Mufakat itu diambil dalam musyawarah warga pemilik lahan, bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kamis (31/8/2023).

Wakil Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Sumarsono mengatakan, musyawarah berlangsung sangat lancar dan kondusif. Pertemuan itu membahas dua hal. Pertama, soal bentuk ganti untung lahan warga, dan yang kedua soal besaran nilai ganti untung.

BACA JUGA: Idham Cholid Bagi-bagi Buku “Menebar Kebajikan Mewujudkan Kemaslahatan”

”Seluruh warga yang hadir telah sepakat, pembebasan lahan dengan bentuk ganti kerugian berupa uang,” katanya.

Dijelaskannya, lahan yang belum dibebaskan sebanyak 116 bidang, yang dimiliki 59 orang. Dalam musyawarah itu juga berhasil menghadirkan 58 orang. Satu pemilik lahan tidak hadir, karena sedang berada di luar kota.

Dari yang hadir, 56 di antaranya telah menandatangani besaran nilai ganti untung. Sedangkan dua lainnya belum tanda tangan, karena masih ingin negosiasi harga dengan panitia.

BACA JUGA: Kadivmin Kumham Jateng Dampingi Proses Awal Hibah Tanah Lapas Kelas IIB Batang

”Dari 59 pemilik lahan, ada tiga yang belum tanda tangan. Lainnya, atau 56 orang sudah tanda tangan berita acara, menyetujui besaran ganti untung,” ungkap Sumarsono.

Meski ada tiga yang belum tanda tangan, menurut dia, hal itu tidak menjadi masalah. Dia yakin, seluruh berkas akan selesai sebelum pembayaran lahan pada bulan depan.

Dengan demikian, pembebasan lahan di Wadas dipastikan sudah selesai 100 persen. ”Pada September Insya Allah pembayaran semuanya 100 persen selesai,” terangnya.

BACA JUGA: Teliti Pedestrian di Kendari Nahdatunnisa Raih Gelar Doktor PDTS Unissula

Sementara itu, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa), Sudiman mengakui, dirinya telah menyetujui pembebasan lahan.

”Sudah banyak yang setuju, tapi yang nominalnya dinilai terlalu rendah, masih akan dimusyawarahkan lagi. Katanya tadi begitu,” tuturnya.

Lahan Sudiman sendiri sesuai sertifikat atas nama istrinya, Ngadisah. Dia menginginkan masih ada musyawarah lanjutan, agar nilai ganti untung bisa sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Riyan

The post 56 Warga Wadas Sepakat Ganti Untung, 2 Warga Belum Setuju appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, Ganjar berhasil mewujudkan sinergi antara pemerintah dan rakyat. Apa yang dilakukannya, bisa menjadi prototype pembangunan di masa yang akan datang.

Pernyataan itu seperti yang disampaikan Imam dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Optimalisasi Koperasi untuk Penanggulangan Kemiskinan’, di Manohara Hotel, Magelang, Kamis (25/5/2023). Acara itu diikuti perwakilan masyarakat Magelang dan Purworejo, Dinas UMKM Magelang, Kesbangpolinmas dan perguruan tinggi.

BACA JUGA: Gus Miftah: Semua Orang Bisa Menjadi Yang Terbaik

”Ini adalah satu contoh keberhasilan, bagaimana pemerintah dan masyarakat itu berdialog dengan intens, sehingga menghasilkan sesuatu yang pada endingnya sangat bagus sekali,” ucap Imam.

Pernyataan itu merujuk pada pembentukan Koperasi Tirto Mulyo Bogowonto, yang dikelola oleh warga terdampak pembangunan Bendungan Bener. Alih-alih konflik terus terjadi, warga terdampak PSN tetap bisa mengelola lahan, lewat koperasi dan BUMDes. Bahkan terlibat dalam proyek greenbelt Bendungan Bener.

Disampaikan dia, pola pengelolaan sabuk hijau yang dilakukan Ganjar, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWS-SO), bersama masyarakat Wonosobo, adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan lahan PSN yang sudah dibebaskan.

BACA JUGA: 6 Peserta Kakang Mbakyu Duta Wisata Blora 2023 Lolos Seleksi

”Sebelumnya tidak ada di Indonesia, belum pernah ada. Oleh karena itu, ini kita coba untuk intensif dampingi, supaya menjadi pola Nasional. Ini prestasi Pak Ganjar,” tegas Imam.

