Dalam agenda itu, Evita Nursanty menandatangani dan melakukan penyerahan Set Gamelan Bali, yang menjadi bagian dari pengembangan akulturasi budaya di destinasi wisata itu.

Kunjungan Evita Nursanty ke Candi Joglo Semar Purwodadi, tidak hanya untuk meninjau perkembangan destinasi wisata budaya itu, tetapi juga melihat secara langsung pemanfaatan Set Gamelan Bali yang diterima dari Pemerintah Provinsi Bali.

Selain menghadiri penandatanganan serah terima Set Gamelan Bali, Evita Nursanty juga menyaksikan pertunjukan tari dan wayang orang, yang menjadi daya tarik utama Candi Joglo Semar Purwodadi, dalam mengembangkan wisata berbasis budaya.

BACA JUGA: Sambut Tahun Baru Islam, Banom NU Bawu Meriahkan Malam 1 Muharram dengan Pawai Obor

Dalam kesempatan itu, Evita menyaksikan penampilan para pemain wayang orang binaan pengelola wisata yang tampil menghibur, dan mendapat respons positif dari para pengunjung.

Suasana semakin cair, ketika salah satu pemeran Gatotkaca menyampaikan keluhan mengenai kostum yang digunakan saat pentas.

Dengan gaya santai dan diselingi humor, pemain itu mengungkapkan, sebagian kostum sudah tidak nyaman digunakan, karena ukuran yang tidak sesuai.

Ucapan itu langsung disambut gelak tawa para penonton, termasuk Evita yang tampak menikmati suasana pertunjukan.

Keluhan itu mencerminkan kondisi nyata para seniman, yang selama ini aktif menghidupkan panggung kesenian di kawasan wisata ini.

Evita sendiri mengaku terkesan dengan perkembangan Candi Joglo Semar Purwodadi, yang berada di Dusun Sukorejo, Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

BACA JUGA: Solidaritas dan Profesionalisme: Catatan Strategis Konkerkab I PGRI Jepara Masa Bakti XXIII

Menurutnya, setiap kunjungan selalu menghadirkan inovasi baru yang memperkuat identitas wisata budaya di kawasan itu. “Saya sudah berulang kali datang ke sini, dan selalu ada yang baru. Ada wayang orang, tarian khas Bali, dan berbagai kesenian yang menjadi ciri khas tempat ini,” ujar Evita.

Dia menilai, konsep pengembangan wisata yang menggabungkan unsur budaya Jawa dan Bali ini, merupakan langkah positif yang patut terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Evita menyebut, keberadaan gamelan Bali menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat identitas akulturasi budaya yang sedang dibangun di kawasan wisata ini.

Dia berharap, pengembangan sarana budaya tidak berhenti pada gamelan Bali saja. Ke depan, keberadaan satu set gamelan Jawa juga dinilai penting untuk melengkapi konsep perpaduan budaya yang diusung.

“Sudah ada bantuan gamelan Bali. Selanjutnya perlu dipikirkan bagaimana menghadirkan gamelan Jawa, sehingga kolaborasi budaya Jawa dan Bali di sini semakin lengkap,” katanya.

BACA JUGA: Kontingen Berjuluk ‘Garuda Emas’ Siap Berlaga Pada Porprov Jateng 2026

Selain menyoroti pengembangan kawasan wisata, Evita juga mendukung rencana pembentukan desa wisata yang lebih terintegrasi di Desa Krangganharjo. Salah satu konsep yang dinilai potensial yakni, pengembangan akses masuk kawasan wisata dengan mengadopsi inspirasi dari Desa Panglipuran di Kabupaten Bangli, Bali.

Menurut Evita, keberhasilan Desa Panglipuran menunjukkan, kekuatan budaya lokal mampu menjadi daya tarik wisata unggulan, tanpa harus bergantung pada potensi alam semata.

Dia menilai, pendekatan serupa dapat diterapkan di Desa Krangganharjo, dengan menonjolkan karakter budaya masyarakat setempat sebagai daya tarik utama wisatawan.

Lebih lanjut disampaikan juga, keberadaan Set Gamelan Bali di Candi Joglo Semar Purwodadi, dapat menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara.

Hal itu juga sebagai aset penting, yang mampu menghadirkan ruang belajar seni, sekaligus memperkuat hubungan budaya Jawa dan Bali bagi generasi mendatang.

