GROBOGAN (SUARABARU.ID)– Bupati Grobogan, Setyo Hadi, menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Kantor Kecamatan Tawangharjo, Senin (27/4/2026). Bupati memimpin langsung upacara yang dihadiri jajaran Forkopimda, BUMD, BUMS dan Kepala OPD serta perangkat Desa Tawangharjo.
Dalam amanatnya, Setyo Hadi menegaskan, pentingnya penguatan kemandirian daerah serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk memaksimalkan potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat.
Pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 bertema ‘Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta-Cita’, Setyo Hadi menegaskan, hal ini mencerminkan tanggung jawab daerah dalam mengelola sumber daya secara mandiri.
BACA JUGA: Kakek Sutarno Jadi Pelecut Semangat Satgas TMMD dalam Pembangunan Desa Puro
”Keberhasilan pembangunan Nasional sangat ditentukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Setyo Hadi.
Dalam Hari Otonomi Daerah ini, Bupati juga menekankan pentingnya langkah strategis, seperti integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis digital, hingga penguatan kemandirian fiskal daerah.
”Selain itu, kolaborasi antardaerah dan fokus pada layanan dasar, menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan pembangunan,” tambahnya.
BACA JUGA: LPPM Unissula Dorong Inovasi Dosen, Hadirkan Produk Detergen Antinajis Mughallazah
Menurut dia, otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk berinovasi, dan mengembangkan potensi lokal.
Namun pelaksanaannya, tetap harus berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia juga mengingatkan, pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah dan Nasional.
Lebih lanjut, dia mengajak seluruh kepala daerah, untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
BACA JUGA: 28 Tim Bola Voli Pati dan Jepara Ikuti Skalsain Cup ke -3, Junarso: Wadah Pembinaan Atlet Muda
”Beberapa prioritas yang harus diperhatikan antara lain, swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta reformasi birokrasi yang transparan dan bebas korupsi,” tegasnya.
Selain itu, pengembangan kewirausahaan juga dinilai penting, untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga kembali menekankan, seluruh program harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga.
Dalam kesempatan itu disampaikan pula, pelaksanaan pemerintahan harus mengedepankan efisiensi dan penghematan anggaran, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
BACA JUGA: Terik Matahari Tak Halangi Satgas TMMD dan Warga Selesaikan Sasaran Fisik Pembangunan Desa
Kegiatan pemerintahan diminta tidak bersifat seremonial semata, melainkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dia menegaskan, setiap rupiah anggaran harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
”Saya berpesan, seluruh perangkat daerah agar mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta menghindari pemborosan anggaran, yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik,” pesan Bupati.
Tya Widya
