WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Puluhan mahasiswa, Rabu sore (10/9/25), mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Wonogiri. Massa mahasiswa ini, minta agar anggota DPR tidak arogan, pemerintah tidak menaikkan pajak, dan mendesak agar penanganan kasus aparat yang menyebabkan korban meninggal diusut tuntas.
Para mahasiswa itu berasal dari 4 kampus Perguruan Tinggi (PT) yang eksis di Kabupaten Wonogiri. Yakni dari STAINMAS (Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti), Sekolah Tinggi Agaman Buddha Negeri (STABN) Raden Wijaya, Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) Bina Wirawan dan dari Akademi Perawat (Akper) Giri Satria Husada.
Kedatangan mereka, diterima di Ruang Graha Paripurna lantai dua Gedung DPRD Kabupaten Wonogiri, dalam forum audiensi yang dipimpin Ketua Dewan setempat, Sriyono SPd. Ikut hadir Wakil Ketua DPRD Sugeng Ahmady, Krisyanto dan Suryo Suminto serta Sekretaris Dewan Edhy Tri Hadiyantho.
Bupati Setyo Sukarno dan Wakil Bupati Imron Rizkyarno hadir secara pribadi bersama Kapolres AKBP Wahyu Sulistyo, Dandim 0728 Letkol (inf) Edi Ristriyono, Plt Kajari Tjut Zelvira Nofani, Sekda FX Pranata bersama para Pimpinan Perangkat Daerah. Sejak awal dan selama audiensi berlangsung, Gedung DPRD Wonogiri mendapatkan pengamanan dari Polri, TNI dan Satpol-PP.
Mahasiswa menuntut agar Anggota Legislatif senantiasa menjaga moral, tidak melontarkan ucapan yang tidak etis dengan kalimat tidak pantas. Juga minta ada pengawalan terhadap proses hukum aparat yang melukai dan menewaskan rakyat dilakukan secara tuntas, dan minta pemerintah tidak menaikkan pajak. Kebijakan fiskal dengan menaikkan pajak, akan memberatkan kehidupan rakyat.
Akademisi
Pada bagian lain, mahasiswa menuntut agar Pemkab Wonogiri transparan dalam pengelolaan anggaran, melibatkan akademisi dalam menyusun program pembangunan, dan kebijakannya harus senantiasa berpihak pada rakyat.
Mereka juga menggugat agar Pemkab Wonogiri peduli membantu kampus lokal dan para mahasiswanya dapat ikut serta mendapatkan beasiswa sebagaimana diberikan kepada mereka yang tergabung dalam Imapres (Ikatan Mahasiswa Berprestasi). Pemberian beasiswa selama ini dinilai diskriminatif, karena mengabaikan keberadaan mahasiswa lokal Wonogiri.
Mahasiswa lokal Wonogiri tidak dapat beasiswa, karena terkendala persyaratan kampusnya belum terakreditasi A. Kepada Pemkab Wonogiri, mahasiswa menuntut Upah Minimum Kabupaten (UMK) pekerja dinaikkan. Agar tidak membunuh usaha pengembangan ekonomi rakyat. STAK, minta agar Pemkab Wonogiri memberikan kemudahan mahasiswanya untuk melakukan praktik mengajar Agama Kristen di sekolah-sekolah. Dipertanyakan pula, pungutan tambahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui opsen yang membebani.
Ketua DPRD Wonogiri Sriyono, menyatakan, untuk mengingatkan agar Anggota DPR tidak arogan, mekanismenya telah disampaikan melalui induk partainya masing-masing. Bupati Setyo Sukarno, menegaskan, Pemkab Wonogiri tidak akan menaikkan pajak. Bupati mempersilahkan mahasiswa ikut berperan serta untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan.
Selama ini, Pemkab Wonogiri telah transparan dalam pengelolaan APBD, ini dapat diakses melalui unggahan internet DPPKAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah). Untuk beasiswa, mekanismenya akan dikaji ulang. Dalam kesempatan itu, Kapolres, menyatakan, pengusutan kasus yang melibatkan aparat sepenuhnya ditangani atasan. Diawali penanganan dengan kode etik, yang nantinya akan dibawa ke Pengadilan Umum.
Sekda FX Pranata bersama Pimpinan Perangkat Daerah, ikut memberikan penjelasan yang bersifat teknis. Termasuk kemunculan opsen di PKB yang itu disebutkan menjadi wewenang Provinsi. Bupati akan memberikan kemudahan kepada para mahasiswa STAK yang akan praktik mengajar di sekolah-sekolah.(Bambang Pur)
