”Tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus segera diakhiri, melalui proses yang terukur dan didukung semua pihak yang terkait,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/6/2023).

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, terjadi 22 kasus kekerasan seksual dengan korban 202 peserta didik, di seluruh satuan pendidikan sepanjang Januari-Mei 2023. Bila dirata-rata, telah terjadi satu kasus kekerasan seksual setiap pekan.

BACA JUGA: Polres Jepara Peduli Pariwisata, Kapolres : Jaga Kebersihan dan Keamanan Obyek

Kasus-kasus itu 50 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (KemendikbudRistek), lalu 36,36 persen terjadi pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Sisanya, terjadi di lembaga-lembaga informal.

Menurut Lestari, untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, sangat dibutuhkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, pada ekosistem pendidikan.

Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, dunia pendidikan di Tanah Air saat ini dihadapkan pada tiga persoalan besar, yaitu terkait perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

BACA JUGA: MilkLife Soccer Challenge 2023 Juga Tantang Pesepakbola Putri Kudus Pamer Skill

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini mendorong, agar sejumlah aturan pencegahan tindak kekerasan seksual di setiap institusi pendidikan, benar-benar dipahami para pengelolanya, agar bisa diimplementasikan dengan benar.

Selain itu, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, para guru terlatih hasil pendidikan pada program anti perundungan berbasis sekolah (Program Roots), yang merupakan program kerja sama Kemendikbud Ristek dan UNICEF, harus segera berperan aktif konsisten membagikan ilmunya, kepada para tenaga pengajar dan peserta didik.

Apalagi, ujar Rerie, program itu telah menghasilkan 13.800 guru yang dilatih sebagai fasilitator, dan 43.400 siswa agen perubahan, dengan keterjangkauan bimbingan teknis di 7.400 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

BACA JUGA: Wali Kota Semarang Janjikan Bonus bagi Atlet Berprestasi di POPDA

Rerie menegaskan, seluruh pihak terkait harus menempatkan upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, menjadi salah satu fokus dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

”Tujuannya, agar sistem pendidikan Nasional yang kita terapkan, mampu menghasilkan generasi yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter kuat, sesuai amanat konstitusi,” tegas Lestari.

Riyan

The post Tiga Persoalan Besar di Dunia Pendidikan Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

”Perangkat hukumnya sudah ada, meski kebijakan pendukungnya terus dilengkapi. Para pemangku kebijakan harus meningkatkan kepedulian pada upaya pencegahan perlindungan peserta didik, dari ancaman tindak kekerasan seksual,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/5/2023).

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) merilis, adanya catatan kekerasan seksual di satuan pendidikan sepanjang Januari-April 2023. Tercatat ada 15 kasus kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan, baik di sekolah umum maupun sekolah yang berbasis agama.

BACA JUGA: MPII Jawa Tengah Prihatin dan Kutuk Penembakan di Majelis Ulama Indonesia

Menurut Lestari, tantangan itu harus dijawab dengan penguatan political will para pemangku kepentingan, dalam menjalankan sejumlah kebijakan.

Kesiapan para aparat hukum dalam menerapkan sejumlah aturan hukum terkait tindak kekerasan seksual, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, harus benar-benar dipastikan.

Apalagi, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dengan lahirnya UU No 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, akan membuat masyarakat semakin terbuka, dalam merespon berbagai dugaan kasus kekerasan seksual di masyarakat.

BACA JUGA: Solo Jadi Seri Pembuka Trial Game Dirt 2023

Jangan sampai, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap sejumlah dugaan kasus tindak kekerasan seksual ini, tidak mampu direspon dengan baik oleh para aparat penegak hukum.

”Kami berharap, berbagai dugaan tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dapat segera diatasi dengan langkah yang tepat oleh para pemangku kepentingan. Sehingga akan tercipta masa depan generasi penerus bangsa yang lebih baik,” tegas Rerie.

Riyan

The post Pentingnya Instrumen Hukum Guna Tekan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan appeared first on SuaraBaru.id.

”Catatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di mana pun, baik di satuan pendidikan, di rumah atau di tempat umum, harus segera direspon dengan tindakan nyata. Ini harus dilakukan, untuk mencegah aksi kekerasan seksual lainnya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/1/2023).

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaporkan, sebanyak 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah diproses hukum, sepanjang 2022. Kasus terbanyak di satuan pendidikan yang berlatar belakang agama.

BACA JUGA: MTT Jateng-DIY Gelar Layanan Kesehatan dan Bantu Paket Hygiene Kit untuk Penyintas Banjir

Dari kasus itu, tercatat 117 korban anak-anak, dengan rincian 16 anak laki-laki dan 101 anak perempuan, dengan pelaku berjumlah 19 orang.

Menurut Lestari, ancaman kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan harus menjadi perhatian semua pihak, untuk kemudian diambil langkah-langkah nyata guna mengatasinya.

”Lembaga pendidikan merupakan tempat tunas-tunas bangsa disemai, untuk kemudian diharapkan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, berkarakter dan tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” ujar Rerie sapaan akrab Lestari.

BACA JUGA: Ingin Raih Juara Umum, Panitia Porsema XII Kab. Jepara Lakukan Monev TC

Sehingga, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, harus mampu memastikan para pengelola lembaga pendidikan menyelenggarakan prosesnya sesuai dengan kebijakan dan norma yang berlaku.

Di sisi lain, jelas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, langkah-langkah pengawasan terhadap jalannya proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan, harus dilakukan secara konsisten dan terukur. Ini agar bila terjadi penyimpangan dalam proses pembelajaran, dapat segera diperbaiki dan tidak menimbulkan korban.

Rerie sangat berharap, satuan pendidikan mampu menghadirkan perlindungan dan rasa aman kepada semua anak, seperti diamanatkan Pasal 54 UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud No 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

BACA JUGA: Indonesia Waspada, Sepertiga Negara di Dunia Terancam Resesi

Selain itu, Rerie juga mendorong Kementerian Agama yang membawahi lembaga pendidikan, dapat menerbitkan peraturan setingkat menteri, yang mampu memastikan adanya sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, berlatar belakang agama.

”Tentu saja sejumlah peraturan itu juga harus disosialisasikan, agar para pengelola lembaga pendidikan dan masyarakat, memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lembaga pendidikan,” tegas Rerie.

Riyan

The post Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Harus Direspon dengan Tindakan Nyata appeared first on SuaraBaru.id.