Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin. Ia hadir didampingi Kepala Bidang AHU, Deni Kristiawan, serta Analis Hukum Muda, Widya Pratiwi Asmara.

Tjasdirin menyampaikan, keberadaan Perseroan Perorangan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong formalitas usaha bagi pelaku UMKM. Menurutnya, kemudahan pendirian badan hukum ini diharapkan mampu memperluas akses pelaku usaha terhadap berbagai peluang ekonomi.

“Perseroan Perorangan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat memiliki badan hukum secara mudah, cepat, dan terjangkau. Dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha juga memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan mengakses pembiayaan,” ujar Tjasdirin.

Ia juga memaparkan tren pendirian Perseroan Perorangan di Jawa Tengah yang menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 5.186 pendirian Perseroan Perorangan di wilayah Jawa Tengah, sementara pada periode Januari hingga Februari 2026 telah tercatat sebanyak 871 pendirian.

Sementara itu, Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal AHU, Andi Taletting Langi menekankan, Perseroan Perorangan merupakan salah satu inovasi regulasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh status badan hukum.

“Perseroan Perorangan hadir sebagai solusi agar pelaku usaha mikro dan kecil dapat memiliki badan hukum tanpa prosedur yang rumit. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan usaha secara lebih profesional sekaligus memperoleh perlindungan hukum,” jelas Andi.

Ia menambahkan, secara nasional jumlah Perseroan Perorangan terus mengalami peningkatan. Hingga Februari 2026 tercatat sebanyak 308.680 Perseroan Perorangan telah terdaftar di Indonesia, dengan 23.283 diantaranya berasal dari Jawa Tengah. Namun demikian, tingkat kepatuhan pelaporan keuangan masih perlu ditingkatkan.

Melalui rapat koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan jumlah Perseroan Perorangan sekaligus meningkatkan kualitas pelaku usaha mikro dan kecil di daerah.

Dengan dukungan tersebut, Perseroan Perorangan diharapkan tidak hanya menjadi sarana legalitas usaha, tetapi juga menjadi fondasi bagi pelaku UMKM untuk tumbuh lebih kuat dan berdaya saing dalam perekonomian nasional.

Ning S

The post Dorong Peningkatan Perseroan Perorangan, Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Rakor Bersama Ditjen AHU appeared first on SuaraBaru.id.

Acara ini menjadi ruang strategis untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman, serta sinergi para pemangku tugas PPNS dan penyedia layanan daktiloskopi di lingkungan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yang diwakili Widya Pratiwi Asmara, Analis Hukum Ahli Muda menekankan pentingnya kredibilitas dan legalitas PPNS sebagai garda terdepan penegakan hukum.

“Penguatan kapasitas PPNS dan optimalisasi layanan daktiloskopi bukan hanya bentuk peningkatan profesionalisme, tetapi juga wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan kepastian hukum yang berkualitas,” ujar Widya.

Materi pertama disampaikan oleh Willianto, Pranata Komputer Ahli Muda, yang menguraikan secara komprehensif mengenai Penguatan Legalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ia menampilkan data mengenai Jumlah PPNS Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah per Wilayah pada Aplikasi PPNS Ditjen AHU, kemudian memaparkan Perbandingan Dasar Hukum Pelaksanaan Layanan PPNS sebagai landasan penting dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

Ia juga menyinggung penerapan PNBP pada penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagai bagian dari standardisasi layanan berbasis regulasi dan akuntabilitas. “Legalitas dan tertib administrasi PPNS adalah pondasi yang memastikan setiap langkah penyidikan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Willianto.

Materi kedua disampaikan oleh Mersinda, Analis Hukum Ahli Muda, yang mengangkat tema Penguatan Layanan Jasa Hukum di Bidang Daktiloskopi.

Ia menjelaskan tugas dan fungsi Subdirektorat Daktiloskop, memperkenalkan berbagai bentuk sidik jari, serta membahas layanan jasa hukum yang terkait dengan daktiloskopi, yang berperan penting dalam proses identifikasi dan pembuktian perkara.

“Layanan daktiloskopi adalah instrumen vital dalam pembuktian modern. Ketepatan identifikasi menjadi penentu kualitas penegakan hukum,” jelasnya.

