“Identitas baru Kota Kudus dengan sebutan ‘Kudus Kota Empat Negri’ dipastikan tidak akan menggerus slogan ‘Kudus Kota Kretek’ yang merupakan identitas merek organik,” kata Umar Ali salah satu pembicara dalam dialog parlemen bersama Anggota DPRD Jateng Mawahib dengan tema menelusuri jejak Kudus Kota Empat Negri di Rumah Makan Bambu Wulung Kudus, Selasa.

Nantinya, kata Umar Ali yang juga budayawan, “Kudus Kota Empat Negri” akan menjadi brand mark atau tanda merek.

Dalam mewujudkan identitas merek tersebut, Pemkab Kudus akan membentuk panitia ad hoc dengan dominasi personelnya non-ASN guna menampung aspirasi masyarakat luas.

Sementara itu, Anggota DPRD Jateng Mawahib mengungkapkan bahwa dialog parlemen ini bertujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat agar lebih mencintai kesenian dan kebudayaan daerahnya.

“Apalagi, Provinsi Jateng multi ragam budaya dan seni yang bisa menjadi potensi wisata, khususnya wisata religi. Harapannya kabupaten yang memiliki kesenian daerah jangan tergerus oleh zaman,” ujarnya.

Menurut dia identitas merek “Kudus Kota Empat Negri” tentunya juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sedangkan Pemprov Jateng juga berkeinginan melestarikan kesenian di masing-masing daerah.

Sementara arti dari “Kudus Kota Empat Negri”, karena berdasarkan sejarahnya masyarakat Kota Kudus terdiri dari masyarakat Jawa, China, Arab dan kolonial karena sebelumnya pernah dijajah Bangsa Belanda, Prancis, dan Inggris.

Kudus juga menjadi kota toleransi selain memiliki sebutan kota santri dan kota kretek. Hal itu, bisa dilihat dari bentuk bangunan Menara Kudus di kompleks Makam Sunan Kudus.

Di sekitar menara juga terdapat warisan budaya yang kompleks, karena ada Arab, China maupun Jawa sehingga sesama manusia sudah sepatutnya saling melengkapi dengan maksud integrasi bangsa.

Ali Bustomi

The post Dialog Parlemen, Mawahib Dukung Pengembangan Identitas ‘Kudus Kota Empat Negeri’ appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono, mengatakan, perkembangan teknologi di era digital saat ini memberi akses kepada seseorang untuk mendapatkan informasi dengan sangat mudah. Akibatnya, sulit untuk memilih dan memilah informasi sehingga bisa memunculkan hoaks, disinformasi maupun misinformasi.

Oleh karena itu, menurut politisi dari Fraksi Golkar ini menyatakan sudah saatnya semua pemangku kebijakan untuk memberi penjelasan dan pengertian kepada masyarakat supaya tidak menelan mentah-mentah segala informasi yang masuk dalam media sosial.

“Sulit sekarang ini mana informasi yang direkayasa, mana yang memutarbalikkan fakta dan mana informasi yang benar. Menjadi tugas kita semua untuk memberi literasi, pemahaman informasi yang benar kepada masyarakat,” katanya saat menjadi narasumber dalam acara Dialog Parlemen bertema Kenali Disinformasi dalam Ruang Digital, Selasa (31/8/2021).

Butuh Literasi Digital

Ferry menjelaskan, semula informasi hanyalah sebuah alat untuk membantu kebutuhan manusia. Seiring perkembangan zaman, makna informasi menjadi luas, mulai dari hal untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan memudahkan orang berinteraksi dan bersosialisasi sampai sebuah alat propaganda baik positif maupun negatif.

“Karena itulah, di masyarakat harus ada pemahaman mengenai informasi yang benar, karena jadi berbahaya sekali manakala informasi yang sesat malahan justru jadi sebuah alat pembenaran,” katanya.

Penegasan yang sama oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Al Qudusy, juga menyatakan. Dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, ia menyatakan, pentingnya memberikan literasi digital kepada masyarakat terutama kalangan milenial. Dari data kominfo, pengguna gadget/gawai mendominasi kalangan muda.

“Ini patut kita antisipasi supaya kalangan muda benar-benar sadar dapat memilih dan memilah informasi yang benar. Jangan sampai mereka menjadi bingung dengan informasi,” katanya menjelaskan.

