Agenda utama rapat tersebut membahas jawaban pemerintah daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.

Sidang Rapat Paripurna 13 DPRD Grobogan itu dihadiri jajaran legislatif dan eksekutif. Bupati Setyo Hadi memimpin langsung kehadiran pemerintah daerah untuk menyampaikan penjelasan resmi.

BACA JUGA : Nurbani Humanity Foundation Salurkan Donasi untuk Madrasah Diniyah yang Terbakar di Pulokulon Grobogan, Harapan Baru Santri Bangkit

Penjelasan resmi yang dimaksud yakni menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai pelaksanaan APBD 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Setyo Hadi memaparkan kondisi keuangan daerah beserta sejumlah capaian pembangunan yang berhasil diraih selama tahun anggaran 2025.

Selain menyampaikan laporan realisasi anggaran, bupati juga menjelaskan berbagai isu strategis di sektor pendidikan, termasuk capaian Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah.

Di hadapan para anggota dewan, Setyo Hadi memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan.

Menurutnya, pendapatan daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Grobogan mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar Rp133.645.054.020 dibandingkan periode sebelumnya.

BACA JUGA : Louis Kienne Pandanaran Sajikan Gastronomi Nusantara, Sentuhan Zaman dalam Warisan Rasa

Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan dari sejumlah sektor pajak dan retribusi daerah yang menunjukkan kinerja lebih baik.

Pajak reklame menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan pertumbuhan mencapai 41,71 persen setelah diberlakukannya penyesuaian tarif sewa reklame.

Sementara itu, penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan juga mengalami kenaikan sebesar 13,04 persen.

Pertumbuhan paling tinggi tercatat pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang meningkat hingga 74,34 persen.

Lonjakan penerimaan BPHTB tersebut dipengaruhi adanya transaksi aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabupaten Grobogan.

Di sisi lain, penerapan regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah turut mendorong peningkatan penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

Retribusi pemanfaatan aset daerah juga melonjak hingga 587 persen sebagai dampak restrukturisasi kode rekening daerah.

Peningkatan investasi dan penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) turut mendorong kenaikan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar 164 persen.

BACA JUGA : MinyaKita Berbau Solar Picu Keluhan Penerima Bantuan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Grobogan Ungkap akan Segera Dilakukan Penggantian

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga meningkat 13,47 persen melalui dividen yang diterima dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Secara keseluruhan, realisasi belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 mencapai 95,51 persen dan dinilai telah berjalan dengan baik.

Meski demikian, pemerintah daerah masih mencatat sisa belanja pegawai sebesar Rp52.335.210.711 yang belum terserap hingga akhir tahun anggaran.

“Proses pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024 baru dilantik bulan Oktober,” ujar Bupati Grobogan Setyo Hadi.

Ia menjelaskan, keterlambatan pelantikan tersebut membuat anggaran gaji pokok beserta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang telah disiapkan tidak dapat direalisasikan secara penuh.

Selain itu, banyak guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang memperoleh sertifikasi sehingga tunjangan nonsertifikasi otomatis dihentikan sesuai ketentuan sistem.

Sementara insentif pendapatan juga belum seluruhnya dapat dicairkan karena target pada pos opsen pajak daerah belum terpenuhi.

BACA JUGA : Launching Single “Aku dan Kamu” SKAWAN, Ajang Silaturahmi Penikmat Musik dan Para Musisi Jepara

Dalam rapat itu, DPRD turut menyoroti capaian Tes Kompetensi Akademik (TKA) siswa SD dan SMP di Kabupaten Grobogan yang masih berada di kelompok bawah tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah segera menyiapkan berbagai langkah perbaikan. Dinas Pendidikan akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah agar melakukan identifikasi persoalan, refleksi pembelajaran, serta memperkuat strategi literasi dan numerasi di masing-masing satuan pendidikan.

Pemerintah juga akan menggelar peningkatan kompetensi guru dengan menghadirkan narasumber yang membedah materi TKA.

Guru kelas VI SD, guru Bahasa Indonesia, serta guru Matematika akan mendapat pendampingan intensif untuk memperkuat latihan menghadapi asesmen.

BACA JUGA : BREAKING NEWS! Nadiem Makarim Dihukum 10 Tahun Penjara

“Agenda drilling latihan soal bagi siswa akan resmi dimulai pada tahun ajaran baru,” jelas Bupati Setyo Hadi.

Menutup pemaparannya dalam Rapat Paripurna 13, Bupati Setyo Hadi berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Grobogan terus terjalin erat.

