KUDUS (SUARABARU.ID) – Forum Sedulur Maiyah Kudus edisi ke-104 bertajuk ‘Ngatur Catur’ menjadi panggung kritik tajam terhadap kualitas demokrasi Indonesia, budaya politik, hingga arah peradaban bangsa. Diskusi yang digelar di Rumah Jabatan Wakil Bupati Kudus, Sabtu (11/7/2026) malam itu menghadirkan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, bersama Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi.
Di hadapan ratusan peserta, Tiyo menilai berbagai persoalan bangsa bermula dari kesalahan cara berpikir. Menurutnya, pola pikir yang keliru akan melahirkan ucapan, tindakan, kebiasaan, budaya, hingga karakter yang akhirnya membentuk sebuah peradaban.
“Kalau cara berpikirnya keliru, peluang untuk berbicara dan bertindak keliru juga semakin besar,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah pernyataan Presiden Prabowo yang belakangan menjadi polemik sebagai gambaran bahwa kekeliruan dalam berpikir dapat berujung pada lahirnya kebijakan yang bermasalah.
“Kalau ada orang mengatakan 10 ditambah 6 sama dengan 17 dan sangat yakin dengan ucapannya, berarti yang salah bukan hanya perkataannya, tetapi cara berpikirnya. Pikiran yang salah akan melahirkan tindakan yang salah,” katanya.
Korupsi Dinilai Mengarah Menjadi Budaya dan Karakter Pejabat
Dalam paparannya, Tiyo juga menyoroti praktik korupsi yang menurutnya telah melampaui persoalan individu. Ia mengingatkan, apabila terus terjadi tanpa ada perlawanan budaya, korupsi berpotensi berubah menjadi karakter kolektif bangsa.
“Pertanyaannya, persoalan Indonesia hari ini masih berada di level kebijakan, tindakan, budaya, karakter, atau sudah menyentuh peradaban?” ucapnya.
Menurut Tiyo, kekhawatiran terbesar adalah ketika korupsi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah sehingga melekat dalam budaya hingga karakter politik Indonesia. Sehingga, sangat tidak biasa kalau ada pejabat yang tidak korupsi.
Selain itu, ia mengkritik kualitas demokrasi yang dinilai belum sehat. Demokrasi, kata dia, hanya akan berjalan baik apabila masyarakat memiliki literasi dan kemampuan berpikir kritis. Tanpa itu, ruang demokrasi akan dikuasai kelompok elite yang memiliki modal politik dan kekuasaan.
Ia juga menyoroti mahalnya biaya politik yang membuka peluang praktik transaksional serta masih kuatnya budaya feodal yang lebih mengedepankan kedekatan dengan penguasa dibanding kompetensi.
Dalam perspektif ekonomi global, Tiyo menyebut Indonesia adalah negara buruh dan bahkan negara budak masih terjebak dalam model ekonomi ekstraktif yang mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan segelintir kelompok.
“Semua kekayaan alam dieksploitasi untuk oligarki. Inilah bentuk kapitalisme yang sesungguhnya,” tegasnya.
Meski menyampaikan kritik keras, Tiyo mengajak masyarakat tetap optimistis. Menurutnya, perubahan tidak selalu harus dimulai dari lingkaran kekuasaan, tetapi bisa diawali dari pembenahan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
Kholid Mawardi: Kritik Harus Diikuti Aksi
Menanggapi paparan tersebut, Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi memaknai tema **Ngatur Catur** sebagai simbol bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat sesungguhnya menjadi pihak yang menentukan arah pemerintahan melalui wakil yang dipilih dalam pemilu.
“Di negara demokrasi, masyarakat mengatur jalannya pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilu,” ujarnya.
Mantan aktivis mahasiswa itu juga mengenang perjuangannya pada era Reformasi 1998. Menurutnya, reformasi memang berhasil mengakhiri rezim Orde Baru, tetapi belum mampu melahirkan sistem politik yang benar-benar ideal.
Menariknya, Kholid mengaku tidak membantah kritik yang disampaikan Tiyo. Ia justru mengamini berbagai persoalan yang dipaparkan. Namun, ia mengingatkan bahwa kritik harus dibarengi langkah nyata untuk melakukan perubahan.
Menurutnya, perubahan besar hanya bisa ditempuh melalui dua jalan, yakni revolusi atau masuk ke dalam sistem pemerintahan untuk melakukan pembenahan dari dalam.
“Yang saya dan teman-teman lakukan adalah berjuang masuk ke dalam sistem dan kekuasaan dengan harapan bisa melakukan perubahan. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Mas Tiyo? Apakah hanya menyampaikan kritik atau ada langkah konkret lainnya?” kata Kholid.
Ia menambahkan, Reformasi 1998 berhasil menjatuhkan rezim lama, tetapi belum berhasil menghadirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan sesuai cita-cita reformasi.
Ali Bustomi