Pentingnya Edukasi Berbagi Informasi

Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Undip, Lintang Ratri, juga menjelaskan, tanpa ada literasi yang kuat maka pengguna internet di Indonesia bisa dengan mudah terpengaruh pada isu-isu sensitif seperti agama, politik.

“Saat pandemi saja, ruang digital Tanah Air tercatat banyak bermunculan hoaks terkait Covid-19, paling banyak muncul di kanal Youtube,” katanya.

Dari pengamatannya dalam ruang digital era dewasa ini terbilang sangat super sibuk. Membanjirnya informasi itulah, lanjut dia, akhirnya menjadikan orang mudah terjebak. Dengan membaca judul saja, langsung bisa menyimpulkan.

“Cara-cara inilah yang juga turut membahayakan. Saat Covid-19 mulai menjadi pandemi massal, setiap saat pasti ada bermunculan obat-obat yang diklaim bisa menyembuhkan Covid-19. Termasuk vaksinasi pun banyak disinformasi yang membuat orang takut disuntik,” katanya.

Narasumber lain dalam dialog tersebut, Agus Widyanto pun menegaskan disinformasi menjadi sebuah kejahatan siber yang patut ditakutkan. Ia mendorong kepolisian termasuk DPRD supaya membuat kebijakan yang benar-benar mendorong adanya literasi media digital.

Keempat narasumber itu sepakat pentingnya sebuah gerakan untuk menguatkan literasi bermedia. Bagi Ferry Wawan Cahyono, lembaga perwakilan rakyat akan mendorong pemerintah supaya perlu ada kebijakan yang bisa menyadarkan orang mengenai bahaya disinformasi.

“Cek dulu kebenaran. Jangan kemudian buru-buru ingin membagikan atau share, terutama pada masalah sensitif seperti agama juga pada masalah kesehatan,” katanya. (adv)

The post DPRD Jateng: Jangan Telan Mentah, Kenali Informasi dalam Ruang Digital appeared first on SuaraBaru.id.

Meski begitu, Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Sri Ruwiyati, mengaku tidak mudah menggugah kaum perempuan untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan/ kemajuan di daerahnya. Menurut dia masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi perempuan di sejumlah daerah.

“Masih perlu perjuangan agar kaum perempuan aktif berperan di semua sektor, termasuk politik,” kata Politikus PDI Perjuangan itu dalam ‘Dialog bersama Parlemen-Prime Topic’ dengan tema ‘Kepemimpinan Perempuan Era Modern’, di Hotel Pesonna Kota Semarang, Senin (19/4/2021) sore.

Bahkan, kata dia, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jateng baru 19%. Ia menilai hal itu disebabkan beberapa faktor diantaranya masih ada parpol yang menghambat peran perempuan atau ada parpol yang hanya ingin memenuhi syarat KPU yakni 30% wakil perempuan sehingga tidak memiliki kualitas dalam dunia politik.

“Kami sangat mendukung anggaran untuk pemberdayaan perempuan. Kami juga melakukan sosialisasi pendidikan politik perempuan guna meningkatkan perannya dalam pembangunan Jateng,” harapnya.

Strategi Pengarusutamaan Gender

Senada, Kabid Kualitas Hidup Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  (DP3AP2KB) Provinsi Jateng, Dra. Sri Dewi Indrajati, mengatakan selama ini sudah banyak kesempatan bagi perempuan, baik sektor swasta maupun pemerintahan. Namun, diakui pula ada faktor bahwa perempuan belum siap.

“Salah satu upaya pemerintah yakni menerapkan strategi pengarusutamaan gender. Jadi, upaya itu dilakukan melalui pemahaman soal gender di keluarga, sekolah, dan lingkungan,” kata Sri Dewi.

Sementara, Profesor Tri Marhaeni Pudji Astuti Mhum. dari Unnes Semarang juga mengakui keberanian perempuan untuk maju dan berperan sudah bisa dijalankan saat ini. Namun, patut diakui pula tidak semua yang memiliki keberanian tersebut, mengingat adanya faktor sosial-budaya yang masih melekat.

“Di Unnes, sudah 21 tahun yang menerapkan ilmu sosiologi dan antropologi gender. Kami berharap setiap guru memang harus memiliki perspektif gender yang baik,” kata profesor. (Adv)

The post Kepemimpinan Perempuan di Era Modern appeared first on SuaraBaru.id.