BACA JUGA: Women’s Soccer Trilogy 2026 Digelar di Kudus, Siapkan Talenta Sepak Bola Putri Menuju Timnas Indonesia

Sementara itu, Pengelola Candi Joglo Semar Purwodadi, Muhadi, mengaku bersyukur atas apresiasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Bali, melalui bantuan satu set gamelan Bali.

Menurutnya, bantuan itu menjadi momentum penting dalam memperkuat konsep akulturasi budaya, yang selama ini dikembangkan di kawasan wisata ini.

Muhadi mengungkapkan, bantuan itu merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan pengelola bersama masyarakat setempat.

Dia juga menilai, konsep pengembangan desa wisata yang terinspirasi dari Desa Panglipuran ini, memiliki peluang besar untuk diterapkan di Desa Krangganharjo.

Dukungan yang disampaikan Evita Nursanty ini, juga menjadi dorongan penting agar bisa berkembang sebagai pusat pelestarian budaya dan destinasi wisata berkelanjutan di Jawa Tengah.

Tya Widya

The post Lagi! Evita Nursanty Datangi Candi Joglo Semar Purwodadi, Dukung Konsep Akulturasi Budaya Jawa Bali Lewat Gamelan appeared first on SuaraBaru.id.

Logistik yang disalurkan berupa paket makanan siap saji, tenda, kasur, selimut, hingga family kit untuk mendukung penanganan bencana di Jawa Tengah.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, mengatakan, perlunya penguatan kesiapsiagaan, serta pengarusutamaan semangat tangguh bencana di tengah masyarakat.

“Kebencanaan ini sudah seperti kejadian tahunan. Seharusnya masyarakat dan pemerintah sudah sangat paham dan siap. Maka semangat tangguh bencana harus terus digaungkan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyerahkan  satu unit mobil rescue (penyelamat) senilai Rp695 juta kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah. Ini juga untuk menunjang operasional penanggulangan bencana.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin,  Jawa Tengah memiliki tingkat risiko bencana kategori sedang dengan sedikitnya 14 potensi ancaman bencana. Di antaranya terkait hidrologi, geologi, maupun non-alam. Kondisi tersebut membuat Jawa Tengah kerap disebut sebagai ‘mal kebencanaan’.

Untuk itu, kata Taj Yasin, Pemprov Jateng dalam tiga tahun terakhir terus menaikkan anggaran penanggulangan kebencanaan.

“Dari Rp18,4 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp19 miliar pada 2025, dan tahun 2026 mencapai Rp20,4 miliar.,” ucap pria asal Kabupaten Rembang itu.

Meskipun demikian, Taj Yasin menilai anggaran tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Dia mencontohkan, penanganan longsor di satu titik di Kabupaten Kudus saja membutuhkan anggaran hingga Rp10 miliar.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Jepara serta wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan yang memerlukan biaya besar untuk pemulihan infrastruktur.

Sebagai informasi, BPBD Provinsi Jawa Tengah mencatat, pada periode 1–18 Januari 2026 telah terjadi sedikitnya 30 kejadian bencana. Rinciannya, 16 kejadian banjir, enam tanah longsor, dan satu kejadian kebakaran. (*)

Diaz A Abidin

The post Jawa Tengah Terima Rp1,9 M Logistik Kebencanaan dan 1 Unit Mobil Rescue appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam kegiatan Sosialisasi Program Bangga Kencana, yang digelar di Balai Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Senin (20/10/2025).

Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama DPR RI Komisi IX, BKKBN Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan.

BACA JUGA: Semarang Perbanyak Even Seni di Tahun Depan untuk Dorong Perekonomian

Dalam keterangannya, Edy Wuryanto memberikan apresiasinya kepada masyarakat yang hadir, serta menekankan pentingnya perencanaan keluarga untuk menciptakan generasi unggul.

”Melalui program BKKBN, kita belajar bersama tentang pentingnya perencanaan keluarga. Keluarga yang sehat dan bahagia, menjadi fondasi bangsa yang kuat,” ujar Edy di hadapan peserta.

Dijelaskan juga, Komisi IX DPR RI, tidak hanya bermitra dengan BKKBN, tetapi juga dengan delapan kementerian dan lembaga lainnya, untuk memperkuat sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial.

