Remisi ini merupakan bentuk penghargaan negara atas perilaku baik dan partisipasi aktif warga binaan dalam program pembinaan selama masa pidana.

Remisi khusus Waisak hanya diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak tercatat dalam pelanggaran disiplin (Register F), serta memiliki putusan hukum tetap.

Dari total 62 penerima, seluruhnya merupakan narapidana dewasa. Tidak ada anak binaan yang menerima remisi pada tahun ini. Besaran remisi bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 2 bulan, tergantung pada lama masa pidana yang telah dijalani.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan tercatat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan penerima remisi terbanyak, yakni sebanyak 16 orang. Sementara dari sisi jenis tindak pidana, sebanyak 55 narapidana merupakan kasus narkotika, dan 7 lainnya merupakan tindak pidana umum.

Kakanwil Ditjenpas Jateng, Mardi Santoso menyatakan, remisi adalah bentuk nyata perhatian negara terhadap proses pemasyarakatan. “Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Waisak ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan penghargaan atas komitmen dan perubahan positif narapidana dalam mengikuti pembinaan,” terang Mardi.

Pemberian remisi ini diharapkan mampu mendukung proses integrasi sosial para narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman, sebagai bagian dari pendekatan pemasyarakatan yang berfokus pada pembinaan dan pemulihan.

“Diharapkan remisi ini menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, dan siap kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat,” harap Mardi.

Ning S

The post 62 Narapidana Buddha di Jateng Terima Remisi Khusus Waisak appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kunjungannya, mereka melakukan identifikasi dalam penyelenggaraan program deradikalisasi bagi narapidana teroris (napiter) di Lapas Semarang, Kamis (29/2/2024).

Pada kesempatan ini, Penanggung Jawab Bidang Pendidikan Non-Formal Ditjenpas, Yeni Setiawati melakukan pendampingan kegiatan program deradikalisasi bersama tim BNPT.

BACA JUGA: Lapas Semarang Teken PKS, Wujudkan Warga Binaan yang Produktif

“Identifikasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pembinaan dan kondisi psikologi dari narapidana teroris. Diharapkan mereka menyadari kesalahannya dan kembali pada ideologi pancasila, sehingga hak-haknya bisa diberikan,” ujar Yeni.

Sementara Kalapas Semarang, Usman Madjid menyampaikan pentingnya kegiatan identifikasi terhadap narapidana terorisme.

“Kegiatan identifikasi ini merupakan salah satu bentuk program konseling psikologi yang membutuhkan kerja sama antarlembaga atau kementerian dalam pembinaan napiter,” kata Usman.

BACA JUGA: Lapas Pasir Putih Jalin Kerja Sama BNPT, Upaya Deradikalisasi dan Pembinaan Napiter

Usman mengatakan, dengan upaya pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, peningkatan sumber daya manusia wali atau pamong napiter melalui pelatihan, dan peningkatan intensitas pembinaan kepribadian (kajian agama) diharapkan bisa merangkul para napiter untuk kembali mengabdi serta berikrar setia NKRI.

Sementara identifikasi dilakukan terhadap seorang narapidana terorisme berinisial MAR yang merupakan mantan jaringan kelompok Jamaah Anshorut Daulah (JAD) yang divonis pidana lima tahun penjara.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan silaturahmi bersama lima narapiter lainnya. Mereka antara lain, SAG, S, TU, AAA, dan AYW.

Ning S

The post Ditjenpas Bersama BNPT Identifikasi Napiter Lapas Semarang, Kalapas: Program Konseling Psikolog appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Inn Pandanaran ini diikuti oleh Kabapas Semarang dan PK Bapas Semarang yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan modul.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto menyampaikan terima kasih kepada YPP karena telah memberikan atensi yang kuat dalam memberikan salah satu tugas fungsi Pemasyarakatan, yakni dalam hal bimbingan lanjutan.

“Pada Pemasyarakatan ada fungsi yang harus dilakukan seperti pembinaan, pelayanan, pengamatan, pengamanan, hingga pembimbingan. Saya berharap kegiatan seperti ini bukan hanya pada pembimbingan lanjutan tapi juga ada fungsi pra ajudikasi dan pasca ajudikasi,” ungkap Tejo, Senin (26/2/2024).

Menurutnya, untuk membimbing narapidana teroris membutuhkan pembinaan secara ekstra. Diperlukan sinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemasyaraktan l.

“Kita tidak bisa melaksanakan tugas fungsi sendiri. Dalam kasus narapidana teroris, masyarakat lingkungan tempat tinggal berpengaruh, begitu pula ada kelompoknya yang mempengaruhi. Dengan bantuan YPP, kita bisa mengubah narapidana teroris yang radikal menjadi soft,” kata Tejo.