Dengan penyelenggaraan kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jateng berharap kemampuan dan pemahaman peserta semakin meningkat, sehingga layanan PPNS dan daktiloskopi dapat berjalan semakin profesional.

Ning S

The post Kemenkum Jateng – Ditjen AHU Gelar Penguatan Legalitas PPNS dan Layanan Jasa Hukum Bidang Daktiloskopi appeared first on SuaraBaru.id.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan, Kemenkumham akan mengambil alih beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh INI.

Penegasan ini disampaikannya pada acara Working Dinner kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Jabatan Notaris, Pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode Tahun 2024-2027 dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2022 – 2025 yang berlangsung di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali, Selasa (17/9/2024).

“Karena kekosongan kepengurusan INI, pemerintah berinisiatif mengambil alih kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh organisasi,” ujar Cahyo.

“Tujuannya, agar kegiatan-kegiatan, fungsi-fungsi dan tanggung jawab-tanggung jawab kita dapat tetap dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban kita tetap dapat dilaksanakan, terlepas dari kemelut yang ada dalam tubuh INI,” sambungnya.

Salah satu yang akan dilakukan oleh Kemenkumham adalah melaksanakan uji kompetensi bagi calon notaris. Dimana ini ujian ini diproyeksikan sebagai pengganti Ujian Kode Etik Notaris yang seharusnya dilakukan oleh INI.

Rencananya, Ujian Kompetensi Notaris akan dilaksanakan dengan menggandeng seluruh Kanwil Kemenkumham Jateng di seluruh Indonesia.

Menyikapi hal ini, Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang hadir pada acara tersebut menyampaikan dukungannya.

Tejo mengatakan, pihaknya sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal AHU yang merupakan bagian dari Kemenkumham akan berperan aktif merealisasikan rencana itu.

“Tentu kami akan menunggu arahan lebih lanjut dari Direktorat Jenderal AHU. Namun, yang pasti kami sepenuhnya mendukung rencana tersebut. Terlebih rencana ini sangat bermanfaat bagi calon-calon notaris. Rencana ini menjadi solusi bagi mereka untuk dapat mewujudkan impian menjadi seorang notaris. Dan yang paling penting, ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Kakanwil mengatakan, pihak akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Ditjen AHU terkait rencana tersebut.

Dalam kegiatan, Kakanwil didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara dan calon anggota MPWN dari wilayah Jawa Tengah.

Ning S

The post Ditjen AHU Bakal Gelar Uji Kompetensi Notaris, Kemenkumham Jateng Beri Dukungan Penuh appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan tersebut dalam rangka melakukan penelitian dan survei narapidana asing, terkait transfer narapidana antarnegara atau Transfer of Sentenced Person (TSP).

Mereka diantaranya Ditjen AHU, Ditjen Pemasyarakatan, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Selama pelaksanaan kegiatan mereka didampingi oleh jajaran pejabat struktural.

Menurut Kepala Lapas Semarang, Usman Madjid, kegiatan penelitian ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menjalani pidana di Indonesia dalam hubungannya dengan implementasi TSP yang sebelumnya dilakukan di Lapas Kelas I Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian TSP kepada WNA yang menjalani pemidanaan yaitu menggunakan metode kuesioner dan wawancara.

“Penelitian ini difokuskan pada WNA yang menjalani pemidanaan di Lapas. Kami dengan senang hati membantu memfasilitasi kegiatan ini untuk mengidentifikasi permasalahan dalam melengkapi penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang (RUU) TSP,” jelas Usman.

Dikatakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam, guna memperkuat substansi Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang (RUU) TSP yang sedang disusun.

Total ada 10 narapidana asing yang menjadi sampel di Lapas Kelas I Semarang. Mayoritas narapidana asing yang menjadi obyek penelitian adalah yang memiliki masa pidana panjang, mulai vonis pidana belasan tahun, pidana seumur hidup, hingga pidana mati.

Usman berharap penelitian ini dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat dan komprehensif, sehingga bisa menjadi dasar yang kuat untuk menyusun RUU TSP.

Ning S

The post Lapas Semarang Terima Kunjungan Ditjen AHU, Guna Penelitian dan Survei TSP appeared first on SuaraBaru.id.

Untuk lebih mendekatkan layanan khususnya terkait legalisasi dan apostille, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah bersama Direktorat Jenderal AHU menggelar rapat persiapan desentralisasi layanan legalisasi yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil, Jumat (26/5/2023).