BACA JUGA: Selvi Novita Jadi Interpreter Resmi di International Education Forum

Salah satu program yang menjadi sorotan, yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang telah berjalan di seluruhh Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Grobogan.

”Program MBG ini memantau sekitar 130 dapur keluarga di Grobogan, dengan anggaran mencapai Rp 130 triliun. Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi, seperti telur, ayam, dan beras, agar ibu hamil dan anak-anak, mendapatkan asupan bergizi,” jelas dia lagi.

Menurutnya, pemenuhan gizi sejak masa kehamilan, merupakan kunci untuk melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas, dan bebas stunting.

BACA JUGA: Wakil Rektor III Unissula Bimbing Penyusunan Kurikulum di STAI Al Bahjah Cirebon

Selanjutnya, Iwan Dwi Antoro, KKB Ahli Muda dari BKKBN Jateng menyampaikan, keluarga ideal bukan hanya soal jumlah anak, tetapi juga kualitas kehidupan keluarga.

”Keluarga ideal merupakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Melalui program Bangga Kencana, BKKBN ingin memastikan setiap keluarga di Indonesia bahagia, sehat, dan sejahtera,” ungkapnya.

Iwan menambahkan, perencanaan keluarga bukan berarti membatasi kelahiran semata, melainkan mengatur jarak dan kesiapan fisik serta mental pasangan suami istri, agar setiap anak yang lahir mendapat perhatian dan gizi yang cukup.

BACA JUGA: Jaga Lahan Pangan, Pemprov Jateng dan BPN Siapkan 240 Sertifikasi LP2B

Sementara itu, Kepala DP3AKB Grobogan, Indartiningsih menegaskan, upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak dini, bahkan sebelum kehamilan. Dia menjelaskan, peran penting Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang tersebar di setiap desa.

”TPK bertugas mendampingi calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga muda. Mereka memantau kesehatan, asupan gizi, hingga kesiapan mental dan fisik, agar anak yang dilahirkan tidak mengalami stunting,” jelasnya.

Indartiningsih juga mengingatkan, pentingnya menjaga jarak kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi yang sesuai. Selain itu, menghindari 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak) melahirkan.

BACA JUGA: Peringati HUT ke-61 Partai Golkar, Mohammad Saleh : Momentum Introspeksi Sekaligus Wujud Syukur

”Jangan lupa, selama tumbuh kembang anak, rajinlah datang ke Posyandu. Di sana ada TPK dan bidan, yang siap membantu memantau kesehatan anak,” tambahnya.

Acara sosialisasi ini berlangsung meriah dan interaktif. Para peserta antusias mengikuti materi yang disampaikan, ditambah dengan pembagian hadiah dan doorprize menarik dari panitia.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya program Keluarga Berencana (KB), sebagai bagian dari upaya Nasional mewujudkan keluarga sejahtera, dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Grobogan.

”Mari kita rencanakan keluarga dengan baik. Karena keluarga berencana bukan hanya tentang jumlah anak, tetapi tentang masa depan yang lebih baik,” tukas Edy Wuryanto.

Tya Widya

The post Edy Wuryanto Dorong Keluarga Berencana Jadi Pilar Keluarga Sejahtera appeared first on SuaraBaru.id.

Mereka mengunjungi berbagai lembaga pemerintahan dan perusahaan, termasuk DPR RI, Kemenham RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Konstitusi (MK), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam kesempatan ini, mahasiswa Ilmu Hukum juga ikut mendalami praktik pemberantasan korupsi di KPK.

Salah satu mahasiswa dari Ilmu Hukum, Adrian Bagas Wisbagyono mengatakan, kunjungan di lembaga negara bertujuan agar memahami struktur kerjanya. Sekaligus melihat langsung, bagaimana birokrasi dijalankan.

BACA JUGA: Pemprov Jateng Pastikan Penerbitan SLHS Tanpa Kompromi Keamanan Pangan

”Dari masing-masing lembaga, saya bisa belajar tentang tugas pokok dan fungsi, pembagian wewenang, hingga bagaimana mereka merespons masukan dan kritik dari masyarakat. Ilmu ini sangat relevan dengan mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, serta Hukum Acara Perdata dan Pidana,” kata dia.

