WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 9,98 persen. Kemudian, dampak dari tidak sebandingnya jumlah pendapatan dengan belanja, menjadikan APBD Tahun 2026 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 72,246 miliar lebih.
Demikian dikemukakan Wakil Bupati (Wabup) Wonogiri Imron Rizjyarno, Senin (20/10/25), saat membacakan Nota Pengantar Bupati Wonogiri terhadap RAPBD Tahun 2026. Nota Pengantar Bupati diketik dalam 19 lembar kertas folio, disampaikan di forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri yang digelar di ruang Graha Paripurna lantai atas Gedung DPRD Wonogiri.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Wonogiri Sriyono bersama Wakil Ketua Krisyanto dan Suryo Suminto, serta didampingi Sekretaris Dewan Edhy Tri Hadiyantho. Bupati Setyo Sukarno izin tidak dapat hadir, karena bersamaan melakukan penandatangan tapal batas antarkabupaten, yang dilaksanakan di Pendapa Kabupaten Karanganyar.
Sebanyak 39 dari 50 Anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Terdiri atas 26 dari 27 Anggota Fraksi PDI-Perjuangan, 3 dari 7 Anggota Fraksi Partai Golkar, 4 dari 5 Anggota Fraksi PKS, 4 dari 7 Anggota Fraksi Partai Gerindra Plus PAN dan 2 dari 4 Anggota Fraksi PKB-Demokrat.
Wakil Bupati (Wabup) Imron Rizkyarno, menyatakan, total rencana pendapatan pada APBD 2026 sebesar Rp 2,159 triliun lebih. Sementara total anggaran belanja mencapai sebesar Rp 2,231 triliun lebih. ”Maka dalam APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami defisit sebesar Rp 72,246.337.495,-” tandas Imron. Selanjutnya dilakukan perhitungan dalam pembiayaan daerah dan diperkirakan dapat tercukupi.
Penurunan
Secara umum, tambah Wabup Imron, APBD Tahun 2026 telah menyesuaikan dengan alokasi transfer ke daerah, yang direncanakan sebesar Rp 2,231 triliun lebih. Bila dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp 2,479 triliun, maka belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp 247,375 miliar lebih (9,98 persen).
Dana transfer Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 1,811 triliun lebih. Dibandingan dengan penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp 236,333 miliar lebih, terjadi penurunan sebesar Rp 236,333 miliar lebih atau 11,54 persen.
”Permasalahan utama pendapatan daerah, adalah masih dominannya ketergantungan terhadap pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi,” jelas Wabup Imron Rizkyarno.
Jumlah Pendapatan Aseli Daerah (PAD) direncanakan Rp 348,124 miliar lebih. Ini diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp 126,785 miliar lebih dan Retribusi Daerah Rp 193,785 miliar lebih. Ditambah dari hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 22,45 miliar lebih, dan lain-lain pendapatan direncanakan sebesar Rp 4,924 miliar lebih.
Menyikapi kondisi keuangan RAPBD tersebut, belanja prioritas dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit (RS) Purwantoro, sumur pantek, inseminasi buatan (IB), jalan usaha tani, sarana pertanian, SKTM, ruan terbuka hijau, tanah untuk SMK, pembangunan Pasar Slogohimo dan infrastruktur publik.(Bambang Pur)
