Gugatan masa jabatan KPI ke MK oleh komisioner KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, Syaefurrochman, melalui para advokat dan peneliti hukum dari Kantor Advokat MZ Al-Faqih & Partners, dengan nomor perkara 26/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 itu, kini telah mulai disidangkan.

Syaefurrochman dalam permohonan Pengujian Undang-Undang meminta agar, masa jabatan KPI disamakan dengan masa jabatan anggota komisi negara lainnya, seperti KPK, KPAI, KPPU, Ombudsman, Komnas HAM, LPSK, Bawaslu RI, dan OJK, menjadi lima tahun.

BACA JUGA: UMKM Binaan PLN UIK Tanjung Jati B Unjuk Gigi di INACRAFT 2024

Ketua Forum Pemerhati Penyiaran, Budi Setyo Purnomo, yang juga mantan Ketua KPID Jawa Tengah pun, angkat bicara menyoal pendeknya masa bakti KPI ini.

Diungkapkan dia, selama dua periode menjabat sebagai Ketua KPI Jateng, dirinya merasakan adanya “diskriminasi” masa kerja. Digambarkan olehnya, dalam tiga tahun masa bakti, tahun pertama adaptasi, tahun kedua running, tahun ketiga disibukkan seleksi.

”Padahal peran KPI itu tak kalah pentingnya dengan lembaga negara lainnya. Paling utamanya, peran KPI mengawal ahklak bangsa lewat penyiaran. Dampaknya memang tidak serta merta, tapi literasi media yang diusung KPI, membawa akhlak anak bangsa ke depan lebih baik,” Budi SP dalam keterangan di Semarang, Kamis (7/3/2024).

BACA JUGA: Operasi Keselamatan di Kaliwangan Blora, Warga Bisa Langsung Bayar Pajak Kendaraan

Bendahara PWI Jateng itu menambahkan, perlunya perubahan masa jabatan itu, terkait dengan keharmonisan atau sinkronisasi performance kerja atau proses kinerja. Masa jabatan KPI yang hanya tiga tahun, membuat sinkronisasi menjadi tidak mudah dilakukan oleh anggota-anggota KPI.

Disampaikan juga, masa jabatan anggota KPI Pusat dan Daerah yang hanya tiga tahun, memboroskan keuangan negara. Masa jabatan tiga tahun tidak sinkron dengan dengan lembaga-lembaga lain, baik itu lembaga penyiaran, mengingat berlakunya izin penyiaran untuk radio lima tahun, dan izin penyiaran televisi 10 tahun.

Sebelumnya di tempat terpisah, Judhariksawan, Guru Besar Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, juga menyoroti masa jabatan KPI yang hanya tiga tahun. Disebutkannya, soal masa jabatan KPI, sesungguhnya sudah sejak lama dipersoalkan.

BACA JUGA: Menjelang Ramadan 1444H, Polres Klaten Tingkatkan Pencegahan dan Penindakan Pekat

”Namun tidak sampai mengajukan ke MK, karena selalu diberikan harapan melalui rencana revisi UU Penyiaran, yang hingga saat ini hanya terbatas pada saat UU Ciptaker menambah klausula digitalisasi penyiaran, dan mengurangi kewenangan KPI,” ujarnya

Dasar pemikiran perpanjangan masa jabatan KPI, imbuh dia, juga jelas. Tidak hanya karena menimbulkan perbedaan perlakuan sebagai lembaga negara, masa jabatan yang singkat secara faktual berdampak pada efisiensi anggaran negara dan daerah untuk proses rekruitmen.

Riyan

The post Forum Pemerhati Penyiaran Desak MK, Jabatan KPI 5 Tahun appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ini diikuti oleh puluhan awak media dan mahasiswa di Kota Semarang, dengan menghadirkan narasumber Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Jateng, Dr. Teguh Hadi Prayitno dan Pemantau Pemilu SPD, Dian Permata, yang dipandu oleh Nurisman selaku Staf Humas Bawaslu RI.

Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Jateng, Drs. Sosiawan mengatakan, kegiatan ini merupakan konsolidasi, bukan intimidasi, untuk menguatkan fungsi-fungsi kehumasan serta media untuk mengawal dan mengawasi pemilu agar terwujud pemilu yang luber-jurdil.

Sosiawan menegaskan, seorang pemilih dilarang membawa handphone ke bilik suara di TPS saat pencoblosan. Bawaslu Jawa Tengah mengusulkan ada penitipan handphone di TPS. Karena sesuai aturan memang tidak diperbolehkan mendokumentasikan dan mempublikasi pilihan di bilik suara.