Sementara mahasiswa Ilmu Komunikasi diajak melihat, bagaimana inovasi komunikasi digital terintegrasi dalam strategi bisnis di Otto Digital, dan PT Sampoerna Strategic.

Mereka berkesempatan berinteraksi langsung dengan komunikasi korporat di PT Bright Minds Komunikasi Indonesia, guna memahami pentingnya kreativitas dan strategi dalam membangun citra perusahaan.

BACA JUGA: Bupati Ajak Warga Jaga Kebersihan Alun-alun Kebumen

Dosen Pendamping Lapangan (DPL), Samantha Claudia Luhukay MIKom menjelaskan, kegiatan ini menjadi upaya pihaknya, dalam memperluas wawasan mahasiswa tentang berbagai aspek dunia kerja.

”KKL bertujuan untuk menambahkan minat dan daya tarik mahasiswa untuk lebih dekat dengan dunia kerja. Hal ini agar, mereka bisa menentukan industri yang sesuai dengan potensinya masing-masing,” tandasnya.

Riyan

The post KKL Mahasiswa SCU Tumbuhkan Minat dan Daya Tarik pada Dunia Kerja appeared first on SuaraBaru.id.

Kali ini, kegiatan dengan membagi-bagikan paket beras 5 kg dan sembako itu, dilakukan di Kantor DPW PAN Jateng, Jalan Mukharom no 7, Kedungmundu, Kota Semarang, Jumat (12/9/2025).

Ratusan driver Ojek Online (Ojol), anak-anak panti asuhan, dan warga sekitar Kantor DPW PAN Jateng, masing-masing menerima satu paket bantuan. Hadir dalam kegiatan itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Wahyudin Noor Aly, Anggota DPRD Provinsi Jateng Sofwan Sumadi, Zaky Sarudin Prihatindan, Amin Makhsun dan Perwakilan DPRD PAN Kabupaten/Kota.

BACA JUGA: Setelah Bertemu Bupati, Ojek Online Wonosobo Sampaikan 9 Pokok Pikiran ke DPRD

Menurut Sunarmin, sejumlah pengurus DPW PAN Jateng juga hadir dalam kegiatan sosial ini. Aksi yang diinisiasi DPW PAN Jateng ini, menjadi inspirasi dan spirit kepedulian keluarga besar PAN, untuk berbagi dengan masyarakat melalui kegiatan Jumat Berkah.

”Untuk kegiatan Jumat Berkah berikutnya, akan diteruskan DPRD Kabupaten/Kota se-Jateng. mereka akan terus menggalang silaturahmi dengan semua lapisan masyarakat, menjaring aspirasi, agar tidak ada jarak,” kata dia, yang ditemui sejumlah awak media usai acara.

Sementara itu, Wahyudin Noor Aly menambahkan, kegiatan Jumat Berkah itu bukan kali ini saja dilakukan DPW PAN. Disampaikan juga olehnya, aksi sosial ini sudah dilakukan lama, namun memang tanpa ekspose.

BACA JUGA: Jawa Tengah Tertinggi Penyaluran KUR, Bank Jateng Perkuat Kredit Alsintan dan Industri Padat Karya

”Kami melakukan aksi sosial ini, sebagai bentuk kepedulian pada sesama yang membutuhkan. Jadi bukan kali ini saja kami melakukan Jumat Berkah, sudah lama kami memprogramkan bantuan untuk sesama,” imbuhnya

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Media DPW PAN Jateng, Wahidin Hasan menyebutkan, kegiatan Jumat Berkah menjadi momen strategis bagi pengurus PAN, baik yang ada di DPR RI, DPRD Provinsi hingga Kabupaten.

”Hal ini penting dilakukan, untuk terus menggalang kebersamaan dengan semua lapisan masyarakat. Jumat Berkah bisa ditradisikan, di tengah krisis ekonomi dan fluktuasi harga sembako, dan sulitnya akses lapangan kerja,” tukasnya.

Riyan

The post Jumat Berkah Kantor DPW PAN Jateng Sasar Warga Sekitar dan Ojol appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo Subianto yang secara de jure memiliki masa jabatan lima Tahun, namun secara de facto Presiden RI ini bisa tak dapat pengakuan masyarakat, jika tidak menegakkan keadilan dan mematuhi hukum. Jadi Presiden harus mendengar aspirasi masyarakat, dan melaksanakan tuntutan rakyat 17+8.