Anggota DPRD Jateng dari Fraksi PKB, Abdul Hamid, saat acara Prime Topic di Hotel Gets, Senin (19/10/2020), bertema “Mitigasi & Siaga Fenomena La Nina’ meminta agar warga masyarakat mulai siap siaga atas fenomena La Nina tersebut.

Ketua Komisi E DPRD Jateng tersebut mengatakan semua pihak harus bisa memperhatikan persoalan kebencanaan di musim penghujan ini. Karena, banyak daerah di Jateng yang sering mengalami dampaknya seperti banjir, rob, dan tanah longsor.

“Harapannya, pihak-pihak terkait seperti BPBD dan BMKG selalu update informasi soal kebencanaan. Hal itu dapat dilakukan di medsos,” kata Politikus PKB itu.

Sementara itu narasumber lain, Adi Widagdo selaku Kasi Kesiapsiagaan BPBD Jateng mengatakan kalau jauh – jauh hari BPBD Jateng sudah melakukan persiapan. Salah satunya memberikan edukasi kepada masyarakat soal potensi bencana yang akan terjadi.

“Memasuki musim penghujan ini, sudah ada beberapa laporan dari masyarakat tapi belum kategori bencana seperti pohon tumbang dan air meluap. Oleh karena itu, mumpung belum terlambat, mari kita siap siaga menghadapinya,” kata Adi.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, masa puncak dari fenomenan La Nina di musim penghujan ini terjadi pada Desember 2020 hingga Januari 2021. Di waktu tersebut semua pihak diminta untuk lebih meningkatkan kewaspadaannya.

“Seperti tahun – tahun sebelumnya, kami melakukan persiapan sedari dini untuk mengantisipasi kejadian bencana, termasuk memberi edukasi mitigasi bagi warga di daerah yang memiliki potensi bencana tinggi, seperti di Jawa Tengah bagian tengah,” katanya.

Erni Suharini, Dosen Geografi FIS Unnes, menambahkan sudah seharusnya pendidikan mengenai kebencanaan diberikan kepada peserta didik. Bahkan, pendidikan itu sudah layak diberikan sejak anak menjalani pendidikan anak usia dini.

“Kami berupaya mengedukasi masyarakat.Untuk pendidikan ke masyarakat, sejak tingkat Paud sudah harus diberikan sehingga lebih meningkatkan partisipasi dalam hal kebencanaan. Pendidikan itu tidak hanya ditujukan bagi masyarakat terdampak bencana tapi seluruh masyarakat,” saran Erni.

The post La Nina di Depan Mata, Warga Diminta Siaga appeared first on SuaraBaru.id.

Namun, hingga kini Indonesia tetap bersatu tak terpecah dalam berbagai kondisi, bahkan ketika mengalami sejumlah konflik yang sangat besar. Hal ini dikarenakan karakter dari orang – orang Indonesia yang kuat yang telah dibentuk sedari dini.

Anggota DPRD Jawa Tengah St Sukirno meyakini karakter bangsa Indonesia tidak luntur dan masih berkarakter. Keyakinan itu dilandasi dengan masih dipegangnya tata nilai budaya dan keyakinan yang mengejawantah dalam berbudaya.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan anggota Komisi A DPRD Jateng saat acara Prime Topic Dialog Bersama Parlemen Jateng bertajuk ‘Memperkuat Karakter Bangsa’ di Petra Ballroom, Hotel Noormans, Rabu (14/10/2020).

“Pancasila sebagai karakter bangsa merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur bangsa yang seharusnya menjadi rujukan utama untuk mendidik anak bangsa,” katanya.

Menurut politisi dari Fraksi PDIP tersebut, masyarakat Indonesia saat ini masih memegang teguh budaya bangsa. Contohnya seperti warga di desa-desa masih nguri-uri budaya, hingga warga perkotaan yang masih menggelar acara kebudayaan,” katanya.

Sukirno mengatakan, memperkuat karakter bangsa bukan hanya menjadi tugas satu badan semata, namun seluruh masyarakat wajib untuk menjaga karakter bangsa. Mulai dari sikap, watak, akhlak hingga kejiwaan sehingga sesuatu yang dimiliki akan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

“Indonesia harus punya ciri tersendiri, karena Indonesia bukan negara-negara lain Indonesia adalah Negara yang mempunyai keragaman tersendiri dibanding Negara lain. Tidak masalah jika ada yang kerap mengagungkan budaya luar, namun harus bisa menempatkan diri serta tidak menilai kelompok lain lebih rendah,” katanya.