Koordinator Jaminan Fidusia dan Hukum Perdata Umum Ditjen AHU, Endah Widyaningsih menyampaikan, Ditjen AHU terus meniingkatkan inovasi layanan masyarakat melalui desentralisasi layanan legalisasi.

“Desentralisasi layanan yang dimaksud adalah berupa penyediaan alat cetak stiker legalisasi dokumen di Kanwil setempat. Program ini memberi kemudahan kepada masyarakat untuk pengurusan layanan legalisasi lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan,” ujar Endah.

Untuk mengaktivasi layanan ini, ia meminta Kantor Wilayah untuk mempersiapkan sumber daya manusia hingga infrastruktur yang diperlukan.

Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkumham Jateng, Widya Pratiwi Asmara menyatakan kesiapannya dalam mendukung layanan Legalisasi dan Apostille.

“Kanwil Kemenkumham Jateng sangat mengapresiasi dan sanggup untuk memberikan layanan ini. Kami akan menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan, mulai dari pegawai pemberi layanan, loket, alat cetak, komputer hingga jaringan internet,” ujar Widya.

Ia berharap terjalin kerja sama yang baik dengan Ditjen AHU, sehingga layanan dapat berjalan dengan maksimal.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng-Ditjen AHU Siapkan Desentralisasi Legalisasi dan Apostille appeared first on SuaraBaru.id.

“Bagi masyarakat yang akan mencari informasi dan konsultasi layanan AHU Online termasuk pelaku UMK yang akan mendaftarkan usahanya berbadan hukum PT Perorangan yuk merapat,” kata Novita selaku Pranata Hukum Pertama Ditjen AHU, di Pelataran Alun-alun Banjarnegara, Jawa tengah, Rabu (22/2/2023) kemarin.

Hadirnya Ditjen AHU di Banjarnegara bukan tanpa alasan. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi memperingati Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara ke-452 serta memeriahkan Banjarnegara Expo dan Festival Produk Lokal 2023.

“Hadirnya Ditjen AHU di tengah masyarakat Kabupaten Banjarnegara merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk selalu memberikan pelayanan publik yang prima dan terbaik,” ujar Novita.

Menurutnya, pameran ini digelar secara nasional dan melibatkan berbagai instansi pusat dan daerah. Rangkaian kegiatan meliputi pameran nasional, produk UMKM & start up, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri & perdagangan, pertanian, bisnis & investasi serta pelayanan publik.

Dengan menghadirkan layanan AHU Online, masyarakat dapat berkonsultasi secara gratis mengenai layanan yang dimiliki Ditjen AHU seperti layanan Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Perkumpulan, Kenotariatan, Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille, dan berbagai layanan lainnya selama kegiatan expo berlangsung.

Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto mengatakan, Banjarnegara memiliki potensi UMK yang sangat besar dan membantu roda perekonomian di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, Banjarnegara juga memiliki potensi wisata alam yang tidak kalah dengan daerah lainnya.

“Kami minta dukungan kepada semua masyarakat agar potensi Banjarnegara dapat dimaksimalkan dengan baik,” kata Tri Harso.

Pelaksanaan expo ini adalah salah satu upaya pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Expo ini adalah sarana untuk mendorong akslerasi pemulihan perekonomian di Kabupaten Banjarnegara,” ucapnya.

Ningsih, salah satu pengunjung stand Ditjen AHU menuturkan, hadirnya layanan AHU di Banjarnegara sangat membantu masyarakat terutama pelaku UMK. Pasalnya, saat ini para pelaku UMK sering kesulitan mendaftarkan usahanya berbadan hukum.

“Sangat membantu kami dalam permohonan badan usaha PT perorangan, karena kami sangat minim informasi terkait pendirian badan usaha,” tutur Ningsih.

Ning Suparningsih

The post Ditjen AHU Buka Layanan Banjarnegara Expo dan Festival Produk Lokal 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dlaksanakan dalam rangka memperingati hari lahir Kabupaten Purworejo ke-192 sekaligus mendukung Gerakan Nasional Berwisata.

Pameran ini digelar secara nasional yang melibatkan berbagai instansi pusat dan daerah. Rangkaian kegiatan meliputi pameran nasional, produk UMKM dan start up, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri dan perdagangan, pertanian, bisnis dan investasi dan pelayanan publik.