Juru Bicara KAPI, Nasrul Saftiar Dongoran mengingatkan Presiden Prabowo, untuk menegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh, sebagaimana kalimat fiat justitia ruat caelum.

BACA JUGA: Januari hingga Agustus 2025, Satu Juta Pelanggan KA di Daop 4 Manfaatkan Fasilitas Face Recognition

”Presiden Prabowo Subianto harus menegakkan keadilan, bukan memerintahkan tindakan tegas yang ditafsirkan Kapolri, dengan perintah tembak di tempat kepada peserta unjuk rasa, dan penangkapan sewenang-wenang hingga kriminalisasi,” kata dia dalam keterangan tertulisnya Selasa (9/9/2025).

Disampaikan juga, KAPI menuntut Presiden dan DPR RI, guna melakukan rekonsiliasi Nasional dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Presiden dan DPR harus membebaskan seluruh demonstran dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi baik secara langsung maupun online, yang ditangkap sewenang-wenang bahkan ditetapkan tersangka sejak 25-31 Agustus 2025.

2. Presiden dan DPR untuk secara langsung meminta maaf kepada rakyat yang menjadi korban kekerasan dari tindakan represif anggota Polri, serta menanggung biaya pengobatan, ganti kerugian dan pemulihan kepada keluarga yang menjadi korban luka-luka, hingga meninggal dunia.

3. KAPI mengutuk keras Presiden atas tindakan Polri, yang menolak Advokat untuk melakukan pendampingan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban salah tangkap, represif dan tindakan sewenang-wenang.

4. Polri tidak berhak berbicara atas nama hukum dalam penangkapan 3.195 massa aksi, yang terdiri dari dewasa dan anak-anak dibawah umur, karena sejak awal Polri telah melanggar prosedur penangkapan dalam KUHAP, pelanggaran Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak, dan dugaan keras penyiksaan dalam proses pemeriksaan di kepolisian yang melanggar UU nomor 5 Tahun 1998, tentang Konvensi Menentang Penyiksaan.

5. Presiden segera memberhentikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebagai bentuk tanggung jawab, akibat gagal melindungi rakyat dan menjamin perlindungan hukum yang adil. Selain itu juga, memastikan tidak ada lagi penghalangan Advokat untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang ditangkap sewenang-wenang di kepolisian.

Riyan

The post Presiden Harus Bebaskan Massa Aksi Demonstrasi yang Ditahan appeared first on SuaraBaru.id.

Fokus utama reses kali ini yakni, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan kelembagaan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Dialog yang berlangsung secara terbuka dan hangat itu, menjadi ajang penyampaian berbagai harapan serta tantangan nyata yang dihadapi masyarakat desa, terutama dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, yang kini menjadi mandatori penggunaan Dana Desa.

BACA JUGA: 13 Bus Angkut Ratusan Penumpang Tertahan di Stasiun Tegal

Para kepala desa menyoroti pentingnya peran pemerintah pusat dalam mendukung infrastruktur dasar yang menjadi penopang utama ketahanan pangan.

Salah satu isu krusial itu adalah, akses jalan pertanian yang memadai. Karena selama ini seringkali menjadi penghambat distribusi hasil tani, dan berdampak pada tingginya biaya produksi.

”Kami siap melaksanakan program ketahanan pangan sesuai mandat Dana Desa, tapi pemerintah harus tahu kondisi lapangan. Jalan ke sawah rusak, biaya angkut jadi mahal, dan petani yang harus menanggung,” ujar salah satu kepala desa dalam diskusi.

BACA JUGA: TPS di Desa Tahunan Resmi Ditutup, Warga Kebingungan akan Buang Sampah ke Mana

Menanggapi hal itu, Goyud dalam keterangan tertulisnya menegaskan komitmen, untuk menyampaikan langsung aspirasi itu pada pemerintah pusat. Dia menyebut, penguatan ketahanan pangan merupakan prioritas Nasional, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Goyud juga menekankan, keberhasilan program ini bergantung pada penguatan kelembagaan desa, dan keterlibatan aktif masyarakat.

”Ketahanan pangan bukan hanya soal panen. Ini soal kemandirian desa, soal bagaimana masyarakat diberdayakan sebagai pelaku utama ekonomi pangan. Itu semangat Koperasi Merah Putih, dari desa, oleh desa, untuk desa,” tegas Goyud.

