Hal itu seperti yang dia sampaikan, usai dilakukannya penandatanganan kerja sama antara KONI Jateng dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda, di Kantor KONI Komplek GOR Jatidiri, Semarang, Senin (26/1/2026).

Diungkapkan juga, dengan kerja sama ini, KONI Jateng berharap para atlet, pelatih, dan ofisial dapat menjalani latihan serta pertandingan dengan perlindungan yang lebih terjamin.

BACA JUGA: Bupati Setyo Hadi Resmikan Sarana dan Prasarana Kabupaten Grobogan TA 2025, Dorong Pemerataan Pembangunan Desa

”Kami ingin atlet fokus berjuang dan berprestasi untuk Jawa Tengah. Soal risiko, biar menjadi bagian yang dipikirkan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kerja sama ini sekaligus untuk meningkatkan semangat dalam meraih prestasi di berbagai ajang olahraga,” kata Sujarwanto.

Seperti diketahui, KONI Jateng menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi atlet serta pengurus, di bawah naungannya.

Melalui sinergi ini, para pelaku olahraga mendapatkan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, hingga risiko kematian yang dapat terjadi saat latihan maupun pertandingan.

BACA JUGA: Pengcab Inkado Semarang Gelar Ujian Kenaikan Tingkat

Langkah itu sejalan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menegaskan, pentingnya perlindungan dan jaminan keselamatan bagi insan olahraga. Dengan adanya jaminan sosial ini, para atlet diharapkan dapat bertanding dengan rasa aman dan tenang.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda, Mohamad Irfan menyatakan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan bagi atlet dan pengurus olahraga, khususnya terkait keselamatan saat menjalani aktivitas olahraga.

”Atlet dapat dikategorikan sebagai pekerja nonformal, yang dapat diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ini menjadi bentuk perlindungan negara, bagi mereka yang memiliki risiko tinggi saat bertanding,” tukas dia.

Riyan

The post Atlet dan Pengurus KONI Jateng Diikutkan BPJS Ketenagakerjaan appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) USM, Prof Dr Ir Mudjiastuti Handajani MT mengatakan, KKN PPM ke-25 itu dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa, dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh di bangku kuliah.

”Untuk kegiatan KKN ini, mahasiswa diasuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan pada sektor bukan penerima upah. Meskipun demikian, kami berharap semua mahasiswa selamat, tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan selama KKN berlangsung,” ucapnya.

BACA JUGA: Fakultas Teknik USM-Unwiku Lakukan Penandatanganan MoU

Menurutnya, KKN PPM ke-25 dilaksanakan di empat kecamatan, yaitu Semarang Timur dan Gayamsari Kota Semarang, serta Ungaran Timur dan Ungaran Barat di Kabupaten Semarang.

Sementara itu, Rektor USM Dr Supari ST MT, menekankan pentingnya KKN PPM ke-25 dalam meningkatkan kualitas pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Dia berharap, melalui kegiatan KKN, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman dan ilmu yang aplikatif.

Sedangkan Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM USM, Ir Bambang Tutuko MM MT menyampaikan, agar mahasiswa dapat “naik kelas” dalam hal pengabdian kepada masyarakat, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi warga.

”Saya berharap, baik supervisor, DPL, dan mahasiswa, dapat menggali data selengkap mungkin, dan melihat celah-celah yang bisa ditingkatkan. Pesan dari Pak Rektor, semoga mahasiswa juga bisa “naik kelas” dalam hal pengabdian kepada masyarakat, dan manfaat yang diberikanpun ikut “naik kelas” juga,” ujar Bambang.

Riyan

The post 760 Mahasiswa USM Akan Ikuti KKN PPM Ke-25 appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua KONI Kota Semarang, Arnaz Agung Andrarasmara, memberikan langsung penghargaan itu pada Rektor USM, pada acara yang digelar di Hotel Quest, Semarang, Kamis (11/7/2024). KONI memang menggelar acara itu, sebagai bentuk apresiasi pada sejumlah stakeholder, yang membantu pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di Kota Semarang.

Dalam keterangannya, Arnaz menyebutkan, hingga tahun 2023 sedikitnya ada 13 perguruan tinggi yang telah memberikan beasiswa untuk para atlet berprestasi. Selain itu, beberapa rumah sakit dan BPJS Ketenagakerjaan, juga mem-back up atlet KONI Kota Semarang, yang membutuhkan perawatan.