“Sesuai ketentuan, di tempat pemungutan suara tidak boleh didokumentasikan dan disebar luaskan. Ada beberapa ketentuan yang mengatur supaya di lingkungan TPS tidak membawa handphone. Tapi sebenarnya itu ranah KPU ya,” kata Sosiawan kepada awak media, Jumat (9/2/2024).

Ia menyarankan saat masuk bilik suara ada KPPS yang mengatur tempat penitipan handphone. Sehingga tidak perlu diawasi, mau mendokumentasikan otomatis sudah tercegah.

“Nantinya jika ada pemilih yang nekat, pengawas pemilu akan buat laporan, karena jelas pelanggaran. Sanksi tergantung apakah sekedar main-main atau jadi bukti tertentu untuk kepentingan politik,” kata Sosiawan.

Sementara Teguh Hadi Prayitno menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu tinggal beberapa hari lagi. Ia berharap tidak menyisakan masalah dalam soal distribusi logistik pemilu.

“Diharapkan pemilu bukan hanya berlangsung jurdil dan luber, tetapi juga harus bersih dari kecurangan dan bermartabat” ucapnya.

Dian Permata pada kesempatan itu juga mengingatkan agar praktik money politik bisa ditekan seminim mungkin, agar tidak menciderai demokrasi.

Ning S

The post Bawaslu Tegaskan Seorang Pemilih Dilarang Bawa Handphone saat Pencoblosan di TPS appeared first on SuaraBaru.id.

Pada kesempatan tersebut Bawaslu RI membeberkan tingkat kerawanan di 34 Provinsi se-Indonesia.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Jawa Tengah, Anik Sholihatun mengungkapkan, sesuai data IKP yang diluncurkan Bawaslu RI, Provinsi Jawa Tengah masuk kategori dengan kerawanan sedang. Tercatat ada 21 Provinsi se-Indonesia yang masuk kategori rawan sedang.

Dari 21 Provinsi itu, Jawa Tengah menempati posisi 20 dengan skor 34,83. Skor sebuah Provinsi dianggap sedang jika skor berada antara satu simpangan baku di bawah dan di atas rata-rata Nasional.

“Meski secara umum Jawa Tengah adalah rawan sedang, namun jika dibedah per dimensi, Jawa Tengah juga menempati posisi rawan tinggi dalam konteks dimensi penyelenggaraan Pemilu. Dari 10 Provinsi rawan tinggi dimensi penyelenggaraan Pemilu, Jawa Tengah menempati posisi keempat dengan skor 91,67,” jelas Anik melalui rilis yang ditulisnya, Minggu (18/12/2022).

Bawaslu Jawa Tengah menyatakan bahwa IKP sebagai deteksi dini dalam pelaksanaan Pemilu. Meski menempati posisi rawan sedang, Bawaslu Jawa Tengah akan terus melakukan berbagai program pencegahan dan pengawasan. Pencegahan terus dimasifkan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu.

Dalam peluncuran IKP, Bawaslu RI menetapkan lima Provinsi sebagai daerah rawan tinggi, yakni DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Timur.

“IKP dikonstruksi dari 61 indikator. Setiap indikator mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian. Nilai setiap indikator dihitung dengan menjumlahkan event kejadian yang dibobot dengan tingkat kejadian,” terang Anik.

“Dimensinya terdiri dari empat. Dimensi sosial politik yang terdiri dari keamanan, otoritas penyelenggara Pemilu, otoritas penyelenggara negara. Konteks penyelenggaraan Pemilu terdiri dari hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan Pemilu dan pengawasan Pemilu,” sambungnya.

Sedang kontestasi terdiri dari hak dipilih dan kampanye calon. Adapun dimensi partisipasi terdiri dari partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat.

“Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu,” ujarnya.

Sementara untuk definisi kerawanan Pemilu adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis.

Adapun tujuan penyusunan IKP adalah untuk memetakan potensi kerawanan di 34 Provinsi dan 514 kabupaten/kota, melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran Pemilu dan pemilihan, serta menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu dan pemilihan.

Ning Suparningsih

The post Indeks Kerawanan Pemilu, Jawa Tengah Masuk Rawan Sedang appeared first on SuaraBaru.id.

Total keseluruhan ada 75 anggota dari 25 Provinsi di Indonesia yang dilantik oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmad Bagja.