Dia juga menilai, upaya dan cara Ganjar ini bisa diterapkan di tiap pengerjaan PSN, yang tengah berjalan. Sehingga juga bisa berdampak pada penanggulangan kemiskinan.

”Ini kita tidak harus mengubah sistem ekonomi secara menyeluruh. Tapi dari kecil-kecil seperti ini, nanti akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Ini yang harus jadi pola Nasional, ini keberhasilan yang bisa diduplikasi, diterapkan di proyek-proyek Nasional yang lain,” jelasnya.

BACA JUGA: HMJ Akuntansi Unissula Perluas Kompetensi Fintech

Ganjar pada kesempatan itu menyampaikan, koperasi dan UMKM perannya sangat signifikan, untuk menanggulangi kemiskinan. Apalagi di Jateng banyak sekali kebijakan dan program yang bisa dimanfaatkan.

”Kita kan punya program cukup banyak. Akses permodalan ada, suku bunga rendah, pendampingannya ada, offtaker-nya pemerintah daerah,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ganjar melihat kesempatan dan sumberdaya itu bisa dimanfaatkan warga terdampak PSN, agar tetap bisa menikmati serta mengelola lahan, meski sudah diambil alih untuk pembangunan.

BACA JUGA: Lakukan Audiensi dengan PJ Bupati, PC IPNU-IPPNU Jepara Siap Gelar Porseni dan Konfercab

”Di Wadas ini, ada satu koperasi yang dibentuk untuk mengakomodasi mereka yang kalau boleh disebut bahasanya korban, mereka bisa berpartisipasi,” terang Ganjar.

Gubernur Jateng dua periode itu menambahkan, penyelesaian konflik PSN di Wadas bukan yang pertama dilakukan. Konsep itu sebelumnya sudah diterapkan pada masalah Semen Rembang dan PLTU Batang.

”Jadi ketika mereka sudah dapat ganti untung, mereka punya usaha, lahan-lahan yang ada di sekitarnya, bisa dikelola bersama. Maka partisipasi masyarakat muncul,” ucapnya.

BACA JUGA: Dua Manusia Silver Kabur dari Shelter Dinas Sosial Kabupatren Grobogan

Disebutkannya, dengan begitu anggapan warga terdampak tak lagi sebagai korban. Sebab, mereka ikut serta dan terlibat dalam perkejaan PSN sejak awal. Bahkan mereka bisa mengelola lahan, dan mendapatkan manfaat ekonomi lagi setelahnya.

”Dengan cara itu, peran kelembagaan koperasi menjadi bisa bermanfaat dalam proyek-proyek strategis Nasional, potensi konflik bisa kita redam, hasil ekonominya bisa lebih tinggi,” terangnya.

Ganjar juga menyatakan, masyarakat akan mendapatkan keterampilan dan manfaat yang lebih bagus. Hal itu karena semua terlibat, seperti pemerintah, CSR, atau mereka yang ikut dalam PSN, sehingga semuanya terjaga. Manfaatnya juga akan muncul, kelembagaan maupun koperasinya pun bisa berjalan.

Riyan

The post Konflik Akibat Proyek Strategis Nasional Harus Libatkan Masyarakat   appeared first on SuaraBaru.id.

Bertempat di halaman Office Resort PT. Pembangunan Perumahan (PT PP) di Desa Karangsari, telah dilaksanakan prosesi penyerahan uang pembayaran atas 38 bidang lahan milik 31 orang warga yang diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo.

Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto berharap warga yang menerima ganti untung dapat memanfaatkan dana yang diterima dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, warga menerima ganti untung dikarenakan keseluruhan tahapan pelepasan lahan dinyatakan lengkap.

“Pembayaran ganti rugi ini merupakan tahap terakhir dalam pengadaan tanah. Silahkan dipergunakan sebaik-baiknya. Semoga tidak ada kekeliruan nominal yang tertera di buku tabungan dengan nilai yang telah diberikan disurat pada saat musyawarah,” ujar Andri, Selasa (22/3/2022).

Sementara Camat Bener, Agus Widiyanto menyampaikan, 31 orang warga yang menerima pembayaran merupakan pemilik atas 38 bidang lahan di 5 desa, antara lain di Desa Nglaris 10 bidang, Karangsari 1 bidang, Guntur 18 bidang, Redin 1 bidang dan Kemiri 7 bidang.

Dirinya berpesan pada warga agar uang yang telah diterima bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan hendaknya berhati-hati terhadap oknum yang memanfaatkan adanya uang ganti kerugian.