Dirinya berharap nantinya berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.

TYA WIDYA

The post Rapat Paripurna 13 DPRD Grobogan: Bupati Setyo Hadi Bongkar Lonjakan PAD hingga Strategi Dongkrak Nilai TKA appeared first on SuaraBaru.id.

“Soal anggaran penanganan ruas jalan turun jauh. Pada 2025 kisaran Rp1 triliun, pada tahun ini (2026) Rp320 miliar,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, beberapa waktu lalu.

Artinya anggaran pemeliharan jalan provinsi Jateng yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi itu hanya 5,61% dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2025 dengan total Rp5,7 triliun.

Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Realisasi PKB tanpa opsen di Jateng pada 2025 mencapai Rp3,96 triliun. Sementara penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp1,741 triliun.

Besaran alokasi anggaran perbaikan jalan yang bahkan tak sampai 6% dari penerimaan PKB dan BBNKB 2025 itu mendapat kritik.

Ketua Gerakan Jalan Lurus (GJL) Riyanta, mengatakan, pengembalian pajak dari sektor itu untuk infrastruktur jalan di Jawa Tengah sangatlah tidak adil untuk masyarakat.

“Ini yang perlu ditanyakan itu alokasi anggaran untuk Bina Marga itu berapa miliar dari PKB dan BBNKB yang hampir Rp6 triliun itu,” katanya, Kamis 9 April 2026.

Dia bilang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus bijak atau fair. Nilai yang dikembalikan untuk perbaikan atau pemeliharaan infrastruktur jalan paling tidak Rp5 triliun.

“Masa ini hanya dialokasikan segitu. Praktis jalan-jalan provinsi, seperti contoh saya kemarin dari Wonogiri ke Pacitan itu jalan provinsi kita jelek,” ucap mantan anggota DPR RI periode 2019-2024 itu.

Riyanta juga menyoroti kondisi jalan yang tak mulus dari Cawas (Klaten) hingga Wonosari (Gunungkidul). Kemudian dari Wirosari (Grobogan) hingga ke Sragen.

“Sampai ke Barat itu jelek. Wong alokasinya hanya segitu,” katanya.

Lebih lanjut, Riyanta, mengatakan, penerimaan dari sektor PKB dan BBNKB harus dikembalikan ke sektor infrastruktur terkait.

“Jangan duit yang bersumber dari PKB maupun BBNKB untuk membiayai Dinas Koperasi, Dinas Kebudayaan, untuk membiayai Disperindag dan lain-lain. Ini nggak bener ini,” katanya.

Dia menggarisbawahi, penggunaan pajak-pajak dari sektor tersebut harus dikembalikan dengan tujuan dari mana sumber itu diperoleh.

Untuk itu, Riyanta mengajak anak-anak muda dan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah khususnya mengawasi penggunaan pajak yang telah dibayarkan publik.

“Harus ada satu gerakan sosial dari anak-anak muda, dari masyarakat Jawa Tengah. Untuk bagaimana agar pajak yang dikelola oleh pemerintah itu dikembalikan sesuai dengan yang seharusnya,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Dikritik! Anggaran Perbaikan Jalan di Jateng hanya 5% dari Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam audiensi itu, pembahasan difokuskan pada persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jateng 2026, serta penguatan sistim pengelolaan organisasi dan anggaran KONI, agar berjalan akuntabel dan aman secara hukum.

Dalam keterangannya, Dr Siswanto menegaskan komitmen Kejati, untuk mendukung kemajuan olahraga di Jateng. Dukungan itu diwujudkan melalui pendampingan teknis dan evaluasi, terutama dalam perencanaan serta pengelolaan anggaran.

BACA JUGA: Brimob Polda Jateng Buka Dapur Lapangan dan Distribusikan Air Bersih untuk Warga Terdampak Banjir 

”Kami siap membantu, baik dalam aspek teknis maupun evaluasi. Prinsipnya kami mendukung, KONI Jateng. Tetap jaga kekompakan dan satu visi misi,” pesannya.

Dia menambahkan, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan dan bimbingan teknis (bimtek), khususnya dalam penyusunan perencanaan anggaran, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

”Salah satu tugas kami, melakukan pendampingan bimtek dan pengelolaan anggaran. Ini penting, agar program berjalan lancar dan aman,” tegasnya.

BACA JUGA: Dinas Lingkungan Hidup sebagai Penggerak Pengelolaan Lingkungan Daerah

Sementara itu, Urip Sihabudin menjelaskan, audiensi ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi pengurus baru KONI Jateng Periode 2025-2029.

