BLORA (SUARABARU.ID) – Bupati H. Djoko Nugroho, minta kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mempercepat program kegiatan tahun anggaran (TA) 2020.
Tujuan percepatan pelaksanaan kegiatan, agar anggaran yang telah teralokasikan di dalam APBD untuk sejumlah proyek pembangunan segera berputar, dan dapat mendukung jalannya roda ekonomi, paparnya Senin (2/3/2020).
Bupati menyatakan hal itu saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setda menggelar rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) triwulan pertama 2020.
Rapat koordinasi (rakor) digelar di ruang pertemuan Setda setempat, dipimpin Bupati H.Djoko Nugroho, dengan didampingi Wakil Bupati H. Arief Rohman, dan Sekda Komang Gede Irawadi.
Peserta rapat mulai para Asisten, seluruh kepala OPD, semua Camat, dan Kepala Bagian (Kabag) di lingkup Sekretariat Daerah. Di forum itu, Bupati Blora juga minta lelang proyek bisa dipercepat.
Ditambahkan Djoko Nugroho, kurang dari dua bulan lagi sudah masuk bulan puasa, lantas orang nomor satu di Pemkab Blora itu berharap proyek proyek sudah mulai dijalankan.
“Tolong lelang proyek dipercepat, agar saat lebaran masyarakat sudah bisa menikmati pembangunan dan peredaran uang kegiatan,” bebernya.
Jangan Bos-bosnya
Jika proyek-proyek APBD bisa segera dijalankan, lanjutnya, maka anggaran daerah bisa segera turun ke masyarakat. Banyak pekerja bangunan, penyedia barang, dan jasa yang menunggu ini.
“Jangan dilihat bos-bosnya, tapi kita pikirkan para pekerja dan karyawannya,” tandas Kokok, panggilan familier Bupati Djoko Nugroho.
Menurut Kokok, jika perputaran anggaran daerah bisa cepat dilakukan, maka masyarakat bawah pun bisa segera menerima manfaatnya, karena rasanya akan beda menerima uang sebelum lebaran dan setelah lebaran.
Bupati juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), agar segera memperbaiki database dan memetakan kondisi jalan kabupaten.
Diakui Kokok, kemampuan keuangan APBD tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dalam satu tahun anggaran, sehingga ada gagasan untuk mencari dana pinjaman.
“Untuk pembangunan wilayah secara menyeluruh, dan percepatan pembangunan infrastruktur, ide dana pinjaman bisa dikaji bersama,” pesannya pada peserta rapat.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Blora, Pitoyo T. Sarodjo, menyampaikan rakor POK ini diselenggarakan untuk evaluasi jalannya pemerintahan setiap tiga bulan sekali.
Tujuan lainnya, mendengarkan capaikan kegiatan dalam setiap tiga bulan, karena rakor POK tiap OPD menyampaikan hambatan-hambatan yang dihadapi untuk dipecahkan bersama-sama.
Wahono-trs
