Oleh : Roy Alviantoro
Tepat seratus hari sudah Bupati Jepara, Witiarso Utomo, dan Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar menahkodai pemerintahan.
Seratus hari pertama kepemimpinan dalam tradisi politik modern merupakan masa ujian awal, rentang waktu yang cukup untuk mengukur arah kebijakan, efektivitas konsolidasi birokrasi, serta sejauh mana janji-janji kampanye mulai ditransformasikan menjadi program nyata.
Dalam konteks Jepara—daerah yang kaya potensi, namun kompleks dalam persoalan struktural dan kultural—evaluasi atas 100 hari kerja ini penting dilakukan sebagai bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
Salah satu tantangan terbesar di awal masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati adalah problem ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama antara daerah pesisir, pedesaan, dan pusat kota. Ketimpangan ini telah lama menjadi persoalan laten yang tidak kunjung terurai, baik dalam bentuk infrastruktur jalan yang rusak mulai jalan nasional sampai jalan desa, hingga akses layanan publik yang timpang di wilayah kepulauan seperti Karimunjawa.
Bupati Witiarso membawa janji kampanye tentang “pemerataan pembangunan dan pelayanan yang menyentuh rakyat hingga pelosok”. Maka, publik berhak menilai sejauh mana komitmen tersebut telah direalisasikan dalam seratus hari awal kepemimpinan.
Selaku Penasihat Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Jepara penulis memberikan pandangan kritis terhadap evaluasi 100 hari ini. Langkah Bupati dan Wakil Bupati sejauh ini cukup menjanjikan dalam hal membangun semangat baru di kalangan Grassroot masyarakat dan ASN. Masyarakat seperti memiliki secercah harapan baru dengan hadirnya pemimpin baru Kabupaten Jepara.
Seperti kita ketahui bahwa Mas Witiarso Utomo memiliki Jargon “Mewujudkan Jepara MULUS” dengan 10 Program Kerja Unggulan untuk menapaki 100 hari pertama kerjanya dalam memimpin Jepara yang menurut saya perlu di apresiasi karena mayoritas program sudah berjalan dengan baik.
Mulai dari kegiatan Bupati mengantor di desa sebagai program andalan yang telah berjalan di 8 desa 8 kecamatan bahkan menjangkau hingga pulau Parang, Kecamatan Karimun Jawa, membuktikan bahwa Mas wiwit benar – benar serius membangun jepara hingga ke pelosok desa.
Dari Kegiatan Bupati Ngantor di Desa tersebut, Bupati telah menerima 294 aspirasi yang diantaranya tentang pariwisata 11%, pendidikan 6% dan lain sebagainya.
Selain kegiatan bupati ngantor di desa yang digunakan sebagai tempat untuk berdialog dengan masyarakat, kegiatan kedua adalah Jumat berangkat. Kegiatan tersebut diawali dengan monitoring bazar UMKM oleh Masyarakat setempat, dilanjutkan sholat jumat dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
Kami menilai 2 kegiatan ini benar – benar cukup efektif untuk menginventarisir persoalan – persoalan nyata yang ada di Masyarakat. Bukan lagi menerima laporan dari dinas – dinas tanpa mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya. Dengan bertemu dan berbaur dengan masyarakat secara langsung juga melihat kondisi yang sebenarnya, Bupati dapat langsung mendapatkan solusi dan persoalan bisa selesai dengan lebih cepat dan efektif.
Program Kerja ketiga adalah Jepara Tanggap yang telah diresmikan baru – baru ini. Kami menilai program ini cukup baik dan solutif dapat dimanfaatkan masyarakat apabila terjadi bencana dan situasi darurat lainnya. Hanya saja program ini perlu benar – benar serius disikapi dan dikawal agar bersifat jangka Panjang. Program jepara tanggap ini dapat merujuk dan mengevaluasi dari program PSC 119 agar lebih baik lagi ke depannya.
Selain 3 program diatas, ada program Kartu Sarjana Jepara yang juga telah terealisasi. Bupati berhasil menggandeng beberapa perguruan tinggi yang mana salah satu kampus suksesornya adalah Universitas Muhammadiyah Kudus. Kemudian ada program Kartu Guru Sejahtera yang nantinya akan ada sebanyak kurang lebih 17 ribu guru yang menerima. Selanjutnya Kartu Kader Kesehatan Sejahtera yang akan menyasar 7000an kader Kesehatan se kabupaten Jepara, yang masing – masing akan menerima 600rban / tahun.
Program selanjutnya yaitu Jepara Karya yang berfokus pada ketenagakerjaan. Diharapkan program ini dapat menjawab persoalan jepara terkait dengan sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan adanya ketimpangan gender. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten jepara sudah menjelma sebagai kota industry, banyak pabrik – pabrik berdiri di Jepara yang otomatis akan menyerap ribuan pekerja.