”Kami datang untuk bersilaturahmi, sekaligus meminta arahan. Kami juga akan melibatkan Forkopimda Jateng, sebagai penasihat dalam kepengurusan KONI. Baik untuk agenda jangka pendek maupun jangka panjang,” ungkapnya.

Urip juga menyatakan, KONI Jateng memiliki mimpi besar, agar dapat menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) di masa mendatang. Persiapan menuju target itu menurutnya, sudah harus dimulai sejak tahun ini. Dimulai dari pembenahan tata kelola, dan perencanaan yang matang.

BACA JUGA: Bupati Kudus Tetapkan Arah Pembangunan 2027, Sampah dan Banjir Jadi Fokus

”Untuk itu, kami sangat membutuhkan bimbingan dari Kajati, termasuk pendampingan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, agar semuanya berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Audiensi ini diharapkan bisa menjadi fondasi kerja sama yang kuat, antara KONI Jateng dan Kejati, demi menciptakan tata kelola olahraga yang profesional, transparan, dan berorientasi pada prestasi.

Riyan

The post Perkuat Sistim Pengelolaan Organisasi dan Anggaran, KONI Jateng Audiensi ke Kejati appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, pada kegiatan perencanaan anggaran tahun 2026, jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 2026. Seperti diketahui, KONI Kota Semarang saat ini mulai mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Porprov.

”Meski Porprov Jateng 2026 digelar di kawasan Semarang Raya, namun 80 persen venue berada di Kota Semarang. Tentu ini menjadi tanggung jawab besar bagi kami,” kata Arnaz dalam keterangannya di Semarang, Sabtu (26/7/2025) malam lalu.

BACA JUGA: BKPA FTP USM Gelar Pelatihan Pelatihan Olahan Sukun

Dia berharap, DPRD Kota Semarang, khususnya Komisi D, dapat mengawal dan memperjuangkan alokasi anggaran yang telah dirancang KONI, untuk mendukung suksesnya event olahraga terbesar di Jateng itu.

Dukungan langsung datang dari Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim SPd MM MH, yang mengapresiasi kerja keras KONI, dalam membina dan memajukan olahraga di Kota Semarang.

Dia memastikan, pengajuan anggaran untuk Porprov Jateng 2026 masih terbuka untuk dibahas dan diperjuangkan secara kelembagaan. ”Kami siap mendiskusikan lebih lanjut. Komisi D akan mendukung, agar Porprov 2026 berjalan sukses dan Kota Semarang bisa mempertahankan gelar juara umum,” ungkap Mualim.

BACA JUGA: Milklife Semarang School Badminton Tournament 2025 Lahirkan Bibit-bibit Bagus

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi D, H Sodri, yang menyebut keberhasilan Kota Semarang sebagai Juara Umum Porprov Jateng 2023 di Pati Raya, menjadi prestasi yang luar biasa.

”DPRD akan terus mendukung secara anggaran. Bahkan kami siap memperjuangkan di tingkat TAPD. Karena RKPD 2026 masih belum dibahas, peluang perubahan dan penambahan anggaran masih terbuka,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Semarang, Pravarta Sadman berharap, forum perencanaan anggaran ini mampu menghasilkan rancangan yang matang.

Dengan begitu, anggaran bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mempertahankan prestasi Kota Semarang di ajang Porprov 2026 mendatang. ”Kita ingin bukan hanya sukses penyelenggaraan, tapi juga sukses prestasi. Kita ingin Semarang kembali jadi juara umum,” katanya.

Riyan

The post KONI, DPRD, dan Dispora Kota Semarang Keroyokan Sukseskan Porprov 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan itu dilakukan di Auditorium Kantor BPK Jateng, yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Wakil Ketua DPRD Jateng, Sekda Jateng, bupati/walikota, Ketua KPU Provinsi, pimpinan DPRD kab/kota, dan Direktur RSUD Provinsi. Hadir pula Sekda kab/kota, inspektur, kepala OPD, dan ketua KPU kabupaten.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Karyadi, menjelaskan, 18 LHP tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan instansi tersebut pada semester II tahun 2024.

“Pemeriksaan itu terbagi dalam empat tema pemeriksaan kinerja dan empat tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT),” kata dia.