Senada dengan Sukirno, Haerudin selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jateng mengatakan bahwa lingkungan sekitar merupakan hal yang cukup kuat dalam mempengaruhi pembentukan karakter bangsa.

“Kendala pembentukan karakter sangat banyak pertama kendala lingkungan kemudian arus informasi yang begitu cepat dan sangat mempengaruhi daripada pola pikir sikap dan generasi muda kita,” katanya.

Menurutnya, pembentukan karakter bangsa bagi setiap warga negara Indonesia harus dimulai sedari dini. Hal ini bisa dimulai dari pembentukan jati diri dan teladan yang ditularkan dari keluarga, masyarakat, dan para pemimpin.

“Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila seperti integritas, gotong royong, dan nasionalisme menjadi landasan pendidikan karakter yang sangat penting untuk ditanamkan. Kalau ini bisa tertanam kuat menjadi karakter setiap orang, maka pengaruh – pengaruh buruk globalisasi dan ideologi asing akan bisa ditangkal,” katanya.

Serupa seperti yang disampaikan Haerudin, Guru Besar Antropolgi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (Undip), Mudjahirin Thohir, mengatakan kalau penguatan karakter bangsa bisa dimulai dari lingkungan sekitar.

“Penguatan karakter itu bisa dimulai dari lingkungan terkecil, seperti di tempat tinggal kita mulai dari antar tetangga kiri kanan, tingkat RT/RW, hingga meluas ke atas ke tingkat negara. Caranya pun sederhana, bisa dengan saling menjaga dan peduli antar sesama,” katanya.

The post Penguatan Karakter Bangsa Dibentuk Sedari Dini appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut seperti yang diutarakan Sekretaris Komisi B DPRD Jateng, Muhammad Ngainirrichadl, dalam acara dialog parlemen Prime Topic dengan tema ‘Mengembangkan Paradigma Pariwisata’, Kamis (17/9/2020), di Gravity Indoor Trampolin Park, Jalan dr. Cipto 226.

“Bicara paradigma pariwisata itu bicara soal edukasi, bagaimana kita membuka paket wisata namun ada edukasinya. Sekarang itu paradigma pariwisata itu jangan hanya berorientasi pada kesenangan saja, namun diubah dengan menambahkan unsur edukasi,” katanya.

Politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mencontohkan, jika dalam sebuah paket wisata city tour antar Kota Semarang dan Kota Solo, bisa ditambahkan dengan melakukan perjalanan ke situs purbakala Sangiran.

Tak hanya itu saja, wakil rakyat dari dapil IX Jateng ini juga mengusulkan agar para anak – anak ketika sudah mulai kegiatan belajar tatap muka, bisa diubah kegiatan belajar mengajarnya (KBM) tidak hanya di gedung sekolah saja, namun bisa diajak ke tempat-tempat wisata terdekat.

“Tapi edukasi tatap mukanya jangan ditempat wisata yang mahal, tapi yang murah dan terjangkau. Seperti belajar di alam, diajak mengunjungi desa wisata yang terdekat. Jadi tidak hanya senang-senang saja tapi ada edukasinya,” katanya.

Selain itu, Ngainir yang juga membidangi soal pariwisata di Komisi B DPRD Jateng juga mendorong kepada dinas terkait membuat jaringan kolaborasi wisata antar daerah. Tak hanya mengembangkan pariwisata berbasis lokal semata, namun juga pariwisata dengan provinsi lain.

“Kalau saat pandemi ini memprioritaskan mana yang akan didorong terlebih dahulu antara ekonomi atau kesehatan, untuk alasan pariwisata saya mengatakan kebahagiaan dulu. Orang piknik tujuannya bahagia, dengan bahagia ini mendorong perekonomian (karena ada kegiatan piknik). Dan agar aman saat bahagia maka harus mengikuti cara yang sehat (agar selamat),” katanya.

Kolaborasi dan Sinergi Jadi Kunci

Sementara itu narasumber lain dalam dialog parlemen tersebut, Sinoeng N. Rachmadi selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jateng mengatakan, pasca status pandemi pada pertengahan Maret 2020, pariwisata Jateng terjun bebas hingga 70 persen.