“Silahkan dimanfaatkan uang ganti kerugian sebaik-baiknya untuk keperluan keluarga. Hati-hati dengan oknum yang hanya akan memanfaatkan uang ganti kerugian. Simpan uang ganti kerugian di rumah seperlunya saja,” pesan Agus.

Hingga acara selesai, diketahui dari undangan 38 bidang telah terealisasi pembayaran ganti kerugian sebanyak 26 bidang, dan sisanya 12 bidang pending (return). Karena pemilik 12 bidang dari warga dusun Kalipancer, Desa Guntur tidak hadir, dan meminta pembayaran khusus Kalipancer dibarengkan.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berkomitmen bahwa pembangunan Bendungan Bener betul-betul menguntungkan rakyat. Proses pembayaran lahan warga yang sudah sepakat dibebaskan dan lengkap proses administrasinya, ditargetkan rampung H-7 menjelang Idul Fitri tahun ini.

Ning

The post Warga Mulai Terima Ganti Untung Pelepasan Lahan Proyek Bendungan Bener appeared first on SuaraBaru.id.

Tujuan mereka datang ke lembaga bantuan hukum itu, untuk meminta perlindungan hukum, terkait rencana penambangan tanah dan batu andesit di desanya. Selain itu, mereka juga meminta pendampingan, lantaran semakin lama dirasa ada ketidakharmonisan antarwarga di Desa Wadas.

Ke-40 warga itu datang didampingi Kepala Desa Wadas, Fahri Setianto, dan disambut Direktur YPBH Nyi Ageng Serang, Gilang Pramana Putra.

BACA JUGA: Sambut HUT Bhayangkara ke-75, Polres Kebumen Bersihkan Tiga Masjid

”Pada awalnya, hampir semua warga Wadas setuju jika tanah kebun miliknya dibeli pemerintah, untuk area penambangan tanah dan batu andesit. Tanah dan batu itu digunakan sebagai bahan material pembangunan Bendungan Bener, yang diketahui bakal memakmurkan masyarakat luas,” ungkap Kades Fahri Setianto.

Namun karena ada provokasi dari berbagai pihak, imbuhnya, lambat laun kekompakkan warga Wadas semakin memudar. Bahkan, terang Fahri Setianto, disertai tindakan intimidasi dan ancaman, yang diterima dari sejumlah orang tak dikenal. Orang-orang tidak dikenal itu berasal dari luar Desa Wadas.

Sedangkan Sabar, salah seorang tokoh masyarakat Desa Wadas menjelaskan, setelah terjadi hasutan, provokasi ataupun ancaman dari luar, kini konflik sosial antarpenduduk Desa Wadas semakin terasa.

BACA JUGA: Polres Bekuk Pelaku Penganiayaan Bayi

”Kami butuh bantuan hukum, karena kami merasa tidak nyaman tinggal di desa kami sendiri,” jelas Sabar.

Atas pengaduan itu, Gilang Pramana Seta selaku kuasa hukum Paguyuban Masyarakat Wadas berjanji, bakal melakukan pengawalan hukum.

”Akan kami pelajari dulu. Karena kami melihat, hubungan antarwarga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo memang sudah tidak harmonis. Tugas kami hanya untuk mengawal, jangan sampai terjadi pelanggaran hukum yang mengarah pada tindak pidana,” tegasnya.

BACA JUGA: Covid Meningkat, Polda Jateng Terjunkan 8 Mobil Water Canon di Kudus

Usai mengadu, puluhan warga Wadas kemudian beramai-ramai mengeluarkan pernyataan sikap, yang berisi empat hal. Pertama, mereka setuju atas rencana penambangan tanah dan batu adesit (tambang quarry) di Desa Wadas, untuk pembangunan Bendungan Bener.

Kedua, mereka menolak adanya berita-berita hoaks, serta menolak kehadiran provokator dari luar yang memecah belah kekompakan warga Wadas.

Sedang poin ketiga menyatakan, warga Desa Wadas senantiasa ikut menciptakan situasi aman, tenteram dan kondusif di Desa Wadas dan daerah sekitar. Bahkan mendukung program-program pemerintah, serta aktif menjaga Sitkamtibmas yang aman dan kondusif di wilayahnya.

Riyan-Sol

The post Merasa Tak Nyaman, Warga Wadas Purworejo Cari Perlindungan Hukum appeared first on SuaraBaru.id.