Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo hadir pada kegiatan bersama Inspektur Wilayah (Irwil) I Inspektorat Jenderal Kemenkum, Morina Harahap.

Exit Meeting diisi dengan pemaparan hasil audit oleh pengendali teknis, Rani setelah kurang lebih lima hari Tim Auditor Inspektorat Wilayah I melakukan audit secara langsung.

Morina mengungkapkan bahwa audit ini dapat memberikan evaluasi dini dalam meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum.

“Kami hadir di sini untuk melihat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk meminimalisir kesalahan administrasi yang berimbas kepada kerugian negara,” kata Rina.

Rina menekankan pentingnya semua lini utamanya pada bagian keuangan untuk lebih aware karena akan berdampak kepada organisasi.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni mengungkapkan rasa terima kasih kepada Irwil I dan Tim Auditor atas audit yang telah dilaksanakan.

“Apa yang dilakukan audit pada dasarnya adalah pencegahan dan saya percaya bahwa hasil audit ini akuntabel,” terang Heni.

“Saya berterima kasih kepada Irwil I dan Tim Auditor. Mudah-mudahan (hasil audit) itu menjadi perbaikan bagi kami sebagai evaluasi pada tahun 2025, ” sambungnya.

Pada kesempatan ini, Kakanwil juga berkomitmen untuk melaksanakan segala rekomendasi atas hasil audit. “Secara teknis, semua rekomendasi atas hasil audit ini siap kami penuhi dalam waktu yang secepat-cepatnya,” tegasnya.

Hadir pada Exit Meeting Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto dan para pejabat fungsional pada Bagian Tata Usaha dan Umum yang merangkap sebagai Ketua Pokja.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Gelar Exit Meeting Audit Ketaatan atas Pengadaan Barang-Jasa TA 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan hasil analisis atas pengisian kuesioner dari 2.646 notaris di Provinsi Jawa Tengah hingga Juni 2024, ditemukan bahwa 216 notaris memiliki nilai risiko sangat tinggi dan tinggi.

Di Kota Semarang, tercatat ada 24 notaris berisiko sangat tinggi dan tinggi, sementara di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak masing-masing terdapat 12 dan 14 notaris dengan tingkat risiko serupa.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto melalui Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi menyampaikan pentingnya notaris dilakukan audit.

“Notaris yang memiliki nilai risiko sangat tinggi dan tinggi ini perlu dilakukan audit lebih lanjut guna evaluasi dan penyuluhan, agar mereka dapat berperan aktif sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan TPPU,” ungkap Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setiawan.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, yang mewajibkan notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Sebagai pemberi jasa, notaris berperan penting dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan yang berpotensi digunakan untuk tindak pidana pencucian uang,” tegasnya.

Dalam pernyataan tersebut, Agustinus juga menyoroti ancaman hukum yang dihadapi notaris yang lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Menurutnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, notaris dapat dijerat dengan sanksi pidana jika terlibat dalam praktik pencucian uang. Untuk itu, pengisian formulir pengenalan pengguna jasa dan penilaian risiko transaksi harus dilaksanakan dengan hati-hati dan tepat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pelayanan Hukum memberikan apresiasi kepada para notaris yang hadir, berharap agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas.

“Melalui sosialisasi dan audit ini, kami harap para notaris semakin sadar akan peran strategis mereka dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas,” tandasnya.

Kegiatan ini resmi dibuka dengan harapan agar setiap notaris dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan yang sudah diatur dalam regulasi, serta melaksanakan kewajiban pelaporan secara optimal demi menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung upaya pemberantasan TPPU.

Ning S

The post Cegah TPPU di Jajaran Notaris, Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi dan Audit appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pengisian kuisioner PMPJ yang telah dilaksanakan pada bulan April lalu.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan sudah lebih dahulu melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap 11 notaris di Kota Tegal dan Kabupaten Breses serta Kabupaten Tegal.

Dalam Entry Meeting kali ini, hadir Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Widya Pratiwi Asmara bersama Wakil Ketua Majelis Pengawas Darah (MPD) Kota Tegal dan Kabupaten Brebes, Untung. Audit kepatuhan sendiri akan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 24 – 25 Oktober 2024.

Kadiv Yankumham mengungkapkan, berdasarkan hasil analisis atas pengisian kuesioner dari 2.646 notaris di Provinsi Jawa Tengah hingga bulan Juni 2024, terdapat 216 notaris yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi dan tinggi.

