuan pendidikan untuk dapat memakai kurikulum yang cocok dengan situasi dan yang sesuai dengan kebutuhan murid. “Jadi Kurikulum merdeka ini lebih memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik supaya mereka bisa tumbuh berkembang sesuai potensi,” Zulfikri.

Sosialisasi Kurikulum merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk penyampaian kebijakan kurikulum kepada seluruh ekosistem pendidikan dan pemerintah daerah agar dapat diimplementasikan dengan baik.

Sebelumnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim telah meluncurkan Kurikulum Merdeka. Sebelumnya, Kurikulum Merdeka dikenal sebagai Kurikulum Prototipe.

Kurikulum Merdeka sudah mulai digunakan mulai tahun ajaran 2022/2023 di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Kurikulum Merdeka adalah Merdeka Belajar. Konsep ini, dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing.

Nino Moebi

The post Fikri Faqih Sosialisasikan Kurikulum Pemulihan Pembelajaran pada Masa Pandemi appeared first on SuaraBaru.id.