KUDUS (SUARABARU.ID) – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai memicu respons kebijakan di tingkat daerah. Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari PAN, Rochim Sutopo, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah menerapkan sistem Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan siswa sekolah sebagai langkah efisiensi anggaran negara.
Menurut Rochim, kebijakan ini bukan sekadar respons terhadap krisis global, melainkan momentum untuk menata ulang efektivitas kerja dan pola pendidikan karakter di Indonesia.
Efisiensi Anggaran di Tengah Krisis Global
Rochim menekankan bahwa pemerintah harus bijaksana dalam mengelola keuangan daerah dan negara. Di tengah ketidakpastian dampak perang, penghematan operasional melalui WFA menjadi langkah yang logis.
“Perlu adanya WFA untuk menjaga anggaran agar tidak dihamburkan pada hal-hal yang tidak perlu. Rapat-rapat atau aktivitas giat lainnya bisa dialihkan menggunakan sistem WFA. Kita harus bijaksana melihat situasi ini,” ujar Rochim saat memberikan keterangan, Selasa (24/3/2026).
Sekolah Daring
Sektor pendidikan menjadi sorotan utama dalam pandangan politiknya. Rochim menyetujui penerapan sekolah daring dengan catatan: sistem ini harus menjadi sarana tambahan untuk memperkuat karakter anak didik yang belakangan ini dinilai mengalami degradasi.
Rochim menyoroti fenomena sosial di mana anak didik mulai kehilangan etika, seperti budaya mencaci maki hingga merendahkan pemimpin atau ulil amri.
“WFA atau Sekolah Daring diperlukan sebagai tambahan pelajaran agar anak didik kita tetap terkontrol. Kita ingin ilmu dan iman benar-benar terserap dan dipraktikkan hingga menjadi kebiasaan. Ingat, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu,” tegasnya.
Meski mendukung sekolah daring bagi siswa, politisi PAN ini mengingatkan bahwa interaksi fisik tetap tidak tergantikan. Ia menggarisbawahi pentingnya kombinasi antara belajar di rumah dan tatap muka untuk aspek psikomotorik siswa.
Beberapa poin krusial yang harus tetap dijaga menurut Rochim antara lain Aktivitas Fisik yakni Olahraga dan ketangkasan bela diri untuk kesehatan.
Selain itu soal Interaksi Interaktif yang menekanka. Komunikasi langsung antara guru dan murid dalam sesi praktik.
Serta memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski siswa belajar dari rumah.
Terkait teknis pemberian gizi atau MBG bagi siswa yang menjalankan sekolah dsrjng, Rochim menjelaskan bahwa hal tersebut akan dikelola oleh satuan khusus.
“Nanti teknisnya diatur oleh Satgas MBG dan Korwil MBG. Kami di DPRD Kudus fungsinya adalah melakukan evaluasi dan pengawasan ketat agar asupan gizi, ilmu, dan iman yang baik sampai ke anak didik kita,” tambahnya.
Ali Bustomi
