KUDUS (SUARABARU.ID) – Dalam mencegah meluasnya kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus, kerjasama perlu dilakukan oleh semua pihak. Pemerintah Kabupaten Kudus menggandeng perusahaan untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan pemantauan kepada para pegawai.
Hal tersebut diungkapkan Plt. Bupati Kudus H.M. Hartopo didampingi Dandim 0722/Kudus Letkol Arm. Irwansyah, Kapolres Kudus AKBP Catur Gatot Efendi, dan Ketua DPRD Kudus Masan yang memimpin rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kab. Kudus yang berlangsung di Command Center, Senin (27/4).
Para pegawai di setiap perusahaan diminta untuk selalu memakai masker baik saat bekerja maupun aktivitas di luar pekerjaan. Pemakaian masker dapat meminimalisir penularan Covid-19. Pihaknya juga mengimbau agar pegawai yang di luar kota untuk dipantau.
Kalau perlu, pegawai diminta untuk tinggal di Kudus terlebih dahulu hingga pandemi selesai. Pasalnya, beberapa kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus ternyata berasal dari interaksi luar wilayah.
Hartopo mengkhawatirkan jika salah satu pegawai terjangkit Covid-19, maka satu pabrik bisa ditutup karena seluruh pegawai harus diisolasi dan dilakukan tracing.
“Instruksikan agar semua pegawai memakai masker baik saat bekerja. Selain itu, tolong pantau pegawai yang berdomisili di luar wilayah. Kalau bisa diimbau untuk tidak ‘nglaju’. Karena bagaimanapun, perusahaan dan Pemkab tak bisa mengamati interaksi pegawai yang berada di luar Kabupaten Kudus,” ucapnya.
Hartopo mengungkapkan telah banyak anjuran agar Kabupaten Kudus melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mengingat, trend kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus terus meningkat. Namun, Hartopo menyampaikan Kudus belum melaksanakan PSBB karena mempertimbangkan mata pencaharian utama masyarakat sebagai buruh di perusahaan.
“Terus terang Bapak Gubernur Jateng menganjurkan agar Kudus melaksanakan PSBB. Namun, jika semua pabrik tutup maka mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kudus bisa hilang,” tuturnya.
Paling penting, Hartopo menekankan setiap perusahaan selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan memperketat protokol kesehatan pegawainya. Jika masih memperbolehkan pegawainya pulang ke luar wilayah, pihaknya meminta agar pegawai diminta menggunakan kendaraan pribadi atau fasilitas transportasi dari perusahaan. Sehingga membatasi interaksi pegawai dengan lingkungan sekitar.
“Kalau masih memperbolehkan pegawai pulang ke luar wilayah, tolong difasilitasi dan dipantau agar interaksi dengan lingkungan bisa dibatasi,” ucapnya.
Pihaknya juga meminta agar perusahaan memberikan CSR untuk membantu pemerintah mencegah Covid-19 meluas. Rencananya, Pemerintah akan memperluas jam malam agar lebih physical distancing lebih efektif.
Begitu juga cafe, warung, dan UKM diimbau untuk tutup pukul 8 malam serta hanya melayani bungkus. Sementara itu, Pemkab Kudus juga menyiapkan Hotel Griptha untuk karantina tim medis.
“Pemkab Kudus akan terus berkoordinasi dengan hotel lain agar dapat dipakai tempat karantina tim medis,” imbuhnya.
AKBP Catur Gatot Efendi melaporkan Polres Kudus melaksanakan operasi ketupat yang berfokus pada pelarangan mudik. Pos-pos disiapkan di terminal dan perbatasan. Operasi dimulai 24 April hingga 24 Mei mendatang.
Sementara itu, Dandim 0722/Kudus Letkol Arm. Irwansyah juga menekankan bahwa kerjasama antar pemerintah dan swasta harus terus dilakukan.
Begitu pula Ketua DPRD Kudus Masan yang sepakat akan imbauan dari Dandim. Pihaknya menyampaikan sosialisasi hingga ke tingkat RT juga harus terus dilakukan tentang pemakaian masker dan protokol kesehatan.
Tm-AB