BACA JUGA: Pelatihan Digital Marketing untuk UMKM Binaan Iwapi Jateng

”Para atlet ini adalah patriot, tidak hanya bagi Kota Semarang, namun juga bagi Bangsa Indonesia. Karena mereka sudah mempersembahkan kemampuan terbaiknya untuk meraih medali,” kata dia.

Ditambahkannya, konteks kerja sama saling menguntungkan ini tentu juga harus berbasis pada organisasi yang baik dan profesional. Saat ini KONI Kota Semarang sudah memberikan teladan, dengan diraihnya sertifikasi ISO 9001:2015, yang selayaknya diikuti dengan perubahan manajemen dari para pengurus cabor.

”Kami sudah mengalokasikan anggaran untuk Program Semarang Emas (PSE), dan juga asuransi ketenagakerjaan, yang arahnya untuk mensejahterakan atlet dan pelatih,” imbuh Arnaz, yang juga Ketua Kadin Kota Semarang ini.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Angkat Potensi Desa Wisata Kandri melalui Video Profil

Dirinya mengakui, KONI bukanlah “Superman”, yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan atlet. Namun pihaknya akan terus memberikan program kesejahteraan atlet. Dalam kesempatan itu, dilakukan pula penandatanganan naskah kerja sama dengan RS Siloam, RS Columbia dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Wali Kota Semarang melalui Sekdin Dispora, Sutarni menyatakan, pihaknya akan terus mendukung KONI Kota Semarang, dalam pembinaan olahraga.

”Karena prestasi yang didapatkan selama ini, berkat kerja keras semua pihak, stakeholder, atlet, pelatih dan pengurus KONI Kota Semarang, serta komitmen kuat dari semua pihak yang ada,” tandas dia.

Riyan

The post Rektor USM Terima Penghargaan dari KONI Kota Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno saat acara penyerahan Paritrana Award 2024 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng, Rabu 21 Februari 2024

Sumarno mengatakan, pemerintah bertanggung jawab menjawasb permasalahan akses BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek ke pekerja rentan. Utamanya tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, pelaku usaha, dan lainnya.

“Jangan sampai nanti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja maupun terkena musibah, sehingga akhirnya mereka bergeser ke jurang kemiskinan,” kata Sumarno.

Berdasarkan hasil evaluasi, Sumarno melanjutkan, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jateng mengalami peningkatan.  Tentunya dengan jumlah kepesertaannya perlu terus ditingkatkan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY, Isnavodar Jadmiko menguraikan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kategori pekerja formal di Jateng sudah mencapai 60 persen. Kemudian untuk pekerja bukan penerima upah, termasuk pekerja rentan sekitar 12 persen.

Karena itu, pihaknya bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak terkait lain terus mendorong peningkatan kepesertaan bagi pekerja rentan. Menurut dia, untuk pekerja rentan, dibutuhkan komitmen anggaran pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jateng.

“Kepesertaan pekerja rentan terus kita dorong agar dibantu dari pemerintah kabupaten/ kota,” kata Isnavodar.

Adapun terkait dengan penghargaan Paritrana Award, dijelaskan Isnavodar, merupakan bagian dari upaya untuk mengapresiasi pemerintah daerah maupun pelaku usaha yang sudah memberikan kontribusi dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja.

“Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya jaminan sosial sebagai instrumen negara bisa hadir  untuk semua pekerja di seluruh Jateng,” katanya.

Menurut dia, universal caverage BPJS Kesehatan telah dilaksanakan,  maka selanjutnya adalah BPJS Ketenagakerjaan.

Pada 2024 ini, pemda yang memperoleh penghargaan Paritrana Award tingkat Provinsi Jateng kategori pemerintah kabupaten/kota meliputi: juara 1 diraih Pemerintah Kota Semarang, juara 2 Kabupaten Demak, dan juara 3 Kota Tegal.

Kategori pemerintah desa/kelurahan, juara 1 Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, juara 2 Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, juara 3 Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan juga diberikan kepada 15 badan usaha menengah/besar dari berbagai sektor dan 3 pelaku usaha kecil mikro dan menengah.

Diaz Aza

The post Akses Pekerja Rentan BPJS Ketenagakerjaan di Jateng Baru 12 Persen, Peran Pemdes dan Pemda Diharapkan appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menerangkan, bila cakupan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk penerima upah (PU) lebih mudah mendorongnya, karena ada pihak pemberi upah yang mempunyai kewajiban untuk melindungi pekerjanya. Berbeda dengan pekerja bukan penerima upah.

