WONOSOBO (SUARABARU.ID)-Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Bidang Panga) RI, Zulkifli Hasan, membuka peluang kolaborasi strategis dengan kalangan pesantren untuk mengawal berbagai program ketahanan pangan langsung di tingkat ekonomi desa.
“Langkah tersebut diambil guna mempercepat ketercapaian target swasembada pangan nasional sekaligus memangkas ketergantungan terhadap kebijakan impor yang dinilai merugikan nasib petani lokal,” katanya.
Arah kebijakan taktis tersebut disampaikan oleh Menko Pangan RI Zulkifli Hasan saat menghadiri acara Halaqah Ulama Jawa Tengah bertajuk “Kemandirian Ekonomi Umat” yang digelar Ikatan Alumni Pesantren Tebuireng (IKPT) Jawa Tengah di Pendopo Bupati Wonosobo, Minggu (12/7/2026).
Menurut Zulhas-sapaan akrab Ketua Umum DPP PAN itu-kehadiran jaringan alumni pesantren dinilai memiliki modal sosial yang kuat sebagai penggerak roda ekonomi di wilayah pedesaan.
“Banyak program-program pemerintah yang masuk desa, seperti koperasi, kemudian UMKM, ini bisa kerja sama dengan alumni,” ungkap Zulhas yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan RI di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
Zulhas menekankan bahwa esensi utama dari pengejaran status swasembada pangan adalah pengalihan keuntungan ekonomi dari luar negeri kembali ke pangkuan rakyat sendiri. Petani harus mandiri dan negara mesti kuat.
Dikatakan, setiap kali Indonesia melakukan impor bahan pangan, komoditas finansial dalam negeri justru lari untuk menyejahterakan sektor pertanian bangsa lain. Kondisi tersebut tidak boleh terus terulang di masa- masa yang akan datang. Indonesia punya potensi pertanian yang luar biasa dan perlu terus diperdayakan.
Petani Sejahtera
“Di mana-mana pemerintah saat ini pasti menyampaikan kebijakan-kebijakan soal swasembada pangan. Kalau kita impor menguntungkan petani luar negeri. Jika kita sudah swasembada pangan maka urusan kebutuhan pokok masyarakat bisa dipenuhi oleh hasil produksi pertanian di dalam negeri sendiri,” cetusnya tegas.
Karena itu, cetak biru pembangunan komoditas pangan nasional kini difokuskan pada penguatan ketahanan domestik berbasis wilayah terkecil. Potensi pertanian yang akan terus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mensejahterakan petani.
Pemerintah menargetkan setiap klaster desa ke depan tidak hanya mampu memproduksi komoditas mentah, melainkan wajib memiliki ekosistem mandiri untuk menyuplai kebutuhan zat gizi makro warga secara swadaya.
“Pemerintah mengembangkan usaha agar tiap desa bisa swasembada, baik kebutuhan protein maupun karbohidrat, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Guna memuluskan target tersebut, lini program yang bersentuhan dengan ekonomi desa akan didorong melalui skema yang lebih variatif, mulai dari aktivasi koperasi unit desa, pengembangan klaster desa tematik, metode budidaya perikanan bioflok, optimalisasi desa wisata, hingga pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal.
Pemerintah juga berjanji akan terus melakukan pembenahan tata kelola dan evaluasi berkala terhadap program-program pemberdayaan yang sedang berjalan.
Zulhas memastikan program yang telah memperlihatkan hasil positif di lapangan akan terus dipertahankan
Sementara skema program yang dinilai masih memiliki celah administratif maupun operasional akan segera diperbaiki demi mengoptimalkan penyerapan manfaat oleh masyarakat.
“Yang sudah bagus tentu jalan, yang belum kita perbaiki. Semua program ketahanan pangan yang digaungkan pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan para petani dan pelaku UMKM di wilayah pedesaan. Ekonomi yang dibangun pemerintah adalah ekonomi kerakyatan,” pungkas dia.
Muharno Zarka