“Mengembalikan pariwisata seperti sebelumnya itu sangat tidak mungkin, sekarang bagaimana kita beraktifitas itu jangan seperti kemarin lagi. Sekarang paradigmanya new normal, ayo piknik bareng dengan protokol kesehatan,” katanya.

Sinoeng menjelaskan, saat ini kunci utama untuk pariwisata adalah kolaborasi. Paket-paket wisata dikembangkan untuk pasar lokal dan juga antar provinsi. Tak hanya wisata utamanya saja, namun sektor pendukung lainnya.

Salah satu yang ujicoba dalam waktu dekat adalah event Tour de Borobudur dan Borobudur Marathon, dimana di kedua acara tersebut pesertanya dibatasi hanya 40 orang dan hanya peserta lokal pro saja, tanpa ada keikutsertaan peserta asing.

“Sisanya yang ingin ikut serta bisa mengikutinya secara virtual tanpa harus hadir di lokasi. Jadi pesertanya mendaftar online dan akan diberikan nomor registrasi, dan nanti pada saat acara bisa berpartisipasi dengan mengikuti rute virtual aplikasi. Yang mengikuti sampai finish nanti mendapat sertifikat dan medali yang dikirimkan ke rumah,” katanya.

Tak hanya itu saja, Sinoeng mengatakan saat inipun Pemprov Jateng juga sedang bersinergi dengan para netizen dunia maya serta peran jurnalis media, karena dirasa partisipasi publik dalam hal pengembangan pariwisata terbilang signifikan penting.

“Kami sedang menggalakkan hashtag #DiJatengAja dan #TukuProdukKancaneDewe, ini untuk mendorong minat masyarakat berwisata di Jateng dan menggerakkan perekonomian dengan membeli produk buatan lokal. Karena bagi kami kekuatan sosial media ini penting,” katanya.

Mengatasi Krisis Kecemasan dan Kepercayaan

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Eko Suseno HRM, dalam paparannya dalam acara dialog tersebut mengatakan kalau pariwisata di Jateng tidak kehilangan momentumnya. Karena pandemi yang terjadi saat ini ternyata menyimpan sesuatu, yaitu keinginan terpendam orang untuk berwisata.

“Contohnya di Telomoyo kemarin, jadi ramai macet karena banyak orang piknik ke sana. Dari sini bisa dilihat, kalau misalkan belum bisa mendatangkan kunjungan wisatawan luar maka bisa memanfaatkan kunjungan lokal, efeknya bisa mendorong perekonomian,” katanya.

Walau begitu, Eko menjelaskan, ke depannya memang harus ada pengembangan lokal yang menggarap pariwisata dari dua sisi, yaitu suply and demand set. Mengedukasi industri dan pelaku pariwisata menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini.

“Harus clean, safety and sustainable. Karena akar utamanya adalah mengatasi krisis kecemasan dan kepercayaan, frame set-nya harus dibangun. Mindset-nya (tempat wisata) kalau dibersihkan dan terjamin maka orang akan yakin (untuk datang), karena sebenarnya banyak orang yang mau (piknik) tapi tidak aware (tempatnya aman selamat),” katanya.

Tak hanya itu, Eko memberikan masukan agar para stakeholder pariwisata bisa mengelola krisis kecemasan dan kepercayaan dengan cara ‘meyakinkan’. Kalau hal ini bisa berhasil ditangani maka efeknya bisa berdampak ke hal lainnya, utamanya perekonomian.

Ke depan, Eko memperkirakan, trend pariwisata yang bisa berkembang dan sesuai dengan kondisi pademi saat ini adalah pariwisata model open space (wisata alam) dan eco tourism. Nantinya pangsa pasar pariwisata model ini akan dikuasai sebanyak 35 persen anak-anak muda.

“Trend ke depan itu eco tourism dan open space. Dan tema besarnya ada 5 hal, yaitu sense, fell, relate, think and act. Intinya mereka yang berwisata itu merasa harus ada sesuatu hal baru yang didapat dan dipelajari,” pungkasnya. (adv)

The post Paradigma Pariwisata Jateng, Piknik Bahagia Cara Aman appeared first on SuaraBaru.id.

Proaktif yang dimaksud politisi PKB ini adalah dengan segera berkomunikasi, berkoordinasi tentang teknis pelaksanaan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut sehingga tidak terlambat dengan provinsi lain.