“Sedangkan pekerja bukan penerima upah (BPU), butuh adanya kesadaran dari yang bersangkutan untuk menjadi peserta BPJS,” ujar Sumarno di sela monitoring dan evaluasi Implementasi Inpres Nomor 2  Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jamsostek, di Grand Admiral Semarang, Selasa, 19 Desember 2023.

Selain itu, keterlibatan pemerintah kabupaten/kota juga diperlukan untuk membantu mengcover pekerja BPU. Adapun caranya dengan dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sumarno mencontohkan, Pemerintah Kota Semarang yang mengalokasikan APBD untuk Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan bagi pengurus rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW). Begitu juga yang dilakukan oleh Pemprov Jateng yang telah menganggarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan para guru agama.

“Harapannya, minimal pemerintah kabupaten/kota yang ada di Jateng dapat memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal,” harapnya.

Dikatakan dia, untuk BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan pemerintahan, selama ini sudah menjadi kewajiban instansi terkait, sehingga sudah dilaksnakan dengan baik.

Namun, lanjut Sumarno, untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penerima upah sektor industri, harus ada kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk terus melakukan sosialisasi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,  Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, salah satu program prioritas nasional pemerintah adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing melalui penguatan perlindungan sosial, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diimplementasikan melalui program Jamsostek.

“Jamsostek bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat dari risiko sosial. Antara lain kecelakaan kerja dan kematian, serta melindungi dari pemutusan hubungan kerja,” katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah daerah didorong terus memperluas cakupan Jamsostek di sektor formal maupun informal.

Diaz Aza

The post Sekda Jateng Senggol Pemda, Dorong Optimalisasi Cakupan BP Jamsostek Bukan Penerima Upah appeared first on SuaraBaru.id.

”Saya menyampaikan dukacita, mudah-mudahan husnul khatimah,” kata Ganjar kepada keluarga korban, termasuk istri almarhum Adrianus Aribowo.

Disampaikan dia, dirinya terus memantau pengurusan jenazah, setelah mendapatkan informasi kejadian pada Senin (8/5//2023) lalu. Di antaranya, memastikan hak korban segera dipenuhi.

BACA JUGA: Pendamping Haji Jateng Harus Pastikan Ibadah Jamaah Sempurna

”Kemarin langsung saya minta untuk seluruh kawan-kawan yang mengelola urusan-urusan umum ini, saya minta untuk segera urus jenazahnya. Segera bereskan hak-haknya. Dan kemarin, dengan BPJS Ketenagakerjaan langsung dibereskan. Hari ini diselesaikan semua hak-haknya,” ujarnya.

Ganjar menambahkan, respon cepat pada pengurusan hak korban kecelakaan kerja, harus dilakukan kepada siapapun dan di manapun.

”Ini bukan persoalan berapa materi yang diberikan. Tapi bagaimana kita memberikan respon cepat kepada mereka yang menjadi korban kecelakaan kerja, semacam ini. Sehingga mereka bisa langsung mendapatkan pegangan dengan baik. Kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah,” tuturnya.

BACA JUGA: Transformasi IAIN Kudus Menjadi UIN Sunan Kudus Tunggu Persetujuan Kementerian PAN RB

Sebagai pengguna jasa teknis yang dikerjakan oleh almarhum, Ganjar menyampaikan dukacita sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan.

”Saya sebagai gubernur yang hari ini menggunakan jasanya, jasa mereka yang bekerja untuk memperbaiki sarana yang ada di Pemprov Jateng, tentu menyampaikan duka karena bekerja di rumah kita,” ungkapnya.

Korban sendiri dimakamkan Rabu (10/5/2023). Almarhum Andrianus Aribowo mendapatkan santunan sebesar Rp 184.622.670 dari BPJS Ketenagakerjaan.

BACA JUGA: Turut Sukseskan Program Subsidi Tepat, Agent Of Change “Turun ke Jalan” Sapa dan Edukasi Konsumen

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, menyerahkan santunan itu secara simbolis kepada ibu korban di kediamannya, Selasa (9/5/2023).

Sebelumnya diberitakan, teknisi lift menjadi korban kecelakaan kerja saat melakukan maintenance rutin di Gedung E, Kantor Pemprov Jateng, sekitar pukul 15.00 WIB, Senin (8/5/2023). Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.

Riyan

The post Duka Mendalam Ganjar untuk Korban Kecelakaan Kerja Lift appeared first on SuaraBaru.id.