Secara lebih rinci, seperti berikut;

1. Pemeriksaan Kinerja
2. Tiga Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan APBD dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional TA 2023-Semester I 2024, yaitu pada Pemprov Jateng, Pemkab Rembang, dan Boyolali
3. Tiga Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022-Triwulan III 2024, yaitu pada Pemkab Sragen, Kebumen, dan Brebes
4. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Program JKN TA 2023 dan 2024 pada Pemkab. Wonosobo
5. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pemkab. Kendal
6. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
7. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset BLUD RSUD pada Pemprov. Jateng
8. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 (s.d. 30 September) pada Pemkot. Semarang
9. Tujuh Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur TA 2024, yaitu pada Pemkab Kudus, Karanganyar, Blora, Banjarnegara, Magelang, Tegal, dan Banyumas
10. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilu 2024 periode Tahun 2023-Semester I 2024 pada KPU di Wilayah Provinsi Jateng

Lebih lanjut, Karyadi menekankan adanya peran aktif BPK Jateng dalam proses pemeriksaan keuangan di tiap pemda untuk mendorong terciptanya akuntabilitas.

BPK, kata dia, terus bekerjasama untuk menyosialisasikan manfaat ketepatan merancang susunan anggaran.

“Sosialisasi terus, jadi misalnya kalau melaksanakan susunan anggaran begini caranya. Secara keseluruhan Jawa Tengah penganggarannya baik, tetap ada catatannya yang it uterus diminta untuk diperbaiki,” kata dia

Karyadi menyampaikan setidaknya delapan permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan semester II tahun 2024 di Jawa Tengah, antara lain;

1. Penganggaran PAD belum sepenuhnya terukur secara rasional;
2. Perencanaan upaya penanggulangan kemiskinan belum menggunakan data yang mutakhir dan optimal
3. RSUD belum memadai dalam memperoleh pendapatan klaim BPJS
4. Regulasi penanggulangan bencana belum disusun secara terperinci
5. Penerimaan pendapatan sewa pemakaian kekayaan daerah RSMS tidak sesuai perjanjian sewa menyewa
6. Penetapan pajak belum dilaksanakan sesuai ketentuan
7. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan
8. Pertanggungjawaban belanja adhoc tidak sesuai RAB.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti selambatnya enam puluh hari setelah LHP diterima.

Selanjutnya, selama Tahun 2024, Karyadi mengatakan, BPK Jateng berhasil menyelamatkan aset daerah sebesar Rp457 miliar dengan pengembalian potensi kerugian daerah sebesar Rp116 Miliar.

Di tempat yang sama, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan LHP yang diserahkan BPK Jateng kepada 16 Pemda sebaiknya ditindaklanjuti dengan teliti dan benar.

Pihaknya menyarankan perbaikan laporan keuangan harus bisa dikerjakan maksimal 60 hari setelah diserahkan oleh BPK.

“60 hari yang kita harapkan. Dan bila diharapkan 50 hari selesai dan diserahkan ke Pak Karyadi (Kepala BPK Jateng). Fokus pemeriksaan penting untuk memberi masukan ke pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini kita untuk membentuk pemerintahan yang bersih, tidak bisa berjalan sendiri harus melibatkan tim pengawasan. Ada BPK, BPKP, DPRD dan perlu masukan dari Ombudsman,” ungkap Nana.

Di tahun 2024 pemeriksaan kinerja keuangan dilakukan pada entitas propinsi dan kabupaten kota. Ia juga bilang perlu ada peran dari eksternal untuk memperbaiki kinerja keuangan Pemda maupun Pemprov.

“Kemarin ada temuan temuan yang tentu kita harus segera menyusun rencana aksi. Supaya hasil audit BPK bisa jadi masukan bagi pemda secara administrasi dan memastikan seluruh program bisa terlaksana maksimal,” kata dia.

Diaz Abidin

The post 8 Catatan BPK Jawa Tengah, Temukan Penganggaran PAD Bermasalah hingga Klaim BPJS appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan, Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD tahun anggaran 2025 di Gedung DPRD Jawa Tengah, Jumat 23 Agustus 2024.

“Ini tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025 yang sudah dibahas badan anggaran dan disepakati pada tanggal 16 Agustus lalu,” kata Nana.

Dia menguraikan, struktur Rancangan APBD TA 2025 meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Sacara garis besar, pendapatan daerah diproyeksikan Rp23,54 triliun. Adapun belanja daerah diproyeksikan Rp23,91 triliun. Artinya masih defisit Rp 362,3 miliar.

“Defisit anggaran ditutup dengan surplus pembiayaan daerah. Adapun penerimaan pembiayaannya sebesar Rp432,3 miliar, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp70 miliar untuk penyertaan modal, sehingga total pembiayaan netto sebesar Rp362,3 miliar dan silpanya nihil,” kata Nana.

