BOGOR (SUARABARU.ID) —Pemerintah Kabupaten Blora melakukan studi tiru terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pertanian organik dengan Pemerintah Kota Bogor, pada Senin 15 Desember 2025 di Gedung Balaikota Bogor Jawa Barat.
Bupati Blora, Arief Rohman, bersama dengan Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, Ketua DPRD Blora, Mustopa, Kepala OPD terkait, berdiskusi dan menerima pemaparan dari Wali kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, Bupati Blora ingin megetahui dan mempelajari strategi dari Kota Bogor dalam meningkatkan penerimaan PAD.
“Kami ingin silaturahim membangun sinergi kerja sama kedepan antara Blora dan Kota Bogor, jadi kami ingin meniru dengan Bogor karena kota ini kami pelajari dari sisi PAD-nya juga bagus bagaimana di tengah-tengah kita efisiensi pemotongan anggaran tentunya ini kita ingin punya strategi untuk meningkatkan PAD,” ucap Bupati Blora.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menjelaskan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor yang mana jumlahnya lebih dari 1 triliun.
“APBD Kota Bogor itu di 3,3 triliun sebagian besar kami peroleh dari PAD yang jumlahnya 1,1 triliun, selebihnya adalah dana bagi hasil, transfer daerah dan sumber-sumber lain yang sah,” ungkap Dedie A. Rachim.
Dedie A Rachim menambahkan, Kota Bogor juga mengalami pemotongan transfer ke daerah dari Pusat. “Seperti kita tahu pemotongan transfer daerah mencakup semua daerah, Kota Bogor tercatat 250 miliar,” jelas Dedie A. Rachim.
Disampaikan, dalam rangka mengoptimalisasi penerimaan PAD Pemerintah Kota Bogor terus mendorong inovasi digitalisasi layanan pendapatan daerah melalui penerapan SIPDEH (Sistem Informasi Pajak Daerah), layanan E -SPPT, E-OPSIR, aplikasi pendataan dan pengawasan lapangan berbasis digital.
“Hingga kaitanya dengan potensi pendapatan dari sektor parkir, saat ini terdapat sekitar 110 titik lokasi parkir tepi jalan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor, sementara parkir di lokasi pasar dikelola oleh Perumda,” kata Dedie A. Rachim.
Untuk meningkatkan tata kelola, lanjut Dedie A. Rachim, dan optimalisasi pendapatan di sektor parkir, Pemkot Bogor melakukan berbagai upaya, antara lain penyusunan Perda khusus perparkiran, penyusunan Perwali pengelolaan parkir, inventarisasi ulang lokasi parkir untuk pembaruan SK Wali Kota, serta transformasi sistem pemungutan dari manual ke digital (QRIS).
“Selain itu, Pemkot Bogor juga menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga, melakukan kajian pemungutan parkir di ruas jalan provinsi dan nasional, serta merencanakan penerapan tarif parkir yang berbeda pada ruas jalan rawan kemacetan,” kata Dedie A. Rachim.
Dikemukakan, untuk program lainnya, seperti pertanian, Kota Bogor mengedepankan konsep pertanian urban farming.
“Untuk pertanian karena lahan pertanian kita tidak cukup luas, untuk kebijajan pertanian kami lebih menekankan pada pertanian urban farming, pertanian perkotaan dan pertanian organik,” tandas Dedie A. Rachim.
Agenda dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antara Pemkab Blora dengan Pemkot Bogor. Termasuk diskusi dari Ketua DPRD Blora dengan Ketua DPRD Kota Bogor kaitanya dengan regulasi Peraturan Daerah terkait Pertanian Organik.
Selain ke Balaikota Bogor, Pemerintah Kabupaten Blora juga belajar terkait pertanian organik dan ketahanan pangan di Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB).
Bupati Blora beserta rombongan berdiskusi dengan Prof. Iskandar Zulkarnaen Siregar (Wakil Rektor Konektivitas Global, Kerja Sama, dan Alumni (PB), dan Prof. Suryo Wiyono (Dekan Fakultas Pertanian) dengan didampingi sejumlah guru besar maupun dosen di bidang pertanian.
“Kita mendiskusikan tentang hal-hal apa saja yang bisa kita kolaborasikan antara Pemkab Blora dan IPB secara umum khususnya dengan Fakultas Pertanian, kita juga sudah laksanakan beberapa program-program di Blora,” kata Prof. Iskandar Zulkarnaen Siregar.
Kudnadi Saputro