”Upaya pemerintah membangun sistem kependudukan yang terintegrasi harus segera diwujudkan, untuk mewujudkan proses pembangunan Nasional yang lebih baik,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/5/2023).

Seperti diketahui, tahun ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan 50 juta penduduk Indonesia sudah teregistrasi dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital, yang bisa diakses melalui aplikasi yang terhubung di ponsel pemiliknya.

BACA JUGA: Wali Kota Semarang Tegaskan Pentingnya Digitalisasi untuk Kemajuan Pembangunan

Rencananya, aplikasi itu akan terintegrasi dengan sistem layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, layanan bantuan sosial dari pemerintah, layanan Kartu Indonesia Pintar, hingga keperluan check in di bandara dan stasiun kereta api.

Menurut Lestari, dibangunnya sistem kependudukan yang terintegrasi harus mampu memberi manfaat pada proses pembangunan di sejumlah sektor. Apalagi, jelas Rerie sapaan akrab Lestari, di era globalisasi yang sarat perubahan saat ini, menuntut proses pembangunan yang benar-benar tepat sasaran.

Ditambahkan Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, terintegrasinya data kependudukan memiliki nilai strategis, sebagai informasi dasar yang dibutuhkan dalam proses pembangunan di sejumlah bidang.

BACA JUGA: Parade Pedang Pora Meriahkan Upacara Lepas-Sambut Kapolres Demak

”Antara lain seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan gizi masyarakat, serta pembangunan SDM Nasional, melalui peningkatan partisipasi pendidikan bagi setiap anak bangsa,” imbuh dia.

Karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong semua pihak, untuk berperan aktif agar proses registrasi data kependudukan yang terintegrasi dapat segera diwujudkan.

Dengan data kependudukan yang terintegrasi, Rerie sangat berharap, proses pembangunan di sektor-sektor dasar, seperti peningkatan kualitas SDM Nasional, pengentasan kemiskinan dan perbaikan status gizi masyarakat, dapat diakselerasi dengan baik.

”Ini bertujuan, agar proses pembangunan SDM Nasional yang menyasar peningkatan daya saing setiap anak bangsa, dapat segera terwujud,” tegas Rerie.

Riyan

The post Data Kependudukan Terintegrasi untuk Akselerasi Pembangunan SDM Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat dipimpin langsung Kakankemenag Kota Salatiga, H Taufiqur Rahman, didampingi Gara Zawa dan dihadiri perwakilan BPN, Ketua Baznas, Ketua BWI, Kepala dan Kasubbag TU MTsN, MAN, Kepala MIN, Kepala RA, Ketua IGRA, operator e-IAW dan Humas.

Rakor ini diadakan dalam rangka menyikapi fasilitasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Salatiga, untuk pendaftaran dan penyelesaian 40 bidang tanah wakaf, dan juga kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BACA JUGA: DKPP Akan Periksa Anggota KPU RI Terkait Kasus Verifikasi Partai Politik

BPN Kota Salatiga memiliki target penyelesaian sertifikat tanah wakaf sebanyak 40 bidang. Melalui mekanisme pendaftaran tanah, diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran dan penyelesaian pembuatan sertifikat tanah wakaf.

”Upaya yang dilakukan BPN harus kita dukung bersama, dan disikapi secepatnya. Bagi madrasah yang punya tanah wakaf dan belum bersertifikat, segera disampaikan ke Kemenag,” kata Taufiq dalam kata sambutannya, seperti dikutip dari laman jateng.kemenag.go.id, Selasa (7/2/2023).

Menurut dia, saat ini semua Kementerian/Lembaga berusaha membuat percepatan layanan, termasuk BPN dan Kemenag. Tahun ini Kemenag mempunyai program Penyelesaian 10 Juta Sertifikasi Halal bagi UMKM.

BACA JUGA: Satu Abad NU, LP Ma’arif NU Jepara Gelar Istighosah dan Pemantapan Kontingen Porsema XII

”Maka dari itu, mari kita saling support percepatan layanan semua Kementerian/Lembaga, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.

Dia juga berpesan kepada operator e-AIW, untuk memberikan kemudahan kepada wakif nadzir. Ditekankannya, jangan sampai ada kesulitan, terkait dengan administrasi sertifikasi tanah wakaf.

Dalam kesempatan yang sama, Taufiq juga membahas kerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan, sebagai wujud perlindungan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan non PNS, di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, dan juga pen-tasaruf-an zakat oleh Baznas Salatiga.

