PWI menyatakan secara tegas, larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang tercantum dalam Pasal 50 B ayat (2) huruf C, dalam berkas RUU Penyiaran hasil Rapat Badan Legislasi DPR RI 27 Maret 2024, menunjukkan penyusun RUU melakukan pelanggaran atas Pasal 4 ayat (2) dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam pasal itu jelas mengatur, terhadap pers nasional tidak dikenakan pelarangan penyiaran. Dan jika hal tersebut dilakukan, akan berhadapan dengan tuntutan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, atau denda paling banyak Rp 500 juta.

BACA JUGA: Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Hadirkan Layanan KB di Tempat Kerja

Pers nasional dalam menjaga kemerdekaan pers, memiliki hak untuk tidak hanya mencari dan mengolah gagasan atau informasi, tapi juga menyebarluaskan sebagai sebuah karya jurnalistik yang berkualitas.

PWI juga mengingatkan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), akan menjadi lembaga super power jika Pasal 42 dalam RUU itu diloloskan. Karena dinyatakan menjadi lembaga penyelesai sengketa, terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran. Ini jelas perlu ditolak, karena mengambil kewenangan Dewan Pers yang diatur dalam UU Pers.

Sementara itu, Ketua Lembaga Konsultan dan Bantuan Penegakan Hukum (LKBPH) PWI, Kamsul Hasan menyatakan, pihaknya menyesalkan, bahwa Pasal 42 asli dari UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur tentang kegiatan jurnalistik penyiaran yang dilaksanakan oleh wartawan, malah dihapus dari RUU terbaru hasil Baleg DPR RI itu.

BACA JUGA: FEB UKSW Resmikan Ruang Rapat dan Postgraduate Lounge Baru

Tim Hukum PWI ini menilai, selain tiga materi terkait, yang perlu diubah bahkan dihapus dari dalam RUU Penyiaran, masih materi-materi lain, seperti penerapan sanksi administrasi yang perlu diwaspadai. Jangan sampai terjadi kriminalisasi pada Pers Nasional.

Materi itu ada dalam Daftar Isian Masalah, yang secara lengkap dan tertulis akan segera disampaikan PWI, kepada tidak saja Badan Legislasi, tapi juga ke Komisi I DPR RI, dan Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan HAM RI.

PWI Pusat dalam pernyataan resminya menyampaikan, akan meminta DPR RI, agar RUU Penyiaran dibahas kembali secara terbuka bersama masyarakat pers dan organisasi pers, sebagai pemangku kepentingan. Ini juga sebagai bentuk menjaga kemerdekaan pers.

Riyan

The post PWI Pusat Nyatakan RUU Penyiaran Langgar UU Pers appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikan Ganjar, seusai menerima Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI, dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (16/1/2023).

Turut hadir di acara itu, Zainudin Maliki, Bukhori Yusuf (F-PKS), Lulu Nur Hamidah (F-PKB), Endang Maria Astuti (F-Golkar) dan lainnya. Hadir pula pula perwakilan kelompok masyarakat, mulai dari akademisi, bidang kesehatan, tokoh agama hingga kelompok yang mewakili perempuan dan anak.

BACA JUGA: Beri Arahan Alumni Poltekip 53, Kakanwil Sampaikan 4 Pesan Penting 

”Usulan saya yang pertama ada berapa Prolegnas, kemudian kontennya. Jadi masing-masing RUU itu sebenarnya apa yang ada di sana, sehingga masyarakat bisa membahas dan bisa memberikan catatan-catatan penting,” ujar Ganjar.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, kegiatan seperti ini tidak cukup sekali digelar. Menurutnya harus ada tindak lanjut, khususnya sesuai dengan RUU-RUU yang menjadi prioritas.

”Apakah di daerah ini dibagi ke seluruh hadirin, dari kelompok masyarakat, tokoh agama, akademisi semuanya membaca, sehingga bisa memberikan feedback yang bagus,” katanya.

BACA JUGA: Tim PkM USM Beri Pelatihan 25 Guru SDN 04 Sendangmulyo

Di sisi lain, Ganjar mendorong Baleg DPR RI bisa memaksimalkan multi platform informasi, untuk mensosialisasikan. Tentunya dengan konten yang lengkap, dan tak sekadar gambaran umum. Dengan demikian, semua akan bisa memahami hal itu.

Gubernur Jateng dua periode itu menambahkan, jika sosialisasi dilakukan dengan baik, maka masyarakat bisa memahami lebih komprehensif. Kesadaran masyarakat juga akan makin tinggi, sehingga tidak ada pemahaman yang abu-abu pada RUU di Prolegnas itu.

Sementara itu, Ketua rombongan Anggota Baleg DPR RI, Zainudin Maliki, menyampaikan apresiasinya kepada Ganjar Pranowo. Dia berharap, Ganjar menjadi salah satu “endorser” Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

BACA JUGA: Cegah Longsor Warga Tanam Ratusan Pohon di Bantaran Sungai Lusi Blora

”Kami terima kasih, karena Pak Ganjar bisa menerima kami langsung. Kami berharap, nantinya sosialisasi akan berjalan dengan baik,” imbuh Zainudin.

Sebagai informasi, sebanyak 39 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Persetujuan dilakukan setelah mendengarkan penjelasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Prolegnas Prioritas 2023 berjumlah sebanyak 39 RUU, terdiri dari 24 RUU yang diusulkan DPR RI, 12 RUU usulan pemerintah, dan tiga RUU diusulkan DPD RI. Salah satu yang masuk Prolegnas adalah, RUU Kesehatan dan RUU Perlindungan PRT.

Riyan

The post Sosialisasi Prolegnas Tak Dilakukan Secara Masif appeared first on SuaraBaru.id.