SEMARANG (SUARABARU.ID) – Dini Inayati, Perempuan anggota Komisi C DPRD Kota Semarang mengatakan, program layanan BRT Trans Semarang gratis ini harus diimbangi dengan perhitungan kapasitas pelayanan.
Hal itu disampaikan Dini Inayati, anggota DPRD Kota Semarang dari PKS Dapil Kota Semarang III, dalam rilis yang dikirim ke SuaraBaru.Id, Kamis 15 Mei 2025, menanggapi program 100 Hari Kerja Wali Kota Semarang terkait BRT Gratis bagi pelajar dan mahasiswa.
Layanan BRT (Bus Rapid Transit) gratis bagi pelajar dan mahasiswa mulai diberlakukan sejak dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2024 (20/2/2025).
Dini Inayati, wakil rakyat dari Dapil Tembalang dan Candisari ini, menyatakan kekhawatirannya terhadap penurunan kualitas pelayanan akibat dari program Bus Trans Semarang Gratis ini.
Baca juga Mahasiswa dan Pelajar Ber-KTP Semarang Sekarang Gratis Naik Bus Trans Semarang
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang dengan Dinas Perhubungan, disampaikan bahwa pihaknya menyediakan 10.000 kartu akses gratis BRT untuk pelajar dan mahasiswa melalui registrasi online. Hingga saat ini, baru sekitar 3.500–3.600 kartu yang telah terdaftar.
“Artinya, masih ada kuota yang belum dimanfaatkan. Tapi, masalahnya bukan di situ. Ini meningkatkan jumlah pengguna BRT Trans Semarang, dan seiring dengan itu harus diikuti peningkatan pelayanan,” ujar Dini.
Dikatakan, adanya program tarif 0 rupiah, BRT Trans Semarang, selalu mengalami overload penumpang pada pada waktu puncak, yaitu pada jam berangkat sekolah dan pulang sekolah.
Keamanan dan kenyamanan pelajar dalam menggunakan BRT tentu tidak terjamin jika tidak ada perbaikan kualitas layanan. Salah satunya dengan cara menambah armada dan rit khusus pada jam puncak ini. “Selain itu perlu juga memperhatikan kondisi armada yg perlu peremajaan,” kata dia.
Tidak Mudah
Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa penambahan ritase atau armada tidak mudah dilakukan karena terkait Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang sudah tetap dalam kontrak tahunan dengan 12 operator swasta.
Pembayaran ke operator berdasarkan kilometer tempuh, bukan jumlah penumpang.
“Jika 10.000 kartu ini semuanya terpakai, beban BRT akan semakin besar. Pertanyaannya, bagaimana antisipasinya?” tanya Dini.
Ia menekankan bahwa kualitas layanan, seperti kondisi bus (AC, pintu, dll.), menjadi tanggung jawab operator sesuai kontrak. Dinas Perhubungan diminta memperkuat evaluasi dan monitoring terhadap kinerja operator.
Meski mendukung kebijakan gratis BRT, Dini mendorong Dinas Perhubungan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Salah satunya dengan memperketat pengawasan terhadap operator dan menjadikan kualitas layanan sebagai indikator evaluasi.
“Jangan sampai gratis, tapi pelayanan malah menurun. Ini harus jadi perhatian serius,” pungkasnya.
Program BRT Trans Semarang gratis ini diharapkan bisa berjalan lancar tanpa mengorbankan kenyamanan penumpang, terutama pelajar dan mahasiswa yang menjadi prioritas.
Bagi pelajar dan mahasiswa yang ingin memanfaatkan program Kartu Akses BRT Gratis bagi Pelajar dan Mahasiswa bisa daftar di https://portal.brtsemarang.com/ecard/registration.
wied
