MAGELANG- Kota Magelang kembali menerima penghargaan tingkat nasional melalui inovasi ‘Siap Uji KIR Online’ temuan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat. Layanan tersebut menerima penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik (IPP) 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Penghargaan diserahkan Menpan RB Syafrudin dan diterima Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina di Surabaya, Rabu malam (19/9).
Windarti mengaku bangga karena, inovasi Siap Uji KIR Online yang mendapat penghargaan tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga bersifat transparan dan mencegah praktik pungli.
‘’Semoga organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain bisa mengikuti jejak positif dengan membuat terobosan dan inovasi terbaik demi peningkatan layanan publik. Tidak hanya (OPD) yang layanan publik saja, tapi semua saya harapkan jangan malu-malu membuat hal yang baru. Seperti inovasi, ternyata OPD kita banyak yang mampu. Ayo OPD jangan takut buat perubahan,’’ pintanya.
Mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Magelang itu menyatakan, akan langsung menebar inspirasi ke semua OPD di Pemkot Magelang. Dia menargetkan inovasi akan muncul di semua sektor layanan meliputi kesehatan, umum, pendidikan, dan lainnya.
‘’Karena dengan inovasi berarti kita sudah berupaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang,’’ ungkapnya.
Menpan RB Syafruddin mengemukakan, pemerintah mendorong inovasi-inovasi yang bersifat lokal dan instansional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional dan dijadikan program nasional.
‘’Saat ini sudah banyak inovasi dari pemerintah pusat maupun daerah yang mendapat penghargaan internasional. Hal itu sejalan dengan kebijakan Kemenpan RB yang terus berupaya mendorong terciptanya terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik,’’ tuturnya.
Kebijakan tersebut, lanjut Syafrudin, antara lain dengan membentuk jaringan inovasi pelayanan publik (JIPP) dan pembentukan mal pelayanan publik (MPP).
Mantan Wakapolri itu menegaskan, kuatnya pilar perekonomian daerah bertumpu pada dua hal. Yaitu masuknya investasi ke Indonesia dan iklim perekonomian yang sehat. Keduanya bertopang pada penyelenggaraan kemudahan investasi dan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).
‘’Oleh karenanya, untuk percepatan EoDB dibutuhkan pelayanan publik yang mudah, biaya ringan dan tidak berbelit. Salah satu terobosannya dengan mal pelayanan publik,’’ jelasnya.
Adapun penerima penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik terdiri atas 16 inovasi dari 11 kementerian, 10 inovasi dari lima lembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kemudian 18 inovasi dari 13 pemerintah provinsi, 39 inovasi dari 32 pemkab, serta 16 inovasi dari 12 pemkot.
Daerah penerima penghargaan ini akan kembali dilombakan untuk menjadi 40 terbaik dan akan diumumkan pada November 2018 mendatang.
‘’Nanti akan diseleksi lagi, tahun ini akan berujung 40 yang terbaik pada November bersamaan saat acara International Public Service Forum di Jakarta,’’ terang Syafrudin. (Suarabaru.id/dh)
