BLORA (SUARABARU.ID) – Sebanyak 240 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan (nakes) Pemerintah Kabupaten Blora, meliputi dokter, bidan, perawat kesehatan, hingga operator laboratorium kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya, mengikuti orientasi kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blora, pada Jumat 10 April 2026.
Orientasi kepegawaian PPPK Pemkab Blora tersebut, bertempat di gedung PKPRI Jalan Halmahera Jetis, dibuka oleh Wakil Bupati Blora didampingi Kepala BKPSDM Blora, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah, dr. Nur Betsia Bertawati, hadir pimpinan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu, drg. Wilys Yuniarti, dan perwakilan RSUD dr. R. Soetijono Blora, dan struktural BKPSDM.
Sebanyak 240 PPPK tampak kompak dan rapi menggunakan pakaian serba hitam putih, celana hitam panjang dan kemeja putih lengan panjang, dan memakai dasi. pada kesempatan itu secara simbolis, pembukaan orientasi dilakukan Wakil Bupati Blora dengan mengalungkan kartu tanda peserta orientasi kepada 2 perwakilan PPPK.
Kepala BKPSDM Blora, Heru Eko Wiyono menjelaskan bahwa 240 PPPK Nakes kali ini akan mengikuti orientasi PPPK Gelombang II dengan agenda Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada instansi Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2026 angkatan IV, V dan VI.
“Hari ini pembukaan oleh Bu Wakil Bupati, selanjutnya materi akan diberikan mulai besok Senin 13 April 2026, ada yang berbentuk sistem kelas, ada yang sistem daring atau online,” ujar Kepala BKPSDM Blora.
Selama sembilan hari, lanjut Heru Eko Wiyono, akan diberikan materi yang berbeda – beda dari berbagai narasumber, utamanya tentang nilai – nilai ASN BerAKHLAK. Diakhir orientasi akan diberikan pembekalan PBB dari TNI Polri dan Games seru tentang nilai – nilai ASN BerAKHLAK.
“Harapannya, mereka kelak bisa menjadi PPPK yang berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat,” pinta Kepala BKPSDM Blora.
Inovasi Pelayanan Digital
Sementara itu, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini mengatakan bahwa pentingnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Blora, tidak hanya di kota namun juga di pedesaan.
Wakil Bupati Bloora menyebut, kegiatan ini merupakan momentum yang penting bagi penguatan fondasi pelayanan publik di Kabupaten Blora. Kehadiran sebagai PPPK bagian dari ASN bukan sekadar pemenuhan kuota administratif saja, tetapi kami harapkan dapat menjadi agen perubahan yang lebih baik lagi.
“Tantangan kita kedepan terutama dalam bidang kesehatan semakin kompleks, mulai dari percepatan penurunan angka stunting, penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB), hingga peningkatan akses dan kemudahan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Blora,” ungkap Wakil Bupati Blora.
Dengan adanya 240 orang tenaga profesional ini, lanjut Wakil Bupati Blora, Pemkab Blora menargetkan adanya peningkatan yang signifikan pada indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Blora.
“Saya ingin ditangan saudara, layanan kesehatan di Kabupaten Blora tidak lagi hanya menunggu pasien datang, tetapi aktif menjemput bola, hadir ditengah warga, dan memastikan tidak ada satu pun masyarakat kita yang luput dari akses layanan medis yang berkualitas. Inovasi pelayanan digital dan kemudahan prosedur harus menjadi standar baru yang saudara bawa ke instansi masing-masing,” kata Wakil Bupati Blora.
Clinical Excellence
Menurut Wakil Bupati Blora, PPPK Nakes ini merupakan instrumen krusial dalam mengakselerasi transformasi kesehatan di Kabupaten Blora, yang menuntut adanya pergeseran paradigma dari pelayanan konvensional menuju sistem kesehatan yang lebih resiliens dan responsif.
“Saudara tidak hanya dituntut untuk memiliki clinical excellence dalam menangani pasien di RSUD maupun Puskesmas, namun juga harus mampu mengintegrasikan literasi digital dan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih kedalam setiap aspek tindakan medis,” imbuh Wakil Bupati Blora.
Di tengah disrupsi teknologi dan dinamika kebutuhan masyarakat yang kian meningkat, Wakil Bupati Blora menginstruksikan agar setiap ASN bisa menjadi katalisator dalam memutus mata rantai birokrasi yang kaku.
“Implementasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK harus termanifestasi dalam bentuk inovasi layanan yang inklusif, sehingga disparitas akses kesehatan antara wilayah perkotaan dan pelosok desa di Kabupaten Blora dapat kita eliminasi secara tuntas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” harap Wakil Bupati Blora.
Wakil Bupati Blora menegaskan secara berkala harus mau turun memberikan pelayanan ke desa-desa, jangan hanya diam menunggu masyarakat datang ke Puskesmas atau RSUD.
“Berikan pelayanan dengan tulus ikhlas, murah senyum dan bicara dengan ramah. Itu akan menjadi kunci sukses jenengan semua,” pinta Wakil Bupati Blora.
Kudnadi Saputro