Dalam Nota Keuangan RAPBD 2025 itu, Nana menyebutkan belanja daerah urusan bidang pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp8,81 triliun.

“Anggaran ini difokuskan pada kegiatan penanganan anak tidak sekolah secara bertahap di wilayah kemiskinan ekstrem,” katanya.

Selain itu, juga untuk penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dan relevansi dunia usaha dan dunia industri, pembiayaan operasional sekolah melalui BOSDA, BOP, serta pembiayaan siswa melalui beasiswa siswa miskin.

Di bidang kesehatan, Nana menjabarkan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3,11 triliun untuk dinas desehatan, 4 rumah sakit umum daerah, dan 3 rumah sakit jiwa daerah.

Anggaran tersebut difokuskan untuk pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana di 7 RSUD/RSJD, pembangunan gedung pelayanan 7 lantai untuk pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar, serta penyediaan obat, reagen, dan vaksin esensial untuk 35 kabupaten/kota.

Terkait Nota keuangan tersebut, masing-masing fraksi di DPRD telah menyampaikan tanggapannya. Selanjutnya pada rapat paripurna berikutnya akan ada jawaban dari Pj Gubernur Jateng terkait tanggapan fraksi.

Diaz Abidin

The post Pemprov Jateng Siapkan Rp8,81 Triliun untuk Sektor Pendidikan Mulai 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala BPK Jateng Karyadi mengatakan, akan segera kami pelajari pengelolaan keuangan di pemerintah daerah di Jawa Tengah. Dia akan melanjutkan hal yang baik yang sudah dilakukan kepala perwakilan sebelumnya.

“Ke depan saya pelajari sesingkat mungkin, secepatnya, mitigasi risiko, mengetahui bagaimana karakteristik pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah berbeda perlakuan pendekatannya dalam rangka capaian akuntabilitas kualitas laporan keuangan. Supaya  pelaksanaan anggaran berbasis kesejahteraan masyarakat,” kata dia seusai pelantikan.

Hal yang pertama harus dilakukan, kata dia, yakni menambah sinergi kolaborasi komunikasi antar instansi pemerintahan di Jawa Tengah.

“Itu penting. BPK bukan hanya sebatas memberi opini (Wajar Tanpa Pengecualian) saja tapi benar-benar suara masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat harus dikawal. Bukan hanya pengelolaan keuangan yang bagus, tapi kesejahteraan rakyat yang sebenarnya,” kata dia.

Karyadi juga mengajak media massa menjadi partner pengawasan, dan menyuarakan keberhasilan-keberhasilan kinerja.

“Jadi kalau di sana sini masih banyak yang kurang, tentu iya. Beri masukan pada kami. Kami akan turun di lapangan yang kekurangan tadi, artinya setiap rupiah akan kami teliti dan lakukan pemeriksaan demi kesejahteraan untuk masyarakat Jawa Tengah saya kira ini penting sekali,” ucap sosok yang sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur itu.

Untuk diketahui, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah resmi dijabat oleh Karyadi yang menggantikan Hari Wiwoho yang kini menjabat sebagai Inspektur Penegakan Integritas Inspektorat Utama BPK.

Acara Sertijab disaksikan langsung oleh Anggota V selaku Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V BPK RI Ahmadi Noor Supit, dan Auditor Utama Keuangan Negara V Slamet Kurniawan.

Agenda ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana, Sekda provinsi dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jateng. Selain itu juga dihadiri oleh para kepala daerah, pimpinan DPRD, pimpinan instansi vertikal dan insan media di Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit mengatakan kegiatan promosi, rotasi, dan mutasi merupakan upaya yang harus terus dilakukan.

Hal ini dalam rangka menjaga dan membangun budaya organisasi BPK yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme.

Diaz Abidin

The post Sertijab Kepala BPK Jateng, Karyadi Ingin Pengelolaan Anggaran Pemda Berbasis Kesejahteraan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

“Semestinya anggaran keolahragaan untuk KONI oleh Pemkot Tegal disiapkan sekira Rp 4 miliar. Tetapi karena kebijakan rasionalisasi, terpangkas Rp 1 miliar dan menyisakan anggaran Rp 3 miliar,” kata Ketua KONI Kota Tegal, Supardi, Jumat (12/7/2024).

Supardi memastikan, meski terjadi pengurangan anggaran hingga Rp 1 miliar, namun untuk kegiatan Cabang Olahraga (Cabor) yang ada tidak terkendala.

