Ada lima orang tim seleksi untuk menguji calon anggota KPU Provinsi Jateng Periode 2023-2028. Mereka adalah Dra Puji Astuti MSi (Ketua merangkap Anggota), Prof Dr Imam Taufiq MAg (Sekretaris merangkap Anggota), Amir Machmud NS SH MH (Anggota), Prof Dr Suharnomo SE MSi (Anggota), Drs Hary Fadilah Kuncoro (Anggota).

Puji Astuti dalam keterangannya di Semarang, Senin (15/5/2023) menyebutkan, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 356 Tahun 2023 tentang jadwal tahapan pelaksanaan, tim seleksi akan bekerja selama tiga bulan. Adapun jadwal dan tahapan seleksinya serta kriterianya meliputi, calon anggota KPU merupakan WNI. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun.

BACA JUGA: Komite Pelaksana CSR Dikukuhkan, Edy Sujatmiko: Dorong Kepatuhan Perusahaan

Calon anggota KPU harus setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Selain itu, mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil, juga memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian.

Calon anggota KPU berpendidikan paling rendah S1, berdomisili di wilayah Provinsi Jateng yang dibuktikan dengan E-KTP, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Calon anggota KPU harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, sekurang kurangnya lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Selain itu, harus mengundurkan diri dari jabatan politik, pemerintahan, dan/atau BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon.

BACA JUGA: Menteri Sosial Temui Siswa SMP Korban Sex Sejenis, Risma: Jangan Sampai Anak Lain Jadi Korban

Calon anggota KPU harus bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

”Calon anggota KPU tidak pernah dipidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,” terang Puji.

Ditambahkan dia, calon anggota KPU bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan, dan bersedia tidak menduduki jabatan politik, pemerintahan, dan/atau BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih, serta tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

BACA JUGA: Halalbihalal Dinas Pendidkan Pacitan Dirangkai Peringatan Hardiknas

Puji Astuti juga menyampaikan, calon anggota KPU Provinsi Jateng harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi selama dua kali masa jabatan, dalam jabatan yang sama.

”Penghitungan dua kali masa jabatan itu, dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama lima tahun atau lebih dari dua setengah tahun, pada setiap masa jabatan,” imbuh dia.

Untuk penghitungan dua kali masa jabatan meliputi, telah dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama, dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut, atau dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.

BACA JUGA: Ini Pesan Dandim 0728 Wonogiri Saat Menggelar Apel dan Halalbihalal

Selain persyaratan itu, calon anggota KPU harus memenuhi syarat, tidak pernah dikenai sanksi pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

”untuk formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan, dapat diunduh dari laman siakba.kpu.go.id. Waktu pengisian dan pengunggahan dokumen persyaratan juga melalui laman siakba.kpu.go.id, dimulai sejak tanggal pengumuman ini sampai dengan 26 Mei 2023 pukul 23.59 WIB,” tutur Puji.

Dijelaskan dia, penerimaan dokumen fisik dimulai pukul 08.00-16.00 WIB pada 15-25 Mei 2023, dan pukul 08.00-23.59 WIB, pada 26 Mei 2023.

Riyan

The post Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi Jateng 2023-2028 Dibuka appeared first on SuaraBaru.id.

Namun sayang, pada era digital, media sosial telah membungkam daya kritis seseorang akibat informasi di ruang publik bersifat monolog, bukan dialog.

Tantangan internalisasi juga dihadapkan pada lamanya kekosongan pengajaran Pendidikan Moral Pancasila, ditambah dengan tren media massa saat ini yang demi memburu viralitas, mengabaikan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan.

BACA JUGA: Masih PPKM Level 2, Peringatan Hari Jadi Ke 1116 Kota Magelang Berlangsung Sederhana

Maka dari itu, butuh intelektualitas, daya nalar, sikap bijak bermedia dan edukasi, agar gaya hidup masyarakat mencerminkan budaya Pancasila.

Demikian benang merah yang bisa ditarik, dalam Seminar Nasional bertema ‘Meneguhkan Pancasila dan Semangat Kebangsaan di Era Digital’, yang digelar secara luring dan daring, di Balairung Utama, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Senin (11/4/2022).

Seminar yang digagas UKSW dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu, menghadirkan pembicara Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP Dr Irene Camelyn Sinaga AP MPd sebagai keynote speaker.

BACA JUGA: KASN Akan Segera Turunkan Tim Kasus Penyimpangan Manajemen ASN Jepara

Hadir pula sebagai narasumber, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Benny Sesutyo, Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS SH MH, dan Rektor UKSW Neil Samuel Rupadara SE MSc PhD. Diskusi dimoderatori Kepala Depertamen Ilmu Komunikasi Fiskom UKSW, Ester Krisnawati SSos MIKom.

