KABUPATEN SEMARANG (SUARABARU.ID) – Dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemanusiaan, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng menggelar Workshop Peningkatan Kemampuan Layanan Petugas Rehabilitasi Menuju Layanan Unggulan, di Kabupaten Semarang.
Kegiatan ini sejalan dengan program 100 Hari Kerja Kepala BNN RI, yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas personel dan transformasi pelayanan rehabilitasi berbasis empati, profesionalisme, dan nilai kemanusiaan.
Workshop diikuti oleh 30 peserta dari BNNP dan BNNK se-Jawa Tengah. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya kerja kolaboratif, kreatif, dan berorientasi hasil, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan War on Drugs for Humanity yang digaungkan oleh Kepala BNN RI.
Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigjen Pol Dr. H. Agus Rohmat menegaskan, saat ini lembaga rehabilitasi milik BNN harus siap menghadapi realitas baru yaitu kompetisi layanan yang semakin ketat.
“Klinik BNNP dan BNNK kini berada dalam iklim persaingan yang ketat dengan rumah sakit, klinik swasta, dan lembaga rehabilitasi sosial. Setelah keluarnya Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 257/HUK/2025, jumlah IPWL di Jawa Tengah yang semula 15 kini hanya tersisa 9. Ini menjadi peringatan bahwa hanya lembaga dengan layanan terbaiklah yang akan bertahan,” tegas Agus Rohmat, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi momentum bagi BNN untuk tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga membangun reputasi layanan berbasis empati, profesionalitas, dan akuntabilitas publik.
Menurutnya, menghadirkan service excellence bukan semata memenuhi standar, melainkan memberikan pengalaman layanan yang melampaui harapan masyarakat.
“Service excellence adalah komitmen moral kita. Bukan hanya cepat dan ramah, tapi bagaimana kita menghadirkan pelayanan yang tulus, penuh perhatian, dan bertanggung jawab. Layanan yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga menguatkan jiwa,” ujarnya.
Agus Rohmat menjelaskan, layanan unggulan dapat diukur melalui sepuluh pilar utama, yakni responsif, ramah, personalisasi, komunikatif, profesional, tanggap, kualitas produk, aksesibilitas, ketersediaan, dan kepercayaan. Kesepuluh aspek tersebut menjadi tolok ukur utama dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang secara berkala diukur berdasarkan penilaian langsung dari klien yang menerima layanan rehabilitasi.
Sementara itu, Ketua Tim Bidang Rehabilitasi BNNP Jateng, Sholikhun menyoroti pentingnya peran petugas rehabilitasi sebagai ujung tombak dalam proses pemulihan penyalahguna NAPZA.
