SEMARANG (SUARABARU.ID) – Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi damai di depan Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0733 Semarang, Kamis sore, 9 April 2026.
Aksi tersebut salah satunya sebagai bentuk protes atas aksi penyiraman air keras yang dilakukan TNI kepada aktivis KontraS, Andrie Yunus, di Jakarta pada 12 Maret 2026 lalu.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya.
“Turunkan Prabowo-Gibran,” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando di depan Markas Kodim 0733 Semarang.
Kemudian, mahasiswa juga menyuarakan desakan agar Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengabulkan perkara Nomor 157/PUU-XXIII/2025.
Tuntutannya yakni, agar ada penarikan militer dari jabatan sipil serta ruang sipil. Lalu meminta pengusutan tuntas kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus berikut aktor di balik layar.
Tuntutan beruntun lainnya, yakni agar ada reformasi kewenangan peradilan militer, pencopotan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, penghentian represi militer terhadap sipil, serta permintaan maaf dari Presiden dan Panglima TNI.
“Kembalikan TNI ke barak,” kata massa serentak.
Soroti MBG dan Kopdes Merah Putih
Salah satu orator, dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Septia Linasari, mengatakan, mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan Prabowo-Gibran yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sistemik.
Sebagai contoh, program yang dinamai Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu evaluasi menyeluruh. Oleh karena ada kesalahan pada tataran operasional dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar bila tidak segera dibenahi.
Selain itu, Septia juga menyoroti program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang tengah berjalan.
Program itu, kata dia, harus dikaji ulang dari sisi manfaat dan efisiensi. Ini juga meliha tkondisi anggaran negara yang masih terbebani subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Skala prioritas harus jelas. Jangan sampai kebijakan yang ada justru menimbulkan masalah baru yang bersifat sistemik,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan langkah awal untuk menekan pemerintah dan lembaga terkait.
Mahasiswa juga siap menempuh langkah lanjutan seperti pengajuan judicial review. Terkhusus terkait isu peradilan militer.
“Bila tidak direspons, kami akan melanjutkan dengan langkah hukum atau upaya lain,” ucapnya (*)
DA
