blank
Kabid Perekonomian SDA dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kebumen Krima Karmila menjadi narasumber pada Workshop Penguatan Pekerja Migran yang diselenggarakan Migrant Care Kebumen di Hotel Trio Azana Style, Rabu 10/9.(Foto:SB/Komper Wardopo)

KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kebumen yang bekerja di luara negeri saat ini  ada sekitar 3.500 orang.

PMI Kebumen itu tersebar di sejumlah negara Timur Tengah, Asia dan negara tetangga. Di antaranya Hongkong, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura.

Mereka merupakan kelompok masyarakat yang berperan besar dalma menggerakkan perekonomian daerah. Namun  suara dan aspirasi mereka belum sepenuhnya terwakili dalam prose pengambilan keputusan di desa maupun kabupaten.

Hal itu diungkapkan Koordinator Migrant Care Kebumen Syaipul Anas didampingi Maryatun pada “Workshop Penguatan Kualitas Pekerja Migran dalam Proses Politik dan Perencanaan Kebijakan Pembangunan serta Evaluasi Kinerja Bupati tentang Pekerja Migran di Kabupaten Kebumen” di Hotel Trio Azana Style, Rabu (10/9).

Kegiatan diikuti sekitar 50 peserta. Terdiri dari perwakilan  badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ( Bapperida) Pemkab Kebumen, Dinas Tenaga Kerja Kebumen, akademisi, Pemerintah Desa, Desbumi, Sahabat Disabilitas Kebumen (SDK) serta staf Migrant Care Kebumen.

blank
Peserta workshop penguatan pekerja migran di Hotel Trio Azana Style, Rabu 10/9.(Foto:SB/Komper Wardopo)

Menurut Syaipul Anas, pekerja migran sebagai salah satu kelompok masyarakat yang punya peran besar dalam menggerakkan perekonomian daerah. Kontribusi mereka tidak hanya terlihat dari remitansi yang dikirimkan ke keluarga di kampung halaman.

Namun juga dari berbagai pengalaman, keterampilan, dan jejaring yang mereka bawa pulang. Meski begitu, suara dan aspirasi pekerja migran sering kali belum sepenuhnya terwakili dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat desa maupun kabupaten.

Penopang Ekonomi Daerah

Syaipul Anas mengakui, di Kabupaten Kebumen, jumlah pekerja migran dan keluarganya cukup besardan menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. Namun, rendahnya partisipasi mereka dalam forum-forum perencanaan pembangunan menyebabkan kebutuhan spesifik mereka seperti perlindungan, reintegrasi sosial-ekonomi, dan dukungan usaha produktif sering luput dari perhatian kebijakan.

Padahal, lanjut Syaiful, pembangunan yang inklusif hanya bisa terwujud jika semua kelompok masyarakat, termasuk pekerja migran, dilibatkan secara aktif.

“Mereka ini tidak hanya bekerja di sektor rumah tangga. Bahkan ada yang di sektor lain seperti karyawan hotel, pekerja rumah makan dan di perusahaan. Saat pulang mereka ini membawa modal dan skil yang berpotensi bisa menciptkan usaha dan lapangan kerja di daerahnya”tandas Syaipul Anas.

Migrant Care menargetkan melalui workshop penguatan pekerja migran itu isu-isu pekerja migran di Kebumen masuk dalam APBD. Kemudian pekerja migran bisa terwadahi dalam APBD sehingga ada penambahan anggaran untuk perlindungan dan pemberdayaan.

Syaipul Anas menyatakan, selama ini yang sering terjadi  ketika mau bekerja ke luar negeri pekerja migran harus pinjam atau utang. Namun saat pulangt tidak bisa memanfaatkan modala dan skil  untuk usaha sehingga mereka kembali ke luar negeri. “Kita ingin  dengan ada anggaran bagi pekerja migran, persoalan tadi bisa teratasi,”imbuh Syaipul Anas.

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Kemiskinan Turun

Sementara itu Kabid Perekonomian, SDA dan Insfrastruktur Bapperida Kebumen Krima Karmila saat menjadi narasumber pada workshop tersebut menyebutkan, penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Kebumen ada 1.106025 jiwa.

Mereka yang termasuk angkatan kerja sebanyak 855.785 orang. Di mana yang bekerja sebanyak 812.379 orang, dan yang menganggur 43.406 orang, dan yang bukan angkatan kerja ada 250.240 jiwa.

Menurut Krima, dari data BPS tersebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Kebumen menunjukkan angka yang relatif rendah dan cenderung menurun. Namun hal ini tidak serta merta mencerminkan kondisi ideal.

Pasalnya, sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Kebumen masih berpendidikan dasar (SD), yang berdampak pada rendahnya daya saing tenaga kerja secara umum. Lagi pula upah minimum kabupaten (UMK) juga belum terlalu tinggi.

“Padahal dari berbagai masukan kita dapatkan  perilaku pekerja migran Kebumen  itu sangat tekun, dan patuh yang dalam bahasa daerah mereka itu mituhu,”tandas Krima.

Krima juga memaparkan tren positif perekonomian Kebumen dalam beberapa tahun terakhir yang bertumbuh tinggi. Bahkan yang lebih menggembirakan yakni angka kemiskinan di Kebumen  elah menurun dari tahun 2024 sebesar 15,71 persen, pada 2025 ini turun menjadi 13,58 persen.

“Alhamdulilah, ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Kebumen meningkat dan jumlah warga miskin menurun sehingga Kebumen telah terlepas dari predikat termiskin di Jawa Tengah,”imbuh Krima.

Komper Wardopo