BACA JUGA: Kwartir Cabang Grobogan Ajak Pembina Pramuka Bangun Karakter dan Nasionalisme Lewat Lomba

Menurutnya, koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi desa, dan motor penggerak distribusi hasil pertanian. Oleh karena itu, kelembagaan seperti koperasi harus diperkuat, bukan hanya secara administratif, tetapi juga melalui dukungan pelatihan, modal, dan infrastruktur.

Goyud menambahkan, tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan, harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak kepada desa. Dia mendorong, agar program strategis pemerintah pusat benar-benar dikawal agar tepat sasaran, dan mampu menciptakan desa yang mandiri secara ekonomi dan pangan.

”Reses bukan sekadar serap aspirasi, tapi membangun koneksi dan memastikan suara rakyat sampai ke ruang pengambilan keputusan,” pungkasnya.

Kunjungan Goyud kali ini menjadi pengingat, penguatan desa adalah fondasi bagi ketahanan Nasional. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan desa, menjadi kunci Indonesia mampu menghadapi tantangan masa depan, dengan pijakan yang kuat dari akar rumput.

Riyan

The post Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pelaku Utama Ekonomi Pangan appeared first on SuaraBaru.id.

Kehadiran wastra bahkan mendorong kebangkitan sektor UMKM, yang menjadikannya sebagai produk bernilai ekonomi tinggi. Samuel Wattimena sendiri menilai, kualitas bahan, warna alam, dan kemampuan menarasikan identitas produk, akan menjadi kunci daya jual produk wastra di era digital saat ini.

”Kita tahu, wastra sudah menjadi bagian dari kehidupan dan kebanggaan masyarakat. Ketika nilai-nilai identitas itu ditunggangi nilai ekonomi, maka kualitas dan upaya pengenalan atau narasi akan jadi penentu daya jual di era digital,” kata Samuel, saat jadi bintang tamu dalam program siaran Jendela Negeri, yang dipandu Sheira Theresia dan Sammy Bastian, di Studio TVRI Jakarta, Rabu (16/7/2025).

BACA JUGA: Operasi Patuh Candi 2025 di Grobogan, Sat Lantas Gelar Ramp Check & Penindakan Pelanggar Kasat Mata

Perancang busana kenamaan itu mengakui, pada masa lalu, wastra adalah sarana komunikasi untuk menghadirkan kebudayaan suatu daerah. Tetapi 50 tahun terakhir, sudah jadi potensi ekonomi.

Samuel yang pada siaran TV Nasional itu mengenakan paduan busana endek (kain tradisional Bali) dengan selempang tenun Timor, menjelaskan, ketika wastra dijadikan potensi ekonomi, maka yang harus diperhatikan adalah quality dan narasi.

Pada kesempatan itu, mantan Stafsus Kementerian Koperasi dan UKM itu juga menggambarkan, tren wastra dengan chemical colour yang lebih menyala, tergeser oleh wastra dengan warna alam.

BACA JUGA: Bupati Kudus dan Istri Dikukuhkan sebagai Ayah dan Bunda GenRe, Komitmen Wujudkan Remaja Sehat dan Berdaya Saing

”Pasar mancanegara lebih memilih produk yang environment friendly atau ramah lingkungan, saat membeli produk dari negara lain. Wastra yang ramah lingkungan, lebih disukai dan tahan lama, karena sudah melalui proses yang panjang,” terangnya.

Samuel yang juga Legislator DPR RI dari Dapil Jawa Tengah I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Kota Salatiga) itu merasa gembira, karena generasi muda begitu euforia dengan berbagai wastra Nusantara. Menurutnya, karena mereka telah menjadi bagian dari masyarakat dunia.

Riyan

The post Wastra Nusantara Jadi Sarana Komunikasi Hadirnya Sebuah Kebudayaan appeared first on SuaraBaru.id.

”Alhamdulillah, PP IPHI sudah dua kali dilibatkan dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI, membahas revisi Undang-undang Haji,” kata Erman didampingi Sekjen H Bambang Irianto, usai mengikuti kegiatan Halaqah Ulama dengan tema ‘Urun Rembug Revisi Undang-Undang Haji’, di Ballroom Masjid Raya Baiturrahman, Semarang, baru-baru ini.