”Tantangan besar kita di era digital adalah, kemampuan daya kritis dan kemampuan menyampaikan narasi budaya tanding, karena media sosial kita cenderung bersifat monolog. Bahkan tanpa kepakaran. Kita terdoktrin tanpa bisa otonom,” kata Romo Benny.

Dia tak menampik, era digital merupakan tantangan karena internalisasi Pancasila itu butuh habituasi, perlu proses dialektika dan panalaran. Romo Benny juga berpesan, agar gunakan lima jari kita untuk bijak bermedia dan tidak untuk “meracuni” masyarakat.

BACA JUGA: Sebanyak 1.294 KPM di Kendal Terima BLT dan BPNT

Sementara itu, Ketua PWI Jateng, Amir Machmud NS menyampaikan, sepanjang media ikut menjaga etika dalam penyampaian informasi, pada saat itulah media ikut menjaga bangsa sesuai amanat UU Pers.

”Pers yang taat pada etika, baik itu subtansif maupun operasional, maka akan menjauhkan diri dari pemberitaan yang mengobok-obok SARA, dan mengedepankan nilai-nilai persatuan, kepentingan bangsa dibanding kepentingan viralitas,” ungkap Amir, yang juga dosen Ilmu Jurnalistik UKSW itu.

Menurut dia, tren berjunalistik di era digital saat ini, terasa menggelisahkan. Narasi-narasi dalam produk pemberitaan sudah masuk ke ranah yang sangat personal, yaitu agama dan konten body goals perempuan. Konten-konten yang bersifat privat dan pertikaian inilah yang bisa merusak kehidupan berbangsa.

BACA JUGA: Polres Demak Tangkap Pencuri Spesialis Barang Dalam Mobil yang Diparkir

Itu sebabnya, Amir mengajak insan dan pengelola media untuk konsisten dalam beretika, karena menegaskan pilihan untuk menjaga bangsa. ”Penghayatan terhadap Kode Etik Jurnalistik otomatis memancar praktik bermedia yang kuat, dengan agenda sosial kebangsaan,” tandasnya.

Sedangkan Rektor UKSW Neil Samuel Rupadara menyampaikan, ketika UKSW didirikan, semangat yang ditiupkan para pendirinya adalah, semangat merawat kebhinekaan, persatuan dan keutuhan bangsa.

”UKSW adalah wajah Indonesia mini. Jadi bicara soal nilai-nilai Pancasila, di UKSW itu sudah selesai,” tukasnya.

BACA JUGA: Demo Mahasiswa di Kawasan DPR RI Gatot Subroto Sempat Ricuh, Massa Pendemo Sempatkan Selfi dengan Kapolda

Dia sepakat, jika perlu dilakukan edukasi secara intens, terkait pengamalan nilai Pancasila. Tantangannya adalah, bagaimana metode edukasi dan referensi yang tepat, mengingat masyarakat menghadapi era robotik, dengan lompatan revolusi industri, dari era 3.0, 4.0 dan 5.0.

Di bagian lain, Irene Camelyn mengungkapkan, hilangnya pendidikan formal nilai-nilai moral Pancasila sekitar 22-24 tahun, ikut membawa dampak memudarnya pemahaman masyarakat terhadap nilai dan falsafah Pancasila. Tak bisa dielakkan, ada generasi yang lahir di masa itu, tak memahami bagaimana menghayati Pancasila.

”Kami menggandeng UKSW, harapan kami aktualiasi nilai-nilai Pancasila bisa menjadi kebiasaan dalam dunia akademik. Selain itu, kerja sama dengan BPIP untuk mengingatkan pentingnya ideologi Pancasila di era digital sekarang,” sebut Irene.

BACA JUGA: Kapolres Wonogiri: Cari Dimana Tersumbatnya Distribusi Minyak Goreng

Seminar diikuti puluhan mahasiswa UKSW secara luring, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan ratusan mahasiswa melalui aplikasi zoom.

Dalam sambutan pengantarnya, Dekan Fiskom UKSW, Dr Ir Royke R Siahainenia MSi menyebutkan, melalui seminar ini diharapkan nilai-nilai Pancasila bisa dikaji dan diwariskan dalam proses pembelajaran di dunia kampus.

Wisnu S-Riyan

The post Etika Bermedia Sesungguhnya Ikut Menjaga Bangsa appeared first on SuaraBaru.id.