Ia berharap, dengan adanya modul ini dapat memberikan perubahan bukan hanya kepatuhan semu, tapi dapat mengubah karakter seseorang. Selain itu juga menjadi salah satu tolok ukur dalam membantu pembimbingan lanjutan CBC.

Sebelumnya, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan Pujo Harinto mengungkapkan, Implementasi Modul Bimbingan Lanjut untuk Klien Kasus terorisme dengan konsep CBC sudah berjalan dalam kurun waktu sekitar 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut sudah dilaksanakan 6 capaian indikator yang sudah disepekati sebagai pijakan keberhasilan bimbingan lanjut.

Dalam praktiknya, monev akan melihat apa saja yang telah dilakukan oleh peserta yang sudah mendapatkan pelatihan bimbingan lanjut untuk klien kasus terorisme dengan konsep CBC.

Selain itu, monev juga diharapkan sebagai bahan baku evaluasi baik dari sisi konsep, teknis dan realitas di lapangan.

Diketahui, model pembinaan narapidana berbasis masyarakat Community-Based Correction (CBC) adalah salah satu model pembinaan yang dapat dilakukan sebagai alternatif baru mengenai pembimbingan dan pemasyarakatan para narapidana, dalam hal ini khususnya untuk klien kasus terorisme.

Hadir mengikuti kegiatan monev antara lain Direktur Eksekutif YPP, Kepala Bapas Kelas I Semarang, Pejabat Struktural Bapas Kelas I Semarang, serta JFT PK Bapas Kelas I Semarang.

Ning S

The post Ditjenpas-Kemenkumham Jateng Gelar Monev Implementasi Modul Bimbingan Lanjut, Klien Kasus Terorisme appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan Direktur Jenderal (Dirjen) HAM, Dhahana Putra ini dalam rangka pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Semarang yang berorientasi pada pelayanan humanis.

Didampingi Kalapas Semarang, Tri Saptono Sambudji dan para Kepala UPT Karesidenan Semarang, Dhahana meninjau pembinaan kemandirian di Lapas Semarang yang telah resmi menjadi LPK Bina Mandiri L’Pane.

“Alhamdulillah selama ini seluruh kegiatan pembinaan kemandirian berjalan baik, semoga bisa menjadi ladang amal kita sebagai petugas pemasyarakatan,” ujar Tri Saptono.

Dalam kesempatan ini Dhahana bersama tim meninjau berbagai unit kerja yang ada di LPK Bina Mandiri Lapas Semarang. “Setelah berkeliling di beberapa unit, saya melihat warga binaan disini sangat produktif dan menghasilkan banyak karya, seperti kaligrafi, batik tulis, boneka, dan lainnya,” kata Dhahana.

Dhahana berharap dengan adanya kegiatan kemandirian, warga binaan setelah bebas nanti menjadi insan yang lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya, maupun keluarga.

Kepala Bidang Kegiatan Kerja, Susi Andriany menyebut, dengan dibentuk dan diresmikannya LPK Bina Mandiri sebagai lembaga pelatihan kerja diharapkan warga binaan nantinya bisa membuka usaha sendiri dari bekal keterampilan yang mereka peroleh dari pembinaan kemandirian di Lapas Semarang.

“Ini adalah bentuk upaya Lapas Semarang dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi warga binaan, agar kelak setelah mereka bebas, mampu membuka usaha sendiri dari bekal keterampilan yang mereka peroleh di Lapas,” jelasnya.

Salah satu warga binaan kasus bom Bali, Abdul Ghoni merasa bersyukur bisa mendapatkan pembinaan kemandirian di Lapas Semarang.

“Dulu saya tidak bisa membuat kaligrafi. Namun setelah di sini saya dilatih oleh instruktur maupun pekerja senior. Mereka dengan sabar membimbing dan membagikan ilmu dan pengalamannya, hingga saya bisa membuat seni kaligrafi ini,” ucap Abdul Ghoni.

Menurutnya, bukan hanya seni kaligrafi, tapi juga tokoh-tokoh terkenal maupun pewayangan. “Salah satu karya saya adalah tokoh wayang kresna yang dibuat untuk cinderamata dari Lapas Kelas I Semarang untuk Dirjen HAM,” ujarnya.

Ning S

The post Layanan WBP Humanis, Dirjen HAM Sambangi Lapas Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan dari tim Diklat PKP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) tersebut dalam rangka studi banding yang diikuti oleh 11 orang.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Semarang, Tri Saptono Sambudji menyatakan, pihaknya membuka pintu seluas-luasnya bagi peserta Diklat PKP untuk belajar dan berbagi pengetahuan.

“Kegiatan kemandirian kerja ini merupakan bentuk kepedulian dan tugas kami sebagai lembaga pemasyarakatan untuk membina orang yang bermasalah terhadap hukum, untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik,” ujar Tri Saptono, Jumat (22/9/2023).