Hadirnya Ditjen AHU di tengah masyarakat Kabupaten Purworejo merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk selalu memberikan pelayanan publik yang prima dan terbaik.

Dengan menghadirkan seluruh layanan, masyarakat dapat berkonsultasi secara gratis mengenai layanan yang dimiliki Ditjen AHU, seperti layanan Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Perkumpulan, Kenotariatan, Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille, dan berbagai layanan lainnya selama kegiatan expo berlangsung, yaitu dari tanggal 15-19 Februari 2023 di Kawasan Alun-Alun Purworejo (Pendopo dan Art Center).

Pameran ini bertujuan untuk mendukung program pemulihan Kabupaten Purworejo yang terdampak Covid-19. Ditjen AHU juga mendorong kebangkitan Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memfasilitasi pendaftaran Perseroan Perorangan secara langsung.

Perseroan Perorangan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas turunan dari Undang-uandang Cipta Kerja sebagai inisiasi Ditjen AHU untuk mewujudkan kemudahan berusaha bagi para pelaku UMK dengan memberikan legalitas usaha.

Selama kegiatan expo berlangsung, para pelaku UMK dapat mendaftarkan usahanya agar berbadan hukum Perseroan Perorangan secara langsung dengan mudah, yaitu cukup dengan mendaftarkan pernyataan pendirian secara online melalui laman ptp.ahu.go.id.

Untuk biaya pendaftaran Perseroan Perorangan juga sangat terjangkau, hanya dengan Rp 50.000,00 para pelaku usaha sudah dapat langsung memperoleh sertifikat pendirian serta status badan hukum usahanya.

“Mudahnya pendaftaran Perseroan Perorangan ini diharapkan dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya berbadan hukum, dan memicu semangat para pelaku UMK untuk terus mengembangkan usahanya, sehingga dapat mewujudkan UMK naik kelas,” ujar Galuh Anindita, Staf Humas Ditjen AHU, Rabu (15/2/2023).

Galuh menjelaskan, kehadiran Ditjen AHU juga sebagai bentuk bukti nyata untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat Purworejo dari sektor UMK, dengan melakukan penguatan legalitas badan hukum melalui Perseroan Perorangan yang biayanya dapat dijangkau oleh masyarakat. Selain menguntungkan bagi usaha pemula, UMK juga dapat naik kelas.

“Dengan partisipasi Ditjen AHU dalam Purworejo Expo 2023 yang membawa seluruh layanan, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan Ditjen AHU, khususnya pada pendaftaran Perseroan Perorangan dan konsultasi layanan lainnya yang ada di Ditjen AHU,” terang Galuh.

Kanwil Kemenkumham Jateng melalui Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo hadir memberikan layanan Keimigrasian bagi masyarakat Kabupaten Purworejo secara langsung.

Ada dua layanan yang diberikan pada kesempatan itu, yakni pembuatan paspor baru dan pergantian paspor lama.

Ning Suparningsih

The post Jangan Lewatkan, Ditjen AHU Hadir di Purworejo Expo 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati 100 tahun Eksistensi Daktiloskopi berdasarkan Slstaatsblad 1911 & 1920 yang berlangsung di Gumaya Hotel Semarang.

Daktiloskopi memegang peranan penting dalam pelaksanaan hukum pidana. Terlebih eksistensinya di Indonesia selama lebih dari seabad telah digunakan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, kependudukan, keamanan, pertahanan, keimigrasian, pendidikan, hingga asuransi dan bisnis.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) AHU, Cahyo R. Muzhar, Kemenkumham harus mengembangkan database daktiloskopi sesuai kebutuhan tugas dan fungsi di Kemenkumham maupun Kementerian atau lembaga lain.

“Di Kemenkumham daktiloskopi digunakan pada Ditjen AHU, Pemasyarakatan, dan Imigrasi. Berbagai Kementerian atau lembaga juga mengambil sidik jari seperti Kemendagri, Kepolisian, TNI, dan lainnya,” ungkap Cahyo, Rabu (26/10/2022).

