BLORA (SUARABARU.ID) — Pemerintah Kabupaten Blora mendukung dan mengimplementasikan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program Insersi ini akan menjangkau sekitar 6,38 juta peserta didik mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga SLB di seluruh Jawa Tengah.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Blora usai menghadiri peluncuran Program Insersi Pendidikan Perkoperasian di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat, 5 Juni 2026.
Hadir Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, serta Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Toni Toharudin.
Saat itu, Wakil Bupati Blora hadir bersama Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, dan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Blora.
Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini menyampaikan bahwa pendidikan perkoperasian memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang mandiri, berjiwa wirausaha, serta memahami prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan.
“Pendidikan perkoperasian penting dikenalkan sejak dini agar generasi muda memahami nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian ekonomi. Ini menjadi bekal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan,” ujar Wakil Bupati Blora.
Lebih lanjut, Wakil Bupati Blora mengatakan bahwa Pemkab Blora akan segera melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, khususnya jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora, implementasi program tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan satuan pendidikan.
“Untuk penerapannya secara bertahap, mungkin bisa dimulai dari SMP terlebih dahulu kemudian SD. Karena memang kewenangan kami berada di jenjang SD dan SMP, sedangkan SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” kata Wakil Bupati Blora.
Wakil Bupati Blora menegaskan bahwa penerapan pendidikan perkoperasian tidak akan menambah mata pelajaran baru maupun membebani peserta didik, materi perkoperasian akan diintegrasikan kedalam mata pelajaran yang sudah ada melalui metode insersi kurikulum.
“Jadi tidak ada tambahan mata pelajaran baru. Materi perkoperasian akan dimasukkan kedalam pelajaran yang relevan sehingga siswa dapat memahami konsep koperasi secara lebih kontekstual,” jelas Wakil Bupati Blora.
Wakil Bupati Blora berharap program tersebut mampu melahirkan generasi muda yang memiliki literasi ekonomi yang kuat, memahami pentingnya kerja sama, serta mampu mengembangkan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan dimasa depan.
Untuk diketahui, Program Insersi Pendidikan Perkoperasian merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengintegrasikan materi perkoperasian kedalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga SLB mulai tahun ajaran 2026/2027.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan bahwa program insersi pendidikan perkoperasian tersebut, merupakan langkah strategis untuk mengenalkan kembali koperasi kepada generasi muda sejak dini.
“Koperasi merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, sekaligus pilar ekonomi nasional yang perlu dipahami sejak usia sekolah,” kata Gubernur Jawa Tengah.
Menurut Gubernur Jawa Tengah, program insersi pendidikan perkoperasian ini juga selaras dengan berbagai kebijakan pemerintah.
“Termasuk penguatan Koperasi Merah Putih yang saat ini tengah dikembangkan diberbagai daerah,” tandas Gubernur Jawa Tengah.
Sementara itu, Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi tidak boleh hanya dipandang sebagai lembaga simpan pinjam semata.
“Koperasi adalah badan usaha yang mencerminkan nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu perlu ditanamkan sejak dini melalui dunia pendidikan,” tandas Menteri Koperasi.
Kudnadi Saputro
