SEMARANG (SUARABARU.ID)– Semua kampus saat ini harus menyamakan persepsi dan visi, terkait sistim pangan di Indonesia. Oleh sebab itu, harus ada ruang komtemplasi untuk melihat sejauhmana muatan sistim pangan pada kurikulum di tiap-tiap kampus.
Kampus dengan segenap kurikulum dan sivitas akademika, harus in line dengan program-program pemerintah, terkait sistim pangan Nasional.
Hal itu seperti yang diungkapkan Atase Pertanian Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Winarti Halim PhD, seusai pelaksanaan International Conference, 14th Biennial International Conference on Food Simulation Ghent, Belgium, di KU Leuven, Campus Ghent, yang berakhir Jumat (17/4/2026).
BACA JUGA: Prof Kesi: Inspirasi Sejati Lahir dari Kesederhanaan Tindakan
”Bagaimanapun funding (sumber pembiayaan-red) masih banyak bergantung pada pemerintah, sehingga kampus harus luwes mengikuti, bagaimana pemerintah membangun sistim pangan yang sedang berjalan,” katanya sambil menambahkan, jika pemerintah punya visi baru, maka kampus harus support, sesuai sisi keahlian yang dimiliki.
Winarti berharap, program pemerintah pada sistim pangan yang saat ini tengah berjalan Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi program yang tidak hanya bermanfaat internal, namun didorong menjadi proyek pemerintah yang lebih besar dan bermanfaat.
”Sehingga menjadi basis knowledge (pengetahuan), saat pemerintah mengambil kebijakan (policy making) atau evaluasi-evaluasi kebijakan yang sedang berjalan,” terang dia lagi.
BACA JUGA: Tim PKM Dosen Teknik Sipil USM Beri Pendampingan Pekerja Proyek Gudang Bulog Demak
Menurutnya, aspek terkait justru yang lebih banyak dibutuhkan di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, mahasiswa juga perlu dibekali pengetahuan-pengetahuan terkait penilaian risiko pangan, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya biologis, kimia, atau fisik dalam makanan, untuk mencegah penyakit bawaan makanan.
Proses ini menjadi dasar bagi sistem HACCP dan peraturan keamanan pangan, yang fokus pada kemungkinan dan tingkat keparahan bahaya, untuk memastikan keamanan konsumen.
”Sehingga mahasiswa juga tahu, bilamana diajak bicara terkait dengan perjanjian Sanitasi dan Fitosanitasi, WTO menetapkan aturan internasional untuk standar keamanan pangan, kesehatan hewan, dan tumbuhan dalam perdagangan. Oleh sebab itu, sangat tepat program lanjutan dari FIND4S yakni FORC3S (Food Research for Safety, Security, and Sustainability),” ungkapnya.
BACA JUGA: Dosen USM Berikan Literasi Digital Berbasis Gender
Terkait dengan program MBG, katanya, kampus atau masyarakat harus support kebijakan presiden ini. ”Pertanyaannya, apakah MBG akan menjadi proyek yang too big to fail. Ini proyek yang besar, sudah banyak yang menjadi korban, maka harus berjalan terus, jangan sampai menjadi to fail (gagal),” ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, baik proyek FIND4S atau FORC3S harus berperan pada sisi yang mana. Tugas dari pengelola program harus bisa menunjukkan kepada pihak pengambil kebijakan MBG, pada bagian yang harus dibenahi, bagian yang bisa dikerjasamakan.
”Jangan sampai hanya kritik di luar, tetapi juga kritik di dalam, dan terlibat langsung pada program. Kita sepakat, kampus-kampus harus mengomunikasikan kepada pemerintah, dan berperan aktif dalam sistim pangan di Indonesia,” tuturnya.
Jawa Tengah itu, imbuhnya, the top three dalam program MBG. Pada sisi lain, masih banyak masalah pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang berfungsi sebagai dapur umum pusat, untuk memproduksi dan mendistribusikan MBG bagi siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.
Riyan