“Penyatuan sentralisasi data sidik jari itu diperlukan antar lembaga yang mengumpulkan sidik jari. Sebagaimana yang diamanatkan Presiden yaitu One Big Data Indonesia. Jika bisa terwujud kita akan menghemat anggaran yang dialokasikan untuk database di tiap Kementerian ataupun lembaga, dan kita harus memastikan bahwa database itu ada di Kemenkumham dan dapat dimanfaatkan oleh kementerian maupun lembaga lainnya,” lanjut Cahyo.

Disampaikan, untuk menganalisa sidik jari merumus dan mengidentifikasi hanya dapat dilakukan oleh tenaga profesional daktiloskopi yang memperoleh pendidikan khusus daktiloskopi, dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Dirinya menyebut, analis sidik jari sampai saat ini hanya terdapat di Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jumlah yang terbatas.

Dirjen AHU juga menyampaikan salah satu rekomendasi hasil dari Bimtek, yaitu adanya pembentukan Jabatan Fungsional Analis Sidik Jari atau pemeriksa dan penguji sidik jari, untuk menunjang tugas fungsi pengumpulan daktiloskopi.

Hadir mengikuti penutupan Bimtek Sekretaris Ditjen AHU, M. Aliamsyah, Direktur Pidana Ditjen AHU, Slamet Prihantara, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin, Pimti Pratama, Kepala UPT se-Kota Semarang, dan peserta Bimtek dari perwakilan 33 Kanwil Kemenkumham.

Ning Suparningsih

The post Ditjen AHU Bersama Kanwil Jateng Gelar Bimtek Penguatan Kelembagaan appeared first on SuaraBaru.id.

Kehadiran Ditjen AHU merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan terbaik melalui konsultasi secara gratis.

Staf Bagian Humas Ditjen AHU, Letianingtyas Wahyudianti menyampaikan, layanan publik yang diberikan antara lain, layanan Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, perkumpulan, notaris, kewarganegaraan, pewarganegaraan, apostille, dan layanan lainnya, selama kegiatan pameran produk unggulan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dalam Festival Kota Lama Semarang yang berlangsung pada 15 hingga 18 September 2022 di Gedung Weeskamer, Semarang.

Diketahui, Festival Kota Lama Semarang
yang dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Wali Kota Semarang ini kembali digelar oleh pemerintah setelah dua tahun tak dilaksanakan secara tatap muka akibat pandemi Covid-19.

Festival Kota Lama ini bertujuan untuk membangkitkan kembali perekonomian Indonesia dengan menghadirkan produk-produk inovatif dan kreatif dari UMKM di Kota Semarang dan Jawa Tengah, guna mendukung dan mempromosikan produk UMKM agar terjadi pergerakan roda ekonomi Indonesia.

Kota lama sebagai ikon budaya Kota Semarang ini sekaligus sebagai pusat aktivitas kunjungan wisata, sehingga memiliki nilai historis terkait dengan kebangkitan ekonomi Jawa Tengah dan Kota Semarang.

“Hadirnya Ditjen AHU ini untuk mendorong kebangkitan Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memfasilitasi pendaftaran Perseroan Perorangan secara langsung,” ujar Letianingtyas kepada awak media, Kamis (15/9/2022).

Menurutnya, Perseroan Perorangan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas turunan dari Undang-undang Cipta Kerja sebagai inisiasi Ditjen AHU, untuk mewujudkan kemudahan usaha bagi para pelaku UMK dengan memberikan legalitas usaha.

“Para pelaku UMK bisa mendaftarkan usahanya agar berbadan hukum Perseroan Perorangan secara langsung dengan mudah, yaitu cukup dengan mendaftarkan pernyataan pendirian secara online melalui laman ptp.ahu.go.id,” ungkapnya.

Untuk biaya pendaftaran Perseroan Perorangan sendiri sangat terjangkau. Hanya dengan Rp. 50.000 para pelaku usaha sudah dapat langsung memperoleh sertifikat pendirian, serta status badan hukum usahanya.

“Mudahnya pendaftaran Perseroan Perorangan ini diharapkan dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya berbadan hukum, dan memicu semangat para pelaku UMK untuk terus mengembangkan usahanya, sehingga dapat mewujudkan UMK naik kelas,” terang Letianingtyas.

Ditjen AHU juga menghadirkan konsultasi layanan apostille yang belum lama ini dirilis secara resmi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, sebagai wujud dari upaya Kemenkumham dalam memudahkan birokrasi dengan mempersingkat alur proses legalisasi dokumen publik.