“Sehingga, para Notaris yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi dan tinggi tersebut perlu dilakukan audit dalam rangka evaluasi dan penyuluhan untuk mendorong peran aktif notaris sebagai Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” ujar Anggiat.

“Kegiatan audit kepatuhan notaris mencakup evaluasi atas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan,” sambungnya.

Anggiat menyebut, untuk mencegah dimanfaatkannya profesi notaris sebagai gatekeeper pencucian uang, notaris yang akan memberikan jasa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasanya, haruslah terlebih dahulu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap profil dan transaksi pengguna jasanya. “Penerapan PMPJ harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan, ” ujarnya.

“Kita harus bersinergi dan bekerja sama. Kami dari Kanwil Kemenkumham sebagai kepanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para notaris,” terangnya.

The post Kemenkumham Jateng Kembali Lakukan Audit Kepatuhan Penerapan PMPJ appeared first on SuaraBaru.id.

Proses audit eksternal untuk sertifikasi ini, berlangsung selama tiga hari, atau sejak 14 hingga 16 Agustus 2024, di Ruang Telekonferensi, Gedung Menara USM. Ketua Tim Auditor dari TUV Rheinland Indonesia, Abdul Manan Aruli mengatakan, selama proses audit, timnya melihat banyak keunggulan yang dimiliki USM.

”Kami telah melakukan audit selama tiga hari, dan menemukan bahwa USM memiliki semangat etos kerja yang tinggi, serta komitmen yang kuat dalam menjalankan sistem. Hal ini terlihat dari keinginan mereka, untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan pada akhirnya menciptakan kekompakan di antara seluruh civitas akademika,” ungkap Abdul Manan, dalam keterangannya Selasa (27/8/2024).

BACA JUGA: Polres Kebumen Ringkus Pria Kerap Edarkan Ganja ke Pekerja Proyek

Dia menambahkan, USM telah melakukan seleksi yang ketat dalam perekrutan dosen, dengan memperhatikan kualitas dan potensi unggul, dari setiap kandidat.

”Dari awal perekrutan, USM telah memastikan, dosen-dosen yang dipilih memiliki kualitas unggul, yang kemudian berdampak pada kualitas lulusan yang dihasilkan. Lulusan USM terbukti mampu diterima di industri dan dunia bisnis,” tambahnya.

Lebih lanjut, Abdul Manan menyoroti manajemen organisasi pendidikan di USM, yang telah memenuhi standar internasional. Menurutnya, manajemen organisasi pendidikan di USM telah terbukti, sesuai dengan standar internasional yang diakui badan sertifikasi ini.

BACA JUGA: Ikut KSM dan MSQ Nasional, 4 Siswa MAN 1 Wonosobo Pamit Bupati dan Wabup

”USM telah setara dengan universitas-universitas lain di luar negeri, yang juga mengimplementasikan sistem organisasi pendidikan yang baik. Kami yakin, pencapaian ini akan menambah label mutu dan kualitas yang akan diakui dunia industri, terutama dalam merekrut lulusan dari USM,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I USM, Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP menyatakan, proses untuk memperoleh sertifikat ISO 21001:2018 ini, merupakan tahapan akhir dari rangkaian panjang kegiatan audit eksternal ini.

”Tahapan audit eksternal ISO tahap kedua ini, adalah tahap akhir dari serangkaian kegiatan panjang untuk mendapatkan sertifikat ISO 21001:2018. Kami telah melakukan pendampingan, penyusunan dokumen, audit internal, serta rapat manajemen, sebelum akhirnya menjalani audit eksternal kedua selama tiga hari ini,” ungkap Prof Sri Budi.

BACA JUGA: PDIP Klaim Kandang Banteng Solid, Duet Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi Jemput Kemenangan di Jawa Tengah

Disebutkan pula, setelah mendapatkan sertifikat ISO 21001:2018, USM akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan di berbagai aspek. Setelah sertifikat ISO 21001:2018 ini diraih, pihaknya akan terus melakukan perbaikan, sesuai dengan saran dan masukan dari auditor.

”Kami berharap, seluruh fakultas, progam studi, satuan, dan unit-unit di USM yang telah mendapatkan sertifikat ISO 21001:2018 ini, dapat mempertahankan pencapaian itu dan terus meningkatkan kualitasnya. Semoga dengan upaya ini USM dapat mencapai predikat Universitas Unggul pada tahun depan,” ungkapnya.

