SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kanwil Kemenkum Jawa Tengah mengikuti Kick-Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan diikuti oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto serta jajaran Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut menjadi forum kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) guna mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Forum diikuti oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas analis kebijakan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, berbagai hasil penelitian dan kajian yang selama ini dihasilkan oleh kementerian, lembaga, maupun perguruan tinggi harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kebijakan tidak boleh lahir dari selera atau keputusan sepihak. Kebijakan harus dibangun berdasarkan data, kajian yang kuat, serta melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan solusi yang tepat dan berdampak,” tegas Supratman.
Menteri Hukum juga menyoroti pentingnya optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi layanan pemerintahan, serta penyelesaian berbagai tumpang tindih regulasi dan kewenangan antarinstansi. Menurutnya, Forum Komunikasi Kebijakan harus menjadi wadah untuk menghasilkan rekomendasi yang mampu mendukung program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Sebelumnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady mengatakan, Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026 dibangun sebagai ruang kolaborasi yang menghubungkan hasil penelitian, pengalaman praktis, dan analisis kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan.
Ia menyampaikan, forum ini merupakan kelanjutan dari Forum Komunikasi Kebijakan Wilayah yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.
“Forum Komunikasi Kebijakan 2026 bukan semata-mata forum diskusi, melainkan ikhtiar bersama untuk membangun budaya kebijakan yang kolaboratif, berbasis bukti, dan berorientasi pada hasil. Gagasan yang lahir diharapkan berkontribusi nyata terhadap program prioritas nasional dan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Andry.
