blank
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin,  menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid, di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis, 23 Januari 2025. (Dok: Humas Jateng)

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah) menerima logistik kebencanaan senilai Rp1.946.096.600. Dana ini disalurkan oleh rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid, di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis, 23 Januari 2025.

Logistik yang disalurkan berupa paket makanan siap saji, tenda, kasur, selimut, hingga family kit untuk mendukung penanganan bencana di Jawa Tengah.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, mengatakan, perlunya penguatan kesiapsiagaan, serta pengarusutamaan semangat tangguh bencana di tengah masyarakat.

“Kebencanaan ini sudah seperti kejadian tahunan. Seharusnya masyarakat dan pemerintah sudah sangat paham dan siap. Maka semangat tangguh bencana harus terus digaungkan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyerahkan  satu unit mobil rescue (penyelamat) senilai Rp695 juta kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah. Ini juga untuk menunjang operasional penanggulangan bencana.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin,  Jawa Tengah memiliki tingkat risiko bencana kategori sedang dengan sedikitnya 14 potensi ancaman bencana. Di antaranya terkait hidrologi, geologi, maupun non-alam. Kondisi tersebut membuat Jawa Tengah kerap disebut sebagai ‘mal kebencanaan’.

Untuk itu, kata Taj Yasin, Pemprov Jateng dalam tiga tahun terakhir terus menaikkan anggaran penanggulangan kebencanaan.

“Dari Rp18,4 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp19 miliar pada 2025, dan tahun 2026 mencapai Rp20,4 miliar.,” ucap pria asal Kabupaten Rembang itu.

Meskipun demikian, Taj Yasin menilai anggaran tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Dia mencontohkan, penanganan longsor di satu titik di Kabupaten Kudus saja membutuhkan anggaran hingga Rp10 miliar.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Jepara serta wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan yang memerlukan biaya besar untuk pemulihan infrastruktur.

Sebagai informasi, BPBD Provinsi Jawa Tengah mencatat, pada periode 1–18 Januari 2026 telah terjadi sedikitnya 30 kejadian bencana. Rinciannya, 16 kejadian banjir, enam tanah longsor, dan satu kejadian kebakaran. (*)

Diaz A Abidin