Dari 75 orang tersebut, 3 diantaranya merupakan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ketiganya secara resmi menjadi anggota Bawaslu Jawa Tengah periode 2022-2027. Mereka adalah Muhammad Amin, Diana Ariyanti, dan Achmad Husain.

Sebelumnya, Amin adalah Ketua Bawaslu Kota Semarang. Adapun Diana merupakan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Husain anggota KPU Kabupaten Blora.

Saat pelantikan, Rahmad Bagja berpesan agar para anggota Bawaslu Provinsi yang baru saja dilantik selalu profesional dalam menjalankan tugas.

Bagja juga meminta agar para anggota menyesuaikan diri dalam kerja pengawasan Pemilu. Apalagi, saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan.

Pelantikan 3 anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dilakukan karena ada tiga anggota Bawaslu Jawa Tengah periode 2017-2022 sudah habis masa jabatannya. Ketiganya adalah Fajar Saka, Sri Wahyu Ananingsih dan Sri Sumanta.

Bagja berpesan, anggota Bawaslu Provinsi yang telah selesai menjalankan tugas agar selalu terhubung dengan Bawaslu. Sebab, mereka adalah sama-sama keluarga besar Bawaslu.

Ia juga meminta agar foto-foto anggota Bawaslu yang sudah purna tugas dipajang di kantor Bawaslu Provinsi. Tujuannya, bagian dari upaya menghormati, agar mereka selalu terkenang dengan kerja-kerja pangawasan Pemilu.

Menurutnya, pelantikan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan setelah selesainya proses seleksi yang sudah dimulai sejak lima bulan lalu.

Dalam pelantikan dihadiri para pimpinan Bawaslu RI, Sekjen Bawaslu RI, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, anggota KPU RI Mochamad Afifuddin, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo, dan para kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Ning Suparningsih

The post 3 Anggota Bawaslu Jawa Tengah Masa Jabatan 2022-2027 Dilantik appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Bawaslu RI, Abhan Misbach dalam arahannya menyatakan, SKPP adalah salah satu program prioritas nasional (RPJMN). “Program ini penting, sejalan dengan kebijakan Mendagri yang meminta Pemda untuk melakukan pendidikan politik masyarakat,” kata Abhan.

Abhan menyebut kualitas demokrasi ditentukan tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi di sini tak hanya berarti hadir saat pemungutan, tetapi bagaimana mengawal Pemilu agar jujur dan adil, sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah.

Abhan berharap, kader pengawas bisa menyebarkan virus-virus pengawasan. Misalnya soal larangan politik uang dan ujaran kebencian.

“Memerangi politik uang harus didukung masyarakat. Politik uang merusak demokrasi. Undang-undang sudah cukup mengatur dengan tegas soal larangan politik uang,” kata Abhan.

Abhan menyebut, kader pengawas partisipatif inilah yang bisa mendorong bersama masyarakat, agar Pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil.

Anggota Bawaslu RI M. Afifuddin dalam sambutannya menyatakan, SKPP ini penerjemahan dari hubbul wathon minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman). “Kalau di zaman penjajahan, syair ini sudah menggugah untuk bersatu melawan penjajah,” kata Afifuddin.

Bagi Bawaslu, kata dia, syair ini adalah adaptasi bagaimana cara mencintai republik ini. Bawaslu senantiasa menumbuhkan bibit-bibit kader pengawas dan membumikan nilai-nilai pengawasan ke sebanyak-banyaknya.

“Ngomong Pemilu tak hanya ngomong tugas Bawaslu, tugas KPU, tugas Pemda, tugas anggota dewan. Tapi ngomongin Pemilu adalah bagaimana semua bergerak melakukan kaderisasi pengawas Pemilu, dan melakukan pendidikan politik,” kata dia.

Sementara anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo dalam kesempatan itu mengingatkan agar kita semua mengambil peran ikut memastikan proses demokrasi di tanah air berjalan sebagaimana yang diharapkan.

“Kenapa kita bersama? Karena proses demokrasi tidak terlepas dari kepentingan kita sebagai pemegang daulat rakyat. Pemilu bukan milik siapa-siapa. Pemilu adalah milik kita rakyat sebagai pemegang daulat rakyat. Kalau kita mau negara ini baik dan sejahtera, maka tidak boleh kita cuek terhadap proses Pemilu,” katanya.

Menurutnya, hanya melalui pemilulah satu-satunya cara yang konstitusional untuk menentukan siapa yang dikehendaki sebagai kepala negara.

Ning

The post Bawaslu RI Buka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif appeared first on SuaraBaru.id.