Menurut Erman Suparno, yang juga mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) di era Presiden KH Abdurrahman Wahid mengatakan, persoalan haji sangat multikompleks.

BACA JUGA: 1.256 Mahasiswa USM Laksanakan KKN dan Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat

”Persoalan di tiap-tiap tahun berganti-ganti dan berubah-ubah. Tahun ini diatasi, tahun depan muncul persoalan yang baru lagi. Karena itu, pemerintah butuh masukan dan saran partisipasi aktif dari masyarakat,” kata dia dalam acara itu.

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah, Drs KH Muhyiddin MAg menjelaskan, Halaqah Ulama yang digelar itu merupakan kerja sama MUI Provinsi Jateng dengan PW IPHI Jateng, dan diikuti pengurus MUI Kabupaten/Kota se-Jateng, Pengurus PD IPHI Kabupaten/Kota se-Jateng, dan Pengurus MUI-IPHI Jateng.

Adapun narasumber terdiri dari Ketua Umum PP IPHI H Erman Suparno, Ketua Umum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi, Kepala Kanwil Kemenag Jateng Dr H Saiful Mujab MA, Ketua PW IPHI Jateng Prof Dr KH Imam Taufiq MAg.

BACA JUGA: Babinsa Bantu Petani Membangun Talud Pengaman Saluran Irigasi

Selain itu hadir pula, Ketua DPW FK KBIHU Jateng Dr (HC) KH Shodiq Hamzah dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jateng Prof Dr H Ahmad Rofiq MA. Sebagai moderator Dr H Andi Purwono (Dosen FISIP Unwahas Semarang).

Di kesempatan yang sama, Prof Ahmad Rofiq menyampaikan rasa syukurnya, karena pelaksanaan haji tahun ini, dia bersama-sama jamaah haji KBIH Ashodiqiyyah Semarang, bisa merasakan jalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina. ”Alhamdulillah semuanya sehat dan selamat,” ungkapnya.

Diterangkan dia, berbagai persoalan haji yang muncul, salah satunya dari keterlambatan penetapan BPIH oleh Komisi VIII DPR-RI. Disebutkan dia, mepetnya waktu pelunasan pada 25 April 2025, padahal jamaah calon haji sudah harus masuk ke asrama pada 1 Mei 2025, jadi salah satu penyebab munculnya persoalan haji.

BACA JUGA: Aparat Gabungan Amankan Pengesahan Massal Warga Baru Pesilat

Dampak ikutannya, kemungkinan ketidaksinkronan antara pra-manifes, manifes penerbangan, dan manifes yang diterima syarikah, yang konon ada delapan syarikah.

”Selain itu, banyaknya syarikah yang belum tersistem, dan berdampak pada banyak kasus terpisahnya jamaah antara suami dan istri, jamaah lansia dengan pendampingnya, dan antara petugas dengan jamaah yang seharusnya dilayaninya. Kasus-kasus ini relatif banyak, di atas 1.300 kasus,” papar Guru Besar UIN Walisongo Semarang itu.

Pada kesempatan itu dia mengusulkan, agar penetapan BPIH dilakukan lebih awal, sehingga jamaah calon haji bisa segera melunasinya. Siskohat pun dapat jeda waktu cukup longgar, untuk pengurusan dan penerbitan visa jamaah calon haji.

BACA JUGA: Kemenag Kota Semarang Berbagi Kebahagiaan dengan Yatim Piatu dan Difabel

”Pengurusan jamaah oleh syarikah, idealnya berbasis kloter dan zona embarkasi. Sebisa mungkin, jamaah calon haji satu kloter ditempatkan dalam satu hotel. Cerita jamaah satu kloter ditempatkan di 13 hotel, tentu sangat memprihatinkan. Menyulitkan bagi petugas, jamaah susah berkoordinasi, dan bagi petugas PPIH, juga pasti sangat merepotkan,” jelas dia lagi.

Di bagian lain, Dr Ahmad Darodji menyatakan, multisyarikah yang diberlakukan saat ini, diharapkan berbasis pada database manifes jamaah calon haji, melalui penyamaan dan integrasi database jamaah antar-Kemenag, penerbangan dan syarikah.

”Satu syarikah sebaiknya hanya melayani satu zona wilayah, dan berbasis embarkasi atau daerah,” saran dia.