Bupati – Wakil Bupati Jepara perlu memastikan kehadiran pabrik – pabrik tersebut harus membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, dan memprioritaskan pekerjanya berasal dari kabupaten jepara dan tanpa memandang gender.
Selain itu ada program UMKM naik kelas. Menurut data ada sekira 48.800an UMKM di jepara yang perlu mendapatkan pendampingan secara serius oleh Dinas KOPUKMNAKERTRANS agar UMKM tersebut dapat terus berkembang dan tumbuh secara sehat. Untuk Program e-ticketing sendiri Sudah dilaksanakan di Pantai Kartini, Pantai Bandengan, Museum Kartini, dan Benteng Portugis, hal ini sangat penting dilakukan sebagai bentuk transparansi dan profesionalisme dalam mengelola pariwisata. kami harapkan pemasukan dari sector pariwisata yang luar biasa ini dapat benar – benar dimanfaatkan sebagai pendapatan daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Jepara dapat dilaksanakan secara massif dan progresif
Kemudian Program kesepuluh atau program yang menjadi perhatian penuh mas wiwit yaitu Klinik Jalan. Kami harus mengakui bahwa program inilah yang benar – benar dapat dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat. masyarakat Jepara selama bertahun – tahun mengeluhkan terkait dengan kerusakan jalan yang merata dari Jalan Nasional hingga jalan desa.
100 hari pertama ini mas Wiwit berhasil menyelesaikan kurang lebih 128 Kilometer dari target 101 kilometer, artinya sudah jauh melampaui target. Kami memandang keseriusan program bupati ini disambut baik oleh Dinas PUPR yang dipimpin oleh Pak Ary Bachtiar. Kami menilai ia cukup piawai dan mampu mengikuti ritme kerja bupati yang menginginkan semua diselesaikan dengan cepat.
Fokal IMM sangat apresiasi dengan Langkah Konkrit Bupati dalam mewujudkan program – program di 100 hari kerjanya. Kesepuluh program tersebut semuanya dapat terealisasi dengan baik, mas wiwit membuktikan dapat menjadi seorang Masterpiece yang mampu Mengorkestrasi Panggung Pemerintahan Kabupaten Jepara sehingga semua dapat seirama mengikuti visinya.
Namun Fokal IMM tetap akan memberikan catatan kritis terutama dalam hal komunikasi dan transparansi publik. Perlu dibangun transparansi anggaran dan keterbukaan data sebagai pilar dalam membangun pemerintahan yang akuntabel.
100 hari pertama ini bisa menjadi momentum bagi Pemkab Jepara untuk memulai budaya baru pemerintahan terbuka. Perlu disajikan data penggunaan anggaran secara real-time, membuka kanal pengaduan berbasis digital, dan memperkuat sinergi dengan kelompok masyarakat sipil. Keterbukaan bukan hanya soal publikasi data, tetapi juga tentang kemauan untuk mendengar dan menerima kritik secara terbuka.
Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, 100 hari pertama sejatinya adalah fase pembuka. Karena itu belum bisa dijadikan satu-satunya parameter keberhasilan pemerintahan. Namun sangat menentukan arah ke depan.
Jika fase awal ini diisi dengan pembenahan struktur, konsolidasi internal, dan penguatan fondasi partisipatif, maka pemerintahan Witiarso Utomo – M. Ibnu Hajar bisa melangkah dengan legitimasi dan kepercayaan publik yang kuat. Sebaliknya, jika fase ini diisi dengan program-program seremonial dan pencitraan semata, maka lima tahun ke depan bisa berjalan stagnan.
Pada akhirnya, masyarakat Jepara tidak menuntut keajaiban dalam seratus hari. Yang dibutuhkan adalah kepastian arah, keberanian membuat keputusan yang menyentuh rakyat kecil, serta komitmen jangka panjang untuk membawa Jepara menuju kemajuan yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan modal partisipasi masyarakat yang kuat, serta kritik konstruktif dari berbagai elemen seperti pemuda, akademisi, dan tokoh masyarakat, kepemimpinan baru ini bisa menjadikan Jepara sebagai model daerah yang tumbuh tidak hanya dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas.
Dalam hal ini Fokal IMM akan berdiri sebagai Mitra Startegis dan Mitra Kritis Pemeritahan Bupati Witiarso Utomo dan Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar selama 5 tahun ke depan. Kita optimis dengan program – program yang telah tersusun dengan didukung pembantu – pembantu bupati yang seirama, Kabupaten Jepara akan benar – benar menjadi kota yang MULUS.
Penulis adalah Dewan Pembina Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ( Fokal IMM )