“Melalui layanan apostille, legalisasi dokumen publik dapat dilakukan hanya dengan satu langkah melalui Kemenkumham selaku competent authority,” tandasnya.

Menurut Letianingtyas, masyarakat juga dapat mengajukan 66 jenis dokumen publik dan bisa langsung digunakan dilebih dari 120 negara pihak konvensi apostille yang kedepannya ada 3 negara yang akan menjadi negara pihak, yakni Arab Saudi, Pakistan dan Senegal, sehingga dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antar negara menjadi lebih cepat.

“Dengan partisipasi Ditjen AHU dalam Festival Kota Lama Semarang 2022 yang membawa seluruh layanan, diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan Ditjen AHU, khususnya pada pendaftaran Perseroan Perorangan dan konsultasi layanan apostille,” pungkas dia.

Ning Suparningsih

The post Warga Semarang Wajib Tahu! Ditjen AHU Hadir Beri Pelayanan Publik dalam Festival Kota Lama appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari lahir Kabupaten Sukoharjo ke-76 dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022.

Hadirnya Ditjen AHU di tengah masyarakat Kabupaten Sukoharjo merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk selalu memberikan pelayanan publik yang prima dan terbaik.

Kepala Subbagian Rumah Tangga, Andri Irwan menyampaikan, dengan menghadirkan seluruh layanan, masyarakat dapat berkonsultasi secara gratis mengenai layanan yang dimiliki Ditjen AHU, seperti layanan Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, perkumpulan, notaris, kewarganegaraan, pewarganegaraan, apostille, dan berbagai layanan lainnya selama kegiatan expo berlangsung, yaitu dari tanggal 22-25 Agustus 2022, di Alun-alun Satyanegara, Sukoharjo.

Dalam pameran yang bertujuan mendukung program pemulihan Kabupaten Sukoharjo yang terdampak Covid-19, Ditjen AHU ikut mendorong kebangkitan Usaha Mikro Kecil (UMK), dengan memfasilitasi pendaftaran Perseroan Perorangan secara langsung.

“Perseroan Perorangan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas turunan dari Undang-undang Cipta Kerja sebagai inisiasi Ditjen AHU untuk mewujudkan kemudahan berusaha bagi para pelaku UMK dengan memberikan legalitas usaha,” ujarnya, Rabu (24/8/2022).

Disampaikan bahwa para pelaku UMK bisa mendaftarkan usahanya agar berbadan hukum Perseroan Perorangan secara langsung dengan mudah, yaitu cukup dengan mendaftarkan pernyataan pendirian secara online melalui laman ptp.ahu.go.id.

Menurut Andri, biaya pendaftaran Perseroan Perorangan juga sangat terjangkau. Hanya dengan Rp 50.000 para pelaku usaha sudah bisa langsung memperoleh sertifikat pendirian, serta status badan hukum usahanya.

“Mudahnya pendaftaran Perseroan Perorangan ini diharapkan dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya berbadan hukum, dan memicu semangat para pelaku UMK, untuk terus mengembangkan usahanya, sehingga dapat mewujudkan UMK naik kelas,” kata Andri.

Selain itu, Ditjen AHU juga menghadirkan konsultasi layanan apostille yang belum lama ini telah dirilis secara resmi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, sebagai wujud dari upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam memudahkan birokrasi, dengan memperpendek alur proses legalisasi dokumen publik.

Melalui layanan apostille, sambung Andri, legalisasi dokumen publik dapat dilakukan hanya dengan satu langkah melalui Kemenkumham selaku competent authority.

Masyarakat juga dapat mengajukan 66 jenis dokumen publik yang dapat langsung digunakan di lebih dari 120 negara pihak konvensi apostille, sehingga bisa mendukung lalu lintas dokumen publik antar negara menjadi lebih cepat.

“Dengan partisipasi Ditjen AHU dalam Sukoharjo Expo 2022 yang membawa seluruh layanan, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan Ditjen AHU, khususnya pada pendaftaran Perseroan Perorangan dan konsultasi layanan apostille,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Ditjen AHU Mudahkan Pelayanan Publik untuk Masyarakat Sukoharjo appeared first on SuaraBaru.id.