Menurutnya, implementasi ISO 21001:2018 juga sebagai langkah untuk membangun budaya mutu di USM. Dengan menerapkan ISO 21001:2018, seluruh lini mulai dari fakultas, prodi, satuan hingga unit-unit di USM, dapat menjalankan alur proses yang baik, mulai dari input, proses, hingga output.

BACA JUGA: Rektor Unissula Desak Polrestabes Semarang Bebaskan Mahasiswa Yang Diamankan Saat Demo

”Dengan demikian, USM dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswanya, dan menghasilkan lulusan yang berkualitas, serta dipercaya masyarakat. USM juga berencana untuk mengembangkan sertifikasi ISO lainnya, seperti ISO untuk laboratorium dan sistem keamanan siber,” jelasnya.

Diyakininya, USM akan terus mengembangkan sertifikasi lainnya. Seperti ISO 17025, tentang laboratorium, kemudian juga sertifikasi tentang sistem keamanan siber, agar USM tetap aman dari ancaman penyadapan dan kebocoran data. Sertifikasi ini, diharapkan dapat saling melengkapi untuk mendukung kemajuan USM,” tandasnya.

Riyan

The post USM Raih Sertifikasi ISO 21001:2018 appeared first on SuaraBaru.id.

Ada 11 orang notaris di Kabupaten Boyolali yang dilakukan audit kepatuhan. Notaris ini mempunyai hasil beresiko tinggi, dimana hasil tersebut didapat dari pengisian kuesioner yang diisi oleh para notaris di seluruh Jawa Tengah pada medio bulan April 2024 sampai dengan Juni 2024.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan memimpin jalannya audit didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Widya Pratiwi Asmara bersama Kepala Rutan Kelas IIB Boyolali, Eko Subekti.

Kadiv Yankumham mengatakan, audit kepatuhan ini bertujuan untuk melindungi para notaris dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Terorisme mengingat saat ini kasus TPPU dan Terorisme di Indonesia begitu masif.

“Dengan audit ini dapat mendorong Notaris untuk menerapkan PMPJ dan kewajiban pelaporan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mencegah digunakannya Notaris sebagai sarana atau sasaran kejahatan pencucian uang,” ujar Anggiat, Rabu (7/8/2024).

Dikatakan bahwa penerapan PMPJ yang diuji melalui dua ruang lingkup yaitu Kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme serta penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPU-PT.

Kegiatan audit kepatuhan ini dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 6-7 Agustus 2024. Tim audit melakukan pengujian transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan periode transaksi tanggal 6 hingga 7 Agustus 2024. Pengujian transaksi tersebut terkait dengan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Lakukan Audit Kepatuhan PMPJ Notaris di Kabupaten Boyolali appeared first on SuaraBaru.id.

Audit ini ditujukan terhadap para Notaris Kota Salatiga yang dinilai berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis atas pengisian kuesioner penerapan PMPJ.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nur Ichwan yang terlibat langsung dalam kegiatan itu, menegaskan bahwa seluruh Notaris wajib menerapkan PMPJ.

Menurutnya, apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka Notaris akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Nur Ichwan juga menjelaskan tujuan audit ini untuk memberikan evaluasi dan bimbingan lebih lanjut agar Notaris memahami penerapan PMPJ dan melaksanakannya secara efektif.

Kegiatan audit juga diikuti Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, dan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Lakukan Audit terhadap Notaris Kota Salatiga appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Pj Sekda Kota Tegal, Dr dr Sri Primawati Indraswari SP.KK MH MM saat membuka acara audit kasus stunting Kota Tegal yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP2PA) Kota Tegal di Ruang Adipura, Kamis (06/10/22).

Audit kasus stunting, menurut Prima sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjadi 14 persen pada Tahun 2024. “Tujuan pelaksanaan audit adalah identifikasi jumlah kasus stunting, penyebab, tata kelola tingkat kota, serta kendala yang dihadpai,” ungkap Prima.

Sri Primawati Indraswari berharap tim audit kasus stunting dapat bekerja optimal, termasuk lintas sektoral bisa bekerja bersama. “Kita gaspol karena waktu terus berjalan, semoga dengan semangat persatuan kita ini lebih peduli dan senantiasa terpanggil untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Tegal untuk songsong kehidupan hari esok yang lebih baik dengan generasi emas yang berkualitas,” tegas Prima.