Riyan

The post 40 Sertifikat Tanah Wakaf di Salatiga dalam Proses Penyelesaian appeared first on SuaraBaru.id.

“Untuk meningkatkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan, kami  secara masif akan terus memberikan sosialisasi bagi kepada pekerja yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar,” kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Magelang, Budi Pramono di sela-sela Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Pondok Pesantren  Sirojul Muhklasin II Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Sabtu (5/11/2022).

Budi Pramono mengatakan, saat ini jumlah pekerja informal yang ada di wilayah  Kota Magelang dan sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru sekitar 36 persen. Sedangkan, di wilayah Kabupaten Magelang baru 13 persen.

Budi Pramono mengatakan,  pihaknya  berkomitmen untuk  terus memberikan perlindungan pekerja di seluruh wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang. Karena itu, sudah menjadi tugasnya  dalam penyelenggaraan jaminan ketenagaakerjaan.

“Tugas urama BPJS Ketenagakerjaan ini yakni memberikan perlindugan sosial secara parpipurna dan mencakup seluruhnya,” ujarnya.

Budi mengatakan, perlunya adanya peran dari pemerintah  untuk menunjang  program penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut .

Ia menambahkan, saat ini  jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di sektor formal mencapai sekitar 26.000 orang, tenaga non_ASN dan OPD sebanyak 7.093 orang. Sedangkan tenaga kerja informal 8.740 orang dan tenaga kerja sektor konstruksi  22.174 orang.

Selain itu, dari Januari hingga September lalu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang telah membayat klaim jaminan kematian, jaminan hari tua , jaminan pensiun dan jaminan klaim pekerjaan, dengan jumlah15.775 kasus dengan total pembayaran sebesar Rp 168 miliar.

Pengasuh Pondok Pondok Pesantren  Sirojul Muhklasin II Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, KH Minanurrahman Anshori  mendukung  progam BPJS Ketenagakerjaan  bagi para pekerja informal.

“Untuk guru dan pengasuh Pondok Pesantren Sirojul Muhklasin II Payaman sudah lama menjadi peserta , BPJS Ketenagakerjaan,” katanya. W. Cahyono

The post Tingkatkan Peserta, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang Sosialisasikan Program BPJS Ketenagakerjaan appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Kudus Hartopo mengungkapkan jaminan sosial diberikan sampai dengan ketua RT dan Ketua RW se-Kabupaten Kudus. Hal itu disampaikan usai menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris Eko Setyono di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kamis (8/9).

“Program ini memang diperuntukkan bagi para perangkat desa. Semoga bisa memberikan manfaat untuk membantu meringankan beban keluarga,” ungkapnya.

Bupati berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang terus bersinergi dengan Pemkab Kudus. Pihaknya menyebut program ini bisa menjadi pilot project dalam menjamin perangkat desa dengan asuransi sosial. Jaminan itu, menurutnya bisa mendukung keberlanjutan hidup ahli waris dan mengawal masa depan keluarga.

“Program ini bisa menjadi proyek percontohan dalam penjaminan sosial perangkat desa,” paparnya.

Sebagai catatan, sejak 2022, Pemerintah Kabupaten Kudus mengikutsertakan Pegawai Pemerintah Non ASN terutama BPD, Ketua RT, dan Ketua RW dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tertuang dalam Perbup Kudus No. 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa TA 2022.

Ahli waris Eko Setyono, Ufi Saiful Ulum (30) berterima kasih atas kepedulian bupati dan BPJS Ketenagakerjaan kepada ayahnya sebagai Ketua RW. Sebagai anak, dirinya masih berduka atas kematian ayahnya akibat sakit yang diderita selama beberapa tahun terakhir. Sementara ibunya menderita stroke.

“Terima kasih Pak Bupati atas bantuannya. Semoga dapat bermanfaat bagi keluarga,” ucapnya.

Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Muhammad Riadh menyampaikan almarhum Eko Setyono mendapatkan dua jaminan sosial sebagai guru di MI Thoriqus Sadiyah sekaligus ketua RW 1 Desa Colo. Sehingga santunan yang diserahkan sejumlah 84 juta rupiah.

“Ahli waris mendapatkan dua jaminan masing-masing sebesar 42 juta rupiah. Sehingga total santunan yang diberikan sejumlah 84 juta rupiah,” ucapnya.

Ali Bustomi

The post Perangkat Desa di Kudus Diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan appeared first on SuaraBaru.id.