Program nasional Kemendikbud ini sendiri adalah dengan memberikan kuota internet gratis bagi para siswa sekolah, mahasiswa, guru dan dosen selama masa adaptasi kebiasaan baru (New Normal).

“Dinas pendidikan harus proaktif untuk berkomunikasi, bertanya kepada Kemendikbud. DPRD Jateng akan ikut mengawal agar program itu bisa terealisasi secepat mungkin,” kata Sukirman saat menjadi pembicara dialog parlemen di studio Berlian TV, Jumat (11/9/2020).

Dalam dialog bertema ‘Kesiapan Daerah soal Subsidi Kuota Internet untuk Pendidikan’, Sukirman mengaku belum mengetahui teknis dan pelaksanaan program bantuan kuota internet dari pemerintah pusat tersebut.

Namun, dari informasi yang diketahuinya, bantuan tersebut nantinya diberikan kepada sebanyak 68 juta orang yang terdiri dari siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.

Bantuan kuota internet gratis ini akan disalurkan selama 4 bulan (September – Desember 2020). Untuk siswa sekolah mendapat 35 GB/bulan, guru mendapat 42 GB/bulan, mahasiswa mendapat 50 GB/bulan, dan kalangan dosen akan mendapat 50 GB/bulan.

“Dari informasi sementara yang saya dapatkan, Kemendikbud mengalokasikan dana Rp 8,9 triliun dari optimalisasi anggaran Kemendikbud dan dukungan anggaran Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2020,” katanya.

Dari total Rp 8,9 triliun tersebut, menurut Sukirman, sebanyak Rp 7,2 triliun akan diberikan subsidi kuota internet selama empat bulan dan Rp 1,7 triliun untuk para penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar.

Menurut dia, jika penyaluran kuota internet gratis diberikan secara bergelombang, maka sebaiknya siswa mendahulukan kelompok siswa dan mahasiswa yang miskin.

Soal data siswa dan mahasiswa miskin, ia menilai, bukanlah hal yang sulit yakni dengan membuka data siswa saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan membuka data mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi.

Disisi lain, pihak dewan mengapresiasi program Gubernur Jateng yang sudah mengalokasikan kuota internet gratis dari dana BOS (biaya operasional sekolah). Kebijakan gubernur agar sekolah tidak dulu memikirkan perbaikan infrastruktur sekolah, misal ada gedung rusak, kemudian dialokasikan lebih dahulu untuk pengadaan bantuan kuota internet gratis dari dana BOS adalah bagus.

“Memang kenyataannya banyak orang tua murid yang kesulitan mengikuti belajar daring (dalam jaringan) karena tidak mampu membeli kuota internet,” ungkapnya.

Dikatakannya, orang tua siswa yang tidak mampu membeli kuota internet atau tidak mampu membeli ponsel, hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Namun menjadi tanggung jawab semua elemen seperti pengusaha, BUMN, dan masyarakat yang mampu, dan DPR/DPRD.

Seperti yang dilakukan di internal partainya, DPP PKB sudah mengintruksikan semua anggota Fraksi PKB di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/ Kabupaten agar menyedikan wifi gratis sebanyak 3 sampai 5 titik di dapilnya masing-masing untuk sarana berlajar daring masyarakat secara gratis.

“Kondisi itu sudah dilakukan sejak 2 bulan lalu dan akan berakhir sampai kebijakan sekolah daring berakhir. Hanya saja, ternyata juga banyak yang berjalan tidak sesuai harapan. Yakni, di daerah yang tidak ada sinyal internetnya atau blankspot. Tentu, hal itu menjadi kendala sekolah daring saat New Normal ini,” katanya.

Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Disdikbud Jateng, Padmaningrum, menyatakan untuk program bantuan kuota internet gratis kepada siswa dari Kemendikbud sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi resmi dan detilnya. Meski begitu, pihaknya tetap aktif mencari informasi soal program itu.

“Sekarang ini, bantuan kuota gratis internet yang sudah jalan dari dana BOS. Karena memang dibolehkan, dana BOS dialokasikan untuk kuota internet. Ya, kami mohon maaf kalau memang jumlahnya belum banyak,” kata Padmaningrum.

(adv)

The post Sukirman Dukung Internet Gratis untuk Pendidikan appeared first on SuaraBaru.id.