Sementara Kepala DPPKBP2 PA Kota Tegal, Mohamad Afin S.IP M.Si mengatakan, dari data Prevalensi Tahun 2021 sasaran audit adalah kelurahan dengan zona merah dan berdasarkan data dari E-PPGM dan pendampingan TPK makam tim audit kasus stunting melakukan identifikasi dan melakukan audit pada 3 kasus yaitu ibu hamil di Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana, Balita di Kelurahan Mangkukusuman dan Balita di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur.

“Nantinya tim audit kasus melakukan kunjungan lapangan dan pengisian kerja kerja audit dari 3 kasus tersebut. Dari Hasil audit kasus stunting yang juga melibatkan tim pakar yakni dokter spesialis anak, spesialis obsterti gibekolog, psikolog dan ahli gizi maka dirumuska rekomendasi dan tindak lanjut bagi pemerintah untuk memberikan penanganan tepat sasaran pada tiap lokus,” kata Afin.///

Sutrisno

The post Pemkot Tegal Lakukan Audit Kasus Stunting appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Suharsono cukup prihatin atas kejadian terbakarnya dua BRT yang sama-sama terjadi di Jalan Setiabudi Semarang itu.

“Kami prihatin atas kejadian terbakarnya BRT koridor 6 pada Senin 29 Agustus 2022 dan Kamis 1 September 2022, perlu evaluasi serius operator koridor 6. Mengingat dua kejadian kebakaran BRT terjadi di lokasi itu,”kata Suharsono dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022) di Kota Semarang.

Suharsono lantas mempertanyakan Standart Operational Procedure (SOP) dari operator BRT Semarang.

“Bukannya SOP kendaraan yang akan berjalan sudah tersedia. Lalu mengapa terjadi kebakaran tersebut? Dan yang memprihatinkan adalah, sampai terjadi dua kali di koridor yang sama,”jelasnya.

Suharsono mengatakan, seharusnya BRT adalah layanan moda transportasi publik yang nyaman dan aman dirasakan masyarakat Kota Semarang.

Apalagi, imbuh dia, mengingat BRT Trans Semarang ini sudah baik. Bahkan, kata Suharsono, BRT menjadi salah satu percontohan pemerintah pusat atas pengelolaan moda transportasi publik yang disediakan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Tetapi dengan adanya kejadian ini, tentu mengurangi kenyamanan pengguna moda transportasi ini, bersyukur saat kejadian (kebakaran BRT), semua penumpang dan sopir aman. Tetapi bagi masyarakat, (kebakaran BRT) itu menjadi kekhawatiran tersendiri,”jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Atas kejadian itu, Suharsono meminta Pengelola BRT memberikan sanksi yang tegas kepada operator agar kejadian kebakaran tersebut tidak terulang lagi.

“Seharusnya dari pengelola BRT, dalam hal ini BLU Trans Semarang memberi sanksi tegas kepada operator, agar kejadian ini tidak terulang lagi,”tandas dia.

Menurut Suharsono, kejadian terbakarnya dua BRT ini diduga ada SOP yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh operator.

“Kejadian ini terjadi barangkali ada SOP yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh operator, sehingga harus ada evaluasi dan audit kepada seluruh koridor dan operator. Apakah kondisi kendaraan masih layak jalan? Apakah pengawasan yang kurang baik? Apakah operator tidak melaksanakan SOP dengan baik?,”cecar Suharsono.

Sebagai informasi, dua kejadian BRT terbakar sama-sama di Jalan Setiabudi Kota Semaranf, atau selepas melintasi tanjakan Gombel yang menjadi satu di antara tanjakan panjang di kota Lunpia.

Bahkan, jarak kebakaran antara dua lokasi juga cukup berdekatan, yakni hanya berjarak sekira 500 meter.
Adapun kejadian pertama di Jalan Setiabudi, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Senin (29/8/2022) sekira pukul 15.30 WIB. Lokasi peristiwa BRT kebakaran pertama adalah di depan Halte Gombel depan Restoran Burger King, atau setelah persimpangan Bukitsari.

Sementara, kejadian kebakaran kedua terjadi di Jalan Setia Budi di Kelurahan Srondol Kulon, Banyumanik, tepatnya depan toko perlengkapan rumah atau di dekat Indomaret Setiabudi, Kamis (1/9/2022) sekira pukul 09.00 WIB.

Hery Priyono/mh

The post Prihatin Kejadian BRT Terbakar, Dewan Minta Ada Evaluasi dan Audit Seluruh Koridor dan Operator appeared first on SuaraBaru.id.