KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin meyakini para pelaku usaha mikro, kecil menengah (UMKM) lebih bertanggung jawab dibanding konglomerat.
Hal itu diungkapkan Menko PM Cak Imin yang juga Ketua Umum DPP PKB itu saat menghadiri dialog interaktif bertajuk “Membangun Kemandirian Ekonomi Melalui UMKM Mikro” di sisi utara Kapal Mendoan, Alun-alun Kebumen, Jumat (7/11) sore 2025.
Sebelum berdialog, Menko PM menyempatkan meninjau dan berbelanja di Pameran UMKM Kebumen ‘Wastra Kriya Festival 2025’. Pameran ini menampilkan produk unggulan Kebumen. Seperti kuliner, kriya, dan fashion, berfungsi sebagai sarana promosi, perluasan jaringan, dan kolaborasi bagi pelaku usaha.
Dalam paparannya, Cak Imin menyampaikan bahwa masalah klasik UMKM saat ini yaitu terkait akses permodalan atau financial. Kemudian bagaimana membangun kepercayaan untuk mendapatkan pembiayaan. Untuk mengatasi hal ini, Cak Imin menyebutkan sejumlah poin penting sebagai kunci permasalahan tadi.
“Yang pertama tanggungjawab pemerintah dengan memberikan kemudahan akses permodalan melalui berbagai program. Seperti KUR, LPDP, Simpan Pinjam, PIP, termasuk PNM,”jelas Cak Imin.
Adapun pilar kedua adalah peran pelaku UMKM dengan memanfaatkan, mendayagunakan, dan mengoptimalkan semua potensi akses yang tersedia.
Menurut Menko PM, pelaku usaha harus memiliki mental yang kuat dan literasi keuangan yang memadai sebagai kekuatan utama.
Program Perlindungan Penderes Kelapa
Ia lantas memberikan apresiasi kepada Inamikro sebagai salah satu model pembiayaan yang memiliki nilai lebih karena tidak hanya menyediakan permodalan, tetapi juga pendampingan bagi UMKM.
Di sela acara juga dilakukan serah terima perjanjian kerja sama antara Inamikro dan Disperindag KUKM, yang merupakan kelanjutan program pendampingan usaha.
Menko PM juga menyerahkan simbolis Program Perlindungan bagi 2.661 pekerja penderes kelapa yang merupakan pekerjaan berisiko tinggi. Iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan mereka dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui dana DBHCHT 2025.
Diserahkan pula santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 190.510.360 kepada ahli waris almarhum Ahmad Khakim, perangkat Desa Pondok Gebangsari, Kecamatan Kuwarasan. Santunan ini mencakup santunan kematian, Jaminan Hari Tua (JHT), beasiswa untuk dua anak, dan pensiunan bulanan.
Termasuk penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada SPPG Kebumen Bumirejo 1 yang mendaftarkan 50 pekerjanya.
Di akhir acara Cak Imin dan rombongan singgah ke Rumah Dinas Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah di Jalan Mayjen Sutoyo. Zaeni Miftah juga merupakan kader partai yang sekaligus ketua DPC PKB Kebumen.
Komper Wardopo
