Kegiatan tersebut dibuka langsung Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj Balgis Diab didampingi Kepala Dinperinaker, Betty Dahfiani Dahlan berserta jajaran, Senin (22/9/2025).

Wawalkot Balgis menekankan bahwa pelatihan ini menjadi bagian dari upaya nyata pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mandiri. “Kami selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat pelatihan berlangsung, tetapi juga setelahnya. Tujuannya agar para peserta benar-benar bisa terserap di dunia kerja atau bahkan menjadi pengusaha mandiri. Untuk tahap II ini, pesertanya berbeda dengan tahap sebelumnya, supaya ada pemerataan manfaat bagi warga Kota Pekalongan,” terangnya.

Menurutnya, terdapat 9 kompetensi yang dilatihkan pada tahap kali ini. Selain memperoleh keterampilan praktis, dijelaskan Wawalkot Balgis peserta juga mendapatkan sertifikasi profesi yang diakui secara nasional.

“Sertifikasi ini menjadi bukti profesionalitas mereka di bidangnya. Selain itu, Pemkot Pekalongan juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar peserta memperoleh perlindungan, sehingga mereka lebih aman dan nyaman saat mengikuti pelatihan hingga nantinya bekerja di lapangan. Tidak hanya itu, kami juga terus bersinergi dengan pihak swasta, salah satunya melalui job fair yang terintegrasi dengan kegiatan pelatihan ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Betty mengungkapkan, pelatihan kompetensi angkatan II DBHCHT 2025 ini diikuti oleh 144 peserta dari warga Kota Pekalongan. “Pada tahap I pelatihan di BLK didanai APBN, sementara melalui DBHCHT ini merupakan tahap II. Untuk angkatan II kali ini terdapat 9 jurusan, salah satunya jurusan baru yaitu service HP yang ternyata sangat diminati. Jurusan lainnya antara lain pembuatan roti dan kue, menjahit pakaian, Practical Office Advance, mekanik mobil, teknisi sepeda motor injeksi, MUA, teknisi listrik industri, barista dan teknisi HP,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa setiap kelas diikuti oleh 16 peserta sesuai standar nasional. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta wajib menjalani uji kompetensi. Jika dinyatakan lulus, mereka akan menerima sertifikat profesional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang berlaku secara nasional. “Dengan sertifikat ini, kami berharap peserta memiliki nilai lebih dan daya saing tinggi, baik untuk mencari pekerjaan maupun membuka usaha sendiri,” tukasnya.

Melalui pelatihan berjenjang ini, Pemkot Pekalongan menargetkan lahirnya tenaga kerja terampil, bersertifikat, dan siap berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Nur Muktiadi

The post 144 Warga Kota Pekalongan Ikuti Pelatihan Kompetensi appeared first on SuaraBaru.id.

The post Masyarakat Klego Pekalongan Manfaatkan Limbah untuk Kerajinan appeared first on SuaraBaru.id.

The post Dinperinaker Pemkot Pekalongan Monitoring Pelatihan Barista appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso mengungkapkan, perluasan kesempatan kerja akan tercipta jika ada pertumbuhan ekonomi. SBS, sapaan akrabnya, mengaku optimis bahwa, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2022 jauh lebih baik dibandingkan pada saat pandemi Covid-19 yang pada saat itu masih melanda tinggi.

“Memang belum ada angkanya untuk Tahun 2022 ini masih dihitung pertumbuhan ekonominya. Sementara, Tahun 2021 lalu tumbuh sebesar 3,59 persen, maka pada tahun 2022 ini harapannya akan tumbuh meningkat lagi sehingga akan tercipta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat,” ucap SBS.

SBS menjelaskan, Dinperinaker senantiasa menyediakan informasi agar angkatan kerja bisa mengakses informasi pasar kerja yang tersedia. Disamping itu, juga menyiapkan tenaga kerja terampil dengan membuka pelatihan dan pembekalan termasuk untuk melatih mereka menjadi seorang wirausaha baru.

“Di tahun 2023 ini, Dinperinaker juga akan menggelar job fair secara offline dan online (hybrid) agar banyak dijangkau masyarakat luas dan bisa semakin menyerap tenaga kerja asal Kota Pekalongan,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Dinperinaker Kota Pekalongan Terus Tingkatkan Perluasan Kesempatan Kerja appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono mengatakan, pemberian THR adalah kewajiban dari pengusaha pada pekerja.

”Maka dari itu, pengusaha harus memberikan THR pada pekerja, sesuai aturan THR diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran,” kata Agus Sarwono dalam keterangannya di Temanggung, Selasa (12/4/2022).

BACA JUGA: BMKG Sebut Sebagian Besar wilayah Indonesia Cerah Berawan

Dijelaskan dia, saat ini ada 678 badan usaha swasta atau perusahaan di Temanggung. Badan usaha itu dari mulai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jumlah pekerja mencapai 22.906 orang.

Sedangkan untuk skala sedang sampai dengan besar, terdapat 94 perusahaan, dengan jumlah karyawan 18.045 orang. ”Saat ini tercatat ada 40.951 pekerja yang harus mendapat THR,” jelasnya.

Disampaikan juga, Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022, tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

BACA JUGA: Baznas Bantu Rehab Rumah Junaidi yang Hampir Roboh

”Kami mengimbau untuk perusahaan yang mampu, membayar THR lebih awal sebelum batas waktu yang telah disepakati,” tegas Agus.

Berdasar aturan, imbuhnya, THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan, minimal satu bulan atau lebih. Selain itu juga pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu, ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan, dan dikali besaran gaji satu bulan.

BACA JUGA: Harga Minyak Goreng Melambung, Disperindag Grobogan Diminta Turun ke Lapangan

Dikemukakan Agus, besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas, dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir, sebelum hari raya keagamaan.

”Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil,” tuturnya.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja. Untuk perusahaan yang sudah menetapkan besaran nilai THR Keagamaan pada kontrak atau perjanjian kerja sama, peraturan perusahaan atau kebiasaan tertentu, THR dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan itu.

BACA JUGA: Kakanwil Jateng Beri Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI

Agus menyampaikan juga, perusahaan yang tidak memberikan THR pada pekerjanya, akan mendapat sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasional. Sanksi ini diatur pada Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, di mana perusahaan akan dikenakan sanksi, apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya.

Dinperinaker sendiri telah membentuk pos Pelayanan Konsultasi dan Penegakkan Hukum THR 2022, aduan terkait dengan THR.

Riyan

The post THR Harus Dibayarkan Tujuh Hari Sebelum Lebaran appeared first on SuaraBaru.id.