Ia menyebut, pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Semarang selama ini berjalan dengan baik. “Ini adalah bentuk kepedulian dan menjunjung tinggi nilai humanisme dalam melakukan pembinaan, karena itulah sebenarnya tugas kita sebagai petugas pemasyarakatan,” tuturnya.

Didampingi Kepala Bidang Kegiatan Kerja, Susi Andriany bersama para Pejabat Struktural Lapas, Pemimpin tim Diklat PKP Ditjenpas, Margaretha yang juga Widyaiswara Madya pada kesempatan tersebut melihat langsung kegiatan kemandirian di kegiatan kerja Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bina Mandiri L’Pane Lapas Kelas I Semarang.

Diketahui, Widyaiswara Madya adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan, dalam pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada instansi pemerintah.

Mereka tampak takjub dengan banyaknya unit kerja yang ada di bidang kegiatan kerja Lapas Kelas I Semarang, yang sekarang sudah resmi menjadi LPK Bina Mandiri L’Pane.

Tim Diklat sangat antusias melihat berbagai unit kerja yang ada, mulai dari taman, kaligrafi, perikanan, batik tulis, penjahitan, bakery, tahu isi, hingga ke galeri Giatja.

Tim Diklat juga sempat melakukan komunikasi dengan warga binaan terkait motivasi, kesan, dan dari mana mereka belajar terkait dengan unit kerja yang ditekuni, hingga menghasilkan produk berkualitas.

“Dulu saya memang tidak mempunyai basic membuat batik tulis seperti sekarang, namun dengan adanya kegiatan pelatihan dari bidang kegiatan kerja dengan instruktur yang sabar saat mengajar, akhirnya saya dan teman teman disini mampu menghasilkan karya seperti sekarang. Saya sangat senang dapat mengikuti kegiatan kemandirian di kegiatan kerja,” ucap Ikhsan, salah satu warga binaan yang bekerja di unit batik.

Sementara itu Margaretha menyampaikan kekagumannya terhadap hasil karya warga binaan yang mempunyai kualitas serta nilai jualnya yang mampu bersaing dengan karya-karya serupa di luar sana.

“Setelah saya berkeliling di berbagai unit, sampai galeri saya sangat kagum dan puas dengan kreatifitas warga binaa Lapas Kelas I Semarang. Dan saat masuk ke unit bakery, saya ditawari salah satu produk dari unit tersebut. Rasanya sangat enak, adonannya pas, tingkat kekeringannya juga pas, dan di dalamnya masih terasa lembut,” ungkap Margaretha.

“Saya juga memasuki galeri kegiatan kerja, dan pandangan saya langsung tertarik dengan salah satu batik yang berada di wood display, saya putuskan untuk membeli batik tersebut,” imbuhnya.

Ning S

The post Ikuti Kegiatan Kerja di Lapas Semarang, Tim Diklat PKP Ditjenpas Dapat Ilmu Baru appeared first on SuaraBaru.id.

Sinergitas dikukuhkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Pol Drs. Kenedy, dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Reynhard SP Silitonga, di kantor BNN Cawang, Jakarta Timur.

Kerja sama tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika ini dibuat sebagai pedoman bersama dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

Tujuan peningkatan koordinasi dan kerja sama serta terjaminnya kepastian hukum terhadap para tersangka kejahatan narkotika ini untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan.

Deputi Pemberantasan BNN Kenedy mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah strategis yang dapat didayagunakan dalam mengoptimalkan program-program P4GN.

“BNN menggandeng Ditjen Pas sebagai salah satu mitra untuk mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui upaya P4GN”, ujar Kenedy, Selasa (27/9/2022).

Dikatakan, berlandaskan perjanjian kerja sama ini Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham akan bersinergi dalam lingkup kerja sama, yaitu pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, publikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan operasi bersama di UPT Pemasyarakatan.

“Ada juga dukungan sarana dan prasarana, dukungan terhadap penyidikan dan penyelidikan tindak pidana narkotika, peminjaman dan pengembalian narapidana, pengawasan bersama UPT Pemasyarakatan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta pengelolaan cabang Rumah Tahanan yang ada di lingkungan BNN RI,” terangnya.

Dengan cakupan ruang lingkup kerja sama yang luas tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham berharap kerja sama ini bisa membawa efek yang positif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, serta pemberantasan narkotika di Indonesia.

“Semoga program kerja sama yang termuat dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, dan tindak lanjutnya dapat berjalan dengan baik dan mampu mewujudkan maksud dan tujuannya masing-masing yang akan berimplikasi positif terhadap pelaksanaan program pemasyarakatan bagi warga binaan dan tahanan,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post BNN RI Bersama Ditjen Pas Perkuat Sinergitas P4GN appeared first on SuaraBaru.id.