“Untuk pengurangan anggaran pada kegiatan yang bersifat pengadaan peralatan. Sedangkan untuk pelatihan, atlet serta kegiatan try in maupun try out tetap bisa dilaksanakan,” kata Supardi.

Supardi menyampaikan, di Tahun 2024 terdapat kegiatan monitoring untuk Pekan Olahraga Nasional (PON). Untuk kegiatan try in dan try out beberapa cabor sudah dilaksanakan. Karena itu, Supardi meminta pengurus untuk secara bergilir melakukan monitoring terhadap cabor yang belum melaksanakan try in dan try out.

Untuk Rapat Kerja (Raker) kata Supardi akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. “Sedangkan peningkatan kapasitas serta peningkatan prestasi para atlet Kota Tegal, akan dilaksanakan studi banding menurut rencana Surabaya, Malang, Sidoarjo dan Kediri,” tutupnya.

Wakil Ketua KONI Kita Tegal, Sutari SH MH menambahkan dari hasil koordinasi untuk pengadaan mobil operasional sudah dilaksanakan. Diharapkan sarpras tersebut bisa menunjang kegiatan para atlet.

“Untuk studi banding daerah tujuan yakni ke wilayah yang selama ini prestasi olahraganya lebih baik, sehingga bisa belajar untuk semakin baik,” katanya.

Sutrisno

The post Anggaran KONI Kota Tegal Dipangkas Rp 1 Miliar appeared first on SuaraBaru.id.

“Pada tahun 2025 kita anggarkan Rp 15 milyar untuk penanganan banjir rob,” ungkap Bupati Pemalang Mansur Hidayat didampingi Kepala Pelaksana BPBD Pemalang, Andri Adi, saat meninjau kondisi banjir rob di Desa Blendung, Sabtu (4/5/2024).

Menurutnya, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk menangani permasalahan rob dengan mengutamakan kebutuhan atau penanggulangan prioritas. “Minimal yang urgent dulu lah, kalau yang bendung (tanggul) itu Pemerintah Pusat,” ujar Mansur.

Nur Muktiadi

The post Atasi Rob,Pemkab Pemalang Anggarkan Rp 15 M appeared first on SuaraBaru.id.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah,  Nana Sudjana mengatakan, pendidikan vokasi akan menjadikan lulusan siap kerja di perusahaan.  Diprediksi tahun 2024 akan ada perusahaan yang merelokasi pabriknya ke daerah Jawa Tengah.

Dia menyebut, salah satu daerah di Jateng  yang menjadi incaran  investor salah satunya adalah Kabupaten Brebes. Investor yang berpotensi masuk baik perusahaan nasional maupun perusahaan luar negeri melalui penanaman modal asing (PMA).

“Sudah ada 21 PMA yang relokasi dari Jabodetabek ke Brebes. Sehingga kami perlu mempersiapkan karyawan dan pekerja (sumberdaya manusia) yang nanti akan mengawaki perusahaan tersebut,” katanya usai meninjau SMKN 1 Tonjong, Kabupaten Brebes, Kamis 25 Januari 2024.

Selama ini, lanjut dia, keluhan dari para investor adalah keterampilan tenaga kerja yang masih di bawah rata-rata.

Oleh karena itu, pendidikan vokasi sangat penting untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kita perlu mendapatkan pekerja yang siap pakai. Jadi anak-anakku semua (pelajar SMKN 1 Brebes) harus memanfaatkan waktu untuk belajar agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri,” kata Nana.

Dibeberkan dia, alokasi anggaran senilai Rp 347 miliar itu akan difokuskan untuk penambahan fasilitas pendukung di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Jawa Tengah. Termasuk SMK Jateng yang menerapkan boarding school, dan 15 SMKN lain yang menerapkan semi boarding school.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Jawa Tengah memberikan dana kepada  SMKN 1 Tonjong senilai Rp637 juta.

Anggaran yabg disalurkan tersebut, terbagi dalam lima paket berupa penyediaan mebel dan smart classroom.

Selain itu juga ada uang untuk pelajar dan dana pembangunan Masjid SMKN 1 Tonjong.

“Ini tentunya akan bermanfaat untuk memberikan motivasi dan semangat bagi siswa-siswi SMKN 1 Tonjong,” katanya.

Diaz Aza

The post Rp 347 Miliar Anggaran Dikeluarkan Pemprov Jateng untuk Pendidikan Vokasi appeared first on SuaraBaru.id.