BACA JUGA: Sebanyak 60 Keluarga Menerima Bantuan Dana Revitalisasi Rutilahu

Sedangkan Dr Saiful Mujab menyebutkan, tantangan dan solusi petugas haji Indonesia antara lain, keragaman tingkat pemahaman agama dan pendidikan jamaah. Para petugas haji harus menggunakan metode penyampaian yang sederhana, dan mudah dipahami.

”Kondisi fisik jamaah calon haji yang tidak seragam, seperti lansia dan jamaah dengan kebutuhan khusus. Dinamika dan situasi lapangan, seperti cuaca ekstrem atau kepadatan di
lokasi ibadah, juga harus mendapat perhatian khusus, untuk jamaah yang memerlukan bantuan tambahan,” tukas dia.

Riyan

The post Sumbang Saran Terkait Persoalan Haji Dibahas dalam Kegiatan ‘Halaqah Ulama’ appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satu upaya yang harus segera dilakukan yakni, mengasah pengetahuan tentang produk atau Product Knowledge. Dengan begitu, pelaku memahami secara mendalam produk yang dihasilkan, mulai dari fitur, manfaat, cara penggunaan, harga, dan nilai tambah yang ditawarkan, sampai klasifikasi siapa konsumen yang disasar.

Hal itu seperti yang disampaikannya, saat mengadakan acara Serap Aspirasi Masyarakat Reses Masa Sidang III, di Aula Kantor Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Sabtu (14/6/2025).

BACA JUGA: Rupiah Borobudur Playon 2025 Resmi Diluncurkan, Pemprov Jateng Tumbuhkan Ekonomi Lewat Sport Tourism

Dalam acara yang dihadiri sekitar seratusan pelaku UMKM itu di antaranya, Sekcam Mijen Suhartini, Ketua UMKM Kecamatan Mijen Siska Rana Sumarsidi Putri, dan anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Trifena Weyatin Soehendro.

Mantan Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak itu menyatakan, pelaku UMKM harus bisa melakukan standardisasi kualitas produk.

”Pelaku UMKM harus juga mengenal populasi dan daya serap masyarakat yang bakal disasar. Baik itu lingkungan RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan,” ujar anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 1 (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Kota Salatiga) ini.

BACA JUGA: Cinderella FBS UKSW: Magis di Panggung, Seruan untuk Kesetaraan dan Perubahan

Pada acara itu, Samuel juga mendatangkan Ketua Katapreneur Kota Semarang, Fandi Nugroho, yang sudah malang melintang di dunia bisnis. Fandi di acara itu berbagi pengalaman dalam mendampingi UMKM.

Sementara itu, Sekcam Mijen Suhartini memberikan apresiasinya di kegiatan serap aspirasi Samuel Wattimena, yang ingin memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM di wilayahnya. Harapannya, mereka terbuka wawasannya sehingga usahanya lebih maju dan berkembang.

Sedangkan Ketua UMKM Mijen, Siska Rana Sumarsidi mengungkapkan, saat ini ada sekitar 1.500 UMKM dari 14 kelurahan di wilayah Kecamatan Mijen. Dia ingin melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM makin optimistis menghadapi segala tantangan.

BACA JUGA: Pengamanan Skala Besar, Melibatkan Prajurit TNI dan Satpol PP

Kegiatan serap aspirasi ini diakhiri dengan menyaksikan sejumlah stan UMKM yang melakukan pameran. Selain berkeliling menyaksikan pameran, Samuel juga memborong sejumlah produk, dan langsung memberikan masukan serta saran.

Sejumlah pelaku UMKM yang ikut dalam pameran itu di antaranya, Bantal Ecobrick, T-Shirt Selos (Semarang Polos), Krupuk Gender Darwati, Sambal Bintor’s, Nasi Kebuli Corobika Bu Yatini, Lumpia Bu Pipik, Risol Mayo dan Roti Sisir Desi Wahyuni.

Sedlain itu ada pula Donat Kentang dan Pie Susu Nining, Nasi Kuning dan Kering Tempe Endang Setyorahayu, Kerajinan Lukis Wayang dan Kipas Mbah Lukas, serta Syrup Bawang Lanang Ayu.

Riyan

The post Sisi Pemasaran Jadi Kendala Utama Pelaku UMKM appeared first on